Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Terkait LKPJ Bupati Tahun 2021, Komisi I DPRD Badung Siapkan 5 Rekomendasi

BALIILU Tayang

:

eka
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Made Ponda Wirawan, S.T. (Foto : Ist)

Badung, baliilu.com –Ada beberapa poin yang akan dijadikan masukan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Badung dan disampaikan kepada pimpinan pemerintahan agar bisa menjadi sebuah rekomendasi terhadap Laporan Kerja dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021. Demikian disampaikan  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Made Ponda Wirawan, S.T., saat memimpin rapat kerja dengan Tenaga Ahli Komisi I yang digelar di Ruang Gosana Sekretariat DPRD Badung, Selasa (5/4).

Rapat dihadiri Anggota Dewan diantaranya, Wayan Sugita Putra, AAN Ketut Nadi Putra, Luh Putu Sekarini, Gusti Ngurah Sudiarsa, dan para Tenaga Ahli Komisi I.

Ketua Komisi I DPRD Badung, Ponda Wirawan pun menyampaikan, rapat  Komisi I dengan tenaga ahli yang dilaksanakan untuk medapatkan dan membahas masukan baik secara formal maupun informal dari masyarakat. Ada beberapa poin yang akan dijadikan masukan kepada pimpinan agar bisa menjadi sebuah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2021.

Komisi I DPRD Badung berfoto bersama dengan tenaga ahli selepas rapat kerja, Selasa (5/4) ( Foto: eka)

Lebih lanjut dikatakannya, kelima poin yang digarisbawahi dan akan dibahas dalam rapat yakni, perlu adanya penyamaan keputusan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait jumlah penduduk, karena masih adanya kasus jumlah penduduk tercatat tidak sesuai dengan di lapangan sehingga perlu adanya  penyamaan data.

“Kita harus duduk bersama untuk mensinkronkan data tersebut agar data dan informasi yang disampaikan ke masyarakat maupun internal kita tidak berbeda beda, ini adalah sebuah kebijakan kalau bisa jika memang tidak ada orangnya, hanya ada KTP saja bila perlu dicoret saja dan bisa  kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Poin yang kedua, lanjut Ponda, adalah masalah pelaksanaan pemilihan perbekel yang akan digelar di Bulan Mei . Dewan berharap Komisi 1 bisa benar-benar memberi pengawalan dari awal sampai akhir terhadap Pilkel serentak yang akan dilaksanakan agar bisa berjalan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait.

Baca Juga  Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPRD Badung Gelar Rapat Perdana

 Masalah perijinan merupakan poin ketiga dalam rapat yakni  perlunya sinkronisasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana teknis dari perijinan pembanguan gedung (PBG)  dan sertifikat laik fungsi serta dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang mengeluarkan ijin AMDAL, UPL, UKL, dan SPPL.

“Kami di Komisi I memiliki peran untuk mendorong mereka sinkron demi lancarnya pelaksanaan investasi di Kabupaten Badung,” tegasnya.

Selanjutnay poin  yang keempat, Komisi I mendorong Satpol PP agar bekerja lebih maksimal ke depannya agar tidak terjadi pemasalahan -permasalahan hukum terhadap perijinan. Selaku penegak Perda, Satpol PP memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai air bawah tanah ( ABT) yang saat ini menjadi ranah provinsi. “Kita di kabupaten perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman mengenai regulasi saat ini,” ujar politisi asal Abiansemal tersebut .

Sementara poin kelima adalah, Komisi I mendorong untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) “Karena dengan adanya ASN yang memasuki masa pensiun otomatis kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Badung akan semakin bertambah sehingga kita mendorong perekrutan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tutup Ponda.  (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pemkab Tabanan Tinjau Korban Kebakaran di Pujungan, Salurkan Bantuan dan Imbau Warga Waspada

Published

on

By

Wabup Dirga Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Pujungan
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, mewakili Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyerahkan bantuan korban kebakaran rumah milik I Kadek Suardika dan kandang ayam milik I Made Darma Wiguna di Banjar Dinas Tibudalem, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Jumat (9/10). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, mewakili Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya turun langsung meninjau lokasi kebakaran rumah milik I Kadek Suardika dan kandang ayam milik I Made Darma Wiguna di Banjar Dinas Tibudalem, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Jumat (9/10). Kunjungan tersebut menjadi wujud perhatian pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak musibah sekaligus memastikan kondisi di lokasi kejadian.

Dalam kunjungan tersebut, Wabup Dirga meninjau langsung kondisi rumah yang terbakar serta menyerahkan bantuan kepada korban. Ia juga melihat lokasi kandang ayam milik I Made Darma Wiguna yang mengalami kebakaran dengan kapasitas kandang mencapai 24.000 ekor. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kelian Dinas Tibudalem, Perbekel Pujungan, Bendesa Adat Pujungan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tabanan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan.

Mewakili Bupati Sanjaya dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Wabup Dirga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa warga serta mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi rumah aman sebelum bepergian, termasuk memeriksa kompor dan memastikan dupa setelah kegiatan persembahyangan benar-benar padam.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada, terutama pada musim kemarau. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan tidak ada sumber api yang masih menyala, baik dari kompor maupun dupa setelah mebanten, serta jangan membuang puntung rokok sembarangan,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga yang terdampak, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Wabup Dirga juga mengajak masyarakat agar senantiasa memperhatikan keselamatan lingkungan dan memastikan setiap potensi sumber api telah ditangani dengan baik, sehingga risiko kebakaran dapat diminimalkan dan keamanan bersama tetap terjaga. (gs/bi)

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Hadiri Penyerahan Hibah Barang dan Kendaraan untuk Instansi Vertikal serta Yayasan Sosial

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jawab Pandangan Fraksi DPRD atas Ranperda APBD 2027, Bupati Sanjaya Tekankan Optimalisasi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

Published

on

By

Bupati Sanjaya Jawab Pandangan Fraksi DPRD Tabanan
JAWABAN BUPATI: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam penyampaian Jawaban dan Penjelasan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (9/10) yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan. (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Penguatan pendapatan daerah dan pemerataan pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam penyampaian Jawaban dan Penjelasan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (9/10). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Kabupaten Tabanan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Sekda, staf ahli dan kepala bagian di lingkungan Setda Kabupaten Tabanan, pimpinan perangkat daerah terkait, pimpinan instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Sebelum menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan yang disampaikan, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, pertanyaan, dan saran terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Pemandangan umum tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ni Made Suryani dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Budi Adnyana dari Fraksi Golkar, serta I Wayan Wiryadana dari Fraksi Gerindra. Berbagai masukan tersebut selanjutnya ditanggapi dengan merangkum poin-poin yang memiliki substansi serupa.

Terkait postur APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,15 triliun lebih, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 951,1 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,19 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,132 triliun lebih, meliputi belanja operasi sebesar Rp 1,74 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 133,62 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp10,8 miliar lebih, serta belanja transfer sebesar Rp 242,15 miliar lebih. Berdasarkan postur anggaran yang disampaikan, terdapat surplus anggaran sebesar Rp 18,23 miliar. Rincian dan total belanja tersebut perlu dipastikan kembali berdasarkan dokumen resmi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata akan Fasilitasi Hibah Renovasi Pura Pedharman Bujangga di Besakih

“Terkait sektor pendapatan daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan strategi menggali potensi baru dan digitalisasi pelayanan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penagihan piutang pajak dilakukan melalui upaya jemput bola oleh tim yang melibatkan aparat penegak hukum, serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat,” ujar Sanjaya.

Mengenai fokus pembangunan daerah, Bupati Sanjaya menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara merata dengan prinsip Menata Kota, Membangun Desa. “Anggaran belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor prioritas, khususnya program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru, guna mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyampaikan capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang memperoleh skor 94,79 dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Tidak hanya itu, pada tahun 2026, KPK menghibahkan Barang Milik Negara berupa tanah seluas 2.000 meter persegi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang direncanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelas Sanjaya.

Menutup penjelasannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan serta masukan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Pihaknya berharap seluruh pandangan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan selanjutnya, sehingga Ranperda tersebut dapat diproses sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku serta mampu mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan. (gs/bi)

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Audiensi STT Yowana Eka Dharma Kwanji Dalung

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jelang Tumpek Wayang, Pemprov Bali Gelar Aksi Bersih Sampah Serentak

Kumpulkan 3,56 Ton Sampah di Mangrove Pesanggaran

Loading

Published

on

By

Aksi Bersih Sampah di Mangrove Pesanggaran
AKSI BERSIH: Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran Forum Forkopimda, instansi vertikal, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, dan unsur masyarakat menggelar aksi bersih sampah plastik di kawasan hutan mangrove Pesanggaran, Indonesia Power, Denpasar, Jumat (9/10/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, dan unsur masyarakat menggelar aksi bersih sampah plastik di kawasan hutan mangrove Pesanggaran, Indonesia Power, Denpasar, Jumat (9/10/2026). Kegiatan yang dilaksanakan sehari menjelang Hari Tumpek Wayang, Sabtu (Saniscara Kliwon Wayang), 10 Oktober 2026, tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 3,56 ton sampah.

Aksi bersih sampah plastik yang berlangsung pukul 07.00–10.00 WITA tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak di kabupaten/kota se-Bali dalam rangka memperingati Hari Tumpek Wayang. Kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah plastik di kawasan hutan mangrove dan lingkungan sekitarnya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memitigasi potensi banjir akibat penumpukan sampah pada saluran air, drainase, dan sungai.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari jajaran Forkopimda Provinsi Bali, antara lain unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan, hingga perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali. Unsur TNI dan Polri yang diundang mencakup Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, Lanud I Gusti Ngurah Rai, serta Lanal Denpasar. Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan bersama menangani persoalan sampah plastik di Bali.

Dari unsur pemerintahan, kegiatan turut melibatkan jajaran perangkat daerah Pemprov Bali, instansi vertikal terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta Pemerintah Kota Denpasar. Dukungan di tingkat wilayah mencakup unsur Kelurahan Pedungan, Pemogan, Sesetan, dan Serangan, serta Desa Adat Pedungan, Pemogan, Pesanggaran, dan Serangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga dilibatkan untuk mendukung penyediaan personel dan kendaraan pengangkut sampah.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Audiensi STT Yowana Eka Dharma Kwanji Dalung

Partisipasi juga melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, Institut Seni Indonesia Bali, Politeknik Negeri Bali, dan Universitas Dhyana Pura. Selain itu, sejumlah komunitas pemerhati lingkungan, seperti Sungai Watch, Bersih-Bersih Bali, Eco Bali, Malu Dong, Plastik Detox, Trash Warrior Bali, serta berbagai komunitas peduli sungai dan lingkungan, turut menjadi bagian dari unsur yang dilibatkan dalam gerakan ini.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, menyampaikan bahwa aksi bersih sampah tersebut merupakan upaya bersama untuk mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya akibat sampah plastik. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah mitigasi terhadap potensi banjir yang dapat dipicu oleh penumpukan sampah di saluran air dan sungai. Melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dunia pendidikan, komunitas lingkungan, dan masyarakat, penanganan sampah diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sejalan dengan kebijakan tersebut, peserta diwajibkan membawa botol minum guna ulang (tumbler) masing-masing untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Peserta juga membawa perlengkapan kebersihan secara mandiri, seperti penjepit sampah, sarung tangan, dan karung, serta bertanggung jawab memastikan sampah yang dikumpulkan siap diangkut ke tempat penanganan selanjutnya.

Dari pelaksanaan aksi bersih sampah di kawasan mangrove Pesanggaran, berhasil dikumpulkan sebanyak 3.559,53 kilogram atau sekitar 3,56 ton sampah yang tertampung dalam 777 karung. Sampah yang terkumpul kemudian disiapkan untuk diangkut menggunakan kendaraan pengangkut sampah. Capaian tersebut menunjukkan besarnya tantangan penanganan sampah sekaligus pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir dan ekosistem mangrove.

Baca Juga  Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPRD Badung Gelar Rapat Perdana

Melalui momentum peringatan Tumpek Wayang, aksi bersih sampah ini diharapkan semakin memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Gerakan serentak tersebut juga menjadi pengingat bahwa penanganan sampah memerlukan tanggung jawab bersama dan perubahan perilaku secara berkelanjutan, mulai dari pembatasan penggunaan plastik sekali pakai hingga pengelolaan sampah dari sumbernya, guna mewujudkan Bali yang bersih, sehat, dan lestari. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca