Bangli, baliilu.com – Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali melaksanakan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di dua lokasi di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9). Selain menyerahkan bantuan kepada 104 kader Posyandu, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman kader mengenai transformasi Posyandu yang kini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Aksi sosial diawali di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, dengan menyasar 50 kader dari enam Posyandu. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, yang melibatkan 54 kader dari lima Posyandu.

Dalam kegiatan tersebut, setiap kader memperoleh bantuan dari Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, berupa 30 kg beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk menambah semangat para kader yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menekankan bahwa peran Posyandu saat ini telah mengalami transformasi. Posyandu tidak lagi hanya berkutat pada pelayanan kesehatan, tetapi mencakup enam bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Untuk memudahkan para kader mengingat enam bidang tersebut, Ny. Putri Koster memperkenalkan singkatan P3K ST, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Sejalan dengan perluasan peran tersebut, Ny. Putri Koster mendorong kader Posyandu agar semakin peka dan proaktif dalam mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ucapnya.

Khusus untuk pendidikan tinggi, Ny. Putri Koster menginformasikan adanya Program 1 Keluarga 1 Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

“Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.

Kepekaan serupa juga diperlukan terhadap persoalan lain di lingkungan masyarakat. Jika ditemukan persoalan ketenteraman dan ketertiban, seperti kasus pencurian, kader dapat mencatat dan membantu meneruskan informasi tersebut kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelayanan pemerintah yang dibutuhkan.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di Kabupaten Bangli. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Bangli.

Menurut Ny. Sariasih Sedana Arta, sosialisasi mengenai transformasi Posyandu perlu terus diintensifkan. Sebab, Posyandu yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat sebagai layanan bidang kesehatan kini memiliki cakupan yang jauh lebih luas melalui enam SPM. Ia bersama jajaran TP Posyandu Kabupaten Bangli menyatakan siap mendukung penguatan peran Posyandu tersebut.

Sementara itu, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menekankan pentingnya membangun pemahaman kader Posyandu hingga tingkat banjar. Menurutnya, perluasan cakupan Posyandu menjadi enam SPM akan terasa rumit apabila kader belum memahami posisi dan tugasnya.

Ia menjelaskan, transformasi Posyandu pada prinsipnya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kader diharapkan mampu mengenali dan mendata kebutuhan maupun persoalan masyarakat sehingga dapat diteruskan melalui jalur yang tepat.

“Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.

Anom Agustina sekaligus mengingatkan bahwa kader Posyandu bukan eksekutor seluruh layanan dalam enam SPM. Kader berperan mencatat dan mendata persoalan yang ditemukan di masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada kelian banjar untuk diteruskan kepada perbekel hingga jenjang pemerintahan berikutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Melalui aksi sosial “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali tidak hanya memberikan apresiasi kepada para kader, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai peran Posyandu sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar pemerintah. Dengan kader yang peka, responsif, dan memahami alur koordinasi, transformasi Posyandu diharapkan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan presensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis pengenalan wajah melalui aplikasi ‘ASN Digital‘ terus dimatangkan. Di tengah rencana migrasi penuh ke sistem baru mulai Januari 2027, aplikasi presensi berbasis wajah tersebut hingga kini belum bisa digunakan oleh ASN pemilik iPhone. Sistem presensi wajah yang dikembangkan melalui aplikasi mobile saat ini baru tersedia untuk perangkat Android.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Badung, Ketut Gede Arta, mengakui aplikasi presensi dengan fitur verifikasi wajah belum tersedia untuk pengguna iPhone. Namun, dia memastikan ASN pengguna iOS masih dapat menggunakan aplikasi lama, yakni SIKAP Badung, selama masa transisi.

“Kalau yang Mobile ini yang menggunakan gerak-gerak wajah itu, Android sudah. Di iOS sedang berproses,” ujar Gede Arta saat dikonfirmasi media, Selasa (2/9/2026).

Persoalannya, sistem presensi berbasis wajah tersebut merupakan bagian dari rencana migrasi sistem yang nantinya akan diberlakukan secara penuh. Gede Arta menyebut, berdasarkan rencana dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, penggunaan teknologi pengenalan wajah akan menjadi sistem utama mulai Januari 2027.

“Yang nantinya bermigrasi sepenuhnya itu tanggal 1 Januari, rencananya akan menggunakan wajah,” ucapnya.

Mengenai kesiapan di platform iOS, Kadiskominfo Badung menegaskan bahwa pengembangan aplikasi pada dasarnya telah rampung dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi di pihak Apple. Sambil menunggu proses persetujuan di App Store selesai, ASN pengguna iPhone dipastikan tidak mengalami kendala karena layanan presensi tetap berjalan normal melalui aplikasi SIKAP Badung yang dapat diakses baik di Android maupun iOS.

“Presensi yang digunakan sekarang ada dua, yaitu SIKAP Badung dan Badung Mobile,” kata Gede Arta.

SIKAP Badung sendiri merupakan sistem presensi yang telah lebih dahulu digunakan ASN Pemkab Badung. Sistem ini telah memanfaatkan perangkat telepon seluler dan penentuan titik koordinat, namun belum menggunakan teknologi pengenalan wajah seperti sistem terbaru.

Menurut Gede Arta, koordinat pada sistem presensi bukan persoalan baru. Teknologi tersebut sudah tersedia dalam aplikasi SIKAP Badung dan tetap menjadi bagian dari sistem presensi yang dikembangkan saat ini. “SIKAP Badung ini sudah biasa digunakan, koordinatnya sudah ada. Di Android ada, di iOS juga sudah ada,” jelasnya.

Mantan Camat Kuta Selatan ini mengatakan, sistem presensi wajah pada dasarnya merupakan pengembangan dari teknologi yang sudah berjalan sebelumnya. Selain menentukan lokasi pengguna, sistem baru menambahkan mekanisme verifikasi wajah dan gerakan untuk memastikan kehadiran ASN. Pengembangan sistem ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan keandalan aplikasi di setiap platform sebelum diterapkan secara menyeluruh.

“Nah sekarang kalau menggunakan wajah kan harus dinaikkan atau di-upgrade. Koordinatnya sudah ada, sama seperti yang di SIKAP. Saat ini masih mengandalkan sistem ganda selama masa peralihan, yakni SIKAP Badung sebagai sistem lama dan aplikasi mobile sebagai sarana uji coba presensi berbasis wajah,” bebernya.

Sementara itu, dari pihak BKPSDM Badung sebelumnya diperoleh informasi bahwa aplikasi presensi wajah untuk perangkat iOS memang belum dapat digunakan. Pengembangan versi iOS disebut masih dalam proses dan persoalan teknis sistem dikoordinasikan dengan Diskominfo. Dengan target migrasi penuh yang masih dijadwalkan pada Januari 2027, Diskominfo optimistis seluruh proses integrasi—termasuk persetujuan versi iOS—akan tuntas jauh sebelum sistem baru diberlakukan secara total.

“Memang sejauh ini belum. Semuanya masih ditangani di Kominfo,” tambahnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan monitoring dan pendampingan intensif kepada KPU Kabupaten Badung pada Rabu (2/09/2026) di kantor setempat. Pendampingan ini dilaksanakan dalam rangka dukungan penuh secara langsung pada hari pelaksanaan tahapan wawancara evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB.

Langkah ini merupakan wujud konsolidasi kelembagaan untuk memantapkan kesiapan satker serta memastikan prinsip tata kelola birokrasi yang bersih dan berintegritas diterapkan secara optimal. KPU Provinsi Bali, yang telah resmi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kini tengah berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hadir mendampingi langsung sebagai role model guna memberikan dukungan moral dan teknis saat jajaran KPU Kabupaten Badung memaparkan capaian pembangunan ZI di hadapan tim penilai.

Dalam sesi wawancara evaluasi tersebut, KPU Kabupaten Badung memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik unggulan. Di antaranya adalah penerapan budaya kerja KERIS (Kemandirian, Efektif dan Efisien, Responsif, Integritas, dan Sinergitas) sebagai pedoman kerja yang adaptif, profesional, dan kolaboratif. KPU Badung juga mengusung motto pelayanan SERVICE (Smile, Eye Contact, Recognition, Voice, Informed, Clean & Tidy) untuk menghadirkan standar pelayanan publik yang ramah, jelas, dan transparan.

Selain itu, KPU Badung memperkenalkan terobosan Democracy Creative Space (DCS), yakni portal edukasi digital satu pintu sekaligus ruang pelayanan publik modern. DCS menggabungkan ekosistem digital interaktif seperti fitur cek data pemilih, kuis pintar, museum digital, dan modul edukasi dengan fasilitas fisik di kantor KPU Badung yang menyediakan co-working space, perpustakaan mini, hingga fasilitas ramah disabilitas. Melalui strategi jemput bola seperti program kunjungan sekolah dan perekrutan Democracy Ambassador, DCS sukses mentransformasi sosialisasi politik kaku menjadi lebih interaktif, inklusif, dan adaptif.

Di samping aspek pelayanan dan digitalisasi, pemaparan penguatan ZI juga menekankan pada area pengawasan internal dan mitigasi risiko benturan kepentingan (conflict of interest). Jajaran KPU Badung secara konsisten menjaga independensi dengan menyerahkan penuh proses pengadaan barang dan jasa kepada Sekretariat, serta menerapkan kewajiban deklarasi keterkaitan kekeluargaan dengan peserta pemilu secara terbuka dalam Rapat Pleno resmi.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi dan arahan dari pimpinan KPU Provinsi Bali yang hadir mendampingi, yaitu Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM I Gede Made Gusti Gustem Lasidha. Pimpinan KPU Bali memberikan apresiasi tinggi atas paparan dan inovasi luar biasa KPU Badung, sekaligus memberikan masukan strategis agar inovasi digital DCS diintegrasikan secara langsung ke situs web utama, mengoptimalkan pemutakhiran data pemilih secara proaktif, serta mempertegas Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menjamin kepastian kualitas layanan publik.

Melalui sinergi dan pendampingan melekat ini, Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Badung diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan administratif semata, melainkan wujud komitmen moral bersama dalam mengawal KPU Badung meraih predikat WBK serta menghadirkan pelayanan publik kepemiluan yang profesional, inklusif, dan terpercaya. (gs/bi)