NEWS
PU Fraksi Partai Golkar Terkait Raperda APBD SB Provinsi Bali 2023
Banyak Hal Dilakukan 4 Tahun Kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wagub Tjok. Oka Sukawati
Denpasar, baliilu.com -Atas penyampaian nota keuangan yang disampaikan bertepatan empat tahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali melihat telah banyak hal-hal yang dilakukan dalam kontek pembangunan di daerah Bali khususnya dalam hal mengimplementasikan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Mewujudkan Bali Era Baru.
Hal itu dikatakan Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Wayan Rawan Atmaja, SIP, S.H. saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang ABPD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, pada Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Senin (3/10/2022) di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3 Niti Mandala Renon Denpasar.
Rapat Paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan para Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Bali, Dinas, Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemprov Bali, Kelompok Tenaga Ahli DPRD Prov. Bali.
Namun, di tengah perkembangan global dimana negara-negara maju mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, hal ini perlu dicermati kaitannya dengan ekonomi Bali adalah kemungkinan naiknya inflasi. Terlebih kondisi obyektif pertumbuhan perekonomian Bali saat ini yang masih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka sangatlah penting bagi kita untuk menjaga stabilitas ekonomi Bali melalui terjaminnya distribusi barang khususnya kebutuhan bahan pokok yang berpengaruh besar pada kenaikan inflasi.
‘’Karena itu kami mengharapkan hendaknya Pemda Bali lebih memfokuskan sektor pertanian, mengingat sektor ini masih belum mendapat perhatian penuh dibandingkan sektor infrastruktur, kelembagaan dan lain-lain,’’ ujar Rawan.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar pembangunan di sektor pertanian lebih ditingkatkan melalui peningkatan peran serta petani dengan mendorong eksport hortikultura, melalui program registrasi kebun, meningkatkan subsidi pupuk organik dan mewujudkan program-program yang mengarah agar Bali sebagai pulau organik, serta dibangunnya lembaga sertifikasi organik untuk memfasilitasi petani di Bali. Sedangkan untuk sektor peternakan agar segera didorong keluarnya surat edaran untuk pengiriman ternak antarpulau khususnya ternak sapi.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar menyampaikan gambaran umum RAPBD 2023, dengan rincian: Pendapatan Daerah direncanakan 5,7 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 4,2 triliun rupiah lebih, yang meliputi: Pajak Daerah 2,8 triliun rupiah lebih; Retribusi Daerah 88 miliar rupiah lebih; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 810 miliar rupiah lebih; dan lain-lain PAD yang Sah 533 miliar rupiah lebih. Pendapatan Transfer direncanakan 1,3 triliun rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan 105 miliar rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Hibah.
Belanja Daerah direncanakan 5,6 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi 3,4 triliun rupiah lebih, meliputi: Belanja Pegawai 1,6 triliun rupiah lebih; Belanja Barang dan Jasa 1,4 triliun rupiah lebih; Belanja Subsidi 40 juta rupiah; Belanja Hibah 259 miliar rupiah lebih; dan Belanja Bantuan Sosial 28 miliar rupiah lebih.
Sedangkan untuk Belanja Modal direncanakan 695 miliar rupiah lebih, meliputi: Belanja Modal Tanah 2 miliar rupiah lebih; Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49 miliar rupiah lebih; Belanja Modal Gedung dan Bangunan 634 miliar rupiah lebih; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 9 miliar rupiah lebih; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 501 juta rupiah lebih dan Belanja Tidak Terduga direncanakan 50 miliar rupiah.
Untuk Belanja Transfer 1,4 triliun rupiah lebih meliputi: Belanja Bagi Hasil 1,1 triliun rupiah lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan 298 miliar rupiah lebih.
Terkait Raperda APBD 2023 ini, Fraksi Partai Golkar mencermati soal Pendapatan Daerah yang Sah khususnya pendapatan dari sektor kontribusi pariwisata Rp 105 miliar lebih agar benar-benar dikawal dengan baik. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemprov Bali pada BUMD sebesar Rp 809 miliar lebih khususnya yang bersumber dari PT. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 650 miliar diharapkan agar benar-benar ditangani dengan baik mengingat kontribusinya sangat signifikan terhadap PAD. Demikian juga ketersediaan vaksin booster agar kegiatan vaksinasi booster dapat dituntaskan menjadi 100 persen, pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, agar memaksimalkan fungsi dan kerja layanan satu atap serta upaya meningkatkan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). (gs/bi)
NEWS
PUPR Gianyar – Rekanan Tanda Tangani Kontrak Perbaikan Jalan 2026
Bupati Mahayastra Targetkan Seluruh Jalan Kabupaten Gianyar Tuntas dalam Tiga Tahun
