Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Walikota Jaya Negara Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Dari Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II DPRD Denpasar

Loading

BALIILU Tayang

:

ranperda apbd 2023
RAPAT PARIPURNA: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Denpasar TA 2023 pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II DPRD Denpasar yang Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan Anak Agung Ketut Asmara Putra, Jumat (14/6) di Gedung DPRD Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Kota Denpasar pada Jumat, 14 Juni 2024 menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II di Gedung DPRD Denpasar. Rapat dipimpin Ketua Dewan, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan Anak Agung Ketut Asmara Putra.

Pelaksanaan persidangan dengan agenda pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Di samping itu, Sidang DPRD kali ini juga dilaksanakan penyampaian pidato pengantar Ranperda Kota Denpasar Inisiatif DPRD tentang Pelindungan Tumbuhan dan Hewan untuk Upakara Panca Yadnya yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) A.A Putu Gde Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimda Kota Denpasar, para ketua komisi dan anggota DPRD Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar, yang diawali dengan pembacaan surat-surat masuk terkait Rapat Paripurna ke-10 oleh Sekretaris DPRD Kota Denpasar, I Gde Made Bhaju Pravita.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pidato pengantarnya menyampaikan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, di mana atas APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Rancangan pertanggungjawaban APBD ini merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya kita untuk mengukur pencapaian dan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan perintah dan amanah yang diberikan oleh masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut disampaikan, gambaran mengenai Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari empat komponen, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Total anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,75 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,32 triliun lebih atau sebesar 84,50 persen.

Baca Juga  Jaya Negara Terima Kunjungan Komandan Kapal Perang Prancis FNS Vendemiaire

Sementara total Anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2,06 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 1,78 triliun lebih atau sebesar 86,43 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 943,97 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 806,74 miliar lebih.

Terkait dengan Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 945,34 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 810,90 miliar lebih. Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 173,29 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 164,57 miliar lebih, dan untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 4,20 miliar lebih dengan realisasi Rp. 4,05 miliar lebih.

“Secara umum APBD Tahun Anggaran 2023, kemampuan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,33 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,48 triliun lebih. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,75 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp. 2,32 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1,19 triliun lebih atau mencapai sebesar 117,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,01 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 967,58 miliar lebih atau sebesar 117,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 821,00 miliar,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

HUT Ke-47 Sekaa Teruna Putra Laksana, Wabup Bagus Alit Sucipta Beri Apresiasi Pemuda Banjar Bersih, Darmasaba

Published

on

By

Wabup Badung Hadiri HUT Sekaa Teruna Putra Laksana
HADIRI HUT STT: Wabup Bagus Alit Sucipta bersama anggota DPRD Badung Putu Yunita Oktarini saat menghadiri puncak perayaan HUT Ke-47 Sekaa Teruna Putra Laksana di Banjar Bersih, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Minggu (18/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengapresiasi kreativitas generasi muda dalam melestarikan seni, adat, dan tradisi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak perayaan HUT Ke-47 Sekaa Teruna (ST) Putra Laksana sekaligus STPL Youth Culture Festival di Banjar Bersih, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Minggu (18/10).

Kegiatan yang berlangsung pada 17–18 Oktober 2026 ini mengusung tema “Yuva Kalā Saṃskṛti Utsava”, yang berarti Merajut Kreativitas Pemuda, Melestarikan Seni dan Budaya, serta Mempererat Persaudaraan Dalam Harmoni.

Wabup menyatakan kebanggaannya atas inisiatif pemuda menggelar lomba gender dan tari baris sebagai upaya nyata menjaga warisan leluhur di tengah kemajuan zaman.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik Sekaa Teruna Putra Laksana. Kegiatan STPL Youth Culture ini merupakan wujud nyata pelestarian seni, adat, dan tradisi Bali yang harus kita jaga dan lestarikan bersama,” ujarnya.

Sebagai wujud dukungan, Pemkab Badung menyerahkan bantuan dana motivasi senilai Rp 60 juta. Anggaran ini dialokasikan masing-masing Rp 30 juta untuk mendukung Lomba Gender dan Rp 30 juta untuk lomba Tari Baris. Wabup mengingatkan peran strategis pemuda sebagai benteng pertahanan kebudayaan dan penggerak utama pariwisata Bali.

“Kabupaten Badung dan Bali memiliki benteng utama berupa kebudayaan. Jika bukan kita, generasi muda, yang meneruskan tradisi megambel, menari, dan belajar seni, siapa lagi ? Tanpa budaya, pariwisata Bali tidak akan memiliki daya tarik. Karena itu, Pemkab Badung akan selalu hadir mendukung kreativitas pemuda,” tambah Bagus Alit Sucipta yang juga mengapresiasi keberhasilan ST. Putra Laksana meraih Juara Harapan I pada ajang Saka Fest tingkat Kabupaten.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Gelar Lomba Tarik Tambang Antar-OPD Sambut HUT Ke-236

Sementara itu, Ketua Panitia I Kadek Khrisna Hari Senjaya melaporkan festival dua hari ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan budaya, mulai dari lomba bendera hias tingkat Bali, jalan sehat, senam, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga lomba tari baris tunggal dan tari maskot.

Acara ini turut dihadiri anggota DPD RI Komang Merta Jiwa, perwakilan DPR RI I Wayan Sudirta, anggota DPRD Badung Putu Yunita Oktarini, Plt. Camat Abiansemal beserta unsur Forkopimcam, Perbekel Desa Darmasaba beserta perangkat desa, BPD, TP. PKK Desa Darmasaba, Bendesa Adat Tegal, para prajuru adat, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Sinergi Pemkab Badung Dengan Perwakilan BPKP Bali

Published

on

By

Pembukaan Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa
BUKA WORKSHOP: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (19/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung, Senin (19/10).

Kegiatan bersinergi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini dihadiri 180 peserta dari unsur perbekel, sekretaris desa, ketua BPD, camat, hingga perwakilan OPD. Agenda ini mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Bupati Badung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti, menekankan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah.

“Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga mampu mandiri, berinovasi, dan memberdayakan masyarakatnya secara berkesinambungan,” tegasnya.

Workshop ini menggarisbawahi poin penting seperti penguatan administrasi keuangan, pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan program, peningkatan kemandirian lewat potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah narasumber kompeten hadir memberikan paparan, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI I Dewa Gde Agung Widiarsana mengenai pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait desa. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi menjelaskan mekanisme penyaluran Dana Desa, sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tri Wibowo Aji memaparkan pengawalan akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung Gede Ancana membawakan materi pencegahan penyimpangan hukum di desa.

Baca Juga  Progres Perbaikan Jalan Nangka Denpasar Sudah Capai 37,55 Persen

Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung berharap aparatur desa menjadikan workshop sebagai ruang belajar produktif dan sarana memperkuat komitmen mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gelar Talkshow Lintas Agama, Pemkab Badung Dorong Perempuan Jadi Garda Terdepan Rawat Toleransi

Published

on

By

Talkshow Lintas Agama Forpela Badung
TALKSHOW: Asisten Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana bersama Ketua TP. PKK Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, dan Ketua GOW Nyonya Yunita Alit Sucipta saat Talkshow Lintas Agama di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (19/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Forum Perempuan Lintas Agama (Forpela) Kabupaten Badung menggelar Talkshow Kerukunan, Perkuat Peran Perempuan dalam Menjaga Harmoni Tahun 2026 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (19/10). Agenda ini mengusung tema “Perempuan sebagai Pilar Kerukunan, Menguatkan Mental, Mempererat Persaudaraan, dan Mewujudkan Keharmonisan Sosial di Tengah Tantangan Zaman”.

Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari berbagai organisasi wanita, keagamaan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung ini turut dihadiri Bupati Badung yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana, Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, dan Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta selaku Agen Kerukunan Daerah, narasumber Putu Suprapti Santy Sastra, perwakilan Kesbangpol, Kepala Kemenag Badung, perwakilan FKUB, perwakilan Forpela Bali dan Forgimala Badung.

Asisten III Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana saat membacakan sambutan Bupati Badung menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam menanamkan nilai toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak dari lingkungan keluarga. Bupati juga mengapresiasi indeks kerukunan Kabupaten Badung pada 2025 yang mencapai angka 98,1 dan menekankan agar capaian tersebut terus dijaga lewat sinergi seluruh elemen.

Sebagai pembicara, Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa membawakan materi terkait perawatan kerukunan dan penguatan mental keluarga bebas narkoba. Ia menekankan pentingnya komunikasi harmonis orang tua-anak serta pengawasan gawai demi mencegah penyalahgunaan narkoba.

“Kerukunan ini dimulai dari keluarga dulu. Bagaimana kita bisa rukun ke luar ketika keluarga kita tidak rukun? Karena itu, penting bagi orang tua untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, serta memberikan contoh yang positif,” ujarnya.

Baca Juga  Bahas Raperda PWK, Ketua Pansus DPRD Badung Pimpin Raker Serap Aspirasi Masyarakat

Sementara itu, Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta memaparkan materi perempuan sebagai pilar keharmonisan. Ia mengajak perempuan lintas agama mempererat komunikasi, bijak bermedia sosial, dan merawat rasa aman demi mendukung sektor pariwisata Badung.

Pemaparan ditutup oleh Putu Suprapti Santy Sastra yang memotivasi peserta untuk menebar energi positif di lingkungan masyarakat.

“Toleransi ini bukan hanya saja menjadi retorika, tapi diimplementasikan secara nyata. Contohnya, bantuan hari raya Rp 2 juta, setiap hari raya keagamaan masing-masing,” ungkapnya.

Melalui talkshow ini, Forpela Badung diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas agama serta mendorong perempuan menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi dan menjaga keharmonisan daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca