Badung, baliilu.com – Administrasi kependudukan kini bukan lagi sekadar urusan kepemilikan kartu identitas, melainkan telah menjadi fondasi utama warga negara untuk mengakses berbagai program kesejahteraan dan pelayanan publik. Menyadari peran strategis perempuan dalam mengelola dokumen rumah tangga, 125 kader TP PKK Kabupaten Badung dari seluruh kecamatan mengikuti workshop khusus di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (14/9).

Acara bertajuk “Peran Perempuan dalam Tertib Administrasi Kependudukan bagi Kader TP PKK Kabupaten Badung Tahun 2026” ini diinisiasi untuk membangun sinergi kuat antara pemerintah dan kader perempuan. Melalui kegiatan ini, para peserta dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar terdata dengan baik dan cerdas memanfaatkan layanan digital.

Kegiatan bernilai strategis ini dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran tertib administrasi yang dimulai langsung dari unit terkecil, yaitu keluarga.

“Tertib administrasi kependudukan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Di sinilah peran perempuan sangat strategis, karena seringkali menjadi pengelola utama urusan dokumen dalam rumah tangga,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk bergerak aktif memastikan kelengkapan dokumen keluarga dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang ada. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Pastikan setiap anggota keluarga memiliki dokumen yang sah dan lengkap, serta manfaatkan layanan digital yang tersedia agar pelayanan semakin mudah, cepat, aman, dan efisien,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, I Nyoman Rudiarta, melaporkan bahwa workshop yang berlangsung satu hari penuh ini memang dirancang agar peserta mampu meneruskan informasi dan edukasi kepada sesama kader serta masyarakat luas di lingkungan masing-masing.

Agenda ini turut dihadiri oleh narasumber dari Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Badung, Pengadilan Negeri Denpasar, serta diikuti oleh para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Badung beserta jajaran pengurus kader. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Birokrasi modern yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam sistem tata kelola pemerintahan masa kini. Menjawab tantangan tersebut, perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung berkumpul untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital Tahun 2026 di Ruang Samasta BKPSDM Kabupaten Badung, Senin (14/9).

Langkah strategis yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dirancang untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital. Lewat pembekalan ini, kapasitas aparatur sipil negara (ASN) digembleng agar mampu menggeser pola kerja manual konvensional menuju satu platform digital yang terintegrasi langsung dengan sistem penilaian kinerja individu.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba didampingi Kepala Dinas Kominfo Ketut Gede Arta serta Sekretaris BKPSDM I Kadek Yuddy Artawan. Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Nurul Fai’zah, dan Agenes Judith Abigail Lusikooy, yang merupakan Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.

Dalam arahannya, Sekda Surya Suamba meluruskan esensi penting dari pelaksanaan pelatihan manajemen ini di hadapan para peserta. “Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digital. Dari pola manual yang konvensional, kini seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu diintegrasikan ke dalam satu platform digital agar terukur secara akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Badung, Yuddy Artawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar tata kelola pemerintahan di Badung berjalan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ujung dari transformasi ini adalah jaminan peningkatan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat luas.

Selama jalannya pelatihan, seluruh peserta menerima materi komprehensif mulai dari manajemen risiko SPBE, kolaborasi data lintas perangkat daerah, infrastruktur, tata kelola kebijakan, hingga penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE di instansi masing-masing. (gs/b)

Banjarmasin, baliilu.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak dan KSOP Kelas I Banjarmasin menyampaikan informasi awal terkait insiden kecelakaan kapal penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami listing (kemiringan) dan lost contact di perairan Laut Jawa.

Kapal Roro Penumpang KMP Virgo Transport 8 dengan bendera Indonesia berukuran 8.540 GT yang dinakhodai oleh Nakhoda Arief Yunianto serta dioperasikan oleh PT. Virgo Karya Shipping ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada 12 September 2026 pukul 06.52 LT dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin langsung melakukan langkah-langkah penanganan darurat. Salah satunya dengan mendirikan posko di Terminal Penumpang Bandarmasih Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Posko ini bertujuan untuk penanganan serta membangun koordinasi intensif dengan pihak terkait seperti Basarnas, BUP PT. Pelindo, Kantor Distrik Navigasi Banjarmasin (VTS), Kepanduan PT. Pelindo III Banjarmasin, pihak keagenan kapal serta pihak keluarga.

Kepala Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin, Heri Purwanto, menjelaskan kronologi awal kejadian di mana kapal tersebut mengalami kondisi listing dan kehilangan kontak (lost contact) di sekitar perairan Masalembo (Laut Jawa) pada tanggal 13 September 2026 sekitar pukul 02.00 LT. Berdasarkan data manifes, kapal membawa total 243 orang di atas kapal (30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 126 sopir dan kernet) beserta 89 unit muatan kendaraan.

“Kami telah merespons cepat laporan insiden yang dialami KMP Virgo Transport 8 di wilayah perairan Masalembo. Fokus dan prioritas utama kami saat ini adalah keselamatan seluruh pihak yang berada di atas kapal melalui pengerahan operasi penyelamatan yang terkoordinasi,” ujar Heri Purwanto.

Sementara itu, upaya evakuasi dan penanggulangan di lapangan langsung dilaksanakan oleh unsur SAR gabungan bersama BASARNAS Banjarmasin, serta dibantu oleh kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, yakni KM. Hai Da, MT. Mau Ha, dan TB. TCP. Selain itu, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin turut mengerahkan Kapal Negara Kenavigasian KN Kunyit untuk membantu proses evakuasi.

“Data sementara, sebanyak 107 orang penumpang telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara proses pencarian dan pendataan lebih lanjut terus berlangsung,” ungkapnya.

Terkait dugaan sementara penyebab kecelakaan baik dari faktor alam, faktor teknis, maupun faktor manusia serta dampak terhadap muatan, potensi pencemaran lingkungan, dan harta benda lainnya, pihak KSOP menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap investigasi serta konfirmasi lanjutan.

“KSOP Utama Tanjung Perak dan KSOP Kelas I Banjarmasin berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penanganan insiden ini secara berkala dan akan menyampaikan pembaruan informasi resmi kepada masyarakat seiring dengan progress di lapangan,” tutupnya. (gs/bi)