NEWS
DPRD Bali Fasilitasi Warga terkait Masalah Kepemilikan Tanah di Canggu
Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama memfasilitasi aduan warga terkait tanah yang memiliki 2 bukti kepemilikan di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Bali, Selasa (27/12).
“Kami memfasilitasi terkait adanya permasalahan sebidang tanah yang ada di daerah Canggu, yang mana dari tahun lalu warga tersebut sudah beberapa kali datang ke gedung DPRD. Permasalahan yang terjadi adalah ada dua bukti yang autentik atas 1 bidang tanah yang sama. Pemerintah Provinsi Bali punya masyarakatpun punya, tapi objeknya satu,” terang Adi Wiryatama di sela acara.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sebelumnya masyarakat tetap kukuh meminta agar tanah tersebut dibagi menjadi 70% untuk warga dan 30% untuk pemerintah. Hal ini seperti kejadian di Sumber Klampok Buleleng yakni masyarakat dapat 70% pemerintah dapat 30%. Akan tetapi untuk kasus ini tidak bisa dilakukan seperti itu karena objek harus ditentukan sebagai objek reforma agraria, sehingga urusannya harus ke Kementerian.
“Petunjuk dari Bapak Gubernur sebaiknya dilakukan dengan win win Solution biar kita tidak berperkara dengan sekelompok masyarakat, maka diselesaikan melalui badan aset dan di luar pengadilan karena kalau di pengadilan semakin lama reformasi agraria juga lama. Bapak Gubernur memberikan saran kepada badan aset tadi dibuatlah win-win solution. Masyarakat mendapat 60% pemerintah 40%. Merekapun setuju dengan arahan pemerintah jadi tinggal masalah teknis saja. Kalau pemufakatan dan berita acara sudah keluar maka kita sebagai fasilitator mengarahkan mereka masing-masing ke BPN untuk mendaftarkan dirinya. Berapapun luas nyata tanah dari hasilpembagian 60% dan 40% tersebut wajib diterima,” tandasnya.
Sementara itu Kepala UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah Wayan Budiyasa mengungkapkan, sebenarnya Pemprov Bali mempunyai dokumen yang namanya buku dasar tanah. Di buku dasar tanah itu menyebutkan persil 56 kelas 2 Desa Canggu seluas 1,1 hektar. Sementara di lapangan ternyata masyarakat juga mempunyai dokumen yang berupa pipil nomor 54 luasnya juga hampir sama yakni 1,130 hektar.
“Karena mereka punya dokumen pemerintah punya dokumen, ini perlu ada win-win solution tanpa harus melanggar aturan yang ada, maka oleh Bapak Gubernur diambil langkah-langkah, karen tidak akan mungkin pemerintah itu merugikan masyarakatnya. Oleh sebab itu perlu segera diselesaikan jangan sampai ada sengketa tanah dengan masyarakat tanpa ada jalan keluar. Hal ini terlepas dari asli atau palsu dokumen tersebut kami bukan melihat asli atau palsu yang penting masyarakat punya dokumen yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” beber Budiyasa.
Menurutnya, terlepas dari apakah dokumen itu asli apa palsu, karena sama-sama punya dokumen maka harus dicarikan jalan keluar yang tidak menyalahi aturan. Aset Pemprov Bali tetap walaupun luasnya yang berkurang masyarakat pun karena punya dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Win win solution merupakan jalan keluarnya. Setelah ada kesepakatan langkah kedepannya adalah mekanismenya dengan mengamankan aset melalui pensertifikatan
“Masyarakat yang haknya sesuai dengan dokumen yang dimiliki di sertifikatkan oleh mereka dengan anggaran yang mereka siapkan, pemerintah pun seperti itu punya dokumen yang ada di Pemprov kita akan amankan melalui pensertifikatan dengan anggaran APBD. Jika sudah sertifikat, sama-sama aman walaupun luasannya berkurang karena tidak serta-merta, luasan tercatat pun kalau kita ukur belum tentu sama bisa lebih bisa kurang sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
I Nyoman Nuka warga Banjar Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung yang memiliki bukti kepemilikan tanah menyebut bahwa dirinya sudah sepakat dengan pemerintahan Provinsi Bali yakni win win solution dengan pembagian 60% dan 40%.
“Kami serahkan tanahnya 40% ke Pemerintah Provinsi dan saya meminta 60%,” ujarnya sembari mengatakan kalau dari pihaknya terdiri dari 5 orang akan tetapi yang hadir mewakili ada 3 orang. (eka/bi)
NEWS
Sinergi Lintas Sektor Gelar Aksi Kebersihan di Sepanjang Pantai Denpasar
Walikota Jaya Negara Apresiasi Semangat Gotong-royong Jaga Pantai, Wujudkan Pariwisata Berkualitas
NEWS
DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi
Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan
