Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rapat Paripurna Ke-20 DPRD Bali, Pj. Gubernur Sampaikan Raperda Perubahan APBD Bali 2024

BALIILU Tayang

:

apbd perubahan bali
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Pj. Gubernur Bali terhadap Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Sambutan Pj. Gubernur Bali Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD 2024 pada Rapat Paripurna Ke- 20 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 Rabu, 14 Agustus 2024 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali. (Foto: Hms DPRD Bali)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Pj. Gubernur Bali terhadap Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Sambutan Pj. Gubernur Bali Penyampaian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali T.A. 2024 pada Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 Rabu, 14 Agustus 2024 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali.

Pada Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Sugawa Korry dan Wakil Ketua II DPRD Bali I Nyoman Suyasa. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, segenap Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkopimda Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra beserta Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, dan undangan lainnya.

Dalam Rapat Paripurna itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengapresiasi penetapan Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 menjadi Perda dan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali yang telah bekerja keras membahas dan menyempurnakan Raperda tersebut.

Pj. Gubernur Bali menekankan pentingnya RPJPD Provinsi Bali 2025-2045 yang disusun berdasarkan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025-2125, serta Dokumen Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 2025-2045. Selain itu, RPJPD ini juga dirancang agar selaras dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) RPJPN 2025-2045 yang sedang dibahas di DPR RI.

“RPJPD ini juga akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” ungkap Mahendra Jaya.

Baca Juga  Gandeng BPD Bali, Pj. Gubernur Segera Tata Lapangan Puputan Margarana

Selanjutnya, Pj. Gubernur Bali membahas Perubahan APBD 2024. Mahendra Jaya menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan karena adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penyesuaian belanja daerah juga dilakukan untuk mengalokasikan kembali belanja-belanja yang belum terbayarkan pada tahun 2023 akibat keterbatasan kondisi keuangan.

Mahendra Jaya lanjut menyampaikan Perubahan APBD 2024 dilakukan karena perubahan proyeksi pendapatan dan belanja yang sebelumnya ditetapkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024. Terjadinya perubahan proyeksi disebabkan adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Dengan kondisi itu, perubahan APBD 2024 ini, Pendapatan Daerah dalam APBD Induk 2024 ditargetkan sebesar 6,3 triliun rupiah lebih, meningkat sebesar 492,6 miliar rupiah lebih, sehingga menjadi 6,8 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,5 triliun rupiah lebih, meliputi: Pajak Daerah, semula 3,2 triliun lebih, menjadi 3,6 triliun lebih, atau meningkat sebesar 446 miliar lebih. Retribusi Daerah, semula 59 miliar lebih, menjadi 314 miliar lebih, atau meningkat sebesar 255 miliar lebih. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, semula 143 miliar lebih menjadi 197 miliar lebih, atau meningkat sebesar 54 miliar lebih; dan Lain-lain PAD yang Sah, semula 632 miliar lebih, menjadi 369 miliar lebih, atau berkurang sebesar 262 miliar lebih.

Sedangkan, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak mengalami perubahan, atau sama seperti target Induk 2024, yaitu: sebesar 2,2 triliun rupiah lebih, dan 5,7 miliar rupiah lebih. Belanja Daerah dalam APBD Induk 2024 dianggarkan sebesar 6,9 triliun rupiah lebih, meningkat sebesar 859 miliar rupiah lebih, sehingga menjadi 7,7 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari: Belanja Operasi, semula dianggarkan sebesar 4,4 triliun lebih, meningkat 278 miliar lebih, sehingga menjadi 4,7 triliun lebih, meliputi: Belanja Pegawai, semula 2,21 triliun lebih, menjadi 2,24 triliun lebih, atau meningkat sebesar 31 miliar lebih; Belanja Barang dan Jasa, semula sebesar 1,2 triliun menjadi 1,3 triliun lebih lebih, atau meningkat sebesar 87 miliar lebih;  Belanja Subsidi, tidak mengalami perubahan atau tetap, sebesar 2,5 miliar lebih; Belanja Hibah, sebesar 1,1 triliun lebih, meningkat sebesar 160 miliar lebih dari APBD Induk.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Berikan Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida

Belanja Bantuan Sosial, sebesar 250 juta rupiah. Belanja Modal, direncanakan sebesar 790 miliar lebih, meningkat sebesar 37 miliar lebih, meliputi: Belanja Modal Tanah, sebesar 3,4 miliar lebih. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar 150 miliar lebih, meningkat sebesar 29 miliar lebih, sehingga menjadi 179 miliar lebih. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar 442 miliar lebih, menurun dari APBD Induk, sebesar 6 miliar lebih; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sebesar 109 miliar lebih, meningkat dari APBD Induk, sebesar 13 miliar lebih. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, pada APBD Induk sebesar 52 miliar lebih, meningkat sebesar 1,6 miliar, menjadi 54 miliar lebih; dan Belanja Modal Aset Lainnya, pada APBD Induk 2024 sebesar 885 juta, berkurang sebesar 35 juta lebih, sehingga menjadi 850 juta. Belanja Tidak Terduga, sebesar 62 miliar, berkurang sebesar 10 miliar lebih, sehingga menjadi 52 miliar lebih. Belanja Transfer sebesar 1,6 triliun lebih, meningkat sebesar 553 miliar lebih, sehingga menjadi 2,1 triliun lebih, meliputi: Belanja Bagi Hasil, sebesar 1,2 triliun lebih, meningkat sebesar 542 miliar lebih, menjadi 1,8 triliun lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan, sebesar 356 miliar lebih, meningkat sebesar 10 miliar lebih, sehingga menjadi 366 miliar lebih.

Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada Perubahan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, direncanakan defisit anggaran sebesar 929 miliar lebih, atau 13,58%, meningkat sebesar 366 miliar lebih dari APBD Induk 2024. Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah, setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2024, direncanakan sebesar 1,1 triliun rupiah lebih, yang bersumber dari proyeksi SilPA Tahun 2023 sebesar 171 miliar lebih, Pencairan Dana Cadangan sebesar 171 miliar lebih, dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar 842 miliar lebih.

Baca Juga  Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Bali, Bangunan Liar di Kawasan Pantai Bingin Segera Dibongkar

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2024, direncanakan sebesar 255 miliar rupiah lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebesar 248 miliar lebih, dan penyertaan modal sebesar 7 miliar lebih. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Ketua TP PKK Denpasar Hadiri “Soft Opening” Haidilao Bali di Living World

Published

on

By

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Soft Opening Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8).
SOFT OPENING: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, saat menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). Kehadiran restoran hotpot asal Tiongkok ini diharapkan dapat menambah pilihan kuliner sekaligus memberikan pengalaman bersantap baru bagi masyarakat Kota Denpasar dan wisatawan.

Soft Opening Haidilao Bali tersebut turut dihadiri Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, General Manager Living World Denpasar, Maria Lucia Murti Dewi Lazuardi, Leasing Associate Dewi Arya Wati, Manager Regional Haidilao Mi Xue Zheng, Outlet Manager Lidya, Manager Haidilao Bali Ryan Tancya Liputra, General Manager Haidilao Mi Xuez, Jajaran Konsulay Jendral Republik Rakyat China dan Jajaran Perhimpunan Tionghoa.

Dalam rangkaian soft opening tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara turut mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus atas dibukanya gerai Haidilao Bali.

Selanjutnya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran manajemen turut melakukan prosesi pembukaan gerai Haidilao Bali sebagai tanda resmi dimulainya operasional gerai tersebut untuk menyambut masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas hadirnya Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar. Menurutnya, kehadiran restoran tersebut turut memperkaya pilihan kuliner yang dapat dinikmati masyarakat.

“Semoga kehadiran Haidilao Bali dapat menambah warna dan pilihan makanan bagi masyarakat Kota Denpasar. Mudah-mudahan ke depannya dapat berkembang dan memberikan pengalaman kuliner yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Haidilao Bali, Ryan Tancya Liputra, mengatakan Haidilao merupakan restoran yang menyajikan konsep hotpot atau steamboat, yakni hidangan rebusan yang memungkinkan pelanggan memasak sendiri berbagai bahan makanan seperti daging, makanan laut, dan sayuran ke dalam panci berisi kuah kaldu yang mendidih.

Baca Juga  Gandeng BPD Bali, Pj. Gubernur Segera Tata Lapangan Puputan Margarana

Ia menjelaskan, Soft Opening Haidilao Bali menjadi langkah awal sebelum memasuki periode operasional baru pada September mendatang. Pihaknya berharap Haidilao Bali dapat menjadi salah satu ikon kuliner sekaligus destinasi kuliner yang menarik di Bali.

“Melalui soft opening ini kami ingin memperkenalkan pengalaman Haidilao kepada masyarakat. Kami ingin menghadirkan makanan yang enak, ekonomis, mengenyangkan, serta mengutamakan kebersihan dan pelayanan,” ungkapnya.

Selain menawarkan sajian hotpot, Haidilao Bali juga menghadirkan berbagai fasilitas dan hiburan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para pengunjung. Salah satunya adalah pertunjukan Bian Lian, seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan aksi pergantian topeng secara cepat. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu hiburan yang menarik perhatian para tamu undangan dan pengunjung.

Suasana Soft Opening Haidilao Bali juga semakin meriah dengan penampilan dancer anak-anak. Para penari cilik tampil dengan penuh semangat melalui gerakan koreografi yang enerjik dan menghibur. Penampilan tersebut turut memberikan suasana ceria, khususnya bagi pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak-anak.

Tak hanya itu, Haidilao Bali juga dilengkapi hiburan lainnya. Beragam fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman bersantap yang lebih lengkap bagi para pengunjung.

Dengan konsep tersebut, Haidilao Bali tidak hanya menawarkan sajian hotpot, tetapi juga menghadirkan perpaduan kuliner, pelayanan, fasilitas, dan hiburan dalam satu tempat.

Kehadiran Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar diharapkan semakin memperkaya ragam destinasi kuliner di Kota Denpasar sekaligus mendukung pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi kreatif di daerah. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Deklarasi Damai Calon Perbekel, Wujudkan Pilkel yang Aman dan Demokratis

Published

on

By

Deklarasi Damai Calon Perbekel Gianyar
DEKLARASI DAMAI: Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8).

Mengusung semangat Abhipraya Nayaka Dharma Rakshaka Desa, yang bermakna tekad mulia untuk mencari pemimpin yang mampu menjaga kebenaran, melindungi, serta memajukan desa. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh calon perbekel untuk menyatakan komitmen bersama dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkel secara damai, tertib, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilihan langsung di tingkat desa menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dan diuji mulai dari tingkat paling bawah. “Pemilihan langsung itu meniru pemilihan perbekel. Artinya, demokrasi sudah diuji dari paling bawah,” ujar Mahayastra.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Gianyar secara keseluruhan. “Karena desa atau siapa pun yang memimpin, kalau desanya maju, kabupatennya juga maju,” ungkapnya.

Mahayastra berharap pesta demokrasi di tingkat desa dapat melahirkan pemimpin yang handal, mampu bekerja dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin terpilih nantinya diharapkan dapat berjalan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gianyar, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa mengabdikan dirinya, totalitas waktu, pikiran dan tenaga. Siapa pun yang menang, saya akan dorong visi dan misinya,” tegasnya.

Ia menekankan, perbekel terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gianyar, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Berikan Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida

Terkait pelaksanaan tahapan kampanye, Mahayastra mengingatkan seluruh calon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Para calon diharapkan menyampaikan program dan visi-misinya secara baik kepada masyarakat tanpa melakukan kampanye di luar ketentuan. “Kampanye harus sesuai dengan regulasi. Jangan ada black campaign. Kampanyekan program sebaik-baiknya dan pelajari pengelolaan fiskal desa,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana Pilkel tetap aman, tertib dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak mengganggu hubungan sosial maupun kenyamanan masyarakat. “Proses Pilkel ini jangan sampai mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama agar pesta demokrasi di desa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2026-2031

Published

on

By

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Denpasar
LANTIK: Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).

Mereka yang duduk dalam keanggotaan BPSK Kota Denpasar periode lima tahun ke depan terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Anggota yang mewakili unsur pemerintah adalah Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Berikutnya, Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya mewakili unsur konsumen. Sementara unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra dan Budiman Antonius Sinaga.

Gubernur Koster dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada sembilan anggota BPSK Kota Denpasar yang baru dilantik. Seluruh anggota BPSK diminta bekerja dengan penuh dedikasi karena lembaga ini punya peran penting di tengah dinamisnya perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pengamatannya, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tak jarang menimbulkan konflik baik yang timbul akibat sistem maupun karena kasus yang menimpa konsumen. Menurut dia, dalam situasi inilah kehadiran BPSK sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi berimbang yang tak merugikan konsumen, namun tak memberatkan pelaku usaha.

“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban. Disinilah pentingnya regulator,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sangat membutuhkan lembaga ini.

Mengingat strategisnya peran lembaga ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk memberi perhatian berupa peningkatan honor bagi anggota BPSK. “Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul karena interaksi pelaku usaha dan konsumen. Kita patut apresiasi supaya mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Baca Juga  Pj. Mahendra Jaya Hadiri Pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum di Bali

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berpesan agar BSPK segera membuat rancangan program kerja dalam lima tahun ke depan. Selain itu, lembaga ini juga diminta memetakan potensi permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sehingga ke depannya punya manajemen antisipatif untuk menjaga Bali dari berbagai aspek. Sebagai penutup, Gubernur Koster berharap lembaga ini bisa terbentuk di seluruh kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan, keberadaan tiga unsur dalam wadah BPSK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK serta menghadirkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang objektif, adil, dan berintegritas.

“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen. Anggota BPSK harus menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Serta memetakan potensi masalah serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan dalam rangka pelindungan konsumen di Provinsi Bali,” urainya.

Ditambahkan olehnya, dengan dilantiknya anggota BPSK ini, masyarakat akan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sederhana, cepat, dan berkeadilan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca