Jembrana, baliilu.com
– Gubernur Bali Wayan Koster menilai Bali terlalu asyik di pembangunan
pariwisata, sampai kita meninggalkan unsur utama perekonomian Bali yang
terkenal akan budaya agraris (pertanian, red). Padahal pertanian Bali telah
membuktikan diri sebagai salah satu sektor unggulan di Pulau Dewata yang tetap
bertahan tatkala pariwisata Bali kehilangan wisatawannya akibat peristiwa bom
Bali, dan pandemi Covid-19 melanda Bali dan seluruh dunia.
“Dengan melihat peristiwa itu, kita sudah seyogyanya
memperhatikan pertanian dari hulu sampai hilir,” ujar Koster yang telah
melahirkan kebijakan yang berpihak kepada petani yakni Peraturan Gubernur Bali
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian,
Perikanan dan Industri Lokal Bali.
Alasan Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini
menyerukan dunia pertanian harus dibangun secara nyata dari hulu sampai hilir,
karena ia melihat belakangan ini dunia pertanian Bali sangat tertinggal.
Padahal kalau dicatat, budaya agraris itu telah melahirkan organisasi
kemasyarakatan subak yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigasi, red)
dan terbukti mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama
manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya hingga menjadi daya tarik
pariwisata dunia.
Lebih dari itu, keberadaan petani di situasi pandemi
Covid-19 adalah pejuang ketahanan pangan Bali yang tidak pernah mengenal waktu,
namun kondisinya tertinggal.
“Sangat tertinggal dunia pertanian kita, belum lagi ada
petani kita yang ngambek, karena tidak diberikan kepastian harga. Petani kita
sudah capek-capek mencangkul, memberikan pupuk, merawat hasil pertaniannya, dan
memanen, namun tidak laku hasil panennya,” cerita Wayan Koster saat
didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kamis (20/8)
di hadapan Bupati Jembrana I Putu Artha, Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, anggota
DPR-RI Komisi IV Made Urip, Sekda Bali Dewa Made Indra, Ketua UPH Amerta Urip I
Made Sugandi, dan Kelian Subak Abian Ketut Sutama saat melepas ekspor biji kakao
fermentasi Bali khas Jembrana ini ke Jepang di Subak Abian Dwi Mekar Desa Poh
Santen, Jembrana.
Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Ketua DPD PDI
Perjuangan Provinsi Bali ini lebih lanjut dengan tegas mengajak Bupati Jembrana
pada khususnya, dan bupati/walikota se-Bali agar memperhatikan nasib petani
dengan memberikan kepastian harga dan menyediakan pasarnya.
“Sekaranglah momentum yang tepat menyeimbangkan sektor pertanian
Bali, pariwisata dengan industri branding Bali. Caranya kita tangani lebih
serius dan lebih terarah, hasil produksi gabah yang sebelumnya diambil oleh
tengkulak, harus dikendalikan sekarang,” cetusnya seraya mengatakan di
Jembrana masih ada tengkulak yang mengambil gabah. Sehingga hal ini jangan lagi
terjadi dan kita harus berfikir progresif, dengan tidak menjual gabah ke tempat
lain atau keluar, karena setelah menjadi beras, mereka kembali menjualnya ke
Bali. Padahal, kita di Bali memiliki potensi untuk memproduksi gabah itu
menjadi beras, dan kalau ini serius kita lakukan, maka masyarakat Bali tidak
akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan ekonomi.
Sebagai penutup, Koster menegaskan kita wajib memberikan
untung kepada petani, jangan merugikan petani. Untuk mewujudkannya, penanganan
bantuan petani ini kita bantu di hilir pada tahun 2021. Sebelum menunggu tahun
2021, Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur
Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Pasar Gotong-Royong Krama Bali sebagai upaya
terobosan untuk mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani, nelayan,
perajin, dan pelaku usaha mikro kecil & menengah (UMKM) di tengah pandemi
Covid-19. (gs)