Wednesday, 22 May 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tanggapi Penolakan Karantina PMI, Sekda Dewa Indra Tegaskan Pemerintah Punya Kewenangan Teritorial

BALIILU Tayang

:

d
SEKDA BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Masih terjadinya penolakan terhadap kehadiran pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali yang sedang menjalani proses karantina di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Pihaknya pun kembali mengingatkan masyarakat agar tidak lagi ada penolakan terhadap PMI yang kebetulan sedang menjalani proses karantina di daerahnya melalui penempatan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“SOP-nya sangat ketat, mereka dijaga dengan baik, dijaga tidak keluar dari lokasi karantina. Dijaga juga agar tidak berinteraksi terlalu dekat satu sama lain di karantina. Dan masyarakat pun tidak diizinkan masuk ke tempat karantina,” jelas Dewa Indra dalam keterangan persnya, Senin (20/4-2020) petang, di Kantor Diskominfos Provinsi Bali, Denpasar.

Karena itu menurutnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk takut dan khawatir akan adanya proses karantina di daerahnya.

“Saya meminta kepada masyarakat, tidak ada lagi penolakan. Apakah mengatasnamakan banjar adat, mengatasnamakan masyarakat, atau yang lainnya. Karantina adalah upaya melindungi masyarakat. 4,2 juta masyarakat Bali harus kami lindungi. Karantina adalah instrumennya,” tegas Dewa Indra.

Pria asal Pemaron, Buleleng ini juga menyatakan sikap penolakan tersebut adalah sikap yang tidak baik, tidak bijak, di luar prinsip kemanusiaan dan sikap yang jauh dari rasa solidaritas dan norma kepatutan.

“Mudah-mudahan mulai saat ini, tidak ada lagi penolakan terhadap tempat karantina. Dalam konteks saat ini, negara dalam status darurat pandemi, darurat kesehatan masyarakat, dan Bali dalam status tanggap darurat Covid-19. Artinya, negara dan pemerintah punya kewenangan melalui aparatnya untuk melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan masyarakat,” jelas Dewa Indra.

Untuk itu Dewa Indra yang juga Sekda Provinsi Bali mengatakan tidak perlu ada musyawarah-musyawarah dengan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat untuk persetujuan yang dalam hal ini adalah lokasi karantina.

Baca Juga  Bendesa Madya MDA Denpasar Sebut Koster Reinkarnasi Mpu Kuturan, Berpikir Visioner Membangun Kantor MDA Se-Bali

“Tindakan cepat ini didukung dengan SOP yang tepat. Kalau semua tempat karantina ini harus dirundingkan, dimusyawarahkan dahulu, maka tidak bisa ada tindakan cepat. Lalu PMI harus dibawa kemana? Mohon dipahami, ini bukan situasi normal,” tegasnya.

Dalam situasi tanggap darurat, Sekda Dewa Indra mengimbau oknum atau kelompok masyarakat  jangan menggunakan narasi tidak adanya musyawarah dalam penentuan lokasi karantina ini. 

“Seluruh wilayah Bali merupakan wilayah teritorial Provinsi Bali. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menggunakan fasilitas yang ada untuk instrumen perlindungan masyarakat. Jangan ada kelompok kecil yang seolah-olah menganggap daerahnya adalah teritori yang tidak bisa disentuh. Itu keliru,” sebutnya.

Dewa Indra juga menjelaskan PMI yang diarahkan ke masing-masing kabupaten/kota di Bali, merupakan mereka yang hasil rapid test-nya negatif. Meskipun demikian, para PMI ini juga kembali dikarantina mengikuti masa inkubasi virus tersebut, yakni selama 14 hari. Selanjutnya pun kembali dilakukan tes untuk memastikan mereka benar-benar negatif dan dapat kembali ke masyarakat.

Untuk itu, Sekda Dewa Indra mengimbau masyarakat jangan khawatir dengan proses karantina karena Gugus Tugas berupaya sekuat tenaga untuk menghindarkan masyarakat dari paparan Covid-19.

“Saya tegaskan lagi karantina ini adalah cara pemerintah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat, namun mohon dipahami situasi saat ini. Telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kapolda dan Pangdam bahwa kita perlu tindakan cepat dengan karantina sebagai instrumennya. Berkenaan dengan itu maka pemerintah, polisi dan TNI akan tetap mengedepankan metode persuasif, sosialisasi dan edukasi namun pada batas tertentu. Jika tidak bisa berjalan baik, menemui jalan buntu, maka aparat Polri dan TNI akan melakukan tindakan hukum yang tegas sebagai pilihan terakhir,” tandasnya.

Baca Juga  Update Covid-19 (13/8) di Denpasar, Kasus Sembuh Terus Bertambah, Kasus Positif Mulai Menurun

Sebagai upaya untuk terus mencegah penyebaran Covid- 19, maka Gugus Tugas melakukan tes terhadap kawan-kawan kita, kelompok masyarakat yang beresiko. Sampai dengan 19 April, Gugus Tugas telah melakukan rapid test terhadap sebanyak 18.335 orang yang beresiko.

Mereka terdiri dari pekerja migran Indonesia (PMI) di bandara dan pelabuhan Benoa serta Gilimanuk. Juga kepada tenaga medis yang bertugas di berbagai RS, kawan-kawan petugas di bandara, tim rapid test dan personil lainnya yang berhubungan langsung dengan kelompok beresiko.

