Denpasar, baliilu.com – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja menanggapi sengketa pers antara Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan dengan 17 media online yang dilaporkan kepada Dewan Pers atas dugaan pemberitaan merugikan pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan dan disinyalir melanggar kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Saya menyampaikan apresiasi atas apa yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tabanan ini karena telah menggunakan jalur Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menangani sengketa pemberitaan,” ungkap pria yang kerap disapa Edo ini.

Setelah dirinya yang juga seorang asesor dan penguji para wartawan, membaca, mempelajari secara seksama berita yang dipermasalahkan tersebut dari awal hingga akhir, ia menemukan terdapat unsur pelanggaran yang sebenarnya merupakan ranah Dewan Pers untuk memberikan penilaian.

“Dalam hal ini saya hanya mengomentari apa yang telah dilakukan Dinas Kominfo Tabanan. Memang ada unsur dugaan pelanggaran pada Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik tentang keseimbangan informasi atau balancing informasi yang sering kita kenal dengan cover both side. Di situ media-media ini memberitakan dugaan jual-beli jabatan di Kabupaten Tabanan yang seharusnya memang ada narasumber yang dikonfirmasi. Dalam hal ini mungkin Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan dikonfirmasi, tapi di dalam berita itu tidak ada. Jadi itu satu dugaan pelanggaran,” tandasnya.

Adapun Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Menurut Kode Etik Jurnalistik, menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Lebih lanjut Edo menemukan adanya penggunaaan bahasa yang tidak netral atau mengarah ke opini wartawan.

“Misalkan dia menuliskan tentang tradisi jual-beli jabatan. Tradisi ini kan, ini dari mana ini? Ini opini, tradisi itu kan terus-menerus. Apakah kemarin terjadi, terus kapan lagi? Ini masuk ke opini wartawan,” tegas Edo.

Kalimat yang dituliskan dalam pemberitaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Selain itu ia menilai tidak ada kejelasan narasumber.

“Nah dalam kaidah jurnalistik, kalau ada tulisan atau berita dengan mengutip narasumber yang tidak jelas, harus ada bukti verifikasi, atau validasi kepada sumber lain untuk memperkuat dan memastikan ada hal seperti itu,” tandas Edo.

Yang berikut ia menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pedoman penulisan media online salah satunya pencantuman atau penyebutan disclaimer pada paragraf terakhir berita.

“Jadi setelah penulisan berita itu selesai paling bawah ada disclaimer. Di dalam diclaimer itu dijelaskan, bahwa wartawan sudah melakukan upaya mengkonfirmasi narasumber, tetapi tidak ditemukan narasumbernya, misalkan seperti itu. Intinya harus ada disclaimer. Nah di dalam berita-berita tersebut di dalam 17 media online itu, saya tidak menemukan disclaimer,” pesan Edo yang juga Pemimpin Redaksi dari media online jurnalbali.com ini.

Untuk mengantisipasi munculnya keberatan dan laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, Edo mengimbau kepada wartawan dalam menulis berita agar tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dan UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Saya mengimbau teman-teman wartawan dalam menulis berita agar tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang Pers,” pungkas Edo. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan melayangkan pengaduan ke Dewan Pers terhadap 17 media online atau media siber yang memberitakan dugaan skandal “jual-beli jabatan”, soal tembok kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan, dan tuduhan korupsi lainnya. Media-media tersebut, dinilai telah melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan membuat berita yang tidak sesuai norma-norma pemberitaan pers. Tepatnya tidak mengindahkan ketentuan cover both side (keberimbangan berita) atau tanpa melakukan konfirmasi kepada Pemkab Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers no. 40 tahun 1999.

Sekretaris Diskominfo Tabanan I Gusti Putu Winiantara, kepada awak media Sabtu (5/10/2024) membenarkan adanya pengaduan tersebut. Langkah ini ditempuh karena pihaknya merasa dirugikan dengan pemberitaan pada 17 media online tersebut.

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh media-media online tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan pasal 1 dan pasal 3 pada Kode Etik Jurnalistik.

Di mana, ketentuan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut mensyaratkan setiap pemberitaan yang terkait tuduhan kepada pihak lain, harus diikuti dengan konfirmasi agar terpenuhi asas cover both side atau keseimbangan informasi yang diberitakan.

“Kami merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan tersebut, karena informasi yang dimunculkan dalam berita, tidak menyertakan penjelasan kami dari Pemkab Tabanan. Harusnya wartawan-wartawan yang menulis berita tersebut, minta konfirmasi kepada kami sebagai pihak yang dituduhkan. Ini tidak ada sama sekali,” sesalnya.

Dikatakan, Pemkab Tabanan sangat memahami fungsi pers melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika diberitakan di media, seharusnya memenuhi norma keberimbangan pemberitaan.

“Kami tidak antikritik. Tetapi hanya kritik yang prosesnya benarlah yang bisa kami terima,” tegas Winiantara.

Atas hal tersebut, Pemkab Tabanan mengambil langkah, mengadukan media-media online tersebut ke Dewan Pers. Pengaduan tersebut menurutnya sudah sesuai dengan ketentuan UU Pers No. 40 tahun 1999.

Melalui surat pengaduan nomor: 145.1/5869/Diskominfo, tanggal 27 September 2024, Pemkab Tabanan mengadukan 17 media online, yang dinilai telah merugikan citra pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Tabanan.

Winiantara menyebutkan belasan media yang dilaporkan ke Dewan Pers di Jakarta, telah membuat berita tanpa melakukan konfirmasi kepada Pemkab Tabanan. Lantaran menyangkut masalah birokrasi pemerintah dan itu dilakukan sepihak bahkan tidak menjalani fungsi kerja-kerja jurnalistik.

Narasumber di dalam berita tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas. Misalnya berita soal rumah jabatan, jual-beli tenaga kontrak, tembok Pemkab Tabanan dan pemberitaan tuduhan korupsi lainnya.

“Bahkan pemberitaan yang dimuat sifatnya tendensius dan memuat opini yang menghakimi. Kemudian pemberitaan terkesan subyektif mengandung prasangka negatif dan cenderung menyudutkan tanpa bukti,” tandas Winiantara.

“Kalau soal media tersebut apakah terverifikasi dan memiliki badan hukum. Biarkan Dewan Pers yang menilai. Termasuk dari para awak media yang bekerja apakah sudah mereka mengikuti uji kompetesi wartawan (UKW) dari PWI dan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) dari AJI,” tutup Winiantara. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atas dedikasinya selama ini dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di Bali.

Hal itu disampaikannya saat acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 TKSK dengan tema “Menjangkau yang Belum Terjangkau, Menyentuh yang Belum Tersentuh” bertempat di Ruang Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Denpasar pada Jumat (11/10).

“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Saya tahu pekerjaan ini tidak mudah dan mendapatkan tunjangan transportasi yang minim, namun teman-teman bisa menjangkau masyarakat kurang mampu di lapangan. Hanya orang-orang yang benar-benar berjiwa penolong yang mampu melakukannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Birokrat asal Desa Pemaron Buleleng tersebut juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali untuk terus mengentaskan kemiskinan di Bali. Hal itu menurutnya ditandai dengan turunnya langsung para pejabat hingga staf menjangkau masyarakat kurang mampu. “Namun tanpa bantuan teman-teman yang memberikan informasi kepada kami terkait keberadaan masyarakat kurang mampu, tentu pekerjaan itu akan sangat sulit,” imbuhnya.

Ke depan, ia menekankan komitmen Pemprov Bali untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan TKSK dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ia pun mengajak TKSK terus berkolaborasi ke depannya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan P3A Luh Ayu Aryani mengatakan bahwa HUT TKSK sebenarnya jatuh pada tanggal 9 Oktober, namun karena masih ada acara di tingkat pusat, maka acaranya diundur menjadi tanggal 11 Oktober 2024.

Ia mengatakan bahwa anggota TKSK tersebar di 53 Kecamatan dari 57 di seluruh Bali. Menurutnya 4 kecamatan masih tidak mempunyai anggota TKSK. “Kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten terkait, namun karena perekrutan TKSK yang harus memenuhi beberapa persyaratan maka hingga saat ini belum terisi,” ujarnya.

Ia pun berharap ke depan Pemerintah dan TKSK bisa satu kata dan satu pikiran dalam mengentaskan kemiskinan di Bali. (gs/bi)