Saturday, 13 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Walikota Jaya Negara Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Dari Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II DPRD Denpasar

BALIILU Tayang

:

ranperda apbd 2023
RAPAT PARIPURNA: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Denpasar TA 2023 pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II DPRD Denpasar yang Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan Anak Agung Ketut Asmara Putra, Jumat (14/6) di Gedung DPRD Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Kota Denpasar pada Jumat, 14 Juni 2024 menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II di Gedung DPRD Denpasar. Rapat dipimpin Ketua Dewan, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan Anak Agung Ketut Asmara Putra.

Pelaksanaan persidangan dengan agenda pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Di samping itu, Sidang DPRD kali ini juga dilaksanakan penyampaian pidato pengantar Ranperda Kota Denpasar Inisiatif DPRD tentang Pelindungan Tumbuhan dan Hewan untuk Upakara Panca Yadnya yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) A.A Putu Gde Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimda Kota Denpasar, para ketua komisi dan anggota DPRD Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar, yang diawali dengan pembacaan surat-surat masuk terkait Rapat Paripurna ke-10 oleh Sekretaris DPRD Kota Denpasar, I Gde Made Bhaju Pravita.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pidato pengantarnya menyampaikan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, di mana atas APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Rancangan pertanggungjawaban APBD ini merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya kita untuk mengukur pencapaian dan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan perintah dan amanah yang diberikan oleh masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut disampaikan, gambaran mengenai Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari empat komponen, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Total anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,75 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,32 triliun lebih atau sebesar 84,50 persen.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Hadiri “Karya Mecaru serta Melaspas” di Banjar Belong Sanur

Sementara total Anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2,06 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 1,78 triliun lebih atau sebesar 86,43 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 943,97 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 806,74 miliar lebih.

Terkait dengan Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 945,34 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 810,90 miliar lebih. Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 173,29 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 164,57 miliar lebih, dan untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 4,20 miliar lebih dengan realisasi Rp. 4,05 miliar lebih.

“Secara umum APBD Tahun Anggaran 2023, kemampuan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,33 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,48 triliun lebih. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,75 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp. 2,32 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1,19 triliun lebih atau mencapai sebesar 117,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,01 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 967,58 miliar lebih atau sebesar 117,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 821,00 miliar,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

BI Bali Buka QRIS Jelajah Indonesia dengan Tagline “Wisata Bali Makin Praktis Pakai QRIS”

Published

on

By

QRIS Jelajah Indonesia bali
QRIS JELAJAH INDONESIA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali pada Jumat (12/7) di Pantai Sanur, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dalam rangka mengkampanyekan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.

Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi yang bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat Bali terhadap QRIS dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya. QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dibuka secara resmi pada Jumat (12/7) yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, Direktur Bisnis BPD Bali, I Nyoman Sumanaya di Pantai Sanur, Denpasar.

Program QRIS Jelajah Indonesia bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran melalui perluasan akseptansi, sinergi, literasi, dan diseminasi kebijakan, yang dikemas dalam bentuk kompetisi dimana peserta akan melalui berbagai misi terkait inisiatif/kebijakan digitalisasi sistem pembayaran di lokasi yang telah ditentukan. QRIS Jelajah Indonesia serentak dilaksanakan di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tagline “Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS” yang merupakan sebuah kegiatan dengan format kompetisi untuk mengkampanyekan QRIS dan inisiatif digitalisasi SP lainnya seperti APU PPT, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Pelindungan Konsumen.

Erwin mengatakan, “Khusus Provinsi Bali, QRIS Jelajah Indonesia 2024 mengangkat tema Start with Sunrise and End with Sunset dengan maksud agar peserta dapat merasakan pengalaman menggunakan transaksi nontunai serta turut mendiseminasikan kebijakan Bank Indonesia lainnya pada destinasi-destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Bali. Kami berharap para peserta juga menggencarkan inisiatif sistem pembayaran lainnya seperti Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan Pelindungan Konsumen serta paham akan penggunaan KUPVA BB berizin.”

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Hadiri “Karya Mecaru serta Melaspas” di Banjar Belong Sanur

Melalui QRIS Jelajah Indonesia 2024, KPw BI Provinsi Bali optimis untuk meningkatkan capaian target QRIS di 2024. Saat ini QRIS diterima dengan baik di Provinsi Bali dengan total pengguna sebanyak 1.032.894. Pengguna baru QRIS di 2024 sebanyak 39.479 pengguna baru atau telah tercapai 45,26% dari target, serta volume transaksi mencapai 54,59 juta transaksi atau telah tercapai 120,52% dari target. Hal ini menandakan sebagai salah satu destinasi utama pariwisata, eksosistem pariwisata di Bali antusias menerima wisatawan yang mau bertransaksi menggunakan QRIS.

Nyoman Sumanaya menyampaikan ”Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia merupakan langkah penting bagi perluasan akses pembayaran dan menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. Saat ini, QRIS dapat dikatakan sebagai powerful tool yang dapat mendukung digitalisasi di Provinsi Bali”.

QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dilakukan pada 12-13 Juli 2024. Peserta akan menjelajahi 5 titik pusat wisata di Provinsi Bali dimulai dari Pantai Sanur, Tanah Lot, Pasar Seni Ubud, Pesta Kesenian Bali dan ditutup di Pantai Kuta. Salah satu peserta, Mila, menyampaikan kesan bahwa penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia 2024 merupakan bentuk sosialisasi inisiatif sistem pembayaran Bank Indonesia yang seru dan keren karena mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan masyarakat umum terkait pentingnya sistem pembayaran nontunai dengan cara-cara yang aman.

“Terima kasih QRIS Jelajah Indonesia 2024, kejar-kejaran waktu buat ngerjain misi di destinasi-destinasi keren buat pengalaman yang gak bakal kami lupakan!” ujar Mila. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polisi Bubarkan Kerumunan PSHT di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung

Published

on

By

kerumunan psht
BUBARKAN: Personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan saat membubarkan kerumunan dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang. (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Polsek Denpasar Selatan mendapat pengaduan melalui call center 110 terkait adanya kerumunan orang di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (12/7/24) sekira pukul 01.00 Wita.

Peristiwa ini sempat di viral di media sosial dimana kerumunan tersebut telah dibubarkan oleh personil Gabungan Polsek Kuta.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut Perwira pengawas Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib A, S.Tr.K, S.I.K, M.H. bersama piket fungsi dibackup Patroli Polresta Denpasar dan Patroli Dit Samapta Polda Bali mendatangi TKP dan mendapati sekitar kurang lebih 500 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sedang berkumpul melaksanakan kegiatan Pengesahan Warga Baru PSHT Wilayah Provinsi Bali Tahun 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kegiatan ini sebanyak 85 orang warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) cabang Gianyar, Badung dan Klungkung dilakukan pengesahan saat itu, namun ratusan anggota PSHT yang ingin memasuki lokasi acara dihadang panitia penyelenggara untuk tidak memasuki lokasi acara sehingga berkumpul, berkerumun dan konvoi di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh.

Dalam kesempatan tersebut Pawas melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Penasehat PSHT Kangmas H. Djuworo dan Ketua Panita Mas Adam agar mengimbau anggotanya supaya membubarkan diri

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi, membenarkan peristiwa tersebut dan personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan berhasil membubarkan kerumunan tersebut dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang.

Kemudian sekitar pukul 03.30 Wita seluruh anggota PSHT membubarkan diri meninggalkan lokasi kegiatan. (gs/bi)

Baca Juga  Peringatan Hari OTDA Nasional, Jaya Negara Terima Dua Penghargaan

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Viral Konvoi Atribut PSHT, Polsek Kutsel Jalin Koordinasi dengan Pengurus PSHT Badung

Published

on

By

konvoi di kuta
PERTEMUAN: Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung, pada Sabtu, 13 Juli 2024 terkait konvoi menggunakan atribut PSHT. (Foto: Hms Polresta Dps)

Badung, baliilu.com – Menanggapi berita viral mengenai konvoi yang dilakukan oleh sekelompok orang menggunakan atribut PSHT di jalanan utama, Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Ngurah Yudistira, S.H., M.H., mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSHT Badung Sigit Suwarsono, dan Ketua 1 PSHT Badung  Kasno, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi terkait kegiatan konvoi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Kuta Selatan menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari kegiatan konvoi yang dapat mengganggu kamtibmas. Ia mengimbau pengurus PSHT untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Umum PSHT Badung, Sigit Suwarsono, menjelaskan bahwa organisasi PSHT bertujuan untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anggotanya. Ia menegaskan bahwa pengurus PSHT selalu mengingatkan anggotanya untuk taat aturan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Lebih lanjut, Sigit Suwarsono menjelaskan bahwa kegiatan konvoi tersebut tidak dilakukan oleh anggota resmi PSHT yang terdaftar dalam undangan kegiatan wisuda pengesahan dan kelulusan warga baru. Pengurus PSHT telah melarang anggota yang tidak terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pengurus PSHT juga memiliki aturan tegas bagi anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pihak kepolisian dipersilahkan untuk memproses mereka sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari organisasi.

Terkait komunitas-komunitas yang dibentuk oleh anggota PSHT tanpa sepengetahuan pengurus, Sigit Suwarsono mengakui kesulitan dalam melakukan pengawasan. Ia mengimbau agar masyarakat dapat membantu dengan melaporkan kepada pengurus resmi PSHT jika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan.

Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pengurus PSHT berkomitmen untuk terus membina anggotanya agar menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Hadiri “Karya Mecaru serta Melaspas” di Banjar Belong Sanur

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca