Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif penjajakan berbagai peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Swiss dalam pertemuan resmi bersama Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Mathias Domenig dan Konsul Jenderal Swiss di Bali Gerhard L. Nutz di Jayasabha, Denpasar, Jumat (24/4) pagi.

Pertemuan hangat dan penuh optimisme tersebut, sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia–Swiss.

Kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan vokasi, infrastruktur, energi, hingga pengembangan UMKM dan perdagangan internasional.

Wakil Duta Besar Swiss, Mathias Domenig, dalam pernyataannya menyampaikan kekaguman terhadap Bali yang dinilainya sebagai wilayah yang memiliki posisi istimewa di mata dunia. Ia menilai hubungan antara Swiss dan Bali selama ini berjalan sangat baik dan harmonis.

“Bali sangat spesial. Hubungan ini sangat membahagiakan bagi kami, terlebih dalam rangkaian 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss. Kedekatan ini menjadi tanda hubungan yang sangat baik,” ujarnya.

Domenig juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Koster dalam mengelola Bali sebagai destinasi global yang terus dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Menurutnya, Bali tidak hanya menjadi cerminan Indonesia, tetapi juga representasi dunia.

“Kami selalu penasaran dan kagum dengan bagaimana cara Pak Gubernur me-manage Bali yang selalu didatangi oleh orang dari seluruh dunia,” imbuhnya.

Ia menambahkan, komunitas warga Swiss di Bali baik wisatawan maupun pelaku usaha menunjukkan integrasi yang sangat baik dengan masyarakat lokal.

Mereka dinilai menghormati budaya Bali, berperilaku tertib, dan tidak menimbulkan persoalan sosial.

Dalam bidang kerja sama konkret, Swiss telah menjalin kemitraan dengan Politeknik Negeri Bali dalam pengembangan pendidikan vokasi, khususnya penyusunan kurikulum dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Selain itu, Swiss juga memiliki program kolaborasi dengan Bank Dunia di sektor infrastruktur dan energi, serta dukungan terhadap UMKM melalui kerja sama dengan organisasi internasional.

Domenig membuka peluang lebih luas bagi produk lokal Bali untuk menembus pasar Swiss. Ia bahkan menawarkan fasilitasi pertemuan dengan pelaku usaha dan jaringan di Swiss guna memperkuat akses perdagangan.

“Kami melihat banyak ruang untuk perdagangan antara Bali dan Swiss. Produk lokal Bali memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Swiss,” katanya.

Tak hanya itu, Swiss juga menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dalam penanganan isu-isu perkotaan seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang merupakan dua tantangan utama yang tengah dihadapi Bali seiring meningkatnya jumlah wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemerintah Swiss dalam memperkuat hubungan dengan Bali. Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional seperti ini sangat penting untuk mendukung transformasi pariwisata Bali menuju arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

“Suatu kehormatan bagi kami di Bali. Hubungan Bali dengan Swiss sangat baik, apalagi Bapak Konsul sangat komunikatif dengan kami,” ujar Koster.

Ia juga mencatat bahwa jumlah wisatawan asal Swiss yang berkunjung ke Bali mencapai lebih dari 40 ribu orang pada tahun lalu. Menurutnya, wisatawan Swiss dikenal tertib, menghormati budaya lokal, dan memberikan kontribusi positif bagi citra pariwisata Bali.

“WNA Swiss sangat menjunjung tinggi kebudayaan lokal, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Sangat respek dengan Bali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah fokus mengembangkan pariwisata berkualitas berbasis budaya serta memperkuat sektor UMKM lokal. Ia menilai masyarakat Bali memiliki kreativitas tinggi yang perlu terus didorong agar mampu bersaing di pasar global.

“Kami sedang menghadapi tantangan seperti kemacetan dan lingkungan, seiring dengan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara setiap tahun. Karena itu, pembangunan infrastruktur berkualitas menjadi prioritas untuk menunjang pariwisata kelas dunia,” jelasnya.

Dalam konteks ini, kerja sama dengan Swiss dinilai dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan solusi inovatif sekaligus membuka akses pasar internasional bagi produk Bali.

Sebagai penutup pertemuan, Gubernur Koster menyuguhkan kopi khas Bali yang dipadukan dengan minuman tradisional arak Bali kepada Wakil Dubes Swiss. Sajian tersebut mendapat sambutan hangat.

“Rasanya sangat enak, very nice,” ujar Domenig.

Selain itu, sebagai bentuk persahabatan dan penghormatan budaya, Gubernur Koster juga menyerahkan cinderamata khas Bali berupa kain endek dan arak Bali kepada Wakil Dubes Swiss. Pemberian tersebut menjadi simbol eratnya hubungan budaya sekaligus promosi produk lokal Bali ke kancah internasional. Menjadi sinyal kuat bahwa hubungan Bali–Swiss tidak hanya terjalin dalam sektor pariwisata, tetapi juga berkembang ke arah kemitraan strategis yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-35 di Denpasar, Jumat (24/4).

Terkait Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas, ia menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pandangan dewan mengenai perlunya koordinasi terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga terwujud sinergi penerapan RTRW dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota.

“Sependapat, perlu kehati-hatian dalam penambahan sanksi adat sesuai dengan awig-awig desa adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Kemudian, terkait pelarangan wisatawan menyewa sepeda motor, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali. Ia merekomendasikan agar wisatawan memanfaatkan kendaraan roda empat serta menggunakan biro dan agen perjalanan resmi guna menghindari pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Giri Prasta juga meminta agar pelaku usaha wajib menjadi anggota asosiasi untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ia menyoroti belum masuknya pengaturan mengenai sungai, danau, waduk, dan bendungan ke dalam kategori wisata tirta dalam Raperda, meskipun keberpihakan terhadap kesejahteraan seniman telah diatur.

“Sependapat bahwa larangan penggunaan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah berbasis sumber agar diberlakukan secara luas dan ketat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya lama tinggal (length of stay) dapat dijadikan kriteria untuk menjaring wisatawan berkualitas karena berkaitan dengan jumlah pengeluaran wisatawan (spending) yang mengindikasikan kemampuan finansial.

Selanjutnya, terkait Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ia sependapat bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Terkait fleksibilitas tarif pada BLUD sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 52 ayat (3), serta sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Terkait pencabutan dua Peraturan Gubernur yang mengatur tarif pelayanan di Rumah Sakit Dharma Yadnya, menurutnya hal tersebut dilakukan karena telah diakomodasi dalam Raperda yang sedang dibahas.

“Berdasarkan naskah hibah antara Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dengan Pemerintah Provinsi Bali, tidak disebutkan adanya pemberian kompensasi,” lanjut Giri Prasta.

Selain itu, ia juga sependapat untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi, serta meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Menindaklanjuti Pidato Pengantar Gubernur Bali tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan 10 catatan rekomendasi terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-35 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Jumat (Sukra Umanis Ukir, 24 April 2026) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Renon, Denpasar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali I Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II, Ida Gede Komang Kresna Budi, Wakil Ketua III, I Komang Nova Sewi Putra, bersama segenap anggota DPRD Bali. Hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Forkopimda Bali, Sekda Bali bersama jajaran pimpinan OPD Bali, dan segenap kelompok ahli.

Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Drs. Gede Kusuma Putra, AK, MBA, M.M. menyampaikan bahwa berkenaan dengan Pidato Pengantar Gubernur Bali tentang LKPJ Tahun 2025, maka Anggota DPRD Provinsi Bali melakukan pembahasan-pembahasan dimana regulasi mengamanatkan lama waktu 30 hari pembahasan sejak pengantar LKPJ disampaikan.

Dari pembahasan tersebut, bahwa secara keseluruhan gambaran ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kondisi yang baik serta lebih baik dibandingkan tahun 2024. DPRD Provinsi Bali kemudian menyampaikan 10 catatan rekomendasi terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, sebagai berikut.

1. Terhadap catatan rekomendasi Dewan untuk LKPJ tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti, agar diselesaikan.
2. Dewan mengingatkan kembali untuk dilakukan kajian yang mendalam serta menyeluruh terkait besaran bantuan Desa Adat dan Subak, karena yang namanya adil tidak harus sama rata.
3. Dewan mendorong dengan sangat supaya adanya peningkatan investasi yang diarahkan pada sektor industri pengolahan hasil-hasil atau produk-produk sektor primer (pertanian dalam arti luas) dan juga sektor sekunder. Karenanya OPD terkait untuk bisa berkoordinasi sehingga bisa mewujudkan peningkatan investasi yang berpengaruh pada peningkatan nilai tambah barang atau produk yang dihasilkan pada sektor primer dan sekunder, guna bisa mendongkrak atau meningkatkan PDRB per kapita Provinsi Bali yang faktanya selalu tiap tahun besarnya rata-rata di bawah nasional.
4. Perlu ditelusuri dengan seksama untuk bisa mengetahui kenapa dengan gambaran indikator makro ekonomi Provinsi Bali yang secara keseluruhan di atas rata-rata nasional, Prevalensi Stunting tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, walaupun peningkatannya sedikit dan jauh di bawah dari rata-rata nasional. “Apakah ini tidak merupakan sebuah paradoks?” ujar Kusuma Putra.
5. Dewan mengingatkan kembali perlunya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, guna ada tindakan nyata terhadap pihak-pihak yang masih abai, lalai terhadap pemberlakuan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Banyak sekali contoh ditemukan di lapangan.
6. Upaya yang gigih harus tetap dilakukan termasuk perlunya terobosan-terobosan tertentu guna tercapainya efektivitas Pungutan Wisatawan Asing.
7. Melihat fakta atau fenomena yang ada, juga mencermati current issue terkait persoalan sampah di Bali yang hingga saat ini masih nampak seksi di Medsos, dipandang perlu untuk dilakukan kajian mendalam sehingga dimungkinan persoalan kesehatan, sampah dan kebersihan lingkungan masuk dalam kurikulum pendidikan di tingkat Usia Dini (PAUD), TK dan SD.
8. Dengan berlakunya Perda No. 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan ahli kepemilikan lahan secara Nominee, perlunya dilakukan kajian yang mendalam oleh Pemerintah Provinsi Bali yang melibatkan Stakeholder’s guna dipikirkan kemungkinan ada regulasi baru tentang ketinggian bangunan di zona-zona tertentu atau peruntukkan tertentu sepanjang tidak menciderai radius kesucian.
9. Dewan mendorong sekaligus menugaskan Tim Ahli atau Kelompok-kelompok pakar yang ada untuk bersama-sama dengan Bank BPD melakukan kajian yang mendalam guna mencarikan jalan (sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada) untuk bagaimana kedepannya, sekian banyak LPD-LPD yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi Shareholder’s di Bank BPD atau mungkin ambil bagian untuk investasi di kawasan PKB.
10. Perlunya Pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mencermati kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak.

Selanjutnya catatan rekomendasi ini diserahkan kepada Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya selanjutkan diserahkan kepada Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta. (gs/bi)