Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Update Covid-19 Rabu (15/4) Positif 98 Orang, Dewa Indra: PMI Distigma Pembawa Penyakit, Itu Tidak Benar

BALIILU Tayang

:

de
KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan kabar gembira karena ada dua pasien positif Covid-19 Rabu ini (15/4-2020) dinyatakan sembuh. Kedua pasien ini dinyatakan sembuh setelah melalui tes PCR dengan mengambil sampel swabnya dinyatakan negatif dua kali berturut-turut. Mereka akhirnya bisa pulang meninggalkan tempat perawatan.

Dengan demikian, lanjut Dewa Indra,  total jumlah yang sembuh sebanyak 23 orang. ‘’Namun di balik pasien yang sembuh, ada kabar kurang baik dimana kasus positif Covid-19 bertambah 6 orang, terdiri dari 3 orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang punya riwayat perjalanan ke luar negeri,  2 orang positif karena transmisi lokal , dan 1 orang sedang diinvestigasi,’’ ujar Dewa Indra dalam konferensi pers, Rabu (15/4-2020) di kantor Dinas Kominfos Provinsi Bali Renon Denpasar.

Karena hari ini ada pertambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 6 orang, maka secara akumulatif jumlah kasus positif Covid-19 menjadi 98 orang. Terdiri dari 7 warga negara asing, 91 WNI. Dari 91 orang WNI ini, 63 orang di antaranya imported case, datang dari luar negeri. Sedangkan 13 orang datang dari daerah terjangkit di luar Bali.

Selanjutnya 13 orang transmisi lokal artinya terinfeksi di Bali. Karena mereka melakukan kontak dengan orang lain yang positif Covid-19. Sebanyak 2 orang masih diinvestigasi baik yang Selasa maupun Rabu ini. ‘’Tim sudah turun dari kemarin menemui yang bersangkutan ternyata dari informasinya belum bisa memastikan dimana mereka kena. Karena orang ini tinggal di Buleleng anaknya di Denpasar, hanya bepergian dari Buleleng ke Denpasar. Tidak pernah keluar daerah apalagi keluar negeri. Sehingga belum bisa memastikan dimana terpapar. Sekarang sedang didalami terus,’’ ujar Dewa Indra.

Baca Juga  CAI Permata, Wagub Cok Ace: Berharap Peserta Mantapkan Tekad jadi Patriot Pembangunan Bangsa

Diinformasikan, karena sudah ada yang sembuh dan pulang, maka jumlah yang masih dirawat sampai sore ini sebanyak 73 orang tersebar di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina.

Mencermati stigma yang berkembang di masyarakat tentang pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai orang pembawa penyakit, Dewa Made Indra yang juga Sekda Bali menyatakan para PMI distigmanisasi sebagai orang pembawa penyakit, tentu ini tidak baik dan tidak benar.

‘’Tidak benarnya adalah karena mereka ini tidak pernah tahu dirinya terinfeksi di mana. Mereka adalah saudara kita yang bekerja di luar negeri, karena menghadapi persoalan di perusahaannya dan kebijakan di negaranya mereka pulang. Bahkan saudara kita ini orang yang taat mengikuti prosedur. Ketika mereka akan pulang mereka periksa kesehatannya, mereka mendapatkan health sertificate, mereka mengikuti proses karantina di perusahaannya sebelum dipulangkan. Ketika mereka tiba di Bandara Ngurah Rai mereka mengikuti protokol kesehatan, baik screening, rapid test, dll tanpa penolakan. Itu artinya mereka orang yang disiplin,’’ ujar Dewa Indra.

Ditegaskan, setelah sampel swab diuji di lab ternyata hasilnya positif Covid-19,  mereka mengikuti dengan baik diarahkan ke karantina atau ke rumah sakit perawatan. Bukan mereka sengaja membawa virusnya. ‘’Jadi mohon kepada masyarakat Bali jangan memberikan stigma seolah PMI membawa penyakit virus atau sebagai orang-orang yang menakutkan. Karena stigma seperti ini berdampak buruk di masyarakat,’’ ujar Dewa Indra.

Stigma terhadap PMI sebagai pembawa penyakit berakibat bukan saja kepada PMI tapi keluarga, bahkan desanya. Ada di pasar tertentu, kalau berbelanja ditanya dari desa mana, kalau disebutkan dari desa ada kasus positif berbelanja pun tidak dikasi. ‘’Ini tidak baik, jauh yang kita harapkan. Bahwa masyarakat waspada ya, tetapi jangan memberikan stigma seperti itu, karena mereka telah mengikuti prosedur dengan baik,’’ tegas Dewa Indra.

Baca Juga  181 ABK Spelendor Tiba di Bali, Dikawal Gugus Tugas Provinsi Bali Menuju Tempat Karantina

Itu sebabnya, Pemprov Bali tidak melakukan penolakan apa pun kepada mereka yang pulang dari luar negeri karena mereka adalah anak-anak kita, saudara kita. ‘’Bahwa mereka membawa resiko ya, maka dari itu Pemprov Bali melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan pemeriksaan dengan ketat di bandara. Artinya kita terima tetapi periksa dengan ketat untuk memastikan bahwa yang positif kita ajak ke tempat karantina kemudian uji swab untuk selanjutnya ke karantina atau ke rumah sakit agar mendapat perawatan. Di antara sahabat kita sudah ada yang sembuh karena mengikuti proses karantina dan isolasi dengan baik,’’ tegas Dewa Indra.

Sementara itu mencermati pertambahan transmisi lokal dua hari berturut-turut (Selasa 2 orang) dan hari ini 2 orang, bisa dipastikan terpapar karena tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak. ‘’Karena itu,  supaya transmisi local tidak berkembang, maka kami memohon masyarakat Bali untuk mengikuti arahan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Gunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, selalu menjaga jarak fisik, dan kurangi aktivitas di luar rumah kecuali sangat penting,’’ ujar Dewa Indra.

Terkait informasi ada masyarakat yang mengunjungi pusat perbelanjaan tidak menggunakan masker, Dewa Indra telah meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk memanggil asosiasi swalayan untuk menyampaikan arahan agar mereka memberitahu kepada pengunjungnya atau calon pembeli  untuk mengenakan masker. ‘’Alangkah baiknya kalau ada warga yang berkunjung tidak memakai masker lalu pihak mall menyediakan masker kain sehingga proses transaksi berjalan baik,’’ anjur Dewa Indra.

Ini terus dilanjutkan di semua tempat, termasuk di instansi pemerintah juga diinformasikan agar warga masyarakat yang datang ke kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan publik diberitahu menggunakan masker. Kalau mereka tidak membawa masker agar dibantu diberikan masker cukup masker kain. Ini bagian upaya mensosialisasikan upaya pencegahan supaya tidak bertambah lagi kasus transmisi local. Kalau tidak disiplin menerapkan PHBS maka bukan tidak mungkin kasus transmisi local akan terus menjalar kemana-mana.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Dorong Inovasi Pengembangan Potensi Desa Hadapi Era New Normal

Dewa Indra menyampaikan kontribusi dan partisipasi masyarakat sangat penting. Sebab sesungguhnya kita tidak tahu di antara kita siapa yang membawa virus, banyak yang positif tapi tidak menunjukkan gejala sakit. Sehingga sulit diidentifikasi, maka itu lindungi diri kita dengan memakai masker. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkembangan penyakit ini, sehingga perekonomian bisa kembali pulih. (*/gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

RDP Pansus TRAP DPRD Bali Tak Dihadiri BTID

Picu Tanda Tanya Besar Soal Tukar Guling Lahan Mangrove 

Loading

Published

on

By

BTID
RDP: Pansus TRAP DPRD Bali menyerahkan dokumen kepada pihak Kejati Bali di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, saat gelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) pada Senin, 4 Mei 2026. (Foto: gs)

Denpasar, baliuilu.com – PT Bali Turtle Island Development (BTID) tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali. Ketidakhadiran BTID tak sekadar memicu polemik politik, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan kawasan pesisir Serangan.

Padahal, sejatinya menjadi forum penting untuk membahas isu strategis terkait tukar guling lahan mangrove. Agenda ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan ekosistem, tata ruang wilayah, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Hal tersebut mengemuka, saat RDP Pansus TRAP DPRD Bali di ruang rapat gabungan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin, 4 Mei 2026.

Namun, absennya pihak pengembang justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik menilai momentum klarifikasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk membuka informasi justru terlewatkan.

Alasan yang disampaikan BTID terkait agenda kunjungan Komisi VII DPR RI turut menuai sorotan publik. Pasalnya, jadwal kunjungan tersebut diketahui berlangsung pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA, sehingga tidak beririsan langsung dengan agenda RDP yang digelar pagi hari.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha menegaskan bahwa forum RDP merupakan ruang resmi yang harus dihormati semua pihak, terlebih dalam isu yang sensitif seperti pengelolaan mangrove.

“Ketidakhadiran BTID dalam rapat resmi DPRD Bali ini sangat kami sesalkan. Kami melihat ini sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai proses yang sedang berjalan,” tegas Made Supartha.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam meredam polemik yang berkembang di masyarakat. Terlebih, isu mangrove di kawasan Serangan kini menjadi perhatian luas karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan Bali.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dan terbuka. Ketika mereka tidak hadir, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar,” lanjut Made Supartha.

Baca Juga  Ranperda RZWP3K Disetujui Dewan, Gubernur Koster: Bali Memiliki Perda yang Lengkap untuk Mengatur Ruang Darat, Laut dan Pesisir

Terkait ketidakhadiran dalam RDP, Kepala Komunikasi PT Bali Turtle Island Development (BTID), Zefri Alfaruqy menyatakan pihaknya menghargai undangan dari DPRD Bali terkait dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan hari ini.

Namun, ia mengaku belum dapat memenuhi undangan tersebut dikarenakan pada saat yang bersamaan pihaknya tengah mempersiapkan kunjungan kerja resmi dari Komisi VII DPR RI yang sudah direncanakan dari beberapa minggu yang lalu. “Kami telah menyampaikan permohonan kepada DPRD Bali untuk penjadwalan ulang RDP tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, DPRD Bali melalui Pansus TRAP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini. Langkah lanjutan bahkan disiapkan, apabila BTID tetap tidak menunjukkan itikad kooperatif dalam menjawab berbagai kekhawatiran publik.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam di Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Komisi V DPR Dukung Turunkan Potongan Aplikator Jadi 8 Persen Demi Kesejahteraan Ojol

Published

on

By

potongan aplikator
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar.

Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional.

“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, maka seluruh perusahaan aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Ia menilai kebijakan itu tidak boleh berhenti sebagai wacana, melainkan harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi di lapangan.

Menurut Ridwan, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

“Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” tegas Politisi asal Dapil Sulawesi Tenggara itu.

Baca Juga  Cegah Covid-19 Meluas, Diskominfo Denpasar Siapkan Layanan Online di Tingkat Desa/Lurah

Ridwan pun menambahkan, Komisi V DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi. Pihaknya juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, Ridwan menilai pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi para pekerja gig economy, termasuk pengemudi ojol. Baginya, pekerja sektor digital perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” jelasnya.

Menutup pernyataan, ia mengingatkan supaya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata melainkan juga diperluas ke sektor produktif lain. Satu di antaranya nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara dalam memperkuat kesejahteraan dan perlindungan sosial mereka. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wabup Bagus Alit Sucipta Buka Turnamen Ceki Gempa Banjar Pande, Abiansemal

Published

on

By

wabup Alit Sucipta
TURNAMEN CEKI: Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta saat membuka Turnamen Ceki tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Generasi Muda Pande (GEMPA) Banjar Pande, Desa Abiansemal, Abiansemal, pada Minggu (03/05/2026) di Balai Banjar Pande, Desa Abiansemal. (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Turnamen Ceki tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Generasi Muda Pande (GEMPA) Banjar Pande, Desa Abiansemal, Abiansemal, yang ditandai dengan pemukulan gong, pada Minggu (03/05/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Banjar Pande, Desa Abiansemal.

Pada kesempatan ini, sebagai bentuk dukungan dan motivasi Pemkab Badung melalui Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan secara simbolis sebasar Rp. 30 juta diikuti oleh anggota DPRD Badung Dapil Abiansemal Putu Yunita Oktarini sebesar Rp. 5 juta.

Wabup Bagus Alit Sucipta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada GEMPA yang telah melaksanakan kegiatan ini yang mana memiliki tujuan yang sangat positif. Disampaikan lebih lanjut, melalui kegiatan ini diharapkan persatuan dan kebersamaan antar-Pemuda dan Pemudi bisa terjaga.

“Sebagai salah satu cabang olah raga rekreasi, permainan ceki dianggap sebagai permainan tradisional yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Saya sangat mengapresiasi semangat persatuan dan kebersamaan anak-anak muda di Banjar Pande ini. Jika sudah bersatu dan bersama, astungkara pasti pemerintah selalu hadir untuk masyakat,” ucapnya.

Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua STT. Taruna karya, Banjar Pande Kadek Irvan Sasmika mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mendukung kegiatan ini. Disampaikan lebih lanjut kegiatan ini bertujuan untuk penggalian dana untuk menunjang kegiatan kepemudaan di Banjar Pande.

“Saya ucapakan terima kasih kepada Pemkab. Badung dalam hal ini Bapak Wakil Bupati yang selalu mensupport kegiatan kami. Sebagai pemuda kami harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Camat Abiansemal I Wayan Bagiarta beserta unsur tripika kecamatan, dan Perbekel Desa Abiansemal Ida Bagus Bisma Wikrama beserta Kelian Dinas dan Kelian Adat se-Desa Abiansemal. (gs/bi)

Baca Juga  Seimbangkan Struktur Perekonomian Bali, Gubernur Koster Lirik Sektor Industri

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca