NEWS
Setelah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi, DPRD Bali Setujui Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ditetapkan Menjadi Perda
Wagub Cok Ace: Raperda Ketertiban Umum Ini akan Disampaikan kepada Mendagri untuk Dilakukan Proses Fasilitasi
Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali.
‘’Pada prinsipnya dapat menyetujui agar Raperda ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Bali. Kepada seluruh anggota Pembahas kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja samanya yang sangat baik selama ini. Semoga ikhtiar bersama ini, berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat Bali dalam mewujudkan Visi Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru,’’ ujar I Nyoman Budiutama, S.H. saat membacakan Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dalam Sidang Paripurna Ke-11 DPRD Provinsi Bali, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, pada Senin 10 April 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Renon Denpasar.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua II, I Nyoman Suyasa, ST dan Wakil Ketua III, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati Bersama segenap anggota DPRD Bali. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah beserta Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali.
Budiutama lanjut memaparkan, Dewan menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ini ditetapkan menjadi Perda setelah melalui pembahasan sejak pembahas gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPRD Provinsi Bali, melakukan pembahasan awal dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, yang sudah selesai per 13 Desember 2022 hingga mendengarkan Pendapat Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali tanggal 27 Maret 2023 dan telah diberikan Tanggapan atas Pendapat Gubernur pada 3 April 2023, maka dalam Sidang Paripurna Dewan ini telah dilakukan perubahan, harmonisasi dan sinkronisasi, sebagai berikut.
1). Penambahan kata “Penyelenggaraan” pada judul Raperda; 2). Pada bagian Batang Tubuh Raperda pengaturan dan penormaannya dalam pasal per pasal telah meliputi 23 (dua puluh tiga) bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 3). Pada bagian Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat pengaturan dan penormaannya telah dijadikan 1 BAB dengan 1 pasal dan 6 Ayat; 4). Pada bagian Hak Masyarakat pengaturan dan penormaannya telah dijadikan 1 BAB yaitu BAB III dengan 1 pasal dan 2 ayat, yang berbunyi sebagai berikut : (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat. (2) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat.
Selanjutnya 5). Pada bagian Koordinasi dan Kerjasama juga telah dilakukan pengaturan dan penormaan sehingga dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang berkepentingan, termasuk juga mekanisme pelaporannya; 6). Sanksi dinormakan dengan cara pengklusteran karena obyek dan perihal larangan, kewajiban dan anjurannya yang berbeda-beda. ‘‘Jadi selain adanya Ketentuan Pidana, pada pasal-pasal yang bersesuaian juga dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, ganti rugi, kerja sosial, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, sampai dengan pembongkaran, pemulihan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya dan lain-lain,‘‘ ujar Budiutama.
‘’Dengan demikian, setelah nanti Raperda ini ditetapkan sebagai Perda, maka akan menjadi payung hukum yang kuat, bagi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat, serta turunan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Terpenuhi juga tugas dan fungsi konstitusional DPRD Provinsi Bali dalam menyiapkan regulasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,’’ imbuh Budiutama.
Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung kinerja Satpol PP dan PPNS adalah senantiasa melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga eksistensinya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal.
Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi terhadap pembahasan dua Raperda Provinsi Bali yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang akhirnya Dewan dapat menyetujui dan menerima Raperda tersebut.
Dengan telah disetujuinya Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Raperda ini akan Saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses fasilitasi. ‘’Saya berharap dalam proses fasilitasi dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Raperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk dapat mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,‘‘ ujarnya. (gs/bi)
