Thursday, 22 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Update Covid-19 (26/6), Pasien Sembuh Tembus 73 Orang, Dewa Indra: Makin Disiplin maka Penyebaran Transmisi Lokal Pasti bisa Dihentikan

BALIILU Tayang

:

de

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali, melalui Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, Dewa Made Indra , menyampaikan kabar baik perkembangan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Bali, Jumat (26/6-2020) sampai pukul 18.00 Wita yaitu ada penambahan pasien sembuh yang menembus jumlah 73 orang.

Sebanyak 73 orang tersebut terdiri dari 11 orang PMI, 1 orang PPDN, dan 61 orang transmisi lokal. Sehingga total pasien yang telah sembuh sebanyak 730 orang.

Namun masih banyak terjadi kasus positif hari ini. Tercatat ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 49 orang yang seluruhnya dari transmisi lokal. Sehingga jumlah kumulatif kasus positif sebanyak 1.263 orang.

Jumlah pasien yang meninggal sejumlah 11 orang (9 WNI & 2 WNA) dan jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) 522 orang yang berada di 11 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah dan BPK Pering.

Dewa Indra yang juga selaku Sekda Bali dalam siaran persnya Jumat (26/6) melaporkan jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal. Hal ini berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya pencegahan Covid-19, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, physical distancing dan lainnya. Untuk itu, sekali lagi, dalam menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini.

de

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 270/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Evaluasi Screening PPLN dengan ini disampaikan beberapa penyesuaian pengaturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebagai berikut : a) Seluruh PPLN akan tetap dilakukan swab test dengan PCR oleh Gugus Tugas Provinsi Bali, kecuali yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil negatif. b) Penanganan PPLN diatur melalui mekanisme sebagai berikut : 1. Gugus Tugas Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK), antara lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil swab test PCR. 2. PPLN yang tidak ada agennya, maka setelah dilakukan swab di provinsi mohon dijemput langsung oleh kabupaten/kota dan dikarantina sampai dengan keluarnya hasil swab test PCR. 3. PPLN yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil Negatif, setibanya di Bali mohon dijemput langsung oleh kabupaten/kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong-Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri. 4. Untuk hasil swab test PCR positif tetap akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. 5. PPLN yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali maka Gugus Tugas Provinsi Bali mengijinkan yang bersangkutan untuk melakukan karantina mandiri dengan syarat memiliki hasil swab test PCR negatif dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan (diunduh dari http://cekdiri.baliprov.go.id).

Baca Juga  Update Covid-19 (21/6) Bali, Kasus Positif Nambah 32 Orang, Dewa Indra: Seluruh PPLN akan Dites Swab-PCR

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 281/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020, Hal : Tim Penanganan Jenasah Covid-19 dengan meningkatnya kasus konfirmasi positif Covid-19 dan jumlah pasien yang dirawat, maka dipandang perlu melakukan peningkatan kesiapsiagaan terhadap penanganan jenasah. Terkait hal ini, disampaikan hal sebagai berikut : a). Seluruh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Bali dimohon menyiapkan tim untuk menangani jenasah yang meninggal akibat Covid-19. b). Tim penanganan jenasah dimaksud dapat diatur dalam 2 (dua) tim yaitu tim pemulasaran jenasah dan tim evakuasi/pemakaman. c). Seluruh rumah sakit rujukan Covid-19, wajib membentuk tim pemulasaran jenasah. d). Tim evakuasi/pemakaman dibentuk dari unsur luar rumah sakit dengan tugas pokok antara lain: Membantu evakuasi ke instalasi penanganan/pemulasaran jenasah, mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait seperti keluarga korban, keamanan dan/atau tempat pemakaman atau crematorium, mengkoordinasikan mobil jenasah, membantu evakuasi dari kamar jenasah dan di tempat pemakaman, tim penanganan jenasah agar melibatkan TNI dan Polri.

Untuk itu dimohon pengertian masyarakat untuk mematuhi peraturan dan lebih baik tetap di tempat. Masyarakat Bali yang akan mudik lebih baik mempertimbangkannya. Pengetatan ini tidak hanya dilakukan Pemprov Bali namun juga pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama. Untuk itu sebaiknya tidak mudik tetap di tempat. Begitu pula krama Bali yang ada di luar daerah khususnya di daerah yang melakukan PSBB atau daerah zona merah dimohon agar tetap di tempat jangan dulu pulang ke Bali. Kepulangan krama Bali bisa berdampak negatif pada anda, keluarga dan masyarakat Bali, karena kita tidak tahu jika  kita terinfeksi atau tidak sampai  dilakukan tes. Untuk itu masyarakat Bali diminta tetap tinggal di tempat dulu kecuali  ada hal yang sangat penting atau mendesak.

Baca Juga  HUT ke-18 RS Mata Bali Mandara, Sekda Dewa Indra Harapkan Jadi Berstandar Internasional

Mengingat transmisi lokal Covid-19 memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam beberapa hari terakhir, maka diminta kepada seluruh warga masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik, dan semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menguatkan disiplin kita semua dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 yakni selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari keramaian, melaksanakan etika batuk/bersin, melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat yang tepat, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Semakin kita disiplin dalam pelaksanaan pencegahan ini maka transmisi lokal penyebaran Covid-19 pasti bisa kita hentikan.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kami minta semua elemen masyarakat membantu dan bekerjasama dengan petugas survailans Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tracing contact untuk menemukan siapa pun yang pernah kontak dekat dengan orang yang positif Covid-19 sehingga kita bisa menangani lebih awal orang-orang yang berisiko terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebaran berikutnya kepada orang lain. (*/gs)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Lomba Debat dan IAPI Bali Award

Sekda Dewa Indra Harap Tim Pengadaan Tingkatkan Kompetensi dan Kredibilitas

Published

on

By

IAPI Bali Awards 2023
BUKA LOMBA: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka acara Lomba Debat Pengadaan Barang/Jasa dan Ikatan Anugrah Pengadaan Indonesia (IAPI) Bali Awards 2023 di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/2). (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berkesempatan untuk membuka acara Lomba Debat Pengadaan Barang/Jasa dan Ikatan Anugrah Pengadaan Indonesia (IAPI) Bali Awards 2023 di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/2).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas acara inovatif yang digelar oleh IAPI Bali, dimana Lomba Debat Pengadaan Barang/Jasa merupakan pertama kalinya ditemui oleh Dewa Indra. Untuk itu, Ia berharap lomba debat  ini tidak hanya saling beradu argumen dengan suara yang kencang, namun debat ini merupakan debat yang adu pikiran dan logika yang kuat.

Menurut Dewa Indra, saat ini Pengadaan Barang dan Jasa baik di lingkungan Pemerintahan Daerah maupun Pusat semakin kompleks dan semakin tidak mudah karena tuntutan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas yang semakin tinggi serta kesadaran masyarakat atas hukum juga semakin meningkat untuk itu tuntutan kompetensi dan profesionalitas tim pengadaan harus semakin kompeten. Sehingga tim pengadaan tidak cukup hanya membaca aturan sendiri namun perlu bertukar pikiran sesama stakeholder pengadaan lintas instansi.

“Untuk itu saya mengapresiasi dan menyambut baik lomba debat ini, saya rasa ini sangat keren karena selain memberikan kesempatan pada tim untuk beradu argumen dan logika pikiran juga memberikan ilmu pengetahuan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa. Untuk itu saya harap peserta lomba tidak hanya beradu argumen yang tidak ada isinya namun harus didasari dengan logika yang kuat,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Sekda Dewa Indra juga mengucapkan selamat kepada tokoh yang mendapatkan IAPI Awards 2023 semoga kontribusinya dapat digetok tularkan kepada rekan sejawat maupun junior-juniornya sehingga  terjadi saling kesinambungan regenerasi.

Baca Juga  Doakan Masalah Virus Corona Cepat Reda, Jajaran Dinas Pariwisata Bali Sembahyang Bersama di Pura Narmada

Sementara itu, Ketua DPD IAPI Bali I Dewa Agung Gede Manu, menyampaikan bahwa pihaknya membuat suatu inovasi baru dalam event tahunan kali ini, yaitu lomba debat pengadaan barang dan jasa. Para peserta debat berasal dari Tim UKPBJ Provinsi Bali, Tim UKPBJ Kota Denpasar, Tim UKPBJ Kabupaten Badung, Tim UKPBJ Kabupaten Buleleng, Tim UKPBJ Gianyar, dan Tim UKPBJ Kabupaten Klungkung. Selain itu, IAPI Juga memberikan life time achievement atau IAPI Award kepada para tokoh yang berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan, keberadaan tim Pengadaan Barang dan Jasa  selalu dapat mendukung program pemerintah.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP  IAPI, Deputi LKPP-RI, Kepala Biro PBJ serta para Dewan Juri. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pj. Gubernur Bali Hadiri Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

Published

on

By

pisah sambut kepala Kejati Bali
PISAH SAMBUT: Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dari Dr. R. Narendra Jatna, S.H.,LL.,M.H kepada Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/2). (Foto: Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dari Dr. R. Narendra Jatna, S.H.,LL.,M.H kepada Dr. Ketut Sumedana, SH., M.H, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/2).

Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur Bali mewakili Forkopimda, Bupati/Walikota dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada Narendra Jatna beserta Ibu, atas kerjasama yang baik dan sumbangsihnya kepada Bali, sekaligus mengucapkan selamat atas promosi jabatan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Kami tentu sangat senang dan ikut bangga, melepas alumni Forkopimda Bali dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini, dengan kebersamaan dan sinergitas kita, tidak ada tugas dan persoalan di Bali yang tidak ada jalan keluar atau dapat diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih jauh dalam sambutannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan dengan situasi Bali yang sangat kondusif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang ke Bali pada tahun 2023 sudah mendekati tahun 2019 (sebelum Pandemi COVID-19). Tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 5,3 Juta Orang (tahun 2019: 6,2 Juta Orang), wisatawan nusantara 9,8 Juta Orang (tahun 2019: 10,5 Juta Orang). Walaupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang ke Bali pada tahun 2023 masih dibawah tahun 2019, namun pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023 sebesar 5,71% lebih tinggi dari pada tahun 2019 sebesar 5,6%. Kita bersama juga dapat menjaga inflasi rata-rata Bali, tetap berada di 3 ± 1%. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali tahun 2023 sebesar lebih dari Rp 60 Juta, juga lebih tinggi dari PDRB tahun 2019 sebesar lebih dari Rp. 58 Juta.

Baca Juga  Update Covid-19 (21/6) Bali, Kasus Positif Nambah 32 Orang, Dewa Indra: Seluruh PPLN akan Dites Swab-PCR

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ketut Sumedana yang telah kembali ke Bali, dan kami sangat senang dan bangga salah satu putra terbaik Bali mendapat amanah yang luar biasa sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Pihaknya berharap kedepannya Kajati beserta jajaran dapat membantu memberikan pendampingan dan solusi, dalam rangka mempercepat pembangunan dan kemajuan Bali dan terus bersedia memberikan pendampingan dan membantu mencari solusi untuk memutuskan persoalan-persoalan yang ada.

“Kami juga berharap kepada Ibu Ketut Sumadane sebagai ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini dapat bekerjasama, bersinergi dengan PKK, Persit, Bhayangkari, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali,” tuturnya.

Pisah sambut Kajati Bali pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc, Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum, Komandan Resor Militer 163/ Wira Satya, Brigjen TNI Agus M. Latif,S.I.P., Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali, Brigjen Pol. Hadi Purnomo, S.H.,M.H., Bupati/Walikota se-Bali serta Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Bali. Acara penuh kekeluargaan ini juga diisi dengan ramah tamah dan penyerahan cinderamata. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Insentif Pajak Fiskal untuk Usaha Hiburan Diterapkan

Published

on

By

Bapenda Denpasar
PEMANTAUAN: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar saat melaksanakan pemantauan penerapan insentif pajak fiskal 15 persen di tempat hiburan pada Rabu, 21 Februari 2024. (Foto: Hms Bapenda Dps)

Denpasar, baliilu.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar melaksanakan pemantauan penerapan insentif pajak fiskal 15 persen di tempat hiburan pada Rabu, 21 Februari 2024.

Pelaksanaan ini untuk mengetahui apakah insentif pajak fiskal yang diberikan Pemkot Denpasar telah dilaksanakan di tempat hiburan tersebut serta dampak dari penerapannya. Ada beberapa tempat hiburan di Denpasar yang dimonitoring.

Koordinator Happy Puppy Denpasar, Yande Wahyu mengatakan saat penerapan pajak 40 persen bagi usaha hiburan pada Januari 2024 sempat membuat was-was. Pasalnya ada penurunan kunjungan mencapai 50 persen dari hari biasanya setelah pandemi Covid-19. “Bahkan ada yang sudah datang, memilih batal,” akunya.

Dan setelah adanya kebijakan insentif pajak fiskal kemudian terjadi peningkatan kunjungan. “Saat ini tingkat kunjungan sudah kembali kurang lebih 90 persen dari normal. Ada penggunaan sampai 60 room dalam sehari sekarang,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wayan Armawan selaku General Manager EC Karaoke. Ia menyebut ada penurunan mencapai 40 persen saat diterapkan pajak hiburan 40 persen. Namun kini menurutnya sudah ada peningkatan setelah adanya penerapan insentif pajak fiskal 15 persen.

“Kenaikannya sekitar 30 persen. Meski begitu daya beli mereka menurun,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyetujui dan sekaligus menetapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau yang dikenal dengan Pajak Hiburan sebesar 15 persen.

Keputusan tersebut diambil setelah melaksanakan dengar pendapat bersama para pelaku usaha wajib pajak terkait penerapan pajak hiburan berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar IGN Edy Mulya didampingi Sekretaris, I Dewa Gede Rai mengungkapkan sesuai penjadwalan monitoring pengenaan insentif fiskal ke tempat jasa seni dan hiburan dilakukan untuk memastikan kebijakan Walikota Denpasar memberikan insentif fiskal terhadap usaha hiburan tertentu seperti tempat karaoke, SPA diskotik dan sebagainya mulai Februari 2024.

Baca Juga  HUT ke-18 RS Mata Bali Mandara, Sekda Dewa Indra Harapkan Jadi Berstandar Internasional

“Kami memastikan bagaimana penerapan kebijakan insentif fiskal berbasis pengurangan pokok piutang pajak hiburan sebesar 15 persen dijalankan oleh para pengusaha jasa seperti, karaoke, SPA, diskotik hiburan lainnya,” kata Edy Mulya.

Pihaknya berharap kebijakan ini memberikan stimulus bagi dunia usaha mendorong pergerakan ekonomi di Kota Denpasar.

Kebijakan Walikota dengan memberikan penurunan pajak hiburan tertentu dimana awalnya dikenakan 40 persen, melalui kebijakan Walikota Denpasar memberikan insentif fiskal dengan pengenaan pajak sebesar 15 persen. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca