Tuesday, 5 March 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Wagub Cok Ace: Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan jadi Prioritas Dasar Tunjang Sektor Pariwisata

BALIILU Tayang

:

de
WAGUB COK ACE

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat melaksanakan Webinar bersama anggota Bali Tourism Board (BTB) menegaskan terkait kesiapan Bali menghadapi situasi new normal saat pandemi Covid-19 berakhir membutuhkan kesiapan yang sangat detail dan banyak.

 “Kita tidak tahu kapan ini dibuka, kita tidak tahu kapan Bali reopening, apakah bulan depan, lagi 3 bulan, ataukah tahun depan, kita tidak bisa pastikan itu. Tapi kita harus sudah mulai buka wacana ini, mengingat begitu banyak hal yang harus dipersiapkan secara detail saat reopening itu. Jika sudah dibahas mulai sekarang, kita sudah siap dan tahu langkah yang akan diambil manakala waktu itu tiba, kita sudah siap bertarung lagi terutama sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi Bali,” ujar Wagub yang akrab disapa Cok Ace di ruang kerjanya, Senin (18/5-2020).

Cok Ace mengatakan ada 3 aspek penting yang perlu dipikirkan sejak awal yakni waktu, biaya dan SDM. Terkait waktu, kita perlu memikirkan kapan waktu yang tepat Bali dibuka lagi. Sedangkan aspek biaya, dengan adanya perubahan-perubahan protokol kesehatan yang menjadi tuntutan di era new normal maka kita perlu kalkulasi kembali biaya yang dibutuhkan di semua jasa usaha wisata. Sementara SDM, kita perlu menyiapkan SDM yang memahami standar protokol kesehatan.

Menurut Wagub Cok Ace, jika membahas era new normal yakni situasi dimana diikuti perubahan-perubahan perilaku orang-orang. Untuk itu, para pelaku usaha jasa wisata perlu menyiapkan 3 hal dasar yang menjadi prioritas guna menunjang sektor pariwisata yakni perhatian terhadap kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Terkait kebersihan perlu dipikirkan sanitasi tempat-tempat yang dikelola, apakah sudah dilaksanakan penyemprotan disinfektan secara rutin apa belum, apakah sudah disiapkan tempat cuci tangan dan sebagainya. Begitu pula dengan kesehatan, bagaimana dengan pelaksanaan rapid test, swab, kesiapan APD, serta keamanan yang meliputi mobilitas orang-orangnya, social distancing.

“Kita harus terapkan ini di setiap lokasi, semisal di bandara, dari baru turun para penumpang sudah harus mendapat penanganan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, selanjutnya dilaksanakan tes apakah rapid atau langsung swab, diwajibkan mengenakan masker, disiapkan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, dan sebagainya hingga dipastikan benar-benar aman. Inilah yang akan diterapkan dan disusun dalam protokol kesehatan,” rincinya.

Baca Juga  5 Triliun Tata Benoa Jadi Gerbang Wisata Maritim Indonesia

Tak hanya sektor pariwisata, pembahasan kesiapan sudah sepatutnya dilaksanakan untuk semua sektor semisal pendidikan dan perdagangan. “Kan kita belum tahu kapan dibuka, bagaimana jika seandainya awal bulan Juni presiden kita sudah membukanya, para siswa sudah diperbolehkan melaksanakan pendidikan, terus bagaimana kesiapan kita di lapangan, bagaimana penerapan pendidikan selanjutnya, proses belajar-mengajar di kelas, bagaimana ruangannya, itu kan harus kita pikirkan juga mulai sekarang,” pungkas Cok Ace.

Dukungan disampaikan oleh Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana, yang menyampaikan pembahasan persiapan menyongsong reopening Bali bukan hal yang tabu, mengingat imbauan presiden juga bahwa masyarakat harus berdamai dengan Covid-19.

Tapi hal tersebut tetap harus diperhitungkan dengan matang, tanpa mengurangi kehati-hatian terhadap penyebaran virus tersebut. Strategi yang ingin diterapkan bagi sektor pariwisata di era new normal yakni mengetahui potensi market secara jelas semisal di awal yakni market domestik, begitu pula SOP akan diterapkan, serta menyiasati biaya yang akan dikenakan, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten semisal perbankan yang bisa mendukung laju tumbuhnya wisata Bali.

Webinar Sesi I dari rencana yang akan dilaksanakan hingga sesi IV, menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua Tim Lab Pemeriksaan Kasus Covid-19 Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Budayanti. (*/ist)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Sekda Dewa Indra Sambut Kedatangan Wisatawan Kapal Pesiar I Setelah Pemberlakuan Tourist Levy

Published

on

By

Sekda dewa indra
SAMBUT: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut kedatangan MV Azamara Journey, yang bersandar pukul 13.45 Wita, di Dermaga Cruise Benoa, Sabtu (24/2). (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut kedatangan MV Azamara Journey, yang bersandar pukul 13.45 Wita, di Dermaga Cruise Benoa, Sabtu (24/2).

Kedatangan kapal pesiar pertama setelah diterapkannya tourist Levy, dengan panjang 181 meter ini, membawa 375 penumpang dan 390 awak kapal.

Penyambutan oleh Sekda Dewa Indra, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun, Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya, Sub Regional Head Pelindo Bali Nusra Fariz Hariyoso, GM Pelindo III Regional Bali Nusra dan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, ditandai dengan pengalungan bunga selamat datang dan penyerahan cenderamata.

Pada kesempatan ini, Sekda Dewa Indra menegaskan agar pungutan wisatawan diterapkan tanpa harus mengganggu kelancaran dan kenyamanan wisatawan.

“Untuk wisatawan yang berlabuh dan bersandar di pelabuhan Benoa, sengaja tidak disiapkan counter. Namun kami bekerja sama dengan ship agent untuk pungutan wisatanya, sehingga tidak mengganggu kenyamanan wisatawan,” tegasnya.

Ia menambahkan dengan waktu yang sedikit, bantuan ship agent lebih memudahkan dalam melakukan pungutan wisatawan.

“Wisatawan kapal pesiar ini tidak memiliki waktu yang banyak, turun saat tiba dan kembali ke kapal pada sore harinya. Sehingga dengan bantuan ship agent untuk melakukan identifikasi turis yang turun, dan kemudian dilakukan pungutan, tentu hal ini akan memudahkan berjalannya layanan pungutan wisatawan bagi wisatawan yang datang dan berlibur ke Bali,” imbuh Sekda Dewa Indra. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Beroperasi Melebihi Jam Masa PKM, Satpol PP Tertibkan Sebuah Kafe di Jalan Diponegoro
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Intip Progress Pengembangan The Sanur, KEK Kesehatan Pertama Berstandar Internasional di Indonesia

Published

on

By

progres pengembangan kek sanur
Kawasan The Sanur. (Foto: PT Hotel Indonesia Natour)

Denpasar, baliilu.com – KEK Sanur atau The Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan pertama di Indonesia sebagai alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata.

The Sanur hadir dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi berstandar internasional mulai dari layanan kesehatan, akomodasi hotel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan The Sanur diharapkan dapat menjadi diversifikasi ekonomi bagi pariwisata Indonesia. KEK Sanur merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi potensi area Grand Inna Bali Beach seluas 41,6 Ha untuk menjadi World Class Medical & Wellness Centre.

Adianta Apriadi, Plt. VP Corporate Secretary PT. Hotel Indonesia Natour mengatakan, fasilitas terintegrasi yang disediakan kawasan ini meliputi sarana akomodasi hotel bintang 5, ethnomedicinal botanic garden, convention centre bertaraf internasional yang mampu menampung hingga 5.000 pax, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas lain.

The Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk melakukan terobosan dan transformasi wilayah Sanur, Bali, sebagai landmark dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sanur oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus No. 6 Tahun 2022.

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas terintegrasi berstandar internasional, diantaranya fasilitas akomodasi hotel bintang 5 yaitu Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur yang terdapat di KEK Sanur ini memberikan nafas baru bagi Grand Inna Bali Beach yang telah berdiri sejak tahun 1962 yang menjadi tonggak sejarah bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian.

Baca Juga  Pasca Ditemukan Kasus Positif, 219 Warga Kelurahan Sesetan Di-Rapid Test

Bali Beach Hotel merupakan hotel tertinggi di Bali dengan ketinggian 10 lantai ini memiliki 273 kamar dengan pemandangan laut lepas di setiap kamarnya. Hotel ini juga memiliki fasilitas kolam renang olympic size dengan view pantai Sanur sepanjang 1,5 km.

Tidak hanya itu, hotel milik BUMN ini juga dilengkapi dengan fasilitas convention terintegrasi bernama Bali Beach Convention yang telah diresmikan oleh Menteri BUMN pada 29 Januari 2024, untuk menjawab kebutuhan berbagai acara dan kegiatan tingkat dunia.

Pengembangan convention ini mengembalikan visi awal Sanur sebagai pusat destinasi pariwisata Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) yang juga menjadi salah satu convention center terbesar di Bali dengan kapasitas 5.000 pax yang memiliki pemandangan yang indah dengan menghadap langsung ke area pantai.

Fasilitas akomodasi bintang 5 lainnya yang ditawarkan The Sanur adalah The Meru Sanur sebagai hotel bintang 5 dengan 184 kamar bertipe suite dengan arsitektur unik berlanskap tropis dan luxury yang memiliki dua bangunan terintegrasi. Saat ini progress revitalisasi hotel tersebut lebih dari 90%.

The Sanur diharapkan menjadi akselerator peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui fasilitas Sentra UMKM Sanur yang menjadi rumah bagi para pengusaha lokal Bali yang terdiri dari 49 kios UMKM dan 1 balai nelayan dimana dalam hal pengelolaannya, HIN bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui BUPDA akan berkolaborasi mengelola Sentra UMKM tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Sanur. Progress pembangunan Sentra UMKM Sanur saat ini telah mencapai 99,041%.

Baca Juga  5 Triliun Tata Benoa Jadi Gerbang Wisata Maritim Indonesia

Sebagai pelengkap operator kawasan, The Sanur juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah 1500 m3/hari, powerhouse yang mampu menampung hingga 20MVA, tangki air tanah berkapasitas 4.000 m3, dan 5 tempat penyimpanan sampah sementara termasuk limbah B3 Medis, dan command center yang dilengkapi teknologi canggih sehingga dapat digunakan sebagai pusat kendali operasional The Sanur.

Saat ini, progress pembangunan infrastruktur dasar kawasan meliputi landskap kawasan, area utilitas, main gate, main road dengan progress telah mencapai 100%.

“Melalui KEK Sanur, diharapkan Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pariwisata dan kesehatan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami optimis The Sanur dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam memperkuat potensi pariwisata kesehatan di Indonesia,” ungkap Adianta Apriadi, plt VP Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Natour. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Luncurkan Program Pungutan Wisatawan Asing

Published

on

By

launching
LUNCURKAN PWA: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024) di Hotel Puri Santrian Sanur. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024). Peluncuran program PWA yang digelar di Hotel Puri Santrian Sanur, ditandai aksi mengarahkan telapak tangan ke layar LED oleh Pj. Gubernur Bali yang diikuti Kadisparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali yang juga sekaligus selaku Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirut PT. BPD Bali Nyoman Sudharma dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja.

Acara peluncuran ini secara resmi menandai pemberlakuan PWA yang mulai diterapkan pada Rabu (14/2/2024) pada pukul 00.00 Wita. Terhitung mulai tanggal tersebut, wisatawan asing yang masuk ke Pulau Dewata dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000. Guna memperlancar proses pemungutan, wisatawan asing diimbau melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali secara cashless dengan mengakses sistem Love Bali atau aplikasi lainnya yang terintegrasi.

Mahendra Jaya dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran program PWA menjadi momentum strategis untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya. Ditambahkan olehnya, sejauh ini program untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah diupayakan oleh Pemprov Bali. “Tapi kami sadari programnya masih terbatas karena terkendala kemampuan fiskal pada APBD Provinsi,” katanya.

Padahal menurutnya masih banyak program yang perlu dilakukan seperti melindungi dan merestorasi warisan lontar dan berbagai situs budaya, adat-istiadat dan kesenian. Kemudian untuk menjaga lingkungan alam Bali, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah serta masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Baca Juga  Gubernur Koster Ikuti Peringatan Detik-detik Proklamasi Istana Merdeka secara Daring

Lebih jauh Mahendra Jaya berharap, program PWA mampu mendongkrak kemampuan fiskal Pemprov Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata.

Pada bagian lain, ia juga mempermaklumkan mengenai waktu pelaksanaan launching PWA yang terkesan terlambat karena dilakukan mendekati waktu pemberlakuannya. Menurut dia, hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dan berbagai persiapan yang harus dimatangkan agar dalam penerapannya tidak sampai mengganggu kenyamanan wisatawan asing. “Setelah dilakukan simulasi, kami menyadari akan timbul ketidaknyamanan pada wisatawan yang datang ke Bali. Karena setelah menempuh penerbangan panjang, ketika masuk Bali mereka harus mengantre untuk membayar VoA, proses imigrasi, bea cukai, dan ditambah lagi antrian membayar PWA,” urainya. Oleh karena itu, pihaknya kemudian merevisi Pergub agar pembayaran PWA tidak mesti dilakukan di pintu masuk Bali, namun bisa dilakukan sebelum keberangkatan dan pada end point (hotel dan destinasi wisata).

Masih dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga menginformasikan dasar hukum penerapan PWA yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali khususnya pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Sejalan dengan pemberlakuan PMA, Pemprov Bali juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Khusus untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Pemprov Bali telah melantik anggota Satpol PP Khusus Pariwisata. Satpol PP khusus pariwisata bertugas membantu memberikan informasi dan pertolongan bagi wisatawan serta membantu pemetaan potensi kerawanan untuk kemudian bersama stakeholder terkait mencari akar masalah lanjut merumuskan solusinya.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Ikuti Rakorsus Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2020

Mengakhiri sambutannya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang ditunjukkan berbagai pihak sehingga program PWA ini bisa diluncurkan sebelum mulai diterapkan pada 14 Februari 2024. Ia optimis, program ini dapat berjalan dengan baik karena dari hasil pantauannya, wisatawan asing yang hendak berwisata ke Bali menunjukkan antusiasme untuk melakukan pembayaran.

Sementara itu, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengapresiasi sikap konsisten yang ditunjukkan Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam melibatkan komponen pariwisata dalam program PWA. “Hari ini kita berkumpul di sini untuk menghadiri sebuah momen yang sangat penting. Ini merupakan babak baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang sustainable,” ungkapnya.

Selain dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ia juga berharap dana yang terkumpul dari program PWA ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bisa memetik manfaat dari dana yang mereka sumbangkan. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca