Saturday, 3 December 2022
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tanggapi Penolakan Karantina PMI, Sekda Dewa Indra Tegaskan Pemerintah Punya Kewenangan Teritorial

BALIILU Tayang

:

d
SEKDA BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Masih terjadinya penolakan terhadap kehadiran pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali yang sedang menjalani proses karantina di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Pihaknya pun kembali mengingatkan masyarakat agar tidak lagi ada penolakan terhadap PMI yang kebetulan sedang menjalani proses karantina di daerahnya melalui penempatan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“SOP-nya sangat ketat, mereka dijaga dengan baik, dijaga tidak keluar dari lokasi karantina. Dijaga juga agar tidak berinteraksi terlalu dekat satu sama lain di karantina. Dan masyarakat pun tidak diizinkan masuk ke tempat karantina,” jelas Dewa Indra dalam keterangan persnya, Senin (20/4-2020) petang, di Kantor Diskominfos Provinsi Bali, Denpasar.

Karena itu menurutnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk takut dan khawatir akan adanya proses karantina di daerahnya.

“Saya meminta kepada masyarakat, tidak ada lagi penolakan. Apakah mengatasnamakan banjar adat, mengatasnamakan masyarakat, atau yang lainnya. Karantina adalah upaya melindungi masyarakat. 4,2 juta masyarakat Bali harus kami lindungi. Karantina adalah instrumennya,” tegas Dewa Indra.

Pria asal Pemaron, Buleleng ini juga menyatakan sikap penolakan tersebut adalah sikap yang tidak baik, tidak bijak, di luar prinsip kemanusiaan dan sikap yang jauh dari rasa solidaritas dan norma kepatutan.

“Mudah-mudahan mulai saat ini, tidak ada lagi penolakan terhadap tempat karantina. Dalam konteks saat ini, negara dalam status darurat pandemi, darurat kesehatan masyarakat, dan Bali dalam status tanggap darurat Covid-19. Artinya, negara dan pemerintah punya kewenangan melalui aparatnya untuk melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan masyarakat,” jelas Dewa Indra.

Untuk itu Dewa Indra yang juga Sekda Provinsi Bali mengatakan tidak perlu ada musyawarah-musyawarah dengan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat untuk persetujuan yang dalam hal ini adalah lokasi karantina.

Baca Juga  Pujawali Pura Penataran Agung Mpu Ghana di Parhyangan Punduk Dawa 24/2: Dipuput 25 Sulinggih, Pamedek Membludak Sejak Pagi

“Tindakan cepat ini didukung dengan SOP yang tepat. Kalau semua tempat karantina ini harus dirundingkan, dimusyawarahkan dahulu, maka tidak bisa ada tindakan cepat. Lalu PMI harus dibawa kemana? Mohon dipahami, ini bukan situasi normal,” tegasnya.

Dalam situasi tanggap darurat, Sekda Dewa Indra mengimbau oknum atau kelompok masyarakat  jangan menggunakan narasi tidak adanya musyawarah dalam penentuan lokasi karantina ini. 

“Seluruh wilayah Bali merupakan wilayah teritorial Provinsi Bali. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menggunakan fasilitas yang ada untuk instrumen perlindungan masyarakat. Jangan ada kelompok kecil yang seolah-olah menganggap daerahnya adalah teritori yang tidak bisa disentuh. Itu keliru,” sebutnya.

Dewa Indra juga menjelaskan PMI yang diarahkan ke masing-masing kabupaten/kota di Bali, merupakan mereka yang hasil rapid test-nya negatif. Meskipun demikian, para PMI ini juga kembali dikarantina mengikuti masa inkubasi virus tersebut, yakni selama 14 hari. Selanjutnya pun kembali dilakukan tes untuk memastikan mereka benar-benar negatif dan dapat kembali ke masyarakat.

Untuk itu, Sekda Dewa Indra mengimbau masyarakat jangan khawatir dengan proses karantina karena Gugus Tugas berupaya sekuat tenaga untuk menghindarkan masyarakat dari paparan Covid-19.

“Saya tegaskan lagi karantina ini adalah cara pemerintah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat, namun mohon dipahami situasi saat ini. Telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kapolda dan Pangdam bahwa kita perlu tindakan cepat dengan karantina sebagai instrumennya. Berkenaan dengan itu maka pemerintah, polisi dan TNI akan tetap mengedepankan metode persuasif, sosialisasi dan edukasi namun pada batas tertentu. Jika tidak bisa berjalan baik, menemui jalan buntu, maka aparat Polri dan TNI akan melakukan tindakan hukum yang tegas sebagai pilihan terakhir,” tandasnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Bantuan 3.500 Paket Sembako untuk Warga Denpasar Terdampak Covid-19

Sebagai upaya untuk terus mencegah penyebaran Covid- 19, maka Gugus Tugas melakukan tes terhadap kawan-kawan kita, kelompok masyarakat yang beresiko. Sampai dengan 19 April, Gugus Tugas telah melakukan rapid test terhadap sebanyak 18.335 orang yang beresiko.

Mereka terdiri dari pekerja migran Indonesia (PMI) di bandara dan pelabuhan Benoa serta Gilimanuk. Juga kepada tenaga medis yang bertugas di berbagai RS, kawan-kawan petugas di bandara, tim rapid test dan personil lainnya yang berhubungan langsung dengan kelompok beresiko.

Selain itu, Gugus Tugas juga melaksanakan tes dengan merode PCR bagi sampel swab dari orang yang beresiko. Sampai 19 April, jumlah sampel yang sudah dites sebanyak 1.638.

Penggunaan rapid test dan PCR digunakan untuk mengidentifikasi infeksi Covid-19, ini penting untuk menentukan langkah antisipasi dan penanganan yang akan diberikan, serta untuk melakukan penelurusan kontak (tracing). (*/gs)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan

NEWS

Peresmian Graha Nawasena, Walikota Jaya Negara: Ruang Inspirasi dan Inovasi Gugah Semangat Wirausaha Disabilitas

Published

on

By

Walikota Denpasar
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat peresmian Graha Nawasena Rumah Harapan Disabilitas Kota Denpasar, Jumat (2/12). (Foto : ist)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meresmikan Graha Nawasena Rumah Harapan Disabilitas Kota Denpasar, Jumat (2/12). Sebagai pengelolanya, turut dikenalkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gantari Jaya yang digawangi penyandang disabilitas kreatif Kota Denpasar. Peresmian ini diharapkan mampu menjadi ruang inspirasi dan inovasi guna menggugah semangat wirausaha penyandangan disabilitas di Kota Denpasar.

Hadir langsung Ketua K3S Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Sekda IB. Alit Wiradana, Ketua Komisi III DPRD Eko Supriyadi, Ketua Komisi IV DPRD I Wayan Duaja, Anggota DPRD Provinsi Bali Ni Wayan Sari Galung, Anggota DPRD Kota Denpasar, Cintya Febriyani,  Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. IA. Widnyani Wiradana, Kadis Sosial Gusti Ayu Laksmi Saraswati serta undangan lainya.

Usai peresmian, Walikota Jaya Negara bersama seluruh undangan turut menulis pesan semangat bagi penyandang disabilitas Kota Denpasar yang tergabung dalam wadah bernama Graha Nawasena Rumah Harapan. “Rumah inspirasi dan rumah kreatif untuk mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas Kota Denpasar,” tulis Jaya Negara disebuah papan berlatar putih.

Dijumpai usai kegiatan, Walikota Jaya Negara menjelaskan, Kota Denpasar dengan spirit Vasudhaiva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Diresmikanya Graha Nawasena Rumah Harapan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Sehingga nantinya keberadaan disabilitas memiliki kesetaraan dalam memperoleh hak dan bersaing di berbagai bidang.

Lebih lanjut dikatakan, keterbatasan bukanlah suatu penghambat dalam menciptakan pengabdian bagi bangsa dan negara. Dari Graha Nawasena ini diharapkan mampu menggugah inspirasi dan inovasi serta menjadi wahana edukasi guna menggugah semangat wirausaha disabilitas. Sehingga secara berkelanjutan dapat meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Bantuan 3.500 Paket Sembako untuk Warga Denpasar Terdampak Covid-19

“Saya yakin, jika para penyandang disabilitas kita berikan kesempatan, tentu secara berkelanjutan mampu berdaya saing dan menciptakan peluangnya sendiri di berbagai bidang,” jelasnya.

Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, persemian Graha Nawasena dan KUBE Gantari Jaya ini merupakan upaya  untuk meningkatan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilaksanakan dengan menjamin pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan serta akses berwirausaha secara mandiri. Sehingga mampu memenuhi hak penyandang disabilitas dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Sehingga mampu mendukung terciptanya solidaritas dalam meletakkan dasar perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas secara inklusif dan berkesinambungan.

“Tentunya harapan kami secara berkelanjutan semua pihak dalam memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk terus mengasah kreatifitas, inovatif, dan berbahagia,” ujarnya.

Sementara salah seorang penyandang disabilitas I Nyoman Juniarta yang juga selaku Ketua KUBE Gantari Jaya memberikan apresiasi atas diremikannya Graha Nawasena Rumah Harapan ini. Tentunya sesuai dengan namanya, ruang ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, kreativitas dan inovasi penyandang disabilitas.

Dijelaskan Juniarta, pada kegiatan kali ini turut dilibatkan 15 UMKM yang merupakan usaha dari penyandang disabilitas Kota Denpasar. Pihaknya juga mengajak seluruh penyandang disabilitas Kota Denpasar untuk bersatu padu saling mengisi diri untuk kemajuan bersama.

“Kami berharap ruang ini dapat menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk berkreasi sehingga bisa sukses menyinari para penyandang disabilitas lainya untuk tetap semangat, aktif demi masa depan yang lebih baik,” harapanya. (ags/eka/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Desa Dangin Puri Laksanakan Jumat Bersih dan Perompesan Pohon

Antisipasi Banjir dan Pohon Tumbang

Published

on

By

Perompesan
Desa Dangin Puri Kelod saat melaksanakan Jumat Bersih dan perompesan pohon perindang di Jalan Kapten Japa Gang Taman Sari Jumat (2/12). (Foto : ist)

Denpasar, baliilu.com – Mengantisipasi banjir pada musim penghujan jajaran Desa  Dangin Puri Kelod melaksanakan Jumat Bersih dan perompesan pohon perindang  di Jalan Kapten Japa Gang Taman Sari Jumat (2/12).

Perbekel Desa Dangin Puri Kelod I Made Sada mengatakan, Jumat bersih kali ini dilaksanakan dengan kerja bakti dan perompesan pohon untuk mengantisipasi terjadinya banjir karena daun dan ranting pohon tersebut jatuh ke sungai dan halaman sekolah SMP PGRI 6 Denpasar.

Lebih lanjut ia mengatakan, ranting dan daun yang jatuh juga menyebabkan aliran sungai menjadi mampet. Selain itu ranting pohon juga besar-besar agar tidak tumbang saat musim penghujan maka dilakukan perompesan. “Kegiatan ini kami lakukan secara gotong royong bersama anak- anak SMP PGRI 6 Denpasar dan staf desa dan jumali,” kata Sada.

Dalam kesempatan ini ia mengimbau masyarakat yang memiliki pohon tinggi atau rimbun, baik yang berada di pekarangan rumah maupun yang menjulur ke jalan agar segera melaksanakan perompesan sehingga tidak membahayakan orang lain dan pengguna jalan. (ayu/eka/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Baca Juga  Siap Terapkan AKB, Walikota Rai Mantra Tinjau Pasar Gunung Agung
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hadiri Pertemuan APCAT, Walikota Jaya Negara Bahas Penciptaan Generasi Bebas Tembakau

Published

on

By

Walikota
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri pertemuan Konferensi Aliansi Kota Asia Pasifik untuk pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention (APCAT). (Foto : ist)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka pengendalian dan pengontrolan tembakau di dunia, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri pertemuan Konferensi Aliansi Kota Asia Pasifik untuk pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention (APCAT). Acara yang dihadiri ratusan delegasi berbagai negara dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 1-3 Desember 2022 di Prime Plaza Hotel Sanur Bali.

Dalam acara tersebut hadir juga Walikota Bogor yang sekaligus menjadi Co-Chair APCAT Bima Arya, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta serta undangan walikota lainnya yang tergabung ke dalam The Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT).

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, sebagai wilayah yang banyak dikunjungi wisatawan asing dan domestik, Pemerintah Kota Denpasar berusaha membangun kota menjadi kota yang layak huni dan sehat serta terus meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan upaya – upaya seperti diantaranya  menetapkan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Lebih lanjut dikatakan, pada tanggal 19 Mei 2022 lalu, Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan Program Destar (Denpasar Kota Sehat Tanpa Asap Rokok) dengan acuan kerangka kerja Program Denpasar Tanpa Asap Rokok ini meliputi langkah penerapan dan penegakan kebijakan KTR yang efektif di seluruh wilayah KTR, yakni sekolah, fasilitas kesehatan, serta seluruh fasilitas umum di Kota Denpasar yang terdapat tanda larangan merokok, dengan target pencapaian lebih dari 85% kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Kota Denpasar di tahun 2022. Serta larangan untuk iklan rokok luar ruang dengan moratorium iklan rokok berlaku di seluruh kawasan luar ruang Kota Denpasar.

Baca Juga  181 ABK Spelendor Tiba di Bali, Dikawal Gugus Tugas Provinsi Bali Menuju Tempat Karantina

Sementara Walikota Bogor yang juga menjabat sebagai Co-Chair APCAT (The Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT), Bima Arya mengatakan, aliansi ini konsisten mencegah dampak negatif dari industri tembakau. Tercatat hingga Bulan November 2022 sudah ada 360 kota dan kabupaten telah mengadaptasi Perda pengontrolan tembakau.

“Kami semakin menjadi mitra yang strategis bagi Kemenkes, APCAT ingin menciptakan kegiatan menarik untuk mencegah efek negatif penggunaan tembakau,” kata Bima Arya.

Bima Arya menambahkan, APCAT bertujuan membawa komitmen untuk memperkuat kolaborasi, mengakselerasi kemajuan, mencegah beban Penyakit Tidak Menular -PTM, menghapuskan Tuberculososis TBC dan meningkatkan sinergi.

“Saya melihat taktik terbaik, para pemimpin daerah di negara Asia Pasifik dari isu pengendalian tembakau, dan untuk konteks lokal, menciptakan kota bebas asap rokok, melarang iklan rokok, advokasi meningkatkan cukai,” katanya.

Selain itu, pihaknya ingin memastikan intervensi dari industri tembakau. Dia mengingatkan, mendekati pemilu biasanya setiap perusahaan tembakau mendekati kandidat. “Saya sarankan untuk hati-hati,” tandas Bima Arya pada even dunia yang merupakan kolaborasi The Union, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Central Udayana itu.

Hal penting lainnya, ditekankan APCAT ingin menciptakan generasi bebas tembakau, menciptakan kegiatan menarik untuk mencegah efek negatif penggunaan tembakau. Sejauh ini prioritas APCAT, lanjut Bima Arya, benar-benar menekankan pentingnya kepemimpinan dan menguatkan komitmen untuk pengendalian atau kontrol tembakau.

Demikian juga, mendorong akuntabilitas pemerintah subnasional, seperti vaksinasi dan mencegah pengaruh industri komoditas tembakau. Penting juga untuk keberlanjutan, upaya pemerintah memperkuat kemampuan layanan kesehatan di daerah. Di Indonesia, Aliansi Walikota semakin diperkuat, dibangun sejak 2011.

“Saya dengan bangga mengatakan aliansi ini akan mencegah dampak negatif dari industri tembakau,” tegasnya. 

Baca Juga  KWT Puspasari Klungkung: Pasar Gotong-Royong Menyemangati Petani

Pada tahun 2016, tercatat hanya ada 12 kota di kawasan Asia Pasifik namun sekarang sudah ada 82 walikota di 12 negara yang memberi dukungan dalam pengendalian tembakau. Pihaknya juga menyadari betapa pentingnya peran sosial media peran komunitas memperkuat kolaborasi, tidak hanya Program G to G (Government to Government), B2B atau Business to Business namun juga kalangan muda dan media yang harus fokus pada pentingnya kesehatan. (eka/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca