Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pemantauan terhadap wisatawan di Daya Tarik Wisata Uluwatu, Badung pada Selasa (26/3) sore.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun yang memimpin langsung pemantauan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring sekaligus sosialisasi terhadap program pungutan wisatawan asing yang sudah berlaku sejak 14 Februari 2024. Pemantauan seperti ini akan dilakukan secara rutin di Daerah Tujuan Wisata. Menurutnya, masih ada wisatawan mancanegara tidak mengetahui adanya kebijakan pungutan wisatawan asing tersebut.

“Secara regulasi pemantauan atau pengecekan voucher pungutan ini tidak hanya dilakukan di bandara saja, akan tetapi juga dilaksanakan di daerah tujuan wisata, akomodasi dan tempat-tempat lain yang dikunjungi wisatawan asing. Tidak semua wisatawan mancanegara mengetahui bahwa Bali telah menerapkan pungutan wisatawan asing ini. Kita telah melakukan sosialisasi ke Kedutaan Besar RI di luar negeri, Duta Besar Negara sahabat di Jakarta juga sudah dilakukan pemberitahuan, namun itu belum cukup. Sehingga kita akan terus lakukan sosialisasi,” ungkapnya seraya menambahkan jika respons wisatawan mancanegara terhadap kebijakan pungutan wisatawan asing ini sangat baik.

“Mereka menyambut baik kebijakan ini, akan tetapi harus transparan dan penggunaannya jelas. Kita sudah sampaikan bahwa nantinya akan digunakan untuk pelestarian lingkungan dan penguatan budaya Bali,” imbuhnya.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha juga menyambut baik kebijakan pungutan wisatawan asing tersebut. Ia mengatakan siap mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dikatakannya sangat bagus itu.

“Kami menyambut baik kebijakan ini dan siap membantu pemerintah terutama untuk membantu petugas pungutan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kita harus memberikan pelayanan dan penjelasan yang bagus kepada wisatawan, jangan sampai mereka tidak nyaman,” terangnya sembari berharap agar dana yang terkumpul juga dapat digunakan untuk sektor pariwisata selain lingkungan dan budaya.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana menyampaikan akan terus mengawal kebijakan pungutan wisatawan asing ini agar tidak menimbulkan masalah baru di industri pariwisata kedepannya.

“Kita pasti akan terus kawal, jangan sampai menimbulkan masalah baru di industri pariwisata. Dana yang telah terkumpul saat ini mungkin bisa segera digunakan. Tentu saya berharap dana yang telah masuk bisa juga dikembalikan (digunakan-red) untuk sektor pariwisata,” jelas Gus Agung panggilan akrab tokoh pariwisata Sanur ini.

Hadir pula pada kesempatan ini, Manager Pengelola DTW Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu, Wayan Wijana, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali pada Senin, 18 Maret 2024 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata bertemakan ”Strategi Optimalisasi Kunjungan dari Kantong Wisman Potensial untuk Mendorong Daya Ungkit Pariwisata Bali”.

Penyelenggaraan FGD secara garis besar membahas upaya dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) dari kantong wisman potensial yakni Australia, Tiongkok, dan India, yang merupakan tiga negara dengan wisman yang mendominasi kunjungan ke Bali. FGD menghadirkan beberapa narasumber diantaranya: 1) Deputi Chief Mission KBRI Beijing, Parulian Silalahi, 2) Minister Counsellor KBRI New Delhi, Hanafi Athena, 3) Minister Counsellor KBRI Canberra, Gunarmand Nainggolan, 4) Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf, Wisnu Sindhutrisno, 5) Vice President CSR BCA, Nona Faletta Aryuni, dan 6) Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja kepada awak media mengatakan, berdasarkan amatan dari Perwakilan RI di ketiga negara tersebut, Bali masih menjadi primadona bagi wisman Australia, Tiongkok, dan India. Kendati demikian terdapat pergeseran preferensi wisman pascapandemi yang patut perlu diantisipasi salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap paket-paket wisata yang ditawarkan sehingga tetap sesuai dengan permintaan pasar, seperti preferensi wisman Tiongkok bergeser dari culture dan experience tourism menjadi event tourism.

FGD yang dihadiri oleh dinas pariwisata kabupaten/kota se-Bali dan asosiasi di bidang pariwisata juga membahas isu pariwisata Bali terkini yakni terkait dengan penerapan tourist levy dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas.

Erwin Soeriadimadja lanjut mengungkapkan, berkaitan dengan kelancaran implementasi tourist levy penting untuk melakukan sosialisasi secara luas guna memastikan bahwa wisman paham terkait kebijakan baru ini dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala termasuk penyiapan kebijakan untuk pemanfaatan dana yang terkumpul. ‘’Sementara itu, untuk meningkat kenyamanan mobilitas wisatawan dalam jangka panjang perlu diakselerasi pembangunan akses transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT),’’ ujarnya.

Erwin Soeriadimadja menyebutkan, arah pariwisata Bali ke depan diharapkan lebih fokus pada quality tourism. Quality tourism tidak melulu identik dengan kunjungan wisman high end, namun terkait upaya untuk meningkatkan length of stay wisatawan dan menciptakan branding Bali yang positif agar terjadi kunjungan yang berulang. Untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, perlu didorong event/atraksi yang memiliki story telling dan konsep berkelanjutan. ‘’Selain itu dukungan kemudahan bertransaksi non-tunai lintas batas, tersedianya konektivitas langsung dari negara kantong wisman dan promosi yang efektif merupakan daya dorong untuk meningkatkan kunjungan,’’ ujar Erwin.

Erwin mengatakan bahwa pengembangan desa wisata juga dinilai menjadi salah satu langkah alternatif potensial daya tarik wisatawan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Desa wisata memiliki keunggulan karena mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar termasuk pengembangan UMKM. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) juga sangat esensial dalam mendorong pariwisata berkualitas.

Ditegaskan bahwa beberapa poin penting untuk pengembangan pariwisata Bali ke depan yaitu: i) pengembangan pariwisata di Bali harus dilakukan dalam kerangka keberlanjutan dan inklusif; ii) diperlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) untuk mendorong pariwisata Bali yang seimbang alam dan budayanya; dan iii) mendorong diversifikasi produk-produk pariwisata (seperti wellness & health tourism) termasuk event-event budaya yang unik, yang dapat meningkatkan length of stay wisman. Hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan citra pariwisata berkualitas adalah komitmen pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memberikan jaminan bahwa daerah tujuan wisata di Bali aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali percepat pelaksanaan sidak pungutan wisatawan asing (PWA) Rp 150.000 yang rencananya dilakukan mulai Mei 2024 setelah berjalan 3 bulan. Akan tetapi, setelah dilaksanakan beberapa evaluasi akhirnya jadwal pelaksanaan sidak dimajukan mulai bulan Maret 2024.

Sidak akan dilaksanakan mulai minggu depan tepatnya tanggal 26 Maret 2024 yang bakal menyasar objek wisata yang ada di Bali. Diantaranya, Uluwatu, Tanah Lot, Ulun Danu Beratan dan juga Tampaksiring.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi PWA di Ruang Etna Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (19/3). Rapat yang digelar oleh Dinas Pariwisata Bali dan dihadiri GIPI, Asita, HPI, Satpol PP, Inspektorat, BPD, Bapenda, dan stakeholder lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun menjelaskan, sidak ini sifatnya pengecekan untuk memastikan wisatawan asing yang ke Bali ini telah membayar PWA atau belum.

“Jadi kami melakukan pemantauan, yakni monitoring dan evaluasi di objek wisata, sekaligus sosialisasi karena bagaimanapun juga, ini merupakan kebijakan baru yang diberlakukan di Bali,” katanya.

Dikatakan, dari jumlah kedatangan wisatawan asing ke Bali, baru 40 persen yang melakukan pembayaran PWA. “Sejak PWA diberlakukan, wisatawan asing yang membayar rata-rata 5.000 orang per hari,” sebutnya.

“Pemantauan bakal dimulai pada minggu terakhir tepatnya tanggal 26 Maret 2024 ini, yang melibatkan semua komponen pariwisata dan juga Pol PP Pariwisata,” tegasnya.

Pengecekan PWA ini bakal dilakukan pada pintu masuk atau pintu keluar objek wisata, sehingga tidak mengganggu aktivitas wisatawan menikmati keindahan daerah tujuan wisata.

“Pemantauan akan dilaksanakan minimal 2 kali seminggu, untuk jadwal lengkapnya akan menyusul,” imbuhnya. (gs/bi)