Thursday, 22 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Jadi Narasumber Webinar Nasional, Gubernur Koster Tegaskan Bali terus Bersiap Terima Wisatawan Domestik

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi narasumber Webinar Reaktivasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara daring, Rabu (22/7-2020). Pada kesempatan ini Gubernur Koster menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah melakukan beberapa langkah persiapan dalam rangka pembukaan kembali sektor pariwisata di Indonesia.

Yang pertama adalah mengendalikan penanganan Covid-19 dengan baik sehingga wisatawan merasa nyaman. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kasus yang rendah, tingkat kesembuhan yang tinggi serta angka kematian yang minim. “Ini sedang kami kerjakan secara progresif dengan tim di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Gubernur Koster yang mengikuti webinar dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

Selanjutnya, Gubernur menambahkan Bali sudah membuat tiga tahapan untuk kembali menggairahkan perekonomian. Tahapan pertama sudah dimulai dengan membuka aktivitas masyarakat lokal sejak tanggal 9 Juli 2020 lalu. “Tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 31 Juli yang akan datang dimulai dengan pembukaan dimulainya sektor pariwisata khusus untuk wisatawan nusantara,” ujarnya. Ia menambahkan tahap ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 11 September untuk wisatawan mancanegara.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali mengenai Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dalam rangka pelaksanaan aktivitas ini agar betul-betul sehat, nyaman dan aman bagi masyarakat lokal maupun juga masyarakat yang akan berkunjung ke Pulau Dewata.

“Saat ini tengah gencar dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah bagi pelaku usaha pariwisata. Dan juga sudah dilakukan suatu proses sertifikasi bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang akan membuka aktivitas usahanya, baik itu destinasi wisata, restoran, hotel dan juga daerah tujuan-tujuan wisata lainnya,” jelasnya.

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Penguasaan Teknologi Informasi sebuah Keharusan untuk Bersaing Rebut Pasar di Masa Pandemi Covid

Sertifikat ini diberikan bagi destinasi wisata yang telah siap dan sanggup menjalankan protokol tatanan kehidupan era baru. Ia mengatakan terus memantau kesiapan pelaku pariwisata agar betul-betul tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat membuka webinar mengatakan pandemi Covid-19 sangat berdampak luas terhadap penurunan pariwisata dan perolehan devisa.

Menurutnya BPS pada Mei mencatat pariwisata mengalami penurunan hampir 100 persen. Sebanyak 180 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merasakan dampak, 2 ribu hotel mengalami pemberhentian operasional yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku produksi. “Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk memulai ini dengan mencoba melakukan pada turis domestik. Kita naikkan secara bertahap angka itu sampai ke 70 persen,” ujarnya.

Ia mengaku senang bahwa sudah ada daerah seperti Bali yang mulai membuka secara bertahap pariwisatanya. “Tadi Pak Gubernur Koster mengingatkan saya nanti akan mulai membuka Nusa Dua dan Bali untuk turis domestik. Saya juga berupaya untuk hadir di kesempatan itu,” katanya.

Ia berpesan pemerintah daerah agar menjamin keselamatan pekerja wisata dan masyarakat sekitar serta mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang menjadi keynote speaker mengatakan syarat utama untuk kembali menghidupkan sektor pariwisata adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Ia mengatakan sudah melihat persiapan protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan sangat baik. “Salah satunya adalah di Provinsi Bali yang saya dan Pak Gubernur sendiri saksikan persiapannya. Dan saya cukup yakin dalam pelaksanaannya mudah-mudahan selalu disiplin ke depan,” ujarnya.

Menparekraf meminta untuk tidak meremehkan wisata domestik. Menurutnya tahun 2018 sebanyak 8 juta wisatawan Indonesia menghabiskan 9 miliar dolar AS di luar negeri. “Bagaimana kita mengupayakan bahwa potensi ini agar bisa berwisata di Indonesia,” ujar mantan pimpinan salah satu stasiun TV swasta ini.

Baca Juga  Masih Terjadi Ketimpangan Penerimaan Manfaat, Bali Butuh Sinergi antara Teknologi Pintar dan Kearifan Lokal

Selain Gubernur Bali, Webinar ini menghadirkan narasumber Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni. Webinar yang sangat menarik ini juga diikuti sekitar 15 kepala daerah dan lebih dari tiga puluh Sekda/Kepala OPD se-Indonesia. (*/gs)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan

PARIWISATA

Intip Progress Pengembangan The Sanur, KEK Kesehatan Pertama Berstandar Internasional di Indonesia

Published

on

By

progres pengembangan kek sanur
Kawasan The Sanur. (Foto: PT Hotel Indonesia Natour)

Denpasar, baliilu.com – KEK Sanur atau The Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan pertama di Indonesia sebagai alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata.

The Sanur hadir dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi berstandar internasional mulai dari layanan kesehatan, akomodasi hotel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan The Sanur diharapkan dapat menjadi diversifikasi ekonomi bagi pariwisata Indonesia. KEK Sanur merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi potensi area Grand Inna Bali Beach seluas 41,6 Ha untuk menjadi World Class Medical & Wellness Centre.

Adianta Apriadi, Plt. VP Corporate Secretary PT. Hotel Indonesia Natour mengatakan, fasilitas terintegrasi yang disediakan kawasan ini meliputi sarana akomodasi hotel bintang 5, ethnomedicinal botanic garden, convention centre bertaraf internasional yang mampu menampung hingga 5.000 pax, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas lain.

The Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk melakukan terobosan dan transformasi wilayah Sanur, Bali, sebagai landmark dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sanur oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus No. 6 Tahun 2022.

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas terintegrasi berstandar internasional, diantaranya fasilitas akomodasi hotel bintang 5 yaitu Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur yang terdapat di KEK Sanur ini memberikan nafas baru bagi Grand Inna Bali Beach yang telah berdiri sejak tahun 1962 yang menjadi tonggak sejarah bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian.

Baca Juga  Sulit Terapkan Protokol Kesehatan, Pasar Tumpah Rawan Jadi Klaster Baru

Bali Beach Hotel merupakan hotel tertinggi di Bali dengan ketinggian 10 lantai ini memiliki 273 kamar dengan pemandangan laut lepas di setiap kamarnya. Hotel ini juga memiliki fasilitas kolam renang olympic size dengan view pantai Sanur sepanjang 1,5 km.

Tidak hanya itu, hotel milik BUMN ini juga dilengkapi dengan fasilitas convention terintegrasi bernama Bali Beach Convention yang telah diresmikan oleh Menteri BUMN pada 29 Januari 2024, untuk menjawab kebutuhan berbagai acara dan kegiatan tingkat dunia.

Pengembangan convention ini mengembalikan visi awal Sanur sebagai pusat destinasi pariwisata Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) yang juga menjadi salah satu convention center terbesar di Bali dengan kapasitas 5.000 pax yang memiliki pemandangan yang indah dengan menghadap langsung ke area pantai.

Fasilitas akomodasi bintang 5 lainnya yang ditawarkan The Sanur adalah The Meru Sanur sebagai hotel bintang 5 dengan 184 kamar bertipe suite dengan arsitektur unik berlanskap tropis dan luxury yang memiliki dua bangunan terintegrasi. Saat ini progress revitalisasi hotel tersebut lebih dari 90%.

The Sanur diharapkan menjadi akselerator peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui fasilitas Sentra UMKM Sanur yang menjadi rumah bagi para pengusaha lokal Bali yang terdiri dari 49 kios UMKM dan 1 balai nelayan dimana dalam hal pengelolaannya, HIN bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui BUPDA akan berkolaborasi mengelola Sentra UMKM tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Sanur. Progress pembangunan Sentra UMKM Sanur saat ini telah mencapai 99,041%.

Baca Juga  Ciptakan Pariwisata Denpasar Aman Covid-19, Disparda Terapkan Sertifikasi Protokol Kesehatan

Sebagai pelengkap operator kawasan, The Sanur juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah 1500 m3/hari, powerhouse yang mampu menampung hingga 20MVA, tangki air tanah berkapasitas 4.000 m3, dan 5 tempat penyimpanan sampah sementara termasuk limbah B3 Medis, dan command center yang dilengkapi teknologi canggih sehingga dapat digunakan sebagai pusat kendali operasional The Sanur.

Saat ini, progress pembangunan infrastruktur dasar kawasan meliputi landskap kawasan, area utilitas, main gate, main road dengan progress telah mencapai 100%.

“Melalui KEK Sanur, diharapkan Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pariwisata dan kesehatan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami optimis The Sanur dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam memperkuat potensi pariwisata kesehatan di Indonesia,” ungkap Adianta Apriadi, plt VP Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Natour. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Luncurkan Program Pungutan Wisatawan Asing

Published

on

By

launching
LUNCURKAN PWA: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024) di Hotel Puri Santrian Sanur. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024). Peluncuran program PWA yang digelar di Hotel Puri Santrian Sanur, ditandai aksi mengarahkan telapak tangan ke layar LED oleh Pj. Gubernur Bali yang diikuti Kadisparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali yang juga sekaligus selaku Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirut PT. BPD Bali Nyoman Sudharma dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja.

Acara peluncuran ini secara resmi menandai pemberlakuan PWA yang mulai diterapkan pada Rabu (14/2/2024) pada pukul 00.00 Wita. Terhitung mulai tanggal tersebut, wisatawan asing yang masuk ke Pulau Dewata dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000. Guna memperlancar proses pemungutan, wisatawan asing diimbau melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali secara cashless dengan mengakses sistem Love Bali atau aplikasi lainnya yang terintegrasi.

Mahendra Jaya dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran program PWA menjadi momentum strategis untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya. Ditambahkan olehnya, sejauh ini program untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah diupayakan oleh Pemprov Bali. “Tapi kami sadari programnya masih terbatas karena terkendala kemampuan fiskal pada APBD Provinsi,” katanya.

Padahal menurutnya masih banyak program yang perlu dilakukan seperti melindungi dan merestorasi warisan lontar dan berbagai situs budaya, adat-istiadat dan kesenian. Kemudian untuk menjaga lingkungan alam Bali, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah serta masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Baca Juga  Sosialisasi Pilwali, Rai Iswara Ajak Masyarakat Sukseskan Tahapan Pilkada 2020

Lebih jauh Mahendra Jaya berharap, program PWA mampu mendongkrak kemampuan fiskal Pemprov Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata.

Pada bagian lain, ia juga mempermaklumkan mengenai waktu pelaksanaan launching PWA yang terkesan terlambat karena dilakukan mendekati waktu pemberlakuannya. Menurut dia, hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dan berbagai persiapan yang harus dimatangkan agar dalam penerapannya tidak sampai mengganggu kenyamanan wisatawan asing. “Setelah dilakukan simulasi, kami menyadari akan timbul ketidaknyamanan pada wisatawan yang datang ke Bali. Karena setelah menempuh penerbangan panjang, ketika masuk Bali mereka harus mengantre untuk membayar VoA, proses imigrasi, bea cukai, dan ditambah lagi antrian membayar PWA,” urainya. Oleh karena itu, pihaknya kemudian merevisi Pergub agar pembayaran PWA tidak mesti dilakukan di pintu masuk Bali, namun bisa dilakukan sebelum keberangkatan dan pada end point (hotel dan destinasi wisata).

Masih dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga menginformasikan dasar hukum penerapan PWA yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali khususnya pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Sejalan dengan pemberlakuan PMA, Pemprov Bali juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Khusus untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Pemprov Bali telah melantik anggota Satpol PP Khusus Pariwisata. Satpol PP khusus pariwisata bertugas membantu memberikan informasi dan pertolongan bagi wisatawan serta membantu pemetaan potensi kerawanan untuk kemudian bersama stakeholder terkait mencari akar masalah lanjut merumuskan solusinya.

Baca Juga  "Gowes Bareng", Cok Ace: Olahraga yang Menggembirakan Tingkatkan Imun Tubuh

Mengakhiri sambutannya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang ditunjukkan berbagai pihak sehingga program PWA ini bisa diluncurkan sebelum mulai diterapkan pada 14 Februari 2024. Ia optimis, program ini dapat berjalan dengan baik karena dari hasil pantauannya, wisatawan asing yang hendak berwisata ke Bali menunjukkan antusiasme untuk melakukan pembayaran.

Sementara itu, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengapresiasi sikap konsisten yang ditunjukkan Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam melibatkan komponen pariwisata dalam program PWA. “Hari ini kita berkumpul di sini untuk menghadiri sebuah momen yang sangat penting. Ini merupakan babak baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang sustainable,” ungkapnya.

Selain dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ia juga berharap dana yang terkumpul dari program PWA ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bisa memetik manfaat dari dana yang mereka sumbangkan. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pemkot Lakukan Penandatanganan MoU dengan Bappenas

Pemkot Denpasar Fokus Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata Serangan

Published

on

By

Pembangunan desa serangan
BUKA PENCANANGAN: Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana bersama Deputi Bidang Ekonomi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti serta seluruh pimpinan berbagai unsur Mitra Pembangunan Pengembangan Desa Serangan membuka pencanangan Pengembangan Desa Wisata Serangan pada Sabtu (27/1) di Desa Wisata Serangan. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar tahun ini fokus menggarap Desa Wisata Serangan agar benar-benar menjadi desa wisata yang menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Keseriusan Pemkot Denpasar dalam pembangunan dan pengembangan Desa Serangan ditandai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara Bappenas dan Mitra Pembangunan Pengembangan Desa Serangan yang disaksikan langsung Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Sabtu (27/1) di Desa Wisata Serangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Ekonomi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wahyu Wijayanto serta undangan dan pihak terkait lainnya.

Walikota Denpasar dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana mengatakan, daya tarik Serangan yang berhasil meraih peringkat III nasional dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 itu tak hanya soal kuliner, juga dalam hal kekayaan alam,daya tarik wisata heritage, dan kehidupan masyarakatnya yang multikultur.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat menargetkan Serangan menjadi desa wisata yang menawarkan konsep BGC, yakni Blue (bagus secara lingkungan), Green (berkelanjutan), dan Circulated Economy (perekonomian masyarakatnya bergerak).

Menurutnya, pengembangan Desa Wisata Serangan dengan konsep BGC tersebut sudah diinisiasi pemerintah pusat ketika pelaksanaan KTT G20, sehingga sampai dibuatkan masterplan untuk seluruh kawasan.

Pengembangan Desa Serangan dengan konsep pariwisata berkelanjutan, tentunya harus ada partisipasi masyarakat agar tidak tertinggal, dan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Kami harapkan generasi mudanya bisa aktif mengembangkan pariwisata di sana, sehingga bisa lebih layak secara ekonomi, budaya, dan lingkungan,” ujarnya.

Pihaknya berharap masyarakat Desa Serangan sangat memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya, apalagi berdampingan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali.

Baca Juga  "Gowes Bareng", Cok Ace: Olahraga yang Menggembirakan Tingkatkan Imun Tubuh

“Jangan sampai masyarakat Serangan menjadi penonton di wilayah sendiri. Kami harapkan dapat bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wahyu Wijayanto dalam laporannya mengatakan, langkah ini merupakan wujud kerjasama dalam mewujudkan Desa Wisata Serangan sebagai destinasi wisata berkelanjutan dan berdaya saing berbasis wisata bahari, ekowisata, dan wisata religi yang mensejahterakan, harmonis, dan memajukan budaya luhur desa.

“Adapun beberapa program prioritas yakni pengembangan SDM dan kelembagaan Desa Wisata, pengembangan infrastruktur kampung berkelanjutan dan hijau, pengembangan branding, produk dan promosi desa wisata,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan MoU oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti serta seluruh pimpinan berbagai unsur Mitra Pembangunan Pengembangan Desa Serangan, dan dilaksanakan penyerahan buku master plan pembangunan oleh Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana serta pencanangan pembangunan dan pengembangan Kampung Kuliner Desa Wisata Serangan dengan pemukulan kul-kul. (eka/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca