Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Setujui Raperda Tentang Perlindungan Anak

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Loading

BALIILU Tayang

:

darma susila
I Kade Darma Susila, SH saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali terkait Raperda Perlindungan Anak, Senin (27/3). (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dari 5 Fraksi DPRD Bali yang menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Fraksi Partai Gerindra mendapat kesempatan ketiga menyampaikan pandangan umumnya pada Rapat Paripurna Ke – 7 Masa Persidangan I Tahun 2023, Senin, 27 Maret 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Renon Denpasar.

Hadir pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa dan Tjok. Gede Asmara Putra, yakni Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati mewakili Gubernur Bali, segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkopimda Bali, Sekda dan jajaran OPD Provinsi Bali, serta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili I Kade Darma Susila, SH menyatakan dapat menyetujui perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini. Pihaknya memberi alasan karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan Perda ini juga sudah melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat 1 Raperda ini, yang berbunyi: keluarga, masyarakat, desa adat, dan dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam Perlindungan Anak, termasuk melaporkan kekerasan dan penelantaran anak kepada pihak yang berwajib dan/atau berwenang.

Lebih lanjut Darma Susila memaparkan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di daerah merupakan suatu upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini.

Baca Juga  Ketua Dewan Adi Wiryatama Ambil Sumpah Dewa Nyoman Rai Sebagai PAW Anggota DPRD Bali

‘‘Sehingga ini perlu dilakukan perubahan dan saudara Gubernur dapat mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak di Daerah, mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak yang dituangkan di dalam rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah,‘‘ ujarnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Perlindungan Anak berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini telah bergabung menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga perlu ada penyesuaian, walaupun pengintegrasian kebijaksanaan, program, dan pembangunan Perlindungan Anak tetap mengacu pada kebijaksanaan program nasional. Begitu pula penyesuaian nomenklatur Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan penegasan kembali mengenai obyek kegiatan Perlindungan Anak di Provinsi Bali serta tugas dan fungsi dari KPAD yaitu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Perlindungan Anak di Provinsi Bali, sebagaimana pasal 25 Raperda ini.

‘’Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Gerindra dapat menyetujui perubahan Perda ini karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,‘‘ tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-26 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan 3 Raperda Tindak Lanjut UU Provinsi Bali

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  Ketua Pansus TRAP DPRD Bali: Reformasi Hukum Pidana Berdampak Nyata bila Sinergi Legislatif, Eksekutif, Aparat Penegak Hukum, Akademisi Berjalan Efektif

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sinergi Pemkab Gianyar dengan APJATEL Lakukan “Groundbreaking” Penataan Kabel Utilitas di Ubud

Published

on

By

penataan kabel giannyar
GROUNDBREAKING: Pemerintah Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) melaksanakan Groundbreaking penataan kabel utilitas dengan sistem penurunan (underground) di Wilayah Kelurahan Ubud, Senin (20/4). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) melaksanakan Groundbreaking penataan kabel utilitas dengan sistem penurunan (underground) di Wilayah Kelurahan Ubud, Senin (20/4). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama dengan APJATEL yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, untuk memperindah estetika kota.

Penurunan kabel utilitas merupakan inisiasi Bupati Gianyar I Made Mahayastra yang memerintahkan Sekda Gianyar untuk memimpin proses pengerjaannya bersama perangkat daerah terkait. Hal ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang kawasan yang lebih rapi, aman, dan estetis di wilayah pariwisata unggulan.

Groundbreaking tersebut menandai komitmen bersama dalam menata infrastruktur utilitas yang selama ini didominasi kabel udara. Penataan ini diharapkan mampu mengurangi kesemrawutan visual, meningkatkan keselamatan publik, serta memperkuat citra kawasan Ubud sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Ketua APJATEL Bali Dodi Simanjutak menyampaikan bahwa relokasi jaringan utilitas bertujuan merapikan kabel fiber optik yang semrawut sekaligus mengurangi jumlah tiang di sepanjang ruas jalan. Kabel udara akan dipindahkan menjadi jaringan bawah tanah, dengan penataan tiang yang lebih efisien, yakni satu tiang di setiap titik.

Program ini dibiayai sepenuhnya secara swadaya oleh masing-masing provider. Sebagai tahap awal, relokasi dijalankan sebagai pilot project di tiga ruas jalan di Kecamatan Ubud, yaitu Jalan Suweta, Jalan Sri Wedari, dan Jalan Tirta Tawar.

“Penurunan kabel juga diharapkan tidak lagi mengganggu aktivitas adat dan keagamaan seperti pelebon atau ngaben, pemasangan penjor, serta pawai ogoh-ogoh, sekaligus memperindah tampilan kawasan,” ujar Dodi Simanjutak.

Dari sisi layanan, relokasi dipastikan tidak mengganggu jaringan telekomunikasi karena telah melalui proses survei, validasi data, dan perencanaan teknis bersama antara mitra APJATEL dan para provider. Justru, langkah ini dinilai mampu meningkatkan keandalan jaringan.

Baca Juga  Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi: DPRD Bali 55 Kursi, Badung dan Gianyar Bertambah 5 Kursi

“Selain meningkatkan estetika, pemindahan kabel ke bawah tanah juga mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai, serta meminimalisir gangguan jaringan yang kerap disebabkan kendaraan besar atau pohon tumbang,” tegasnya.

Pihak APJATEL turut memohon pengertian masyarakat atas potensi gangguan sementara selama proses pekerjaan, khususnya terhadap arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.

Sementara itu, Lurah Ubud, I Made Gian Nanda Suwitra, menyambut baik program tersebut. Ia berharap penataan ini mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pengguna jaringan, sekaligus meminimalisir kecelakaan kerja serta menekan biaya perawatan tiang oleh provider.

Gian juga menilai program ini layak menjadi percontohan di wilayah lain.

“Semoga ini bisa menjadi model untuk mengurangi bentangan kabel,  sehingga lingkungan lebih tertata dan estetis,” ujarnya.

Pemkab Gianyar menegaskan penataan utilitas ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan secara menyeluruh, khususnya di daerah strategis pariwisata. Dengan dimulainya proyek ini, Ubud diharapkan menjadi contoh kawasan dengan infrastruktur modern yang tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca