Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An’am meminta Kementerian Perdagangan memperkuat pengamanan pasar dalam negeri agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah derasnya arus barang impor.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, banyak UMKM, khususnya di sektor konveksi, mengalami penurunan usaha, bahkan gulung tikar bukan karena kualitas produknya kalah bersaing, melainkan akibat membanjirnya produk impor di pasar domestik.

“Bagaimana UMKM Kita sekarang harus berjuang begitu keras agar mereka bisa survive tapi nyatanya banyak sekali hari ini UMKM yang gulung tikar bukan karena kualitas konveksinya tidak bagusa, bukan karena kualitas barangnya tidak bersaing dengan barang-barang impor, tidak. Tapi karena begitu dahsyatnya banjir produk-produk impor yang seperti tidak ada proteksi dari Menteri Perdagangan,” tegas Mufti dikutip dari laman dpr.go.id.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut menjadi ironi, mengingat banyak produk konveksi dalam negeri yang justru dipercaya oleh merek-merek internasional. Ia mencontohkan salah satu perusahaan di daerah pemilihannya di Probolinggo yang memproduksi pakaian untuk merek global.

“Kalau bapak lihat brand-brand di luar misalnya gak usah jauh-jauh Uniqlo misalnya Pak, kalau Bapak buka dalamnya itu produk Indonesia. Bahkan salah satunya di dapil kami di Probolinggo itu ada salah satu produk yang dia harus dikirim diekspor tapi tidak boleh pakai nama Uniqlo, kemudian dari sana di-brand pakai Uniqlo. Artinya apa? Berkaca dari ini artinya produk kita sebenarnya berkualitas, mampu berkompetisi,” ujarnya.

Karena itu, Mufti meminta Kementerian Perdagangan menjelaskan langkah nyata yang telah dilakukan untuk melindungi pasar domestik dari masuknya produk impor. Ia meminta data mengenai jumlah barang impor yang telah ditindak beserta perusahaan yang dikenai sanksi selama Januari hingga Juni 2026.

“Selama bulan Januari hingga bulan Juni 2026 ini Pak Menteri sudah berapa produk yang impor ke Indonesia yang sudah bapak mencekal, kemudian langkahnya apa yang bapak lakukan, kami ingin tahu nama perusahaannya apa dan berapa nilai dari barang itu,” katanya.

Selain perlindungan pasar dalam negeri, Mufti juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas ekspor nasional. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya memperluas pasar ekspor, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dijual ke luar negeri.

“Harapan kami bukan hanya soal perluasan pasar ekspor tapi soal kualitas ekspor Pak. Kita tahu bahwa di tempat kami juga ada ekspor kopi tapi dalam bentuk green coffee Pak, yang itu harganya hanya Rp 80.000 per kilo. Kemudian setelah diolah di luar negeri diimpor kembali ke Indonesia dalam bentuk specialty coffee dijual dengan harga jutaan. Apakah kemudian kita tidak punya kompetensi untuk meng-upgrade kualitas kopi kita? Bisa sebenarnya,” ujar Mufti.

Dalam kesempatan tersebut, Mufti turut menyoroti kondisi pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce. Ia menilai para pelaku UMKM digital kini menghadapi berbagai kebijakan yang semakin memberatkan, mulai dari besarnya potongan biaya hingga proses pencairan dana yang dinilai tidak berpihak kepada penjual.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan kepada para pedagang online dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

“Kami minta mulai hari ini dibentuk kanal pengaduan bagi mereka yang tertindas oleh e-commerce yang sekarang semakin ngawur menginjak-injak rakyat kita Pak, karena kalau enggak ini mati teman-teman kita yang jualan di pasar secara fisik sudah mati, jangan sampai kemudian yang sekarang survive melalui online juga gulung tikar gara-gara persoalan ini,” tegasnya.

Mufti juga meminta Kementerian Perdagangan mengadvokasi berbagai kebijakan yang dinilai membebani pelaku UMKM digital, termasuk persoalan perpajakan di platform e-commerce. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan perdagangan berpihak kepada pelaku usaha kecil agar UMKM tetap mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi nasional. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Semangat Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mendorong koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, saat memimpin Apel Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pasar rakyat, donor darah, dan berbagai kegiatan lainnya di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, Jumat (17/7).

Wabup Supriatna mengatakan rangkaian kegiatan yang melibatkan insan koperasi, gerakan koperasi, pelaku UMKM, BUMN, BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya tersebut tidak hanya menjadi sarana memasyarakatkan koperasi dan mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga mempererat sinergi antarpelaku ekonomi dalam membangun perekonomian daerah.

Mengusung tema “Koperasi Bangkit, Indonesia Sejahtera”, Wabup Supriatna menegaskan bahwa kemajuan bangsa harus dibangun melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Ia menilai koperasi tidak lagi dapat dikelola secara konvensional, melainkan harus berkembang menjadi badan usaha yang sehat, profesional, modern, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

“Koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Karena itu, koperasi harus menjadi wadah perjuangan bersama dalam mengatasi persoalan ekonomi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis koperasi. Saat ini terdapat 573 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, termasuk 148 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan bagian dari program strategis nasional. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pengurus koperasi agar terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola organisasi, menjalankan usaha secara profesional, serta membangun kepercayaan anggota sebagai modal utama dalam mengembangkan koperasi.

Selain itu, seluruh perangkat daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi membina koperasi agar semakin maju, mandiri, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus meninggalkan stigma lama bahwa koperasi berjalan lambat. Jadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing sehingga benar-benar menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wabup Supriatna mengucapkan selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026. Ia berharap semangat gotong-royong terus menguatkan gerakan koperasi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Selamat Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026. Semangat gotong-royong harus terus menjadi kekuatan untuk membangun koperasi Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Polsek Ubud melaksanakan monitoring terhadap penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan pendistribusian makanan bergizi kepada para penerima manfaat berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.

Monitoring dilakukan di tiga lokasi SPPG yang berada di Kecamatan Ubud, yaitu SPPG Gianyar Ubud Kedewatan 1, SPPG Gianyar Ubud Kedewatan 2, dan SPPG Lodtunduh.

Di SPPG Gianyar Ubud Kedewatan 1 yang berlokasi di Jalan Dukuh Sakti, Desa Kedewatan, sebanyak 1.522 penerima manfaat menerima Program MBG yang terdiri dari siswa, guru, dan tenaga pendidik dari SD Negeri 1 hingga SD Negeri 5 Sayan, SMP Negeri 2 Ubud, serta SMK Pariwisata Kertayasa.

Sementara itu, SPPG Gianyar Ubud Kedewatan 2 yang beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 41.X belum melaksanakan penyaluran MBG. Operasional pendistribusian dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026.

Sedangkan di SPPG Lodtunduh yang berlokasi di Jalan A.A. Gede Rai, Desa Lodtunduh, Program MBG disalurkan kepada 1.951 penerima manfaat, meliputi siswa dari jenjang TK hingga SD. Adapun menu yang disajikan pada hari tersebut terdiri dari corn ribs, chicken karage, kacang tanah rebus, tumis kol wortel, dan buah kelengkeng yang telah memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan gizi.

Secara keseluruhan, jumlah makanan yang didistribusikan di wilayah Kecamatan Ubud mencapai 4.386 porsi dengan tidak terdapat sisa makanan. Pengelolaan limbah organik dari sisa pengolahan makanan juga menjadi perhatian penyelenggara. SPPG Lodtunduh bekerja sama dengan TPS-3R Bitera, Gianyar untuk mengolah limbah menjadi pupuk, sedangkan SPPG Kedewatan saat ini masih mengelola secara mandiri sembari menjalin kerja sama dengan TPS-3R.

Kapolsek Ubud, Kompol I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H., mengatakan bahwa kehadiran personel Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah sekaligus memastikan proses distribusi berjalan dengan aman dan lancar.

“Polri melalui Polsek Ubud berkomitmen mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa. Kami melakukan monitoring untuk memastikan pendistribusian berjalan tertib, tepat sasaran, serta memberikan rasa aman kepada seluruh pihak yang terlibat. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para peserta didik,” ujar Kompol I Wayan Putra Antara.

Ia menambahkan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM lokal serta mendukung ketahanan pangan nasional. (gs/bi)