Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sah, Bali Miliki Enam Perda Strategis, DPRD dan Gubernur Bali Satukan Tekad Jaga Masa Depan Pulau Dewata

Gubernur Koster: Enam Perda Berpihak pada Rakyat dan Implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun

Loading

BALIILU Tayang

:

perda bali
RAPAT PARIPURNA: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan I Tahun 2025–2026, yang digelar di Ruang Rapat Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen kuat menjaga arah pembangunan Bali untuk satu abad ke depan kembali ditegaskan eksekutif dan legislatif. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali secara bulat menyepakati penetapan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan I Tahun 2025–2026, yang digelar di Ruang Rapat Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025).

Suasana rapat paripurna berlangsung tenang namun sarat makna. Setelah laporan-laporan pansus disampaikan, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Mahayadnya, yang akrab disapa Dewa Jack, menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Serentak, ruang sidang bergemuruh dengan jawaban tegas: “Setujuu…”. Palu diketuk, disambut riuh tepuk tangan seluruh peserta sidang menandai disahkannya enam regulasi penting yang akan menjadi fondasi baru pembangunan Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster, dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah, menyampaikan apresiasi mendalam kepada DPRD Provinsi Bali. Ia bahkan menegaskan alasan kehadirannya secara langsung dalam rapat paripurna tersebut, meski sebelumnya harus mengikuti rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup terkait isu krusial pengelolaan sampah dan penutupan TPA Suwung.

“Perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir tepat waktu. Namun saya merasa harus hadir langsung, karena Perda yang diputuskan hari ini sangat penting bagi masa depan Bali,” ujar Gubernur Koster.

Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali atas kerja keras, komitmen, serta keseriusan membahas enam Ranperda secara simultan hingga dapat disetujui tepat waktu.

Enam Perda yang ditetapkan tersebut meliputi: 1). Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 2). Ranperda tentang Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal; 3). Ranperda tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kertha Bhawana Sanjiwani; 4). Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5). Ranperda tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring; serta 6). Ranperda tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif serta Larangan Praktik Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee.

Baca Juga  Sinergi Menteri IMIPAS dan Gubernur Koster Tingkatkan Pendapatan PWA dan Berantas WNA Nakal

Gubernur Koster menegaskan, lima dari enam Perda tersebut kecuali yang berkaitan dengan struktur perangkat daerah, memiliki substansi yang sangat kuat, berpihak kepada rakyat, serta berorientasi pada masa depan Bali. Keenamnya merupakan implementasi awal Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang mulai dijalankan sejak 2025.

“Inilah enam Ranperda pertama sebagai implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada DPRD Provinsi Bali yang dalam waktu singkat bekerja cepat, serius, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyoroti secara emosional urgensi Perda Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai. Ia menyinggung fenomena penguasaan pantai oleh investor yang membatasi akses publik, termasuk masyarakat adat yang hendak melaksanakan upacara keagamaan.

“Pantai itu milik publik. Tidak ada orang yang membeli pantai. Ketika masyarakat kesulitan melakukan upacara adat di pantainya sendiri, maka di situlah negara harus hadir,” ujarnya. Perda ini dinilai menjadi tameng penting agar pantai tetap menjadi ruang publik, ruang adat, dan ruang ekonomi masyarakat lokal, bukan dikuasai sepihak oleh kepentingan investasi.

Hal serupa disampaikan terkait pembentukan Perumda yang bergerak di bidang air. Menurut Gubernur Koster, air adalah sumber kehidupan dan menjadi prioritas utama dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. “Tanpa air tidak ada kehidupan. Maka sumber daya air harus dikelola dengan baik, dari hulu hingga distribusinya kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Perda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif disebut sebagai regulasi yang sangat krusial. Laju alih fungsi lahan di Bali dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam ketahanan pangan, kelestarian subak, lingkungan hidup, serta keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat Bali.

Begitu pula dengan Perda Pengendalian Toko Modern Berjejaring. Gubernur Koster menegaskan bahwa regulasi ini bukan untuk melarang, melainkan untuk menciptakan keseimbangan agar UMKM, IKM, dan warung tradisional tetap bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan usaha modern.

Baca Juga  Gubernur Koster Terapkan Prinsip Trisakti Bung Karno Dalam Percepatan Program Pembangunan Bali

“Jangan sampai yang besar mematikan yang kecil. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa keenam Perda tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setelah 1 Januari 2026 untuk segera difasilitasi, sehingga diharapkan dapat berlaku efektif paling lambat Februari 2026. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Kementerian ATR/BPN, khususnya terkait pengendalian alih fungsi lahan yang kini menjadi perhatian nasional.

Menutup sambutannya, Gubernur Koster berharap DPRD Provinsi Bali terus menjalankan fungsi pengawasan secara intensif agar Perda yang telah disahkan tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan pengawasan yang kuat, kita bisa memastikan Bali dibangun dengan tatanan yang lebih baik, tertib, dan disiplin, sesuai Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajaran, unsur Forkopimda Provinsi Bali, serta para undangan lainnya, menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan regulasi dan masa depan Pulau Dewata. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Kuota Pengiriman Cepat Habis, Distan Pangan Bali Pastikan Pengeluaran Sapi Berdasarkan Analisis Populasi

Published

on

By

sapi bali
Peternakan sapi Bali. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan pengaturan kuota pengeluaran sapi Bali dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak secara ketat untuk menjaga keberlanjutan populasi sapi lokal Bali.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menjelaskan kuota pengiriman sapi Bali ditetapkan melalui perhitungan populasi sapi jantan dan betina, angka kelahiran, serta angka kematian ternak.

“Kuota pengeluaran sapi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali berdasarkan analisis populasi sehingga keseimbangan ternak tetap terjaga,” ujarnya di Denpasar, Sabtu (16/5).

Penjelasan tersebut disampaikan menanggapi informasi mengenai cepat habisnya kuota tambahan pengeluaran sapi Bali hingga muncul keluhan adanya sapi yang belum memperoleh izin pengiriman.

Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id sesuai ketentuan lalu lintas ternak.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini menyebabkan kuota tambahan cepat habis karena para pemohon yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan.

“Begitu ada penambahan kuota, pemohon yang sudah siap langsung melakukan upload kelengkapan dokumen. Sistem akan memverifikasi sesuai urutan pengajuan yang masuk,” jelasnya.

Karena itu, pemohon yang terlambat mengunggah dokumen berpotensi tidak memperoleh kuota karena kapasitas yang tersedia telah lebih dahulu terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis populasi, Pemprov Bali menetapkan sebanyak 53.500 ekor sapi dapat dikeluarkan dari Bali. Kuota awal ditetapkan sebanyak 50.000 ekor, sementara 3.500 ekor disiapkan sebagai cadangan hingga Desember 2025.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan penambahan kuota sebanyak 3.500 ekor pada 29 April 2026, kemudian kembali menambah 3.000 ekor, dan saat ini tengah mengusulkan tambahan kuota baru sebanyak 3.000 ekor lagi. Semua penambahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis populasi.

Baca Juga  LNG Sidakarya Segera Dibangun, Amdal akan Terbit Akhir September, Koster: Dibangun 3,5 Km dari Pantai

Data populasi sapi Bali menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 populasi sapi Bali tercatat mencapai 558.463 ekor, namun turun signifikan pada 2022 menjadi 380.559 ekor atau berkurang sekitar 177.904 ekor. Populasi kemudian kembali meningkat pada 2023 menjadi 391.455 ekor dan 396.717 ekor pada 2024, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 392.160 ekor.

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, pengendalian kuota pengeluaran sapi dilakukan sebagai langkah menjaga keberlanjutan populasi sapi Bali sekaligus melindungi peternak lokal dan kebutuhan bibit ternak daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Sampaikan Penghargaan dan Terima Kasih atas Kontribusi Turis Asing pada Program PWA

Published

on

By

pungutan wisatawan asing
PERNYATAAN RESMI: Penghargaan dan apresiasi yang disampaikan Gubernur Koster melalui pernyataan dalam bentuk konten grafis dan video yang diluncurkan secara resmi di Gedung Kertha Sabha, Sabtu (16/5/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wisatawan asing yang telah berkontribusi membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp 150.000. Penghargaan dan apresiasi itu disampaikan Gubernur Koster melalui pernyataan dalam bentuk konten grafis dan video yang diluncurkan secara resmi di Gedung Kertha Sabha, Sabtu (16/5/2026).

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan ini dipublikasikan secara luas melalui berbagai platform media.

Gubernur Koster menginformasikan, PWA mulai diterapkan pada 14 Februari 2024 dan hingga 31 Desember tahun tersebut, tercatat sebanyak 2,1 juta Wisman melunasi pembayaran PWA dengan total kontribusi sebesar Rp 318 miliar.

“Kalau dipersentasekan, jumlah yang membayar PWA di tahun 2024 mencapai 32 persen dari total kunjungan Wisatawan Asing yang tahun itu mencapai 6,3 juta orang,” ujar dia.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemprov Bali melakukan revisi Perda dan Pergub agar bisa melibatkan pelaku pariwisata dalam mengoptimalkan PWA.

Upaya ini membuahkan hasil karena di tahun 2025, jumlah turis asing yang membayar PWA bertambah menjadi 2,4 orang atau 34 persen dari total kunjungan yang mencapai 7 juta orang.

“Total kontribusi yang masuk sebesar Rp. 369 miliar. Dan yang sangat menggembirakan, 96 persen dibayar sebelum wisatawan terbang ke Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa PWA sepenuhnya menerapkan sistem online.

“Tidak ada pembayaran cash, tak ada interaksi antar orang. Jadi saya pastikan tak mungkin ada penyelewengan,” tegasnya.

Ditambahkan olehnya, dana yang dibayarkan turis asing langsung masuk  ke rekening Pemprov Bali di BPD dan selanjutnya disalurkan ke kas daerah.

Berpedoman pada regulasi yang berlaku, dana PWA sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan alam serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata Bali.

Baca Juga  Ribuan Siswa SMA/SMK di Gianyar Sambut Antusias Gubernur Koster di SMAN 1 Gianyar

Masih dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan kalau penggunaan dana PWA ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lebih dari itu, program ini juga mendapat atensi Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang telah melakukan kajian dan memberi rekomendasi.

“Kita juga mendapat dukungan Jamintel, rekomendasinya agar pungutan ini bisa dioptimalkan. Dipastikan tak ada penyelewengan, hanya saja belum optimal,” urainya.

Gubernur Bali dua periode ini berkomitmen untuk terus berupaya mengoptimalkan implementasi PWA melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Kami telah menandatangani MoU dengan Kementarian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, sekarang masuk proses perjanjian kerjasama. Pada intinya, Kementerian Imigrasi sangat mendukung program ini dan akan memfasilitasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Upaya lainnya, Pemprov Bali secara resmi meluncurkan kampanye apresiasi berupa video dan konten grafis. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata serta Direktorat Jenderal Imigrasi, dan akan disebarluaskan melalui kanal digital pemerintah maupun media massa.

Pemprov Bali menjadwalkan pertemuan dengan 34 perwakilan negara sahabat pada 21 Mei 2026 mendatang.

“Kami juga berkolaborasi dengan berbagai maskapai penerbangan internasional dan Online Travel Agent (OTA) besar seperti Trip.com, Tiket.com, Traveloka, Agoda, hingga Booking.com agar kebijakan ini tersosialisasi dengan baik,” jelasnya.

Melalui optimalisasi program PWA, Pemprov Bali berharap kapasitas fiskal daerah semakin kuat. Dana tersebut akan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan tetap ajeg di masa depan.

Menutup uraiannya, Gubernur Koster mengajak seluruh komponen bahu membahu dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PWA. Sebab menurutnya, ini adalah kebijakan baru dan hanya ada di Daerah Bali.

“Walaupun belum optimal, tapi ini adalah terobosan luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada dan menjadi sumber PAD yang baru,” pungkas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Uraikan Capaian Pembangunan Manusia Bali, Ekonomi Bali Mulai Pulih dan Bangkit Kembali

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Percaya Giri Prasta Kembali Bawa Bali ke Top 5 PON

Giri Prasta Dilantik Ketua KONI Pusat, Pimpin KONI Bali Periode 2026-2030

Loading

Published

on

By

koni bali
PENGUKUHAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Bali periode 2026–2030 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (15/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com — Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak kepengurusan KONI Bali periode 2026–2030 di bawah pimpinan I Nyoman Giri Prasta agar mampu kembali merebut peringkat kelima pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII di NTB-NTT.

Sebelumnya, Bali berhasil menduduki peringkat kelima pada PON XX di Papua, dan peringkat ketujuh pada PON XXI di Aceh-Medan.

“Saya yakin setiap pemimpin memiliki tujuan dan motivasi untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya. Sama halnya dengan KONI, saya yakin Giri Prasta yang terpilih memimpin KONI empat tahun ke depan juga memiliki visi untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Besar harapan saya, pada PON 2027 yang akan diselenggarakan di NTB nanti, Bali mampu kembali menduduki peringkat kelima, bahkan lebih tinggi dari itu,” tegas Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Bali periode 2026–2030 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (15/5).

Ia menambahkan, kepengurusan KONI dan para pelatih agar mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi meraih medali emas, perak, dan perunggu sehingga para atlet memperoleh perhatian yang maksimal, termasuk dukungan sarana dan prasarana latihan.

“Jangan sampai atlet kita melemah karena kurangnya perhatian. Kita bisa bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan para atlet, salah satunya melalui pelibatan CSR. Selain itu, GOR Ngurah Rai yang terletak di pusat Kota Denpasar dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan. Karena itu, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi sangat penting dijaga sebagai bentuk sinergi antara pelatih, atlet, dan kepengurusan KONI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Wayan Koster juga mengajak seluruh pihak, terutama pengurus KONI terpilih, untuk mempersiapkan Bali agar mampu menyelenggarakan event olahraga berkualitas secara rutin, bahkan setiap bulan, yang melibatkan atlet nasional maupun internasional. Dengan demikian, misi menjadikan Bali sebagai destinasi sport tourism dapat terwujud.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Penghargaan ‘’Kerthi Bali Sewaka Nugraha’’ kepada Pimpinan Instansi Vertikal di Bali

Menurutnya, selain memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, sport tourism juga mampu mengangkat citra Bali sebagai destinasi pariwisata olahraga yang mendatangkan atlet sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyambut baik harapan agar Bali terus berbenah dan mempertahankan prestasi di bidang olahraga sehingga mampu menjadi destinasi sport tourism pilihan para atlet.

“Dua hal yang saling menguntungkan ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali ke depan. Sport tourism Bali akan semakin unggul dibanding daerah lain. Para atlet tidak hanya memperoleh pengalaman olahraga yang berkualitas, tetapi juga menikmati keindahan Bali sebagai destinasi pariwisata,” ujarnya.

Ia juga menyatakan dukungannya agar Bali dapat menjadi tempat penyelenggaraan olahraga dan kejuaraan dunia. Namun demikian, menurutnya, kepengurusan KONI saat ini perlu terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, terutama melalui peningkatan kualitas wasit dan jaminan keamanan atlet selama bertanding.

“Hal tersebut akan menumbuhkan kesan positif dan keinginan untuk kembali datang ke Bali,” tambahnya.

Konsep sport tourism dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan olahraga prestasi, pertumbuhan pariwisata, dan ekonomi kreatif di Bali. Selain itu, konsep ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif untuk menjadikan pariwisata Bali lebih berdaya saing dan berdaya guna dalam pengembangan, pembinaan, serta pengelolaan olahraga prestasi.

Hal tersebut tercermin dari sejumlah event olahraga internasional yang sukses diselenggarakan di Bali dan terbukti memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah, ekonomi kreatif masyarakat, serta promosi Bali di mata dunia.

Sementara itu, Ketua KONI Bali periode 2026–2030 terpilih, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya.

Baca Juga  Infobank Media Group Anugerahi Gubernur Koster Sebagai Gubernur Terbaik di Indonesia

“Mengemban tugas sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali, saya menyadari bahwa ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa prestasi olahraga Bali ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, mari kita berkolaborasi menjadikan KONI sebagai organisasi yang membangun daerah melalui 56 cabang olahraga yang dimiliki,” ujarnya.

Giri Prasta menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga di Bali. Ia menilai rekam jejak prestasi Bali dalam berbagai ajang olahraga belakangan ini cukup membanggakan karena beberapa kali mampu menduduki peringkat kelima di luar Pulau Jawa.

Karena itu, di bawah kepemimpinannya, KONI Bali akan terus berupaya menjadikan Bali sebagai salah satu kekuatan utama olahraga nasional pada PON mendatang.

“Olahraga tidak hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas seseorang. Oleh karena itu, peran KONI sebagai induk organisasi yang membina dan mengembangkan olahraga di Bali sangat penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga memiliki mental kesatria, moral yang kuat, dan berprestasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam dinamika perkembangan olahraga saat ini, penyelenggaraan kejuaraan olahraga telah menjadi ajang pertaruhan martabat dan kehormatan bangsa. Bahkan, penyelenggaraan event olahraga kini juga berkembang menjadi bagian dari industri olahraga yang mampu menciptakan lapangan kerja serta menjadi sumber devisa negara.

Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan event olahraga juga akan semakin memperkuat promosi Bali, bahwa Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai tempat penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional dan kejuaraan dunia. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca