Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BPR Kanti Pastikan Setiap Kegiatan yang Dilaksanakan Miliki Makna dan Berikan Manfaat bagi Banyak Orang

Dari Perayaan HPN 2025, BPR Kanti Ngelawar dan Ngorte Bareng Wartawan

Loading

BALIILU Tayang

:

bpr kanti
PERAYAAN HPN 2025: Awak media berfoto bersama saat Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, dengan tema ‘‘BPR Kanti Ngelawar dan Ngorte Bareng Wartawan‘‘ yang dilaksanakan di Pusdiklat BPR Kanti Batubulan Gianyar, Selasa (25/2/2025). (Foto: gs)

Gianyar, baliilu.com – BPR Kanti sering melakukan kegiatan di luar core business-nya sebagai implementasi konsep “mahasiswa plus”, mahasiswa yang memiliki nilai tambah. Dengan tagline BPR Kanti: Selalu ADA, berMAKNA, Religius & berMANFAAT.

‘‘Kami memastikan bahwa setiap kegiatan yang kami laksanakan memiliki makna dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kegiatan ini juga berkaitan dengan peran BPR Kanti sebagai institusi bisnis, termasuk dalam edukasi dan literasi bagi masyarakat,‘‘ ucap Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba saat memberikan sambutan Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, dengan tema ‘‘BPR Kanti Ngelawar dan Ngorte Bareng Wartawan‘‘ yang dilaksanakan di Pusdiklat BPR Kanti Batubulan Gianyar, Selasa (25/2/2025).

Hadir Plt Ketua PWI Bali, perwakilan Ketua AMSI, Ketua JMSI, dan Ketua SMSI serta puluhan awak media.

Arya Amitaba mengungkapkan merupakan sebuah kehormatan bagi BPR Kanti dapat hadir di tengah-tengah para insan media yang senantiasa berperan dalam menyebarkan informasi serta mencerdaskan masyarakat. Peran media saat ini sangatlah strategis, tidak hanya sebagai penyampai berita tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang mengawasi kebijakan publik. ‘’Melalui forum ini, kita dapat bertukar pandangan, berbagi wawasan, dan bersama-sama memperkuat ekosistem informasi yang sehat,‘‘ ujarnya.

Di depan awak media, Made Arya Amitaba menjelaskan bagaimana perkembangan dari BPR Kanti sebagai institusi bisnis, bank, melakukan banyak kegiatan di luar bank, terutama mensuport keberadaan adat, prajuru atau kelembagaan di desa adat.

’’Nah hari ini kami menyampaikan konsep dasar BPR Kanti mengapa support desa adat karena kelahiran BPR Kanti bersumber dari Pakto 88, dimana pemerintah mengeluarkan paket regulasi mempermudah pendirian bank perekonomian rakyat supaya masyarakat terhindar dari jeritan rentenir,’’ ujar Amitaba.

Baca Juga  HUT Ke-33 BPR Kanti, Bertabur Prestasi dan Penghargaan

Sebagai community bank, komunitas utama BPR Kanti adalah masyarakat adat Bali. Jika masyarakat adat kuat, maka BPR pun kuat. Jika BPR kuat, maka perekonomian Bali akan semakin kokoh.

‘‘Perekonomian Bali sangat bergantung pada pariwisata, dan pariwisata Bali berakar pada adat dan budaya. Yang menjaga adat dan budaya adalah desa adat. Maka, jika desa adat kuat, maka pariwisata kuat, dan perekonomian Bali pun akan kuat,‘‘ kata Amitaba.

Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba. (Foto: gs)

Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba. (Foto: gs)

‘‘Dari sisi bisnis, BPR Kanti banyak mensupport desa adat karena BPR kelahirannya adalah community bank. Bank yang ada di tengah-tangah lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kewajiban dari BPR Kanti mensupport keberadaan masyarakat di sekitarnya dalam hal ini adat dan prajuru adatnya karena juga memperkuat posisi BPR Kanti sebagai community bank,’’ ucapnya menegaskan.

Sebagai sebuah BPR terbesar kedua di Bali dalam hal penyaluran kredit, BPR Kanti memperoleh berbagai penghargaan, di antaranya: Longtime Achievement Leadership Award, Bank Sahabat Koperasi, dan Patriana Award.

Dalam kondisi krisis pandemi Covid-19, pertumbuhan kredit BPR Kanti hampir mencapai 50%, di saat Bali merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat perlakuan khusus.

Dikatakan bahwa BPR Kanti menerapkan prinsip yang sama. Saat ini, BPR Kanti menjadi yang terbesar kedua di Bali dalam penyaluran kredit, dengan kombinasi kinerja keuangan yang baik dan aktivitas sosial yang bermanfaat.

Peran BPR dalam Masyarakat

Arya Amitaba menjelaskan bahwa BPR adalah miniatur bank umum, lahir untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir. Saat ini, banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, justru terjerat pinjaman online (pinjol). BPR hadir sebagai solusi dengan tata kelola yang diawasi oleh BI dan OJK, bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir. Regulasi BPR tidak bisa disamakan dengan perbankan umum.

Baca Juga  Family Gathering BPR Kanti 2025, Nyalakan Semangat Positif dan Bangun Solidaritas Lintas Generasi

Sebagai Ketua Perbarindo Bali (2006-2010), Arya Amitaba pernah berdiskusi bahwa NPL BPR sebesar 20% tidak akan mengganggu stabilitas, berbeda dengan bank umum yang hanya 5%. Ini karena BPR adalah community bank, bank masyarakat yang lahir dan berkembang bersama lingkungannya.

Kuatkan Desa Adat

Mengapa hanya tiga kata bisa menyelesaikan persoalan Bali? Menurut Arya Amitaba karena mengelola Bali berarti mengelola desa adatnya. Bali memiliki sekitar 1.500 desa adat, dan mengelola Bali cukup dengan mengelola desa adat. Desa adat adalah refleksi dari sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Bali.

Desa adat memiliki struktur yang lengkap: Jro Bendesa, pemimpin yang dihormati lahir dan batin, Kertha Desa, penyelesai masalah antar-krama, LPD, lembaga keuangan desa adat, BUPDA, badan usaha milik desa adat dan Pecalang, pengaman desa adat.

‘‘Kuatkan semua elemen ini, maka Bali akan semakin kuat. Untuk memperkuatnya, SDM dan sistem tata kelola harus diperbaiki, termasuk dalam pemerintahan desa adat, kelembagaan bisnis (LPD, BUPDA), serta organisasi pecalang,‘‘ ujarnya.

Namun, mengelola organisasi desa adat tidak bisa hanya mengandalkan ngayah (kerja sukarela). Harus ada penghargaan finansial yang layak. Jika tidak, siapa yang akan mengurus masyarakat secara konsisten. Kita perlu mencarikan solusi agar desa adat dapat menggaji pengelolanya dengan layak, sehingga organisasi dapat berjalan lebih profesional.

Bali telah lama diorganisir melalui desa adatnya. Pemerintah provinsi mengelola Bali, pemerintah kabupaten/kota mengelola daerahnya, dan desa adat mengelola masyarakatnya. Dari dulu hingga sekarang, desa adat sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, mengelola Bali berarti mengelola desa adat dengan lebih baik.

Sementara Plt Ketua PWI Bali Dira Arsana mengapresiasi langkah yang dilakukan BPR Kanti yang sangat peduli dengan keberadaan media dan berharap ke depan bisa mendukung awak media menjadi wartawan yang lebih kredibel, berintegritas dan bermanfaat dengan bersinergi dalam program kompetensi wartawan. (gs/bi)

Baca Juga  Kuatkan dan Sinergikan Lembaga Keuangan Daerah, BPR Kanti Gelar Seminar Regional

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Pastikan Makanan MBG Aman dan Bergizi, Polres Gianyar Lakukan “Food Safety” Ketat di SPPG

Published

on

By

Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
FOOD SAFETY: Seksi Dokkes Polres Gianyar saat melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar yang berlokasi di Jalan Raya Ir. Soekarno, wilayah Polsek Tampaksiring, Jumat (22/5/2026) mulai pukul 05.00 Wita. (Foto: Hms Polres Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Seksi Dokkes Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar yang berlokasi di Jalan Raya Ir. Soekarno, wilayah Polsek Tampaksiring, Jumat (22/5/2026) mulai pukul 05.00 Wita.Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan tersebut melibatkan personel Seksi Dokkes bersama Ahli Gizi dan Kepala SPPG Polres Gianyar dengan melakukan pemeriksaan keamanan makanan terhadap seluruh menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat Program MBG.

Pemeriksaan dilakukan melalui uji kimia terhadap lima jenis makanan, yakni nasi putih, ayam goreng madu, tahu cabe garam, tumis pokcoy wortel, dan buah melon. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel dinyatakan negatif mengandung zat berbahaya seperti formaldehyde (HCHO), nitrit (NO2), arsen (As), maupun cyanide (CN), sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi.

Selain uji kimia, tim juga melaksanakan pemeriksaan menggunakan metode Uji Organoleptik yang meliputi evaluasi sensorik melalui indera manusia. Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek warna, bentuk, aroma, rasa, hingga tekstur makanan. Hasilnya, seluruh menu dinilai dalam kondisi baik dan sesuai standar porsi yang telah ditetapkan.

Kapolres Gianyar, AKBP Chandra C. Kesuma menyampaikan bahwa kegiatan food safety ini merupakan bentuk komitmen Polres Gianyar dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Program MBG Polri.

“Melalui pemeriksaan secara menyeluruh ini, kami ingin memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, bergizi, dan layak dikonsumsi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolres Gianyar.

Baca Juga  Family Gathering BPR Kanti 2025, Nyalakan Semangat Positif dan Bangun Solidaritas Lintas Generasi

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga standar keamanan pangan di lingkungan SPPG Polres Gianyar, sehingga program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pengukuhan KPw BI Bali: Perkuat Sinergi untuk Mengawal Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Published

on

By

Achris Sarwani
PENGUKUHAN: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melaksanakan upacara pengukuhan Achris Sarwani sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggantikan Erwin Soeriadimadja yang menjalani masa purnabakti di Bank Indonesia pada Jumat, 22 Mei 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melaksanakan upacara pengukuhan pada Jumat, 22 Mei 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, secara resmi mengukuhkan Achris Sarwani sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggantikan Erwin Soeriadimadja yang menjalani masa purnabakti di Bank Indonesia.

Pengukuhan ini dihadiri oleh Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bupati/Walikota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbankan, perguruan tinggi, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Bali, Bupati/Walikota di Bali dan jajaran Pemerintah Daerah, serta seluruh mitra kerja yang telah mendukung peran strategis Bank Indonesia di Bali. Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang baru merupakan estafet kepemimpinan yang menjadi bagian penting dari transformasi kelembagaan Bank Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan mitra kerja Bank Indonesia Provinsi Bali dalam pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, UMKM, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Bali sekaligus mendukung perekonomian nasional.

Destry Damayanti memberikan apresiasi atas kinerja pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi pada tahun 2025, yang mencapai 5,82%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,48%. Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%, sekaligus menempatkan Provinsi Bali sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Meski demikian, masih terdapat ruang yang luas untuk terus mengoptimalkan potensi daerah, khususnya dalam mengantisipasi tekanan ekonomi global dan mendorong arus wisatawan.

Baca Juga  Seminar Economic Outlook 2025, Arya Amitaba: Kita Harus Optimis Hadapi Ekonomi Bali 2025

Selain itu, pengembangan quality tourism dan diversifikasi sektor-sektor unggulan sebagai sumber pertumbuhan baru, seperti sektor pertanian dan industri kreatif, termasuk UMKM, perlu terus didorong guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih tinggi dan berkelanjutan ke depan.

Lebih lanjut, Destry Damayanti menyampaikan pesan penting kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang baru untuk terus menjaga sinergi bersama pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di Bali. Selain itu, upaya perluasan dan percepatan digitalisasi ekonomi serta sistem pembayaran perlu terus dioptimalkan sebagai game changer untuk meningkatkan produktivitas, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi prioritas melalui pemanfaatan seluruh kanal pembayaran digital, termasuk QRIS, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat transformasi ekonomi Bali, termasuk penguatan ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal. Bali harus tumbuh menjadi daerah yang maju secara ekonomi, namun tetap menjaga identitas, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. “Ke depan, tantangan ekonomi akan semakin kompleks dan dinamis, terlebih dengan gejolak geopolitik global. Kepemimpinan yang visioner, sinergi yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin solid menjadi kunci dalam menavigasi perekonomian di tengah ketidakpastian,‘‘ ujarnya.

Sekda Provinsi Bali berharap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dapat terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh stakeholder dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga  HUT Ke-33 BPR Kanti, Bertabur Prestasi dan Penghargaan

Melalui semangat sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, serta kepemimpinan yang baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus bersinergi dalam memitigasi risiko global dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Setiap langkah inovasi kebijakan akan difokuskan untuk mengawal stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali untuk mendukung terwujudnya masyarakat Bali yang sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

PSEL Ditarget Selesai Akhir 2027, Groundbreaking Denpasar Raya akan Dilaksanakan 8 Juli 2026

Published

on

By

Pemerintah Provinsi Bali saat ini mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang.
RAKOR: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri rapat koordinasi Pembangunan PSEL Denpasar Raya kawasan Benoa di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (22/5). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani kedaruratan sampah di Bali, terutama setelah kapasitas TPA Suwung semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah seperti Denpasar dan Badung.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi ancaman lingkungan dan pariwisata Bali. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan sampah setelah penutupan TPA Suwung.

“Proyek PSEL untuk penanganan sampah di wilayah Denpasar dan Badung kini memasuki tahap persiapan pembangunan. Proyek strategis tersebut telah diproses oleh Danantara dan direncanakan akan mulai groundbreaking pada 8 Juli 2026 mendatang. Saat ini, proses pengurugan lahan sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern tersebut. Lahan yang digunakan untuk proyek PSEL ini memiliki luas sekitar 6 hektar,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng itu pada Jumat (23/5) di Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar.

Selain pembangunan PSEL, pemerintah daerah dikatakan Koster juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R, TPST, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting agar proses pengolahan sampah menjadi energi berjalan optimal.

“Kebersihan Bali adalah fondasi utama menjaga Bali tetap kondusif sebagai destinasi wisata dunia. Sambil menunggu penyelesaian PSEL, gerakan bersih-bersih terus kita genjot,” terangnya.

Kehadiran PSEL ini menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di wilayah Denpasar dan Badung. Pemerintah menargetkan pada tahun 2028, permasalahan sampah di kedua daerah tersebut sudah dapat ditangani secara lebih optimal.

Baca Juga  Sambut Tahun 2023, BPR Kanti Meredifined Strategi Pemasaran Palugada Jadi KBB dan KBK

“Nantinya, fasilitas PSEL ini diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.200 ton sampah per hari. Kapasitas besar tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Bali,” imbuhnya.

Selain penanganan sampah baru, tumpukan sampah lama di kawasan TPA Suwung juga harus menjadi perhatian untuk diselesaikan. Tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun di kawasan tersebut ditargetkan ikut diselesaikan bersamaan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah modern melalui proyek PSEL. Langkah ini dinilai penting agar persoalan sampah di wilayah Denpasar dan Badung dapat ditangani secara menyeluruh, tidak hanya untuk sampah harian tetapi juga sampah lama yang masih menumpuk.

Pemerintah berharap proses penanganan sampah lama di TPA Suwung dapat berjalan optimal sehingga kawasan tersebut nantinya bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Apabila rencana tersebut berhasil direalisasikan, kawasan eks TPA Suwung diharapkan berubah menjadi area hijau yang lebih ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik sekaligus mendukung kualitas lingkungan di Bali.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak saat meninjau kick-off pematangan lahan milik Pelindo di Pasanggaran, menegaskan bahwa penanganan permasalahan sampah harus dilakukan secara bersinergi. Ia menyampaikan bahwa TNI AD siap mendukung pengelolaan sampah melalui metode pirolisis yang dinilai efektif dan ramah lingkungan.

“TNI AD siap mendukung berbagai program pemerintah dalam penanganan sampah melalui kegiatan karya bakti, edukasi lingkungan, hingga dukungan terhadap program pengelolaan sampah terpadu di daerah,” jelasnya.

Disampaikan pria yang juga pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana tersebut, keunggulan pengolahan sampah oleh TNI AD diantaranya tanpa investasi pemerintah, mengelola sampah lama, tidak perlu subsidi pemerintah, ramah lingkungan dan tanpa emisi terbuka.

Baca Juga  Family Gathering BPR Kanti 2025, Nyalakan Semangat Positif dan Bangun Solidaritas Lintas Generasi

“Yang perlu didukung oleh pemerintah yakni prosedur administrasi (perizinan), jaminan penjualan solar hasil pengolahan sebagai sumber energi terbarukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan menyampaikan Perpres 109/2025 memayungi kebijakan pengolahan sampah yang menghasilkan energi yakni menjadi Listrik, PSE BBM terbarukan, PSE Bio Energi serta Produk ikutan lainnya.

“Penggunaan teknologi PSEL dan PSE BBM terbarukan dapat mengurangı kedaruratan sampah di Denpasara dan Badung, baik timbulan sampah harian maupun TPA Suwung,” terngnya.

Disampaikan Nani, Bali telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project pirolisis bersama lokasi lainnya (Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Bogor, Semarang) yang dilaksanakan oleh TNI AD, dengan dukungan tim terpadu lintas Kementerian/Lembaga khususnya pada tahap persiapan dan pembangunan.

Groundbreaking PSEL Denpasar Raya pada tanggal 8 Juli 2026 mendatang menjadi momentum terintegrasi penanganan sampah di hulu dan hilir,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca