Sampang, Jatim, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026. Peresmian dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu menerima penjelasan panel dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai capaian pelaksanaan program IJD di berbagai daerah. Setelah itu, Presiden menuju podium utama untuk mengikuti rangkaian peresmian yang diawali dengan laporan Menteri PU.

Dalam laporannya, Menteri Dody menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air. Menurut Menteri Dody, program tersebut dirancang untuk memastikan kelancaran rantai pasok pangan sekaligus memperkuat keterhubungan antara kawasan produksi dengan pusat-pusat konsumsi.

“Melalui program Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah pusat meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumsi secara lebih efisien dan berkelanjutan,” ucap Menteri Dody.

Menteri Dody juga melaporkan bahwa capaian nasional program IJD tahun 2025 mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 5,41 triliun. Menteri Dody pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini semakin menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan dukungan konektivitas.

“Capaian keseluruhan ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau keseluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil dan rata,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Negara menegaskan bahwa keberadaan jalan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat.

“Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 km di seluruh pelosok Indonesia, di 37 provinsi,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa jalan daerah merupakan infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat dari desa hingga pusat-pusat perdagangan.

“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa,” kata Presiden. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Polri menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai kompas etika dalam menghadapi tantangan era disrupsi digital dan keterbukaan informasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Kebangsaan bertajuk “Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Kompas Etika Polri Presisi di Era Disrupsi Digital dan Keterbukaan Informasi” yang digelar di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Dr. Yudi Latif, M.A., Ph.D., Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, serta Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.

Usai kegiatan, sejumlah narasumber menyampaikan pandangannya kepada awak media terkait pentingnya penguatan etika dan karakter sebagai fondasi utama transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Cendekiawan Dr. Yudi Latif, M.A., Ph.D., menilai bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban sipil dan keutuhan negara. Menurutnya, fondasi dari kepercayaan tersebut adalah etika yang harus terus diperkuat di seluruh jajaran Polri.

“Untuk negara majemuk seperti Indonesia yang begitu luas, modal terpenting dalam menjaga publik dan menjaga republik ini adalah kepercayaan. Dan inti dari kepercayaan, sebagai perekat utamanya, adalah etika,” ujar Yudi kepada media.

Sementara itu, motivator dan pakar pengembangan sumber daya manusia, Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, mengapresiasi keterbukaan Polri yang melibatkan pihak eksternal dalam memberikan masukan dan perspektif objektif terhadap upaya pembenahan institusi.

Menurut Ary, untuk mewujudkan Polri sebagai institusi kepolisian berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan tiga pilar utama, yakni right people, right system, dan right values.

“Melalui konsep tiga pilar tersebut, yaitu right people, right system, dan right values, maka akan lahir Polri yang bermoral dan berkelas dunia,” kata Ary.

Ary juga mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingginya semangat perubahan di lingkungan Polri.

“Ternyata dorongan anggota Polri untuk maju dan berubah mencapai hampir 95 persen. Ini menunjukkan bahwa Polri memiliki energi yang sangat besar untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. saat doorstop menyampaikan bahwa dialog kebangsaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman etika dan perilaku anggota Polri.

Menurutnya, berbagai pandangan, hasil riset, serta masukan yang disampaikan para narasumber menjadi modal penting bagi Polri dalam melanjutkan transformasi menuju institusi yang semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.

Trunoyudo juga menegaskan komitmen Polri untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. “Kami terbuka terhadap masukan, tidak anti kritik, dan terus berupaya mendorong perubahan sosial yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri berharap penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dapat semakin terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga mampu memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com  – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa perusahaan transportasi online, khususnya Gojek dan Grab, akan mulai menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua mulai 1 Juli 2026. Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa DPR RI telah melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan terkait pemberlakuan komisi bagi layanan transportasi online roda dua yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi.

“Saya bersama dengan manajemen GoTo dan Grab. Tadi kami sudah mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama mengenai pemberlakuan tarif ataupun pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi,” ujar Dasco dalam konferensi pers bersama manajemen GoTo dan Grab di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Selanjutnya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mempersilahkan masing-masing perusahaan untuk menyampaikan secara langsung kebijakan yang akan diterapkan kepada mitra pengemudi.

Usai dipersilahkan, perwakilan GoTo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) lalu.

“Kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan kemarin waktu tanggal 1 Mei pada acara May Day yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai pengemudi ojol. Kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihak GoTo  menjelaskan bahwa mulai efektif 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mengimplementasikan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide.

“Mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua yang kalau di Gojek disebut GoRide,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan bahwa Grab Indonesia juga akan menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GrabBike mulai tanggal yang sama per 1 Juli 2026.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua. Kalau di Grab namanya GrabBike dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,” terang CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Diketahui, aturan komisi 8 persen diatur dalam Peraturan Presiden no. 27/2026 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2026. Sebelumnya, peraturan yang berlaku membatasi komisi yang dipungut oleh platform transportasi online dari pengemudi sebesar 20 persen.

Penurunan komisi tersebut menjadi kabar positif bagi jutaan mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia yang selama ini mendorong adanya pengurangan potongan aplikasi guna meningkatkan pendapatan mereka di tengah kenaikan biaya operasional.

Kebijakan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas aspirasi para pengemudi yang disampaikan dalam berbagai forum, termasuk pada momentum peringatan Hari Buruh 2026, yang kemudian mendapat respons dari pemerintah bersama perusahaan platform digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem transportasi online yang lebih berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. (gs/bi)