Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; yang masih berdasarkan pada Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Undang-undang ini sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini, karena yang berlaku adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu, dikatakannya saat rapat konsultasi dan koordinasi serta ramah tamah Gubernur Bali dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggota DPR RI, DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, NTB, NTT, di Gedung Kerta Sabha, rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (3/3) malam.

Dalam undang-undang ini, Bali, NTB, dan NTT merupakan negara bagian bernama Sunda Kecil sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu, Undang-undang ini hanya bersifat administratif, tidak memberi kerangka hukum pembangunan Bali secara utuh sesuai potensi dan karakteristik, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali. Tujuan dari RUU ini, agar pembangunan di Provinsi Bali dapat diselenggarakan secara menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi.

‘’Jadi memang ini harus kita lakukan penyesuaian dan kami ingin pembangunan di Bali ini bisa dijalankan dengan manajemen satu kesatuan wilayah yaitu satu pulau satu pola dan satu tata kelola. Karena Bali ini sangat kecil 5.646 km2 dengan jumlah penduduknya cuma 4,2 juta jiwa, kabupatennya cuma 8 dan 1 kota, 57 kecamatan dan 636 desa dan 80 kelurahan serta kelebihannya di Bali ada 1.493 desa adat,’’ ujar Gubernur Koster.

Undang-undang untuk Bali ini penting untuk menata pembangunan di Bali yang berkaitan dengan alamnya, manusianya dan juga kebudayaannya. Karena Bali memiliki kekuatan di bidang budaya, tidak memiliki kekuatan dari sumber daya alam seperti dengan daerah-daerah lainnya. Bali kaya dengan adat istiadatnya, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang menjadi modal dasar dari kehidupan masyarakat di Bali yang harus dipelihara dengan baik.

Namun, Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia sangat sensitif dengan berbagai isu seperti sekarang ini yang tengah diganggu oleh isu virus corona sehingga mengakibatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sudah mengalami gangguan.

‘’Karena itu, ke depan kami memandang perlu untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif, tentu harus dengan payung hukum yang memadai,’’ kata Koster.

Materi dan sistematika RUU Provinsi Bali terdiri dari 12 Bab dan 39 Pasal yaitu : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah; Bab IV Pola dan Haluan Pembangunan Bali; Bab V Pendekatan Pembangunan Bali; Bab VI Bidang Prioritas Pembangunan Bali; Bab VII Pembangunan Bali Secara Tematik; Bab VIII Pembangunan Perekonomian dan Industri; Bab IX Kewenangan Pemerintahan Provinsi Bali; Bab X Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bali; Bab XI Pendanaan, dan Bab XII Ketentuan Penutup.

Sebenarnya RUU ini hanya mengatur bagaimana membangun Bali dengan potensi yang dimiliki agar bisa dijalankan secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di Provinsi Bali, bukan undang-undang untuk menjadikan Bali sebagai otonomi khusus tapi otonomi sebagaimana yang berjalan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diberikan agar daerah itu bisa maju dan bergerak dan memberdayakan potensi secara baik.

‘’Kita mempertegas undang-undang ini harus berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini memang sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan penyesuaiannya. Undang-undang ini sudah kami ajukan di Komisi II DPR RI, DPD RI, Badan Legislasi DPR RI, kepada Mendagri, Menkumham. Semuanya beliau setuju untuk melakukan penyesuaian dan mendukung rancangan undang-undang tentang Provinsi Bali ini. Rancangan undang-undang yang kami ajukan, sudah direvisi kemudian juga sudah ditindaklanjuti dalam raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri tanggal 26 Februari yang lalu, sepakat untuk membahas rancangan undang-undang mengenai penyusunan undang-undang Nomor 4 tahun 1958 ini agar sesuai dengan ketatanegaraan yang ada sekarang ini,’’ ujarnya.

Di Bali ada desa dinas juga ada desa adat dengan subak. Ini perlu diatur dengan peraturan daerah Provinsi Bali yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Provinsi Bali. Pola dan haluan pembangunan Bali dijadikan sebagai satu kesatuan agar pembangunan di Bali ini bisa diselenggarakan secara berkala untuk membangun dan memberdayakan semua potensi yang ada di Provinsi Bali.

‘’Kami pertegas Bali memiliki kearifan lokal yang dinamakan dengan sat kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Kearifan lokal yang kami miliki merupakan warisan dari leluhur yang nilainya luar biasa dari zaman dahulu,‘’ ujar Koster.

Kelebihan alam Bali adalah dibangun dengan kekuatan alam sekala-niskala yang harus dipelihara agar Bali ini memiliki taksu dan agar kesucian alam Bali beserta isinya ini dapat dipelihara dengan baik sebagai sumber daya kehidupan masyarakat Bali yang mengatur pembangunan sumber daya manusia Bali unggul sejalan dengan kebijakan pemerintah sekarang SDM Indonesia unggul.

‘’Kemudian juga mengembangkan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mengutamakan kebudayaan Bali, karena ini satu-satunya kekayaan yang kami punya, kami harus hidup dan survive dengan kebudayaan yang ada di Bali. Karena tidak ada sumber daya alamnya jadi satu-satunya sumber daya yang kami miliki adalah budaya yang harus dijaga dengan baik dan itu harus dijadikan sebagai kekuatan utama untuk membangun Bali dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,’’ papar Koster.

Lanjut, ‘’Mengembangkan suatu tatanan baru dalam pembangunan Bali yaitu secara tematik yang meliputi pembangunan yang berbasis pada spiritual, wilayah konservasi dan juga wilayah pertanian. Jadi ini yang kami kembangkan sebagai basis pembangunan Bali yang dikembangkan secara tematik di kabupaten/kota di Bali. Karena Bali menjadi destinasi wisata dunia, kami ke depan tidak akan mengeksploitasi semua wilayah untuk menjadi destinasi wisata seperti yang ada di Badung. Jadi seperti sekarang ini karena gangguan virus corona goncang semua dan akibatnya terganggu perekonomian di Bali.’’

‘’Jadi kami ingin agar Bali itu dibangun dengan satu tatanan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, lebih alami dengan budayanya tetapi bisa survive ke depan, tentu sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Harus ditata dalam satu kesatuan wilayah agar tidak terjadi ketimpangan terlalu jauh antara kabupaten yang satu dengan yang lain di Provinsi Bali,’’ tegasnya.

Rancangan undang-undang ini tentu kita harapkan bisa menjadi pedoman di dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, juga rencana kerja pembangunan daerah serta regulasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Bali baik di provinsi maupun kabupaten/kota se Bali. Tentu saja kita masih tetap menggunakan pedoman dari undang-undang tentang jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Masalah pendanaan, Koster berharap dengan aturan ini, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yakni Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Sesuai dengan potensinya di antaranya dari retribusi wisatawan dan pelaku industri pariwisata dan dalam pemajuan kebudayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga dana desa adat dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

‘’Semua peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 4 tahun 1958, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang kami susun ini. Kita masih mempertahankan undang-undang ini, hanya penyesuaian dari sisi konstitusi maupun juga bentuk negaranya sebagai pembentukan. Itu mungkin bisa kita pertahankan, tapi untuk mengisi pembangunannya dibentuk dengan undang-undang tersendiri sehingga dengan demikian aspek historisnya bisa kita jaga tapi dengan potensi yang ada diberikan ruang untuk membangun diperkuat dengan undang-undang,’’ papar Koster.

Koster menegaskan seharusnya diberikan ruang kepada semua daerah di Indonesia sesuai dengan potensinya untuk membangun dengan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada daerah semasih berlandaskan ideologi Pancasila.

‘’Saya kira, Bali, NTB, NTT masing-masing punya keunikan. Punya potensi yang harus diberikan ruang dengan kuat agar masing-masing daerah ini bisa maju dengan potensi yang dimilikinya. Saya mohon dukungan dari bapak Gubernur NTB dan Gubernur NTT,’’ ujar Koster.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menyampaikan hal yang sama. ‘’Saya sangat mendukung berdirinya undang-undang Provinsi Bali. Tapi tentunya tidak boleh menghilangkan undang-undang yang telah ada terkait terbentuknya 3 provinsi. Ada sejarah terbentuknya 3 provinsi yang dilakukan para senior yang telah bersama-sama membangun 3 provinsi ini yang harus kita jaga bersama,’’ ujar Viktor.

Lebih lanjut dikatakan, ‘’Dalam semangat inklusif itu juga menurut saya apapun undang-undangnya, apa pun bentuknya tetapi dunia akan maju dalam sebuah peradaban yang maju dengan borderless. Jangan sampai ada batas-batas administratif dan batas-batas pelayanan yang sangat kaku yang membuat kita sangat tidak bisa berhubungan satu sama lain. Karena itu dalam semangat ini saya dengan Pak Zulkieflimansyah bersama dengan pak Wayan Koster sangat setuju dan mendorong percepatan agar bisa cepat selesai, kalau bisa dalam 3 bulan sudah jadi undang-undang,’’ kata Viktor.

‘’Kami senang, tapi tolong sejarah terbentuknya tiga provinsi ini tetap dicantumkan sebagai dasar terbentuknya undang-undang itu, urusan nanti di dalamnya macam apa tetapi kita terikat di dalam sebuah semangat yang dibangun pada masa itu,’’ tegas Viktor.

Hadir pada rakor itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, anggota DPR RI Dapil Bali, anggota DPD RI Dapil Bali, pimpinan DPRD Provinsi Bali, pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), pimpinan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali. (*/balu1)