Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sekjen Herman Khaeron Buka Resmi Rakerda, Partai Demokrat Bali Diminta Bikin Program Pro Rakyat

BALIILU Tayang

:

Rakerda dpd demokrat
BUKA RAKERDA: Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta, saat  membuka resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat Provinsi Bali di Four Star by Trans Hotel, Renon, Denpasar, Selasa, 16 September 2025. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Bali sebagai tujuan wisata internasional yang terkenal di dunia harus dijaga keberadaannya. Ditambah lagi, keindahan dan ketertiban Bali harus juga dijalankan dengan baik, yang pada akhirnya  akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Bali.

Untuk itu, Bali dijadikan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali.

Demikian disampaikan Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta, saat  membuka resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat Provinsi Bali di Four Star by Trans Hotel, Renon, Denpasar, Selasa, 16 September 2025.

Sekjen Herman Khaeron menyatakan Partai Demokrat sebagai organisasi seharusnya memiliki perencanaan ke depan dengan memiliki konsep yang sama.

Apalagi, saat ini Partai Demokrat Provinsi Bali sedang berkumpul menyelenggarakan Rakerda yang dihadiri para pengurus dilengkapi KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) DPD dan DPC Kabupaten/Kota se-Bali, anggota Fraksi tingkat Provinsi Bali maupun tingkat Kabupaten/Kota se-Bali.

“Disini dirumuskan bersama apa yang harus kita lakukan, apalagi situasi sosial terkini, apa yang patut kita respons,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya dari Partai Demokrat sepatutnya sensitif terhadap situasi kemasyarakatan terkini.

Oleh karenanya, seluruh kader Partai Demokrat  Bali harus membicarakan secara bersama-sama. Apalagi, Rakerda sebagai amanat Kongres yang harus dijalankan, minimal dua tahun sekali.

“Hari ini dijalankan sebagai organisasi Partai Demokrat memiliki program-program yang memang pro