NEWS
Unud Gelar Kuliah Umum, Hadirkan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD
Angkat Tema ‘‘Demokrasi Konstitusional dan Pemilu yang Bermartabat‘‘
Jimbaran, Badung, baliilu.com – Universitas Udayana pada Selasa, 10 Oktober 2023 menggelar Kuliah Umum dengan menghadirkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. H Mahfud MD, S.H., S.U. berlangsung di Auditorium Widya Sabha Kampus Unud Jimbaran, Bali. Kuliah Umum ini merupakan rangkaian Dies Natalis ke-61 Universitas Udayana.
Kuliah Umum yang mengangkat tema ‘‘Demokrasi Konstitusional dan Pemilu yang Bermartabat‘‘ ini dipandu oleh moderator Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang pernah dua periode sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Rektor Unud yang diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. I Gede Rai Maya Temaja dalam sambutan pembuka mengucapkan terimakasih kepada Bapak Menkopolhukam Prof. Dr. H Mahfud MD yang telah berkenan hadir memberikan berbagai keilmuan.
Dikatakan, sebentar lagi kita menyambut perhelatan akbar Pemilu 2024. Sebagai bagian dari hak konstitusional maka seluruh elemen bangsa harus memiliki perspektif yang sama untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. ‘‘Pada kesempatan ini mewakili segenap civitas akademika Unud merasa berbahagia karena Bapak Menko berkenan hadir untuk memberikan keilmuan mengenai demokrasi, hak konstitusional dan pemilu. Besar harapan kami agar nantinya seluruh civitas akademika dan undangan yang hadir memiliki pemahanan yang komprehensif mengenai cara berdemokrasi yang baik di era pemilu mendatang dan juga dapat memberikan faedah yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bali,‘‘ ujar Maya Temaja.
Dalam pemaparannya, Menkopolhukam Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa Udayana adalah nama Prabu Udayana. Udayana oleh Bung Karno disebut Universitas Daya Nasional yang diharapkan selain menjadi universitas yang mewakili kekesatriaan dan kebijaksanaan Prabu Udayana, dalam dies natalisnya ke-61 ini saya ingin mengucapkan jadilah universitas daya nasional yang mempunyai power yang kuat untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Prof. Mahfud mengatakan bahwa politik kebangsaan itu justru harus selalu dikuliahkan baik di kampus di pesantren maupun di gereja. Yang tidak boleh dikampanyekan adalah politik elektoral. Bicara politik kebangsaan bagaimana seharusnya kita bernegara, bagaimana seharusnya rakyat mengikuti aturan-aturan negara dan menggunakan hak-haknya berdasar aturan-aturan yang dibuat oleh negara dan bagaimana seharusnya para pejabat negara bertindak.
Mengapa kita ini memilih demokrasi, kata Prof. Mahfud, karena sistem demokrasi dipandang menjadi sistem yang paling memungkinkan berjalan dan bekerjanya negara sebagai organisasi kekuasaan yang tentunya untuk melindungi, menghormati, dan memajukan HAM dan seterusnya.
Dikatakan, bentuk dan mekanisme demokrasi sejak awal telah dipilih oleh para pendiri bangsa melalui perdebatan yang memerlukan waktu dua hari pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945 di sidang pleno kedua BPUPKI.
Prof. Mahfud menegaskan bahwa prinsip demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincon. Intinya adalah rakyat yang menentukan haluan negara dan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas negara. Demokrasi adalah alat, dasar, prinsip, sistem atau mekanisme. Demokrasi sebagai mekanisme untuk menyerap aspirasi kebaikan setiap individu agar menjadi kebaikan publik yang disepakati bersama. Demokrasi memiliki seperangkap nilai sebagai pembatas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar manusia, persatuan, perdamaian dan keadilan. Nilai tersebut menjadi asas dan tujuan pembentukan norma hukum. Oleh karena itu, praktek demokrasi harus dilaksanakan berdasar nilai dan norma.
Dari perputaran jenis sistem pemerintahan seperti monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, tirani, yang kemudian dipilih demokrasi karena demokrasi itu memuat tanggung jawab untuk penyelenggaraan negara kepada rakyat. Di dalam demokrasi ada cara mengoreksi dan kalau perlu menjatuhkan kekuasaan. Kekuasaan itu harus bersirkulasi di dalam negara demokrasi berdasar kehendak rakyat. Yang terpenting di dalam negara demokrasi konstitusional itu kekuasaan dibatasi waktunya, dibatasi lingkup wewenangnya.
Prof. Mahfud mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu mekanisme yang menjadi penanda sebuah negara demokrasi. Di negara presidensiil seperti Indonesia pemilunya setiap lima tahun. Sebagai mekanisme politik, pemilu selalu diharapkan menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pemilu dilaksanakan secara luber jurdil yakni langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Agar proses pemilu benar-benar demokratis maka pemilu dilaksanakan secara bermartabat sesuai nilai, etika dan aturan hukum.
Pemilu beretika, katanya, mengajarkan kepada kita agar pemilu tidak hanya dipandang sebagai aturan hukum semata tetapi mengandung nilai-nilai etik yang harus dilaksanakan. Kalau hanya ikut aturan hukum dan pemilu itu bisa dimanipulasi.
Penyelenggara pemilu diikat standar etika berupa kode etik, jika dilanggar bukan ke pengadilan tetapi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sedangkan kalau melanggar aturan bisa ke PTUN, MK. Sedangkan untuk rakyat dan peserta pemilu dalam berkompetisi hendaknya mengedepankan kepentingan persatuan. Dihindari penggunaan kampanye negatif dan kampanye hitam, kampanye yang tidak benar atau berita bohong. Walaupun kampanye negatif dibolehkan sebaiknya santun adu program saja.
‘‘Pemilu itu bukan mencari pemimpin yang ideal sempurna, tetapi tugas saudara itu memilih yang terbaik dari yang tidak ideal. Memilih yang sedikit jeleknya daripada yang banyak jeleknya, sehingga orang-orang yang lebih jahat, yang jahat kita halangi bersama -sama agar tidak menjadi pemimpin di negeri ini,‘‘ pungkasnya.
Dewa Palguna menyimpulkan inti resim demokrasi bahwa kita ikut bertanggung jawab karena kita yang memilih pemimpinnya. Maka kita harus melalui pemilu yang bermartabat. Karena kita sudah memilih demokrasi, maka pemilu menjadi sarana yang penting, mengajari kita untuk bertanggung jawab dan mengoreksi secara sah. ‘‘Dan terakhir mau berdemokrasi yang sehat, mari melakukan pemilu yang bermartabat yakni jangan melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam,‘‘ tutupnya.
Memasuki sesi diskusi peserta begitu antusias mengajukan pertanyaan. Kuliah Umum diakhiri sesi foto bersama dan penyerahan cinderamata kepada Menkopolhukam dan moderator Dewa Palguna. (gs/bi)
NEWS
Panen Raya Jagung di Gianyar, Polres Gianyar Dorong Penguatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani
NEWS
Polresta Denpasar Kerahkan Water Cannon Bantu Pemadaman Kebakaran Gudang Rongsokan di Jalan Nakula
NEWS
Jelang Kriyanusa 2026, Ny. Putri Koster Dorong IKM Bali Kreatif Tanpa Menjiplak Karya Orang Lain
23 IKM Bali Siap Tampilkan Produk Kerajinan Unggulan di JICC Jakarta
