Badung, baliilu.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Wayan Suyasa, S.H., Senin, 15 Januari 2024 menerima Pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang dipimpin I Wayan Madra berlangsung di ruang Gosana II lantai 2 Kantor Sekretariat DPRD Badung.
Sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai ketua serikat buruh di Badung, Wayan Suyasa mengatakan pertemuan ini terkait pembahasan KSPSI, yaitu sejauh mana kompetensi buruh yang ada di Badung, bagaimana tentang hak, kewajiban dan sikap pekerja.
Politisi Partai Golkar asal Penarungan Badung ini mengatakan bahwa pekerja akan selalu ingat organisasi ketika ada masalah. Maka dari itu inilah pentingnya kehadiran serikat pekerja. ‘‘Jadi kita (perwakilan rakyat) harus duduk bersama dengan stakeholder mulai dari disnaker, pekerja dan pengusaha. Ndak bisa hanya bicara hak (upah) saja, tapi sejauh mana mereka juga bisa mengetahui esensi dari serikat pekerja yang membangun hubungan saling menguntungkan. Minimal saling ingat tugas dan kewajiban,‘‘ ujar Suyasa.
Selain itu, lanjut Suyasa, upah buruh seringkali dikaitkan dengan standar UMK, padahal masa kerja 0 sampai di bawah 1 tahun kerja baru bicara UMK. Artinya, pemerintah melalui UMK menjamin pekerja yang baru mulai mendapatkan upah yang layak (sesuai UMK). Nah jika pekerja sudah lebih dari 1 tahun, persoalan upah (UMK) sudah tidak relevan lagi, setidaknya harus melihat dan mengikuti peningkatan kebutuhan pekerja (rumah tangga). Persoalan ini tentunya harus dibicarakan secara luas, regional karena UU dibentuk oleh pemerintah pusat. ‘‘Maka dari itu, harapan kami selaku pengurus serikat pekerja dapat menyalurkan aspirasi tersebut,‘‘ ucapnya.

Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa, S.H. (Foto: gs)
Dalam perbincangan itu, muncul apresiasi dalam bentuk dukungan kepada pihaknya untuk maju. Ini mungkin akibat atmosfer pemilu yang semakin dekat. ‘‘Saya sendiri mengapresiasi itu dan berterima kasih terhadap dukungan yang ditunjukkan. Namun saya berpandangan organisasi apa pun sepatutnya tidak hanya berfokus untuk kepentingan politik saja, biar orang politik seperti saya yang berproses untuk menentukan jati diri. Jadi saya harus buktikan dulu di Pileg 2024, melalui Golkar,‘‘ ucapnya seraya menegaskan sekali lagi pihaknya tidak ingin menjerumuskan pihak atau organisasi manapun untuk memberikan dukungan terhadapnya sebelum memenuhi aturan.
Ketua KSPSI Bali Wayan Madra mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan PP 36 sebelum PP 51 dimana semuanya sudah diatur dari Pusat tentang kebutuhan hidup layak berdasarkan pertumbuhan dan inflasi sehingga pihaknya tidak bisa berjuang banyak. Namun Madra meminta Pemerintah Provinsi Bali agar bersikap bijaksana memikirkan hal ini. ‘‘Kita kan daerah pariwisata. Memang kalau dibandingkan dengan Jawa Timur misalnya kita lebih tinggi, tetapi daerah kita daerah pariwisata yang luar biasa. Paling tidak UMP di atas 3 juta,‘‘ ujar Madra.
Selanjutnya, UMK (kabupaten) tergantung daripada pertumbuhan dan inflasinya. Itu yang kita inginkan, karena daerah-daerah lain seperti Sumut itu lebih tinggi daripada Bali. Jangan pemerintah itu selalu membandingkan dengan rendah, tapi kenapa tidak pernah membandingkan dengan yang tinggi? Kenapa mereka bisa? Kenapa Bali tidak bisa? Menurutnya, kita ingin bagaimana kesejahteraan pekerja dan buruh bisa mendapatkan perhatian. Jangan hanya diperas tenaganya.
Pada kesempatan itu, Madra mengungkapkan di daerah lain, orang yang menjabat sangat memperhatikan buruh. Namun di Bali ndak ada, kecuali Pak Suyasa. ‘‘Beliau itu saya tahu ketika mulai dari bawah (ketua PUK) bagaimana dia berjuang meningkatkan kesejahteraan pekerja,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)