Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk mempercepat akses pelayanan sekaligus mempersempit ruang terjadinya pungutan liar (pungli).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026).

Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas mengangkat tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi” dan diikuti para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali beserta pasangan masing-masing. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo.

Gubernur Koster menyampaikan dukungan penuh terhadap Program Keluarga Berintegritas yang digagas KPK. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama pembentukan karakter, kejujuran, dan integritas.

“Keterlibatan keluarga itu sangat penting dan menjadi kunci pembentukan karakter sejak dini. Oleh sebab itu, saya sangat tertarik jika Program Keluarga Berintegritas ditanamkan oleh semua pihak. Tidak hanya di sektor pegawai negeri dan swasta, tetapi semua kalangan juga wajib terlibat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri,” tegas Gubernur Koster.

Gubernur Koster mengatakan keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam mengelola keuangan sesuai kemampuan. Menurutnya, keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran penting untuk menghindari tekanan ekonomi yang dapat membuka celah terhadap perilaku koruptif.

“Jika masuknya 10, mari gunakan 8 ke bawah sehingga sisanya bisa kita tabung. Jangan sampai masuknya 10, tetapi penghabisannya melebihi 10. Nanti bingung mencari penutupnya sehingga menimbulkan risiko dan tekanan,” ujarnya.

Dari sisi kelembagaan, Gubernur Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali sejak awal telah mencanangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui reformasi birokrasi, antara lain dengan penyederhanaan struktur pemerintahan melalui pengurangan jumlah Perangkat Daerah dari 49 menjadi 38. Pengisian jabatan juga dilaksanakan dengan menerapkan sistem merit berdasarkan kompetensi, prestasi, dan persyaratan administrasi.

“Pengisian jabatannya dilakukan dengan sistem merit, jadi betul-betul berdasarkan prestasi, kelengkapan administrasi, dan murni tanpa adanya sistem bayar-membayar,” kata Gubernur Koster.

Untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar, Pemprov Bali juga terus mendorong pelayanan publik berbasis digital. Gubernur Koster menilai digitalisasi dapat mengurangi interaksi yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan.

Namun, ia menegaskan bahwa sistem yang baik tetap harus didukung oleh integritas orang-orang yang menjalankannya.

“Sebaik apapun sistem digital yang kita miliki, apabila oknumnya kurang berintegritas, semua akan menjadi sia-sia. Karena itulah pentingnya peran serta keluarga dalam melakukan kontrol terhadap pasangannya, terlebih jika memiliki jabatan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai tersebut antara lain meliputi kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, moral, dan etika.

Menurut Ibnu, pola hidup sederhana menjadi salah satu bagian penting dalam membangun keluarga berintegritas. Setiap anggota keluarga diharapkan mampu hidup sesuai kemampuan dan penghasilan yang sah serta tidak menjadikan gaya hidup dan kemewahan sebagai tuntutan yang dapat memberikan tekanan kepada anggota keluarga lainnya.

Ibnu menjelaskan bahwa keluarga memiliki posisi strategis karena menjadi lingkungan sosial pertama yang membentuk karakter, nilai, dan perilaku seseorang. Keluarga menjadi tempat pertama untuk menanamkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sekaligus mempengaruhi cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan menghadapi godaan.

Karena itu, keluarga dapat menjadi benteng integritas, tetapi juga berpotensi menjadi sumber tekanan atau pintu masuk terjadinya korupsi apabila nilai-nilai integritas tidak dijaga. Setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol dengan saling mengingatkan dan tidak memberikan tuntutan yang mendorong anggota keluarga lainnya melakukan penyimpangan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK menjalankan tiga strategi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi; pencegahan untuk menutup celah korupsi melalui perbaikan sistem dan tata kelola; serta penindakan melalui proses penegakan hukum hingga pemulihan aset negara (asset recovery).

Program Keluarga Berintegritas menjadi bagian dari strategi pendidikan masyarakat dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi pencegahan korupsi. Melalui keluarga, nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian diharapkan tidak hanya dipahami, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan data penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 1.996 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan sejak 2004. Sementara itu, pada periode 2004 hingga April 2026 tercatat 1.820 kasus berdasarkan instansi dan 1.827 kasus berdasarkan modus tindak pidana korupsi.

Gubernur Koster berharap kolaborasi Pemprov Bali dan KPK melalui Program Keluarga Berintegritas dapat semakin memperkuat budaya anti korupsi, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Menurutnya, penguatan sistem pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas individu agar upaya pencegahan korupsi dapat berlangsung secara berkelanjutan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menutup pelaksanaan Utsawa Dharma Gita (UDG) ke-33 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengusung tema “Dharmagita Atmanam Dharma” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu (16/9). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengapresiasi antusiasme dan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengikuti ajang pelestarian seni, sastra, bahasa, dan budaya Bali.

Gubernur Koster mengapresiasi cara berbusana para peserta UDG yang dinilai apik, rapi, dan mencerminkan identitas budaya Bali. Menurutnya, busana tidak sekadar menjadi penampilan, tetapi juga merupakan ekspresi jiwa dan karakter seseorang.

“Kalau kita sudah berbusana dengan apik dan rapi, itu juga menjadi identitas krama Bali,” ujar Gubernur Koster. Ia menilai seluruh peserta UDG merupakan orang-orang luar biasa yang telah menunjukkan ketertiban dan kecintaan terhadap budaya Bali. “Kalau semua orang seperti ini, Bali akan menjadi Bali yang tertib dan berbudaya.”

Dari sisi kemampuan berbahasa, Gubernur Koster mengaku bangga melihat masyarakat Bali, terutama anak-anak, yang mampu melestarikan dan menggunakan bahasa Bali. Pada saat yang sama, generasi muda Bali juga mampu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya Bali tidak berarti menutup diri terhadap perkembangan zaman.

UDG menjadi ruang penting bagi regenerasi budaya Bali. Gubernur Koster mengaku senang karena peserta UDG tidak hanya berasal dari kalangan dewasa dan remaja, tetapi juga melibatkan anak-anak. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi tanda penting bahwa proses regenerasi budaya Bali terus berjalan.

Ia juga menyampaikan kebanggaannya terhadap masyarakat Bali yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan arus modernisasi, tetapi tetap menjaga identitas dan kebudayaannya. Gubernur Koster menyinggung fenomena di berbagai negara ketika generasi mudanya terseret arus modernisasi hingga semakin jauh dari identitas budaya mereka. Karena itu, Bali harus memiliki fondasi budaya yang kuat sebagaimana ditekankan dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa anak-anak dan generasi muda yang mengikuti UDG sejatinya telah mulai menanamkan jati diri sebagai masyarakat Bali. Pengalaman mengikuti kegiatan kebudayaan seperti UDG menjadi bagian dari proses membangun kecintaan, pemahaman, dan tanggung jawab terhadap budaya Bali.

Melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti UDG, Gubernur Koster optimistis perkembangan teknologi modern tidak akan mematikan budaya Bali. Sebaliknya, teknologi harus dapat berjalan berdampingan dengan kebudayaan, sementara masyarakat Bali tetap memiliki kesadaran dan jati diri yang kuat.

Gubernur Koster juga menyoroti fenomena demografi Bali, termasuk semakin berkurangnya generasi dengan nama berdasarkan urutan kelahiran, seperti Nyoman dan Ketut. Ia berharap jumlah masyarakat Bali tidak terus mengalami penurunan. Menurutnya, keberlanjutan kebudayaan Bali sangat bergantung pada keberadaan masyarakat Bali sebagai pelaku sekaligus pewaris kebudayaan.

“Siapa yang menjalani ritual dan upacara keagamaan kalau bukan masyarakat Bali?” tegasnya. Karena itu, penguatan kehidupan masyarakat Bali menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Koster mengapresiasi pelaksanaan UDG ke-33 yang berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme masyarakat. Namun, ia memberikan catatan terkait bentuk piala penghargaan. Ke depan, piala diharapkan dibuat lebih praktis, elegan, dan berkualitas, sekaligus tetap memiliki ciri khas Bali. Ia juga mendorong penggunaan produk lokal Bali untuk pembuatan piala sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan kreativitas masyarakat Bali.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa nilai hadiah bagi para pemenang UDG akan dinaikkan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Peningkatan apresiasi tersebut diharapkan dapat membuat penyelenggaraan UDG semakin hidup dan menarik, sekaligus memberikan motivasi lebih besar kepada para peserta untuk terus berprestasi.

Menutup sambutannya, Gubernur Koster berpesan kepada seluruh peserta, khususnya anak-anak dan generasi muda, agar terus bekerja dengan tulus dan lurus serta senantiasa menjalankan karma yang baik. Ia mengingatkan bahwa para peserta merupakan calon pemimpin masa depan.

“Masa depan kebudayaan dan ajeg Bali ada di tangan kalian,” pesan Gubernur Koster. Karena itu, generasi muda Bali diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dan prestasi, tetapi juga karakter, etika, serta kecintaan yang kuat terhadap budaya dan jati diri Bali.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Badung yang berhasil meraih predikat Juara Umum UDG ke-33 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026, dengan perolehan 21 Juara I, 11 Juara II, dan 3 Juara III. (gs/bi)

Sumba Barat, NTT, baliilu.com – Personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama personel Yonif TP 930/Toda Tebi bergerak cepat membantu Polres Sumba Barat mengamankan dan menenangkan warga menyusul terjadinya aksi penyerangan dan perusakan di Mapolres Sumba Barat, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT, Selasa (15/9/2026).

Bantuan tersebut diberikan sebagai respons atas permintaan Kapolres Sumba Barat kepada Dandim 1613/Sumba Barat. Langkah ini merupakan bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah situasi berkembang semakin luas.

Puluhan personel TNI dikerahkan untuk membantu memperkuat pengamanan di sekitar Mapolres Sumba Barat, sekaligus melakukan pendekatan persuasif kepada warga guna meredakan ketegangan dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan.

Kehadiran personel TNI di lapangan mengedepankan langkah persuasif, terukur dan humanis, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat maupun petugas. Upaya tersebut dilakukan agar situasi dapat dikendalikan dan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh melalui komunikasi serta mekanisme hukum yang berlaku.

Situasi tersebut bermula setelah seorang warga Desa Baliledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat, Jowa Tana, meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat tindakan kepolisian dalam proses penindakan terhadap dugaan tindak pidana pencurian sapi.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa penindakan terjadi pada Selasa pagi ketika personel Satreskrim Polres Sumba Barat mendatangi rumah yang bersangkutan. Saat petugas masuk ke dalam rumah, yang bersangkutan disebut mengambil senjata tajam berupa parang dan berusaha melawan, sebelum kemudian melarikan diri ke arah belakang rumah.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan telah memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali ke udara. Karena yang bersangkutan tetap berusaha melarikan diri, petugas selanjutnya melakukan tindakan untuk melumpuhkan dengan melepaskan satu tembakan yang diarahkan ke bagian kaki.

Dalam proses tersebut, akibat pergerakan yang bersangkutan saat berlari dan terjatuh, tembakan mengenai bagian bahu kanan. Yang bersangkutan kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, namun selanjutnya dinyatakan meninggal dunia.

Pada sore hari, massa dari Desa Baliledo membawa jenazah korban menuju Mapolres Sumba Barat. Setibanya di lokasi, situasi berkembang menjadi aksi perusakan sejumlah fasilitas Mapolres dan massa menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.

Berbagai upaya pendekatan dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat dan pihak kepolisian untuk menenangkan massa. Namun, setelah proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak keluarga belum menghasilkan kesepakatan, situasi kembali memanas dan terjadi penyerangan serta perusakan di Mapolres Sumba Barat.

Menyikapi perkembangan tersebut, personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama Yonif TP 930/Toda Tebi memperkuat pengamanan bersama Polres Sumba Barat. Personel TNI juga melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk membantu meredakan ketegangan serta menjaga agar situasi tetap terkendali.

Hingga saat ini, personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama personel Yonif TP 930/Toda Tebi, serta unsur Kompi Brimob Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, masih melaksanakan pengamanan dan pemantauan perkembangan situasi, khususnya di sekitar Mapolres Sumba Barat dan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi titik konsentrasi massa.

Di sisi lain, jenazah Sdr. Marsel telah dikawal oleh personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama pihak keluarga menuju rumah duka di Desa Maradesa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Pengawalan tersebut dilakukan untuk membantu memastikan proses pemulangan jenazah berlangsung aman dan tertib.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangan persnya menegaskan bahwa keterlibatan personel Kodim 1613/Sumba Barat dan Yonif TP 930/Toda Tebi merupakan bentuk nyata sinergi TNI-Polri dalam membantu menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

“Personel Kodim 1613/Sumba Barat membantu pengamanan atas permintaan Polres Sumba Barat, dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta membantu menenangkan masyarakat agar situasi tidak semakin berkembang,” ujarnya.

Kodam IX/Udayana melalui jajaran kewilayahannya terus mendorong sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan komunikasi, menahan diri dan menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme yang berlaku, sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumba Barat dapat kembali terjaga. (gs/bi)