NEWS
Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa: APBD Badung Rp 2,9 Triliun Sangat Rasional
Badung, baliilu.com – Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. menyadari, APBD Badung 2022 yang dirancang Rp 2,9 triliun sangat rasional dalam situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan sangat menurun dari sektor pariwisata. Hal itu diungkapkannya seusai menerima Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badung 2022, Kamis (22/7/2021).
KUA PPAS Badung 2022 itu diserahkan Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Inspektorat Luh Suryaniti. Sementara Wakil Ketua I I Wayan Suyasa didampingi Sekwan Gusti Agung Made Wardika.
Wayan Suyasa lanjut mengatakan, soal pendapatan asli daerah (PAD) di Badung 2022 berkisar Rp 1,9 triliun dan APBD Rp 2,9 triliun, semua itu didasari atas adanya KUA PPAS perubahan 2021. Di APBD induk 2021 ditetapkan Rp 3,8 triliun. Jumlah ini disesuaikan karena mengalami penurunan. Dasar perubahan itulah yang menjadi tonggak dari pembahasan dan penetapan APBD 2022.
‘’Pendapatan kisaran kurang lebih 1,9 triliun itu saya kira rasional, karena setiap bulannya kurang lebih hampir 70 milyar mendapatkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran serta pajak-pajak yang lain sehingga ini rasional,’’ kata Suyasa.
Dengan adanya laporan dari APBD yang realita dan rasional ini, ungkap Ketua DPD II Partai Golkar Badung itu, tentunya celah fiskal Badung jadi positif. Dengan dasar ini pemerintah pusat sudah bisa memberikan perhatian kepada Pemkab Badung.
Di samping itu, untuk memperoleh dana-dana pusat, Suyasa mengingatkan agresivitas dari eksekutif melalui OPD agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian. ‘’Bagaimana pun, koordinasi itu sangat penting sehingga perlu bargaining dan tentunya berkoordinasi selalu dengan pemerintah pusat,’’ tegas Suyasa.
Politisi asal Penarungan Mengwi itu menyatakan, sebenarnya Badung bukan mengharapkan segala sesuatu yang lebih dari pusat. “Kalau memang kita sudah bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik, lebih bagus memberikan daripada menerima. Artinya, kita lebih baik memberikan segala sesuatu yang didapatkan dari jerih payah pendapatan asli daerah kita,” katanya.
Tetapi dengan situasi sekarang yang memang rasional dan riil bahwa Badung sangat tidak bisa memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata, seyogyanya pemerintah pusat lebih atensi, lebih memperhatikan Pemkab Badung yang selama ini sudah berbuat banyak untuk meringankan APBN. Hal ini karena minimal setengah lebih kewajiban kepada ASN di Badung dibiayai dari APBD Badung yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Dari Rp 717 miliar untuk ASN, Badung hanya memperoleh sekitar Rp 300 miliar dari DAU, sisanya Rp 317 miliar dibiayai dari APBD Badung,” tegasnya.
Terkait dengan mekanisme pembahasan KUA PPAS, Suyasa menyatakan, dalam situasi pandemi seperti sekarang, tugas dan fungsi Dewan tetap dilaksanakan dengan baik. Bicara kegiatan sampai 2022, sesuai aturan dalam konteks UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwasanya KUA PPAS tahun 2022 wajib disampaikan pertengahan bulan Juli oleh pemerintah kepada DPRD.
Dengan begitu, pihaknya di lembaga Dewan walaupun dalam situasi pandemi, akan selalu melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembahasan hingga penetapan APBD 2022. “Prosesnya setelah diterima pada hari ini, penetapan akan dilakukan di bulan Agustus. Hal ini karena rancangan KUA PPAS tahun 2022 wajib ditetapkan DPRD pada pertengahan Agustus,” katanya. (eka/gs)
NEWS
“Karya Ngenteg Linggih“ di Balai Banjar Selat
Bupati Adi Arnawa Ingatkan Warga Optimalkan Ruang Adat dan Budaya
