Jakarta, baliilu.com – Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara.

Dukungan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri seluruh fraksi Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyampaikan bahwa seluruh fraksi di Komisi III DPR RI memiliki kesamaan pandangan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk langkah Kortas Tipikor Polri dalam mengusut dugaan korupsi batu bara.

“Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara,” ujar Habiburokhman.

Ia menegaskan, proses penanganan perkara tersebut harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum serta prinsip Presisi. Komisi III DPR RI juga menyatakan akan melakukan pengawasan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Habiburokhman, dugaan korupsi batu bara menjadi perkara yang memiliki dampak luas karena tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat, khususnya terkait gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah.

“Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah yang menyusahkan masyarakat dan tentu membawa dampak kerugian ekonomi dan lain-lain bagi masyarakat,” kata Habiburokhman.

Polri saat ini telah melakukan serangkaian langkah penegakan hukum terkait dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang berkaitan dengan terjadinya blackout di wilayah Sumatera.

Dalam penanganan perkara tersebut, Kortas Tipikor Polri bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui skema joint investigation untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara komprehensif.

Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa penyidikan dilakukan terhadap sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, termasuk perkara PLN terkait batu bara, perkara ASABRI periode 2020–2025, serta dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Langkah penegakan hukum tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik serta melindungi kepentingan masyarakat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Secara tegas pihaknya meminta kepada seluruh jajarannya agar menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat, dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan ke depan, hal ini dilakukan untuk memetakan anggaran dan perencanaan kebijakan ke depan. Hal ini disampaikan saat sambutannya serangkaian acara penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7).

Ditambahkannya, pihaknya mengajak seluruh Kepala Daerah dan jajaran di wilayahnya masing-masing untuk membantu sensus ini. “Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama – sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini, sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data,” imbuhnya.

Sensus Ekonomi 2026 kali ini tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga. Hal ini sangat penting karena pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tumbuhnya aktivitas usaha, melainkan juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Gubernur Wayan Koster menambahkan bahwa melalui data ekonomi keluarga, pembaruan maka akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan keluarga, keterkaitan antara kegiatan usaha dan kesejahteraan rumah tangga, serta berbagai dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan mampu memberikan potret yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ditambahkannya lagi, bagi Provinsi Bali, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat strategis, dimana sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik dengan kekuatan pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah, Bali membutuhkan data yang berkualitas untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian Bali, struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor-sektor ekonomi, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, serta kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat Bali.

Kebijakan memulai lebih awal ini diambil sebagai langkah antisipatif agar proses sensus tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Daerah dan segenap masyarakat Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala BPS RI atas kebijaksanaan dan kelonggaran waktu yang diberikan. Dengan begitu, umat Hindu di Bali dapat menjalankan hari raya dengan tenang, dan akurasi data sensus pun terjaga dengan optimal.

Melalui pendataan unit usaha dan pembaruan data ekonomi keluarga, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan keluarga, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Data tersebut akan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan data yang akurat dan berkualitas, akan dapat diketahui sektor-sektor ekonomi yang perlu diperkuat, potensi-potensi baru yang perlu dikembangkan, wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar, serta berbagai tantangan yang harus segera diatasi. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali.

Secara tegas, Gubernur Wayan Koster juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar nantinya memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat didasarkan pada data yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas bagi perjalanan bangsa, karena dengan data yang berkualitas, maka arah pembangunan akan tepat dan Indonesia bergerak maju menuju kemajuan.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan pesan kepada ribuan para anggota Sensus Ekonomi di Bali, untuk mensukseskan pencacahan Sensus Ekonomi 2026, maka jangan sampai ada data yang terlewatkan, dan data yang di sensus juga harus akurat.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali saat ini adalah Agus Gede Hendrayana Hermawan menyampaikan mampu menghasilkan basis data yang lebih utuh dan kokoh untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam menyediakan data terpercaya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Disampaikannya lagi, untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026, sebanyak 3.774 petugas Sensus Ekonomi akan turun ke lapangan langsung, door to door selama 2 bulan, (8 Juni sampai pada 31 Agustus mendatang).

Berdasarkan perkiraan data BPS terdapat 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali. Yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah dan 632.956 usaha mikro kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dengan total sasaran pendataan yang harus dijangkau sebanyak 1,71 juta usaha dan keluarga, dengan 3.774 petugas sensus.

Melalui momentum penguatan komitmen bersama ini, marilah kita jadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk membangun Bali berbasis data yang akurat, objektif, dan berkualitas. Data yang dihasilkan harus mampu menjadi peta jalan pembangunan ekonomi Bali sekaligus memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha, kondisi ekonomi keluarga, potensi daerah, serta arah pembangunan yang ingin kita capai bersama.

Dengan dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, saya optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali yang berbasis kearifan lokal, berdaya saing global, tangguh menghadapi perubahan, serta tetap menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagaimana semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan penancapan kayon. (gs/bi)

Lombok Barat, NTB, baliilu.com – Suasana penuh semangat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa telah memadati kawasan bendungan. Senyum, lambaian tangan, hingga sapaan penuh antusias mengiringi kehadiran Presiden Prabowo pada peresmian lima bendungan di Indonesia.

Di tengah antusiasme tersebut, Husnul Hakim, petani asal Desa Penimbung, mengungkapkan perubahan besar yang dirasakan sejak Bendungan Meninting mulai berfungsi. Menurutnya, persoalan kekurangan air yang selama bertahun-tahun membayangi para petani kini telah teratasi.

“Awalnya yang sebelum ada Meninting ini bahwa dari jam 8 malam sampai jam pagi petani mencari air. Tapi alhamdulillah semenjak adanya Bendungan Meninting ini para petani tidak mencari air lagi. Tinggal menunggu di sawahnya semuanya dialiri alhamdulillah,” ujarnya.

Senada, perwakilan petani dari Desa Gegerung, Rusni, juga menilai bahwa bendungan ini menjadi jawaban atas persoalan air yang selama ini kerap terjadi di kalangan petani. “Kalo sebelum ada bendungan ini kondisinya banyak problem artinya karena subak-subak dari petani itu berebut air gitu kan karena kering, tapi insyaallah, alhamdulillah besok ini ke depannya lebih oke lah masalah soal seperti itu. Petani juga bertaninya lancar,” katanya.

Sementara itu, petani asal Desa Penimbung Barat, I Gede Darma Putra, menyebut Bendungan Meninting menjadi penopang penting bagi peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya, jika sebelumnya petani hanya mampu menanam dua kali setahun, kini mereka dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi tiga kali dalam setahun.

“Sebelumnya itu kita bisa menanam cuma dua kali. Pada musim kemarau itu terjadi kesulitan air atau paceklik, nah itu sekarang dengan adanya bendungan ini sangat bermanfaat kita bisa menanam tiga kali dalam setahun. Nah itu untuk mengatasi juga kebanjiran pada waktu musim hujan dan mitigasi pada waktu musim kemarau,” ucap I Gede Darma Putra.

Tak hanya sektor pertanian, manfaat bendungan juga dirasakan masyarakat dari sisi ekonomi. Hadiah, warga Desa Bukittinggi, mengatakan kawasan bendungan mulai menghadirkan peluang usaha baru bagi warga sekitar.

“Sementara warga sekitar memanfaatkan untuk memancing ikan dan untuk mengurangi atau menutupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian manfaatnya adalah perekonomiannya ada kemajuan sedikit dibanding yang dulu. Karena apa? Pengaruh kedatangan warga, para wisatawan yang datang atau berkunjung,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga turut meresmikan empat bendungan lain, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali. (gs/bi)