Denpasar, baliilu.com
– Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan dari data
statistik Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali per 2 Juni 2020, tingkat
kesembuhan pasien positif Covid-19 di Provinsi Bali mencapai 69,29%. Hal ini
tentu menjadi kabar baik bagi kita semua. Meski jumlah kasus positif di Bali
masih bertambah, namun jumlah ini relatif lebih baik dibandingkan daerah lain
di Indonesia.
‘’Untuk itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk membangun
kembali perekonomian Bali, terutama pada sektor pariwisata sebagai leading sector di Bali,’’ ujar Wagub
yang akrab disapa Cok Ace ketika berkesempatan membuka National Web Seminar
(webinar) yang diselenggarakan oleh Bank
Indonesia Perwakilan Bali, dengan tema What
Can Bali’s Tourism Industry Do With Digital Payment In The New Normal Era, Kamis
(4/6-2020).
Dalam sambutannya Cok Ace menandaskan membangun pariwisata
Bali pasca-pandemi bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, implementasi
protokol kesehatan pada seluruh sektor, terutama industri pariwisata menjadi
fokus utama kita semua.
Seperti diketahui bersama, lanjut Cok Ace, saat ini dunia
tengah dihadapkan pada kondisi sulit. Pandemi Covid-19 menyebar begitu cepat di
berbagai belahan dunia. Indonesia dan khususnya Provinsi Bali juga tidak
terlepas dari sebaran virus ini. Namun di sisi lain, kita juga telah melakukan
berbagai upaya baik untuk mencegah penyebaran kasus positif Covid-19. Upaya
pencegahan yang kita lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik.
Salah satu komponen dalam protokol kesehatan adalah metode
transaksi non-tunai. Hal ini penting untuk dilakukan karena setidaknya dua
alasan. Pertama, uang tunai dapat menjadi media penyebaran virus yang harus
kita hentikan. Kedua, transaksi non-tunai sebenarnya merupakan metode transaksi
yang efektif dan aman. Ini merupakan momentum yang baik bagi kita untuk mulai
menggalakkan gerakan masyarakat non-tunai (cashless
society).
Pemberlakuan transaksi non-tunai tentu memiliki tantangan
tersendiri. Masyarakat Bali saat ini masih belum terlalu fasih menggunakan alat
pembayaran digital. Mengubah pola perilaku masyarakat membutuhkan suatu
pembiasaan yang dapat didorong dengan kemudahan dan manfaat bertransaksi
digital.
Seperti hadirnya Bank Indonesia dengan QRIS atau Quick
Response Indonesian Standard. Sistem ini diharapkan mampu mengatasi persoalan
ini dengan menyamakan sistem e-money di Indonesia.
Ke depan, Wagub Cok Ace berharap Bali tidak saja dapat
menjadi pelopor dalam penggunaan transaksi non-tunai, tetapi juga unggul dalam
pengembangan inovasi dan penerapan teknologi informasi digital.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, menyampaikan tujuan Webinar ini sebagai pertukaran ilmu pengetahuan dan sosialisasi bagaimana industri pariwissata Bali ke depannya dalam menghadapi pasca-pandemi ini dapat melakukan transaksi pembayaran yang non-tunai atau contact less. Ini juga merupakan perkembangan digitalisasi dari industri 4.0.
Menurutnya dengan melakukan transaksi pembayaran non-tunai
maka akan mengurangi penularan virus melalui lalu-lintas uang. Untuk itu, ke depannya
Bank Indonesia akan bekerjasama dengan perbankan yang ada di Bali untuk turut
menyelenggarakan dan mengedukasi masyarakat terkait pembayaran non-tunai.
Terkait dengan hal tersebut, ia menyatakan sejak triwulan
pertama tahun 2020, transaksi non-tunai sudah mulai ada peningkatan, hal ini
merupakan dampak dari pandemi dimana masyarakat lebih cenderung memilih
transaksi non-tunai menggunakan m-banking serta merchant lainnya.
Untuk itu, ia berharap dengan webinar yang mengundang
asosiasi pariwisata, perbankan se-Bali serta beberapa aktor terkait dapat
memberikan edukasi baru terhadap payment
Bali ke depannya, dan nantinya masyarakat Bali semakin fasih menggunakan
transaksi non-tunai. (*/gs)
PELATIHAN: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata saat mengadakan Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Daya Tarik Wisata, di Four Hotel, Jalan Raya Puputan Renon, Kamis (27/6). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Situasi aman serta tingkat keselamatan tinggi adalah kondisi ideal yang harus dimiliki setiap tempat wisata atau daerah yang berpotensi memiliki Daya Tarik Wisata (DTW). Dalam rangka memenuhi semua faktor itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata, mengadakan Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Daya Tarik Wisata, di Four Hotel, Jalan Raya Puputan Renon, Kamis (27/6).
Dihadiri oleh Asisten l Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Made Toya dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu Riyastiti, pelatihan ini melibatkan sejumlah pengusaha, pengelola, dan juga perwakilan desa/kelurahan yang memiliki potensi DTW di daerah masing-masing.
Saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Asisten I Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Made Toya menyampaikan meski Kota Denpasar berada dalam zona yang aman untuk dikunjungi, namun penting bagi semua kalangan untuk tetap menjaga stabilitas dan standarisasi keamanan, kenyamanan serta keselamatan di setiap tempat destinasi wisata.
“Untuk merealisasikannya, dibutuhkan penguatan pemahaman serta kompetensi dari pengusaha, pelaku, dan juga pengelola tempat wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dan stakeholder juga adalah faktor pendukung terwujudnya keamanan dan keselamatan di tempat destinasi,” katanya.
Selanjutnya, Made Toya juga mengemukakan, keamanan dan keselamatan juga adalah faktor krusial yang akan mempengaruhi citra sebuah destinasi wisata. Oleh karenanya, menjadi penting untuk dapat meyakinkan calon wisatawan dan juga memberikan bukti nyata soal keamanan dan kenyamanan destinasi wisata.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu Riyastiti dalam laporannya mengungkapkan, tujuan utama diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelola dan pekerja daya tarik wisata sehingga mampu menciptakan keamanan dan keselamatan pada daerah DTW masing-masing.
“Kami melibatkan 47 orang peserta yang akan mengikuti pelatihan selama 3 hari di dalam kelas. Setelah usai, peserta nantinya akan kita ajak untuk mempraktekkan di lapangan,” jelasnya.
Putu Riyastiti selebihnya menuturkan, pada kegiatan pelatihan ini terdapat beberapa narasumber yang dilibatkan untuk memberikan materi kepada para peserta. Antara lain yang berasal dari dunia pariwisata, unsur kepolisian dan juga beberapa narasumber dari bidang terkait lainnya. (eka/bi)
PELATIHAN: Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata yang digelar Dinas Pariwisata Kota Denpasar di B Hotel, Denpasar, Selasa (11/6). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata untuk keenam kalinya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola desa wisata ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan di B Hotel, Denpasar, Selasa (11/6). Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini turut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi.
Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Ryastiti mengatakan, kegiatan ini merupakan pelatihan ke-6, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar dalam upaya untuk mempersiapkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten dan unggul. Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kota Denpasar mengadakan pelatihan berkaitan dengan Kepemanduan Wisata, Pelatihan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Pemandu Wisata Outbound (Fasilitator Experential Learning), Pelatihan Tata Kelola Destinasi, Bisnis dan Pemasaran Pariwisata, Pelatihan Pengelolaan Destinasi bagi para pengelola destinasi, dan saat ini Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata.
Lebih lanjut dijelaskan, pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan rincian 3 hari di B Hotel Denpasar dan praktek lapangan pada tanggal 13 Juni 2024 di Desa Wisata Kutuh Kabupaten Badung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola desa wisata agar lebih professional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan.
“Kami berharap rekan-rekan di desa/kelurahan mengetahui potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di daerahnya, sehingga dapat bersama-sama memepersiapkan sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM yang dapat menunjang pengembangan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan mengatakan bahwa perkembangan pariwisata yang melibatkan peran serta masyarakat menjadi prioritas pembangunan kepariwisataan berkelanjutan di Kota Denpasar. Dimana, pengelolaan desa wisata bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan kualitas pelayanan yang berdaya saing melalui penerapan standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di desa wisata.
Dikatakannya, Kota Denpasar yang merupakan daerah perkotaan, namun tetap berupaya untuk mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perkembangan pariwisata global yang semakin pesat.
Pihaknya berharap, melalui pelatihan pengelolaan desa wisata saya berharap para pengelola desa wisata di kota denpasar mendapatkan tambahan ilmu, menggali potensi yang dimiliki di daerahnya masing-masing. Sehingga terjalin sinergitas dan kolaborasi yang baik bagi sesama pengelola desa wisata, pemerintah, akademisi, industri dan media.
“Semoga pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan meluaskan wawasan tentang kepariwisataan yang berkelanjutan. Ikuti pelatihan 3 hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang diberikan dapat diserap dengan semaksimal mungkin,” ujarnya. (eka/bi)
TERIMA KUNJUNGAN: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan Director General of Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), Miss Libera Cheng di Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/6). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, balilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan Director General of Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), Miss Libera Cheng di Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/6).
Kunjungan ini merupakan penajajakan awal guna membahas berbagai peluang kerja sama multisektor antara Kota Denpasar dengan HKETO. Sehingga dapat terjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan mempererat hubungan antarkota.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat tersebut, Wawali Arya Wibawa mengemukakan harapan perihal potensi kerja sama kedua pihak dapat diwujudkan. Untuk itu, penjajakan kerja sama kedua pihak sangat diperlukan. Diharapkan, melalui pertemuan ini potensi kerja sama di bidang pariwisata, budaya, smart city serta masalah sosial dapat terjalin antara Pemkot Denpasar dan HKETO.
“Saat ini Pemkot Denpasar memang tengah fokus pada penjajakan kerja sama dengan banyak kota di dunia sebagai langkah pengembangan Kota Denpasar,” ujarnya.
Arya Wibawa menambahkan, Denpasar memiliki kalender event untuk berbagai macam festival yang akan diselenggarakan. Denpasar memiliki Kasanga Festival, D’Youth Festival, Sanur Village Festival, Rare Angon Festival hingga Denpasar Festival sebagai ajang pelestarian dan ruang kreativitas insan muda dan atraksi pariwisata di Kota Denpasar
Sementara, Director General of HKETO, Miss Libera Cheng pada kesempatan yang sama mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar yang telah berkenan menerima kunjungan dan berdiskusi untuk kemungkinan kerja sama kedua pihak. Dimana, pihaknya ingin menawarkan kerja sama terkait bidang pariwisata dan budaya serta sosial yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Kami mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar dalam rencana kerja sama dengan HKETO,” ujar Libera Cheng.
Kunjungan delegasi HKETO ini menjadi penanda langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan Denpasar. Pariwisata Denpasar merupakan suatu yang unik karena menjadikan budaya sebagai core.
“Kami optimis pertemuan ini akan membuahkan kesepakatan yang akan memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk itu kami menunggu kalender event dari Pemkot Denpasar,” imbuhnya. (eka/bi)