Connect with us

PARIWISATA

Terkait Pariwisata Mancanegara Dibuka, Cucu Koswala: Jangan sampai justru Bali jadi Episentrum Baru Penyebaran Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
BERTEMU LANGSUNG: Direktur Lalu-Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Cucu Koswala menemui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa, Jumat (24/7-2020) terkait pembukaan pariwisata mancanegara September mendatang.

Denpasar, baliilu.com – Terkait Pemerintah Provinsi Bali akan membuka sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara mulai 11 September 2020, Direktur Lalu-Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Cucu Koswala menemui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa, Jumat (24/7-2020).  Cucu menemui Kadis Astawa langsung di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk meminta beberapa penjelasan terkait hal-hal yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Bali, ketika rencana tersebut dilaksanakan.

Menurut Cucu, jika nanti rencana pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara maka ada beberapa hal yang harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.  Untuk itu pihaknya sengaja turun langsung ke Bali untuk mendapatkan beberapa informasi dan masukan yang nantinya akan dibawa di pembahasan di tingkat pusat.

Hal yang paling penting, menurut Cucu  adalah bagaimana kondisi Bali bisa dijaga agar tetap aman. Jika nanti pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara tidak akan terjadi penambahan kasus baru, dan jangan sampai dengan kedatangan wisatawan asing, justru Bali menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

“Karena kalau sampai terjadi peningkatan kasus akibat pariwisata, akan berakibat fatal terhadap kehidupan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari pariwisata,” jelasnya.

Hal penting lainnya dikatakan Cucu adalah masalah visa dan penerbangan. Pemerintah Pusat mungkin  akan mempertimbangkan kembali kebijakan bebas visa kunjungan dan akan memberlakukan VOA dengan persyaratan khusus. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan filter terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

“Demi kepentingan kita bersama dan kepentingan wisatawan juga. Tetapi masalah visa ini, masih akan dibicarakan, dan belum ada keputusan,’’ tambahnya. Cucu menyarankan agar wisatawan yang datang ke Bali, harus sudah bebas Covid-19, jangan sampai ada wisatawan carrier masuk ke Bali, karena hal itu akan berakibat sangat buruk terhadap masyarakat lokal maupun wisatawan itu sendiri,” tambahnya.

Baca Juga  Bantu Petani hingga UMKM Lokal, Inspektorat Provinsi Bali Turut Gelar Pasar Gotong-Royong

Sementara Kadisparda Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan dalam rangka mempersiapkan pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara di bulan September nanti, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali antara lain, mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3335 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di 14 sektor kehidupan salah satunya di bidang pariwisata.

“Protokol inilah yang diharapkan mampu untuk menyelaraskan kehidupan pariwisata dengan pandemi Covid-19. Tindak lanjut dari Surat Edaran ini, di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali bersama-sama dengan asosiasi pariwisata serta seluruh kabupaten kota se-Bali melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan protokol tersebut di seluruh usaha pariwisata,” terangnya.

Ia mengungkapkan, bagi pelaku pariwisata yang sudah siap akan diberikan sertifikat, yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa tempat usahanya telah aman untuk dikunjungi karena telah menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengeluarkan, syarat-syarat wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Salah satu syarat, bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali diwajibkan menunjukkan sertifikat bebas Covid-19 melaui uji PCR.

“Selain itu, wisatawan juga wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi cek diri, sehingga lebih cepat akan diketahui, data tentang wisatawan yang datang ke Bali, berapa lama dan tinggal di mana,” jelas Astawa menambahkan yang paling penting nantinya adalah pengawasan, terhadap pelaksanaan di lapangan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang juga melibatkan unsur-unsur terkait, seperti kepolisian, Pol PP, PHDI, Majelis Desa Adat dan lain-lain. ‘’Maksud dan tujuan utama  dari semua program akan dilaksanakan itu adalah bagaimana masyarakat Bali yang tergantung dari sektor pariwisata bisa bangkit lagi, akan tetapi bisa tetap aman dari wabah Covid-19,’’ tandasnya. (*/gs)

Baca Juga  1.000 Peserta dari 100 Negara Hadiri Festival Wayang di Bali April 2020

PARIWISATA

Bertemu Wagub Cok Ace, Youtuber ‘Tina Bule’ Bantu Promosikan Bali

Published

on

By

de
BERTEMU WAGUB BALI: Wagub Cok Ace bersama youtuber Tina Bule yang siap mempromosikan pariwisata Bali.

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) bertemu Youtuber Tina Bule, Kamis (13/8/2020). Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kantor Wakil Gubernur itu difasilitasi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Kedatangan Tina Bule ke Bali bertujuan untuk membuat beberapa konten video yang berkaitan dengan upaya mempromosikan pariwisata Bali yang mengalami keterpurukan di tengah pandemi Covid-19. Video-video itu nantinya akan dishare melalui channel youtube ‘Mba Tina Bule’ yang saat ini telah memiliki lebih dari 260 ribu subscriber.

Kepala BPP Kemendagri Agus Fatoni menerangkan, kedatangannya ke Bali bersama Tina Bule merupakan instruksi langsung dari Mendagri Tito Karnavian terkait dengan upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Bali dipilih menjadi salah satu daerah yang dipromosikan karena menyabet dua penghargaan pada Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman dari Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Salah satunya, juara I pada kategori sektor/klaster pasar tradisional. Oleh sebab itu, Kemendagri menggandeng Tina Bule untuk membantu promosi Bali melalui channel youtube yang dikelolanya. “Sekarang ini era digital, cara-cara  millennial akan lebih efektif dalam melakukan promosi. Lagipula dia ini kan bule, jadi kita harap pesannya bisa tersampaikan secara lebih luas,” ucapnya.

Terkait dengan pengambilan video, ia berharap Pemprov Bali memberikan rekomendasi terkait objek yang perlu diangkat dan dipublikasikan. “Manfaatkan ini untuk lebih mempromosikan budaya, alam dan keunikan Bali,” tambahnya.

Wagub Cok Ace yang didampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi (BARI) Daerah Ir. I Made Gunaja, M.Si menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kemendagri. Ia juga sependapat, saat ini kelompok millennial yang punya dunia. “Cara penyampaian dengan gaya millennial tentu akan lebih didengar,” tandasnya. Wagub Cok Ace yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua PHRI Bali menyampaikan bahwa ini kesempatan baik bagi daerah Bali.

Baca Juga  Update Covid-19 (13/6) Bali, Positif Bertambah 28 Orang, Dewa Indra: Jika Disiplin Virus akan Cepat Berlalu

Kepada Tina Bule, ia menginformasikan bahwa saat ini Bali masih fokus pada wisatawan domestik (wisdom). Untuk itu, ia berharap konten yang nantinya digarap oleh youtuber asal Rumania ini lebih menonjolkan objek yang sesuai dengan selera wisdom. Biasanya, tambah Cok Ace, wisdom lebih menyukai suasana pesisir. ‘’Suasana pedesaan juga bisa diangkat karena masyarakat saat ini  membutuhkan udara segar,” jelas Cok Ace yang didampingi pula oleh Kabid Publikasi dan Dokumentasi Diskominfos Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.

Menambahkan penjelasan Wagub Cok Ace, Kepala BARI Gede Gunaja mendukung langkah Kemendagri dengan menggandeng seorang youtuber. Ia berharap, promosi melalui channel youtube mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisdom ke Pulau Dewata.

Menanggapi apa yang disampaikan Wagub Cok Ace, Tina Bule yang didampingi sang suami Bayu Hadi Surya sangat berharap bisa membantu pemulihan sektor pariwisata Bali yang terpuruk di tengah pandemi Covid-19. Perempuan yang punya nama asli Cristina ini akan berusaha membuat konten-konten menarik tentang Bali. Dalam proses pengambilan gambar, ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait. (gs)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Persiapan Pemulihan Pariwisata Lokal, Jaya Negara Serahkan Bantuan Baju kepada RYTB

Published

on

By

de
SERAHKAN BAJU: Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara serahkan baju kepada Relawan Yayasan Tukad Bindu.

Denpasar, baliilu.com – Beragam langkah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam penyiapan recovery (pemulihan) di bidang ekonomi pariwisata dan lingkungan. Salah satunya persiapan pembukaan kembali obyek wisata Tukad Bindu yang juga merupakan obyek utama pariwisata di tengah Kota Denpasar untuk berekreasi dan healthy objeck untuk pemulihan kesehatan.

Untuk membantu mempersiapkan pembukaan obyek wisata tersebut Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menyerahkan sejumlah bantuan berupa baju kaos kepada Relawan Yayasan Tukad Bindu (RYTB) yang mengelola obyek wisata Tukad Bindu melalui bantuan CSR Bank BPD Bali Cabang Utama Gajah Mada Denpasar, Rabu (12/8-2020) di bantaran Tukad Bindu.

Penyerahan baju secara langsung dilakukan oleh Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara kepada Ketua Yayasan Tukad Bindu IB Ari Manik yang disaksikan Camat Denpasar Timur Wayan Herman, Lurah Kesiman IGA Suryani dan Kepala BPD Cabang Utama Gajah Mada Putu Dharmapatni.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Jaya Negara didampingi Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar Laxmy Saraswati, serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar Dewa Gede Rai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank BPD Bali yang turut serta bersama melalui program CSR membantu kebangkitan perekonomian masyarakat di masa Covid-19 di Kota Denpasar. 

Jaya Negara berharap langkah gotong-royong bersama masyarakat ini mampu mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 khususnya di Kota Denpasar. “Saya berharap dengan mulai dibukanya obyek wisata Tukad Bindu ini, perputaran ekonomi masyarakat sekitar akan kembali menggeliat di samping juga menjadi tempat refreshing warga masyarakat dan wisatawan,” kata Jaya Negara.

Sementara Kepala Cabang Utama Denpasar Bank BPD Bali Putu Dharmapatni mengatakan, bantuan yang diserahkan kali ini berupa baju kaos dengan logo QRIS sebanyak 60 buah untuk relawan Tukad Bindu. “Kami siap mendukung program pemerintah dalam hal ini Kota Denpasar untuk turut berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan menuju new normal dan siap membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata Dharmapatni. 

Baca Juga  Di Tengah Pandemi, Denpasar Rangking I TEPRA Tingkat Provinsi Bali

Sebelumnya pihaknya juga menyerahkan bantuan wastafel portable sebanyak 4 buah sebagai salah satu wujud nyata kepedulian Bank BPD Bali terhadap kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Bank BPD Bali ingin menumbuhkan kebiasaan positif seluruh warga Kota Denpasar untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencegah penularan wabah Covid-19, serta membudayakan masyarakat untuk hidup bersih melalui gerakan mencuci tangan tersebut. “Diharapkan bantuan baju yang diserahkan kali ini mampu memberikan support kepada relawan Tukad Bindu yang akan berjaga saat dibukanya kembali obyek wisata ini di era new normal pada masa pandemi Covid-19,” ujar Dharmapatni. (*/eka)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Gubernur Koster Terbitkan Pergub 28/ 2020, Pengelolaan Pariwisata Bali yang Berkualitas sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Published

on

By

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Gianyar, baliilu.com – Penyelenggaraan Pariwisata Bali perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali sesuai dengan  visi  pembangunan  daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal itu dikatakan Gubernur Bali Wayan Koster ketika mensosialisasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali di Puri Ubud, Sabtu (8/8-2020).

Gubernur Koster yang didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra lanjut menjabarkan isi dari Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tersebut bahwa tata kelola pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Tujuannya adalah untuk: menata pengelolaan penyelenggaraan pariwisata Bali;  meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tata kelola pariwisata;  memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk pariwisata yang ditawarkan;  memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku  industri pariwisata dalam menyelenggarakan tata kelola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan  menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata.

Ketua DPD PDI P Provinsi Bali ini menguraikan usaha pariwisata meliputi:  daya tarik wisata;  kawasan  pariwisata;   jasa transportasi wisata;  jasa perjalanan wisata;  jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi;  penyelenggaraan kegiatan  hiburan dan rekreasi;  penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;  jasa informasi pariwisata;  jasa konsultan  pariwisata;  jasa pramuwisata;  wisata tirta;  SPA;  dan  wisata kesehatan.  Penyelenggaraan usaha  pariwisata harus memenuhi legalitas usaha dan standar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengatakan dalam tata kelola usaha pariwisata, pengusaha  pariwisata  wajib  menyediakan barang dan/atau jasa  pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural,  dan ramah lingkungan. 

Dalam menyediakan barang dan/atau jasa pariwisata, pengusaha pariwisata harus mengutamakan:  pelayanan kepada wisatawan; persaingan usaha yang sehat;  etika bisnis;  produk lokal;  kearifan lokal;  kesejahteraan karyawan; dan  kerjasama antar-pelaku  usaha pariwisata  lokal.  Pengusaha  pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa  harus sesuai dengan  jenis usaha  yang tercantum dalam perizinan.

Baca Juga  Pemprov Bali Siapkan 275 M untuk Penanganan Kesehatan Covid-19

Wisatawan yang berkunjung ke Bali  merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu: 1) menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal; 2)  ramah lingkungan; 3) waktu tinggal lebih lama; 4) berbelanja lebih banyak; 5) memberdayakan sumber daya lokal;  6)  melakukan kunjungan ulang;  dan  7)  berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.

Dalam tata kelola daya tarik wisata, daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Daya tarik  wisata harus menjamin kepuasan  wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan  sumber daya lokal. Daya tarik  wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata. Produk kerajinan rakyat hanya boleh dijual di destinasi tersebut. 

Pemberdayaan sumber daya lokal meliputi:  pengelola;  tenaga kerja;  komoditas; produk; dan  investasi.  Daya tarik wisata dikelola secara profesional, melembaga, dan berbasis digital. Sistem pembayaran satu pintu/tiket tunggal meliputi: tiket masuk; parkir;  transportasi dalam kawasan; pemandu wisata khusus;  busana adat; tempat penitipan barang; dan toilet.

Dalam tata kelola di kawasan pariwisata, yang dimaksud kawasan pariwisata paling sedikit meliputi:  hotel atau jenis akomodasi lainnya;  restoran atau rumah makan; dan daya tarik wisata. Dalam pengembangan kawasan pariwisata dilarang: 1) menggusur masyarakat adat;  2)  menutup akses masyarakat lokal;  3)  menguasai area publik;  4)  memindahkan sarana umum; dan 5) merusak  dan/atau mencemari  alam dan lingkungan.  Pengelola  kawasan  pariwisata dan pengusaha pariwisata di kawasan pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 

Pengelola  kawasan  pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya. 

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar, 34 Orang Sembuh, Persentase Kesembuhan Pasien Capai 77,64%

Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pengelola  kawasan  pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar-hotel, restoran, dan  daya tarik wisata.

Dalam tata kelola jasa transportasi pariwisata, jasa transportasi  pariwisata  berkewajiban  secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali. Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan  wajib:  1)  memiliki perizinan;  2)  laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum;  3)  usia kendaraan maksimal 10 (sepuluh) tahun;  4) menggunakan desain khas branding Bali; dan  5)  memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi pariwisata Bali.

Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan  diupayakan secara optimal menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.  Asosiasi transportasi  pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi pariwisata lainnya dalam menetapkan tarif transportasi  pariwisata untuk mencegah persaingan tidak sehat termasuk dalam pemberian komisi kepada pengemudi.

Dalam tata kelola usaha jasa perjalanan wisata, biro perjalanan  wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% (lima belas persen)  dari harga jual yang ditentukan oleh  penyedia jasa pariwisata.  Biro  perjalanan  wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki  Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).  Biro  perjalanan  wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung  pada saat transaksi kepada  pengusaha  jasa  makanan dan minuman.

Dalam tata kelola jasa makanan dan minuman, pengusaha  jasa makanan dan minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal. Pengusaha  jasa makanan dan minuman  membuat kesepakatan dengan  pengusaha jasa wisata lainnya, dalam menetapkan harga berbasis pembayaran satu pintu.

Baca Juga  Di Tengah Pandemi, Denpasar Rangking I TEPRA Tingkat Provinsi Bali

Dalam tata kelola penyediaan akomodasi, pengusaha  penyediaan  akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada  online travel agent dan korporasi swasta.  Setiap  pengusaha penyediaan akomodasi  di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan  online travel agent  dan korporasi swasta  wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.

Dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggara harus menampilkan seni, olahraga rekreasi, petualangan alam khas Bali, permainan tradisional, pijat tradisional Bali  yang mengutamakan sumber daya lokal Bali. Penyelenggara  kegiatan hiburan dan rekreasi bertanggungjawab  untuk mencegah terjadinya  pelecehan  terhadap seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi.  Seniman dan pelaku  kegiatan hiburan dan rekreasi  harus diperlakukan dan difasilitasi secara sopan, beretika, manusiawi, dan bermartabat.  Seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi  harus memperoleh imbalan jasa yang layak dari pengguna jasa.

Dalam  tata kelola jasa pramuwisata, biro perjalanan wisata  wajib menggunakan  pramuwisata yang sudah memiliki KTPP,  dan diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang  pariwisata budaya.  Kompetensi berkaitan dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan bobot 70% (tujuh puluh persen)  serta kompetensi yang berkaitan dengan bahasa dan teknik kepemanduan dengan bobot  30% (tiga puluh persen).  Pramuwisata harus bersikap dan berperilaku sopan, santun, beretika, dan profesional serta menjaga citra pariwisata Bali.

Pramuwisata harus menggunakan seragam busana adat Bali dengan desain standar dan menggunakan pin perusahaan.  Desain standar busana  pramuwisata ditetapkan oleh perangkat daerah.  Pramuwisata berhak mendapatkan imbalan jasa (guide fee) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara Asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan Asosiasi Pramuwisata Provinsi. Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, santun, beretika, profesional, serta informasi mengenai daya tarik wisata dan pengenalan budaya lokal.

Dalam tata kelola wisata kesehatan, dimana wisata kesehatan merupakan perjalanan seseorang ke destinasi  pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan  kesehatan.  Wisata kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  Pengusaha  wisata kesehatan  wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengusaha  wisata kesehatan  mempromosikan dan memberdayakan pelayanan  kesehatan tradisional Bali kepada wisatawan.  Pengusaha  wisata kesehatan  harus bergabung dalam asosiasi pengusaha  wisata kesehatan yang diakui oleh pemerintah daerah. 

Pelayanan kesehatan tradisional Bali dapat diberikan oleh pengusada dan tenaga kesehatan tradisional yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagai  pengusada  diberikan oleh Gotra  Pengusada.  Sertifikat  kompetensi sebagai tenaga kesehatan tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya.   Pengusada dan tenaga kesehatan tradisional wajib menjadi anggota asosiasi profesi. (gs)

Lanjutkan Membaca