TP PKK Provinsi Bali Gelar Aksi Sosial ‘Menyapa dan Berbagi‘ Selama Dua Hari di Buleleng
Hari Pertama, Ketua TP PKK Bali Ny. Putri Koster Serahkan Bantuan kepada 200 Penerima yang Terdiri dari Lansia, Ibu Hamil, Balita, Kader PKK dan Penyandang Disabilitas
AKSI SOSIAL: Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster menyerahkan bantuan sembako saat melaksanakan aksi sosial ‘Menyapa dan Berbagi’ selama dua hari di wilayah Kabupaten Buleleng, Jumat (14/7). (Foto: ist)
Buleleng, baliilu.com – TP PKK Provinsi Bali melaksanakan aksi sosial ‘Menyapa dan Berbagi’ selama dua hari di wilayah Kabupaten Buleleng. Aksi sosial yang berlangsung Jumat (14/7/2023) dan Sabtu (15/7/2023) ini merupakan sinergi TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten Buleleng, didukung OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Pemkab Buleleng dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali.
Mengawali aksi sosial di hari pertama, Jumat (14/7), Ketua TP PKK Ny. Putri Suastini Koster beserta jajaran menyambangi Gedung Serba Guna “Wukir Samirana” Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula. Di lokasi ini, TP PKK Bali menyerahkan bantuan kepada 200 penerima yang terdiri dari lansia, ibu hamil, balita, kader PKK dan penyandang disabilitas. Bantuan yang diserahkan berupa 4 ton beras, 200 krat telur, 320 kotak Susu untuk Balita, 320 kotak susu untuk lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan kader PKK. Selanjutnya dalam aksi sosial di GOR Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, diserahkan bantuan kepada 50 masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diserahkan berupa 1 ton beras, 50 krat telur 80 kotak susu untuk balita, 80 kotak susu untuk lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan Kader PKK.
Selain itu, di tiap lokasi kegiatan aksi sosial, diserahkan pula bantuan berupa bibit tanaman produktif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, bantuan bibit ayam beserta pakan dan bibit sayur-mayur dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, paket makanan tambahan dan susu dari Dinas Kesehatan dan IBI Provinsi Bali. Secara simbolis, bantuan dari OPD ini diterima oleh Ketua TP PKK Buleleng Ny. Paramita Lihadnyana.
Ketua TP PKK Bali Ny. Putri Koster dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagia karena bisa hadir di Desa Kelahiran Gubernur Wayan Koster. Dijelaskan olehnya, aksi sosial ini merupakan salah satu program TP PKK Provinsi Bali. “Secara garis besar, program TP PKK Bali dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi dan aksi sosial. Ini bagian dari kegiatan sosial TP PKK Bali, selain itu kita juga punya aksi berbelanja dan berbagi,” ucapnya. Melalui aksi sosial ini, TP PKK Bali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.
Selain aksi sosial, sebagai partner pemerintah, TP PKK Bali juga konsen menyosialisasikan program pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh Pemprov Bali. Sosialisasi ini dimaksudkan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan. Dijelaskan olehnya, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster telah menjalankan berbagai program yang dipayungi regulasi seperti Perda, Pergub hingga Surat Edaran. “Program pembangunan dan regulasi dikeluarkan oleh Pemprov, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga jenjang paling bawah dan sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat luas,” urainya.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali ini menegaskan bahwa seluruh program luncuran pemprov menitikberatkan pada tiga aspek yaitu alam, manusia dan alam Bali. “Setiap program pembangunan selalu mempertimbangkan kebermanfaatan untuk manusia serta tidak merusak alam dan budaya Bali,” bebernya.
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster foto bersama saat melaksanakan aksi sosial ‘Menyapa dan Berbagi’ selama dua hari di wilayah Kabupaten Buleleng. (Foto: ist)
Dalam kesempatan itu, Ny. Putri Koster menyosialisasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Terkait dengan Pergub ini, ia mengajak Krama Desa Sembiran mengingat kejayaan tanaman jeruk keprok di wilayah itu. Namun pada tahun 80-an ada serangan hama CVPD sehingga sampai sekarang kejayaan jeruk keprok belum bisa dikembalikan. “Dari cerita yang ibu dengar, di era tahun 80-an, saat musim panen, perbukitan menguning dihiasi buah jeruk,” kenangnya. Menyitir sejumlah hasil penelitian, ganasnya serangan hama CVPD antara lain dipicu pemakaian zat kimia yang tak terkendali. “Agar cepat tumbuh dan berbuah, disemprot dengan zat kimia. Demikian juga dalam pengendalian hama, penggunaan zat kimia juga berlebihan,” tuturnya. Menurut dia, pengalaman itu hendaknya menjadi sebuah pembelajaran agar lebih bijak dalam memperlakukan alam. Oleh sebab itu ia mengingatkan masyarakat tak semena-mena dengan alam. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengurangi atau bahkan meniadakan penggunaan plastik sekali pakai karena bahan ini sangat sulit terurai dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan.
“Larangan penggunaan plastik dan styrofoam sudah ada Pergubnya. Regulasi ini dikeluarkan dengan tujuan yang sangat baik yaitu untuk menyelamatkan bumi kita,” urainya sembari menambahkan bahwa plastik ibarat tulang yang sangat sulit terurai, khususnya di dalam tanah. Jika penggunaannya tak dibatasi, ia khawatir tanah akan penuh plastik sehingga tak bisa lagi dimanfaatkan untuk bercocok tanam. “Tak apa kita repot saat ini, tapi ini untuk kemudahan anak cucu di kemudian hari,” imbuhnya.
Selain menyosialisasikan Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, perempuan yang dikenal memiliki multitalenta di bidang seni ini juga menyinggung program pelestarian kain tenun tradisional. Ia berharap Krama Desa Sembiran melestarikan keberadaan tenun tradisional yang diwariskan secara turun-temurun di desa tua ini.
Selanjutnya, pendamping orang nomor satu ini memberi penekanan pada upaya pencegahan stunting. Menurutnya, stunting harus dicegah sedini mungkin karena berdampak pada masa depan generasi penerus. “Kita ingin memiliki anak-anak yang cerdas, berdaya saing dan berbudi pekerti,” ungkapnya. Ditambahkan olehnya, pencegahan stunting mesti dilakukan sedini mungkin, mulai dari calon ibu memasuki usia remaja. Selain memperhatikan asupan gizi, orang tua diminta memperhatikan kebiasaan remaja putri. “Orang tua harus mengingatkan kalau putri mereka terlalu banyak bermain gadget atau begadang. Karena radiasi gadget itu sangat berpengaruh pada kesehatan, khususnya alat reproduksi,” bebernya. Selanjutnya, stunting juga bisa dicegah dengan memperhatikan asupan gizi pada ibu hamil.
Aksi sosial kali ini juga diisi dengan sosialisasi dari Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja, Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Kadis Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra.
Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali Anom Agustina mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga mengawasi jalannya program pembangunan mulai dari tingkat desa. Selain itu, Anom Agustina juga mengedukasi masyarakat terkait pentingnya program KB Bali.
Kadis Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra dalam paparannya menegaskan komitmen Gubernur Bali Wayan Koster dalam penguatan serta pemajuan adat, tradisi dan budaya. Komitmen itu dibuktikan dengan pemberian bantuan kepada desa adat. Selain itu, Gubernur juga telah menuntaskan pembangunan kantor Majelis Desa Adat (MDA) di seluruh kabupaten/kota lengkap dengan dukungan sarana dan prasarananya. Menurutnya ini merupakan langkah penting dalam upaya pemuliaan alam, krama dan budaya Bali. Dalam kesempatan itu, Kadis PMA juga menyinggung pentingnya pembentukan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) untuk memperkuat perekonomian Krama Desa Adat. Masih dalam paparannya, Kartika Jaya Saputra mengingatkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Desa Adat. Tantangan itu diantaranya merebaknya kasus pelecehan tempat suci oleh oknum wisatawan, pencurian pratima hingga masuknya paham Agama Hindu yang tak sesuai dresta Bali. Untuk itu, ia mengajak Krama Desa Adat di seluruh Bali untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing, utamanya areal tempat suci.
Sementara itu, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja menyosialisasikan program pengurangan sampah plastik sekali pakai dan pengolahan sampah berbasis sumber. Masyarakat diingatkan untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan kemasan yang ramah lingkungan seperti daun. Ia pun mengampanyekan pentingnya kesadaran untuk mengolah sampah berbasis sumber atau mulai dari lingkungan keluarga.
Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan terima kasih kepada jajaran TP PKK Bali yang menggelar kegiatan aksi sosial di wilayahnya. Ia menyampaikan, masyarakat Buleleng, khususnya Krama Desa Sembiran patut berbangga karena memiliki Gubernur Wayan Koster, sosok pemimpin yang visioner dalam menjaga Bali.
Aksi sosial TP PKK Bali ini juga dihadiri Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Direktur RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali dr. Ni Made Yuniti, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Luh Ayu Aryani dan Ketua IBI Provinsi Bali Luh Putu Sukarini. (gs/bi)
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.
Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).
“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.
Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.
Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.
Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.
“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.
“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.
Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.
Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.
Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027
Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.
Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.
Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).
Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.
Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan
Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:
Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.
Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.
Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.
Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.
Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.
Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.
Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.
I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.
Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.
Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.
Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.
Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)