Selain itu, Gugus Tugas juga melaksanakan tes dengan merode PCR bagi sampel swab dari orang yang beresiko. Sampai 19 April, jumlah sampel yang sudah dites sebanyak 1.638.

Penggunaan rapid test dan PCR digunakan untuk mengidentifikasi infeksi Covid-19, ini penting untuk menentukan langkah antisipasi dan penanganan yang akan diberikan, serta untuk melakukan penelurusan kontak (tracing). (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Published

on

By

Dukacita Presiden Jokowi terhadap Presiden iran
SAMPAIKAN DUKACITA: Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan di hadapan awak media di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Selasa, 21 Mei 2024. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Sumbar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi yang meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada hari Minggu (19/05) lalu. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Selasa, 21 Mei 2024.

“Pertama-tama pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat, meninggalnya Presiden Raisi di kecelakaan helikopter yang ditumpangi beliau,” ujar Presiden Jokowi.

Saat ditanya mengenai dampak peristiwa tersebut terhadap ekonomi global, Presiden Jokowi berharap wafatnya Presiden Raisi tidak berpengaruh pada harga minyak dunia yang akan turut mempengaruhi harga komoditas lainnya.

“Karena kalau sudah harga minyak naik terdampak dari peristiwa itu, itu akan berdampak ke mana-mana, ke kenaikan harga barang lainnya. Kita harapkan tidak ada dampak seperti itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter bersama dengan Menteri Luar Negeri Amir-Abdollahian, dan anggota delegasi lainnya di barat laut Iran pada hari Minggu (19/05) lalu.

Presiden Raisi pernah berkunjung ke Indonesia setahun lalu, tepatnya pada 23 Mei 2023. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo dan Presiden Raisi membahas situasi geopolitik dunia dan menyepakati sejumlah kerja sama bilateral. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Tatap Muka Atlet Berprestasi, Gubernur Koster bakal Beri Penghargaan dan Tawarkan Pekerjaan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tinjau Posko Pengungsi di Agam, Presiden Jokowi Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana

Published

on

By

bantuan bencana di agam
SERAHKAN BANTUAN: Presiden Joko Widodo mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Agam, Sumbar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. Didampingi Ibu Iriana, Presiden Jokowi terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian.

Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis santunan duka bagi warga terdampak yang rumahnya hancur akibat bencana. Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.

“Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa terdapat 625 rumah rusak akibat bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Sumatra Barat, 159 di antaranya mengalami rusak berat. Presiden Jokowi pun memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera membangun kembali rumah warga setelah tempat relokasi disiapkan pemerintah daerah.

“Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi (maka) direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengadakan rapat di tenda bersama sejumlah jajarannya. Presiden memberikan sejumlah arahan untuk penanganan bencana, termasuk memastikan logistik untuk pengungsi mencukupi dan proses pencarian korban yang belum ditemukan terus dilanjutkan.

Baca Juga  Bendesa Madya MDA Denpasar Sebut Koster Reinkarnasi Mpu Kuturan, Berpikir Visioner Membangun Kantor MDA Se-Bali

“Logistik harian untuk para pengungsi saya lihat masih baik dan logistiknya juga tiga minggu ke depan masih cukup,” tambahnya.

Salah satu poin penting lainnya yang disampaikan oleh Presiden adalah perlunya pembangunan sabo dam tambahan untuk mengantisipasi lahar dingin. Menurut Presiden, dari kebutuhan 56 sabo dam yang dihitung Kementerian PUPR, baru dua yang terbangun.

“Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada enam, segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, nanti saya akan perintah ke Menteri PU,” ungkapnya.

Kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani bencana alam dan mendukung warga yang terdampak di Provinsi Sumatra Barat. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden dan Ibu Iriana Tinjau Area Terdampak Longsor dan Banjir Bandang di Agam

Published

on

By

banjir bandang di agam sumbar
MENINJAU: Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung area terdampak bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, pada Selasa, 21 Mei 2024. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Agam, Sumbar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung area terdampak bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), pada Selasa, 21 Mei 2024. Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 10.18 WIB.

Di area tersebut, Presiden Jokowi meninjau proses pembersihan puing yang tengah dilakukan para anggota TNI dari berbagai matra dan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Sejumlah alat berat juga tampak dikerahkan untuk membersihkan material bencana.

Presiden Jokowi memandang bahwa penanganan bencana di Sumatra Barat, termasuk di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut mencakup evakuasi korban, penanganan pengungsi, hingga pembangunan infrastruktur darurat.

“Pembangunan jalan juga jembatan-jembatan darurat semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses, ini yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal,” ujar Presiden dalam keterangannya di hadapan awak media.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa proses penanganan bencana telah memasuki hari ke-11 dan semuanya berjalan dengan lancar. Saat ini tim gabungan berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan material bencana.

“Di pinggang-pinggang gunung itu banyak material yang ini harus kita waspadai jangan sampai ada bencana susulan,” ujarnya.

Kepala Basarnas, Kusworo, menambahkan bahwa saat ini masih ada 11 korban yang dinyatakan hilang. Sementara itu, korban meninggal dunia ada 61 dengan 59 di antaranya sudah teridentifikasi, dua lainnya belum teridentifikasi.

“Korban (meninggal dunia) secara keseluruhan ada 61, teridentifikasi 59. Di sisi lain, dalam pencarian 11 (orang),” ujarnya.

Baca Juga  Update Covid-19 (13/8) di Denpasar, Kasus Sembuh Terus Bertambah, Kasus Positif Mulai Menurun

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Agam Andri Warman. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca