Denpasar, baliilu.com – Penerapan Sistem Ganjil-Genap dalam Pengisian BBM di SPBU Wilayah Provinsi Bali yang berlaku pada tanggal 17-19 Oktober 2026, diperpanjang sampai Hari Jumat, 23 Oktober 2026.

Perpanjangan dilakukan atas pertimbangan bahwa penerapan sistem ganjil-genap terbukti sangat efektif dalam mempercepat distribusi dan pelayanan BBM di SPBU mengurangi arus kendaraan ke SPBU, tidak terjadi antrean panjang di jalan menuju SPBU, sehingga tidak terjadi kemacetan seperti sebelumnya.

Keputusan Perpanjangan Penerapan Sistem Ganjil-Genap setelah dibahas dalam Rapat Gubernur Bali bersama Pertamina Wilayah Bali, masukan Walikota/Bupati se-Bali, Petugas SPBU, dan masyarakat luas yang disampaikan melalui berbagai media, terutama media sosial.

Perpanjangan Penerapan Sistem Ganjil-Genap juga sudah dilaporkan dalam Rapat Koordinasi, pada Senin, 19 Oktober 2026, di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar. Rapat dipimpin oleh Bapak Menteri ESDM, dan dihadiri oleh Kapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina, dan Dirut Pertamina Patra Niaga beserta jajaran.

Penerapan Sistem Ganjil-Genap tidak diberlakukan bagi kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan niaga pengangkut logistik, kendaraan penumpang umum, kendaraan antar jemput makanan/minuman & kebutuhan pokok sehari-hari.

Namun, jika hasil pemantauan lapangan memperlihatkan penyediaan & distribusi BBM serta antrean di SPBU berjalan normal, maka penerapan sistem ganjil-genap dapat dihentikan sebelum tanggal 23 Oktober 2026.

Keberhasilan percepatan penanganan distribusi dan pelayanan BBM di SPBU adalah berkat kerja keras dan sinergi-kolaborasi bersama Pertamina, Pengelola SPBU, serta dukungan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Walikota/Bupati se-Bali, dan partisipasi masyarakat Bali.

Oleh karena itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada: Jajaran Pertamina dan Pengelola SPBU yang telah bekerja keras mengoperasikan SPBU selama 24 jam, Anggota TNI yang telah membantu menjadi tenaga operator SPBU, Kepolisian yang telah menjaga keamanan di SPBU, Walikota/Bupati yang telah memantau pelayanan BBM di SPBU, serta adanya pengertian, kesabaran, dan ketertiban masyarakat Bali selama menunggu giliran pengisian BBM di SPBU, dan partisipasi/kepedulian masyarakat secara spontan dengan berbagi minuman dan makanan kepada masyarakat yang tengah mengantre BBM di SPBU. Sikap kebersamaan dan gotong-royong dari semua pihak ini telah berkontribusi besar dalam mewujudkan Bali yang aman, nyaman, kondusif, dan damai, demi Nindihin Gumi Bali, Pulau Dewata yang kita cintai bersama.

Dalam mengatasi permasalahan serius distribusi dan pelayanan BBM di SPBU, Gubernur Bali, Wayan Koster, telah menerapkan kombinasi beberapa upaya: meminta Pertamina membuka SPBU selama 24 Jam (khususnya di Denpasar dan Badung); bekerja dari rumah (WFH) bagi Pegawai Pemerintah dan Swasta; pembelajaran secara daring untuk semua jenjang pendidikan; meminta dukungan tenaga TNI sebagai operator di SPBU; meminta dukungan Kepolisian mengawal Truk Tangki BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU dan pengamanan SPBU; mengatur volume BBM maksimum 3 liter untuk roda dua dan maksimum 20 liter untuk roda empat; serta menerapkan sistem ganjil-genap, tanggal 17-19 Oktober 2026.

Menteri ESDM menyampaikan mengenai ketersediaan BBM Nasional yang mencukupi selama16-20 hari ke depan, sehingga dari sisi volume pasokan BBM ke daerah-daerah seharusnya tidak bermasalah.

Berdasarkan data posisi tanggal 19 Oktober 2026, Dirut Pertamina Patra Niaga melaporkan stok BBM di Bali dalam kondisi aman, terdiri dari: 30,136 juta liter Pertalite (cukup sampai 11 hari), 11,045 juta liter Pertamax (cukup sampai 8 hari), 1,752 juta liter Biosolar (cukup sampai 5 hari), dan 10,356 juta liter Solar (cukup sampai 11 hari).

Menteri ESDM memerintahkan kepada Dirut Pertamina dan Dirut Pertamina Patra Niaga agar volume pengiriman BBM ke Bali ditambah sehingga ketersediaan mampu mencukupi minimum sampai 15 hari.

Menteri ESDM juga menegaskan dan mengingatkan bahwa Bali merupakan destinasi pariwisata dunia, kejadian kelangkaan BBM di Bali dapat berdampak negatif terhadap citra Bali dan Indonesia dihadapan masyarakat dunia. Oleh karena itu, alokasi BBM ke Bali harus mendapat perhatian serius, memastikan ketersediaan BBM yang cukup, jangan sampai terulang kejadian kelangkaan BBM di Bali. Menteri ESDM sekaligus memberi arahan kepada jajaran Pertamina untuk bekerja dengan baik dan responsif dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM ke SPBU, serta melakukan kontrol terhadap operasi SPBU. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengapresiasi kreativitas generasi muda dalam melestarikan seni, adat, dan tradisi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak perayaan HUT Ke-47 Sekaa Teruna (ST) Putra Laksana sekaligus STPL Youth Culture Festival di Banjar Bersih, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Minggu (18/10).

Kegiatan yang berlangsung pada 17–18 Oktober 2026 ini mengusung tema “Yuva Kalā Saṃskṛti Utsava”, yang berarti Merajut Kreativitas Pemuda, Melestarikan Seni dan Budaya, serta Mempererat Persaudaraan Dalam Harmoni.

Wabup menyatakan kebanggaannya atas inisiatif pemuda menggelar lomba gender dan tari baris sebagai upaya nyata menjaga warisan leluhur di tengah kemajuan zaman.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik Sekaa Teruna Putra Laksana. Kegiatan STPL Youth Culture ini merupakan wujud nyata pelestarian seni, adat, dan tradisi Bali yang harus kita jaga dan lestarikan bersama,” ujarnya.

Sebagai wujud dukungan, Pemkab Badung menyerahkan bantuan dana motivasi senilai Rp 60 juta. Anggaran ini dialokasikan masing-masing Rp 30 juta untuk mendukung Lomba Gender dan Rp 30 juta untuk lomba Tari Baris. Wabup mengingatkan peran strategis pemuda sebagai benteng pertahanan kebudayaan dan penggerak utama pariwisata Bali.

“Kabupaten Badung dan Bali memiliki benteng utama berupa kebudayaan. Jika bukan kita, generasi muda, yang meneruskan tradisi megambel, menari, dan belajar seni, siapa lagi ? Tanpa budaya, pariwisata Bali tidak akan memiliki daya tarik. Karena itu, Pemkab Badung akan selalu hadir mendukung kreativitas pemuda,” tambah Bagus Alit Sucipta yang juga mengapresiasi keberhasilan ST. Putra Laksana meraih Juara Harapan I pada ajang Saka Fest tingkat Kabupaten.

Sementara itu, Ketua Panitia I Kadek Khrisna Hari Senjaya melaporkan festival dua hari ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan budaya, mulai dari lomba bendera hias tingkat Bali, jalan sehat, senam, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga lomba tari baris tunggal dan tari maskot.

Acara ini turut dihadiri anggota DPD RI Komang Merta Jiwa, perwakilan DPR RI I Wayan Sudirta, anggota DPRD Badung Putu Yunita Oktarini, Plt. Camat Abiansemal beserta unsur Forkopimcam, Perbekel Desa Darmasaba beserta perangkat desa, BPD, TP. PKK Desa Darmasaba, Bendesa Adat Tegal, para prajuru adat, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung, Senin (19/10).

Kegiatan bersinergi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini dihadiri 180 peserta dari unsur perbekel, sekretaris desa, ketua BPD, camat, hingga perwakilan OPD. Agenda ini mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Bupati Badung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti, menekankan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah.

“Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga mampu mandiri, berinovasi, dan memberdayakan masyarakatnya secara berkesinambungan,” tegasnya.

Workshop ini menggarisbawahi poin penting seperti penguatan administrasi keuangan, pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan program, peningkatan kemandirian lewat potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah narasumber kompeten hadir memberikan paparan, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI I Dewa Gde Agung Widiarsana mengenai pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait desa. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi menjelaskan mekanisme penyaluran Dana Desa, sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tri Wibowo Aji memaparkan pengawalan akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung Gede Ancana membawakan materi pencegahan penyimpangan hukum di desa.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung berharap aparatur desa menjadikan workshop sebagai ruang belajar produktif dan sarana memperkuat komitmen mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. (gs/bi)