Karangasem, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menata Kawasan Pura Agung Besakih secara menyeluruh, bukan hanya sebagai pusat spiritual umat Hindu, tetapi juga sebagai simbol kesucian dan martabat Bali yang harus dijaga lintas generasi.
Dalam podcast yang dilakukan di kawasan Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Kamis (23/4), Wayan Koster menekankan bahwa penataan Besakih tidak boleh dipandang sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari menjaga warisan suci leluhur Bali.
“Besakih ini bukan kawasan pariwisata biasa. Ini kawasan suci untuk menghaturkan terima kasih dan memohon berkah kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Yang harus diubah adalah mindset bahwa Besakih bukan objek wisata semata, tetapi pusat spiritual yang harus dijaga kesuciannya,” tegasnya.
Menurutnya, penataan tahap pertama yang meliputi kawasan parkir, pengaturan perilaku, kebersihan, dan ketertiban masyarakat sudah selesai dilaksanakan. Hasilnya pun dirasakan langsung oleh masyarakat yang tangkil sembahyang dengan rasa aman, nyaman, dan tertib.
Ia menyebut, perubahan besar terlihat dari disiplin masyarakat. Mulai dari parkir yang tertata rapi, kebersihan kawasan yang terjaga, hingga kesadaran untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai.
“Dulu banyak yang berjubel sembarang tempat, sampah berserakan. Sekarang setelah selesai tangkil, keluarga-keluarga makan dan minum sambil beristirahat, mereka langsung membungkus sampahnya dengan rapi dan membuang pada tempatnya. Ini berarti kesadaran masyarakat sudah tumbuh,” ujarnya.
Bahkan, Koster mengaku rutin memantau kondisi kawasan Besakih melalui CCTV yang terpasang hingga ke rumah jabatan gubernur. Dari pantauan itu, ia melihat disiplin masyarakat semakin baik dan menjadi pola hidup baru.
Ia juga meminta pengelolaan kawasan dilakukan secara profesional seperti pengelolaan pusat perbelanjaan modern bersih, tertib, rapi, dan disiplin namun tetap berlandaskan spirit ngayah dan pelayanan suci.
“Saya minta pengelola agar mengelola seperti mall, harus selalu bersih dan rapi. Dulu jorok, sekarang harus tertib. Tapi semua ini bukan komersial, melainkan demi menjaga kesucian kawasan,” katanya.
Tahap kedua yang segera dimulai adalah penataan kawasan Parahyangan, khususnya restorasi 26 pelinggih yang banyak mengalami kerusakan, lapuk, reyot, hingga berjamur. Menurut Koster, kondisi itu tidak pantas untuk pura terbesar umat Hindu di Bali.
“Ini tempat memohon kerahayuan, tempat membangun kehidupan spiritual. Masa pelinggihnya lapuk, reyot, dan jamuran? Bahkan stana linggih atau rumah Ida Bhatara ada yang rusak. Kalau manusia tinggal di rumah bocor tentu tidak nyaman, apalagi ini rumah Ida Bhatara tempat umat memohon segala berkah,” katanya.
Karena itu, ia memutuskan seluruh pelinggih, termasuk pedharman, akan direstorasi total. Jika ada pedharman yang tidak mampu, akan dibantu melalui APBD.
Sedangkan Parahyangan Utama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini, tujuh pelinggih telah selesai direstorasi. Tahun ini, sebanyak 23 pelinggih lainnya akan dilanjutkan dengan total anggaran mencapai Rp 203 miliar.
Groundbreaking akan dilaksanakan pada 1 Mei saat Purnama, dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 setelah rangkaian IBTK usai.
Koster juga menegaskan seluruh restorasi wajib mengikuti pakem warisan leluhur. Material harus berkualitas terbaik, jenis ukiran harus sesuai ciri khas masing-masing palinggih, dan tidak boleh lagi dilakukan berdasarkan selera pribadi.
“Selama ini renovasi dilakukan berbeda-beda, ada beton, ada bata, warna abu-abu, warna biru, kualitasnya juga beda-beda. Ada yang sesuai kemampuan dana, ada yang sesuai selera penyumbang. Ini tidak harmonis. Tempat suci tidak boleh begitu,” ujarnya.
Ia menegaskan, penataan Besakih tidak boleh dilandasi kepentingan ekonomi maupun pamrih pribadi.
“Ini tempat suci, jangan memikirkan dampak ekonomi. Jangan pamrih. Semua harus dilakukan dengan ketulusan. Kalau kita tulus membenahi pelinggih Ida Bhatara Sesuhunan, Tuhan pasti menganugerahkan berkah yang baik juga,” katanya.
Selain penataan spiritual dan kawasan, Tahap III akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan menuju Besakih. Jalur akses dari arah Buleleng melalui Kintamani, serta dari Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, hingga Karangasem akan diperlebar dan dibuat jalur baru agar pemedek tidak lagi terjebak kemacetan.
“Jangan sampai orang mau sembahyang malah mengumpat di jalan karena macet. Harus tenang dari rumah sampai tiba di Besakih supaya bisa khusyuk,” ujarnya.
Program ini direncanakan mulai 2027 dengan skema pembiayaan kolaboratif dari APBD kabupaten/kota seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar yang memiliki fiskal kuat dari sektor pariwisata.
Menurutnya, daerah yang menikmati berkah ekonomi dari Bali wajib ikut berkontribusi membangun pusat-pusat pemujaan suci seperti Besakih.
Koster juga menegaskan bahwa pelaksanaan upacara dan upakara tetap menjadi kewenangan prajuru setempat, sementara pemerintah hadir untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung ditanggung penuh agar tidak menjadi beban krama adat.
Menariknya, Badan Pengelola Kawasan Besakih kini sudah mampu membiayai operasional sendiri sebesar Rp 3,2 miliar dari hasil manajemen kawasan, tanpa lagi bergantung pada APBD seperti sebelumnya.
“Awalnya dari APBD Rp 2,5 miliar, sekarang sudah bisa dari hasil pengelolaan sendiri. Ini pertama kali manajemen mampu menghasilkan. Tapi saya tekankan, jangan sampai ada niat yang tidak baik. Jangan ada korupsi. Harus tulus, lurus, fokus ngayah,” tegasnya.
Bagi Koster, menjaga Besakih adalah bagian dari menjaga Bali sebagai tanah sakral warisan leluhur suci yang menjadi dasar visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Bali ini dibangun oleh orang-orang suci, oleh Dang Hyang, oleh para Mpu. Tidak boleh dibangun asal-asalan. Saya selalu mengawali pembangunan dengan memohon petunjuk dan restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan, jika penataan Besakih sukses, pola serupa akan diterapkan di Pura Ulun Danu Batur hingga seluruh pura besar di Bali.
“Kalau sukses di Besakih, berikutnya Batur. Kalau bisa seluruh pura di Bali dipolakan penataannya agar berjalan baik. Karena menjaga pura berarti menjaga peradaban Bali itu sendiri,” tutupnya. (gs/bi)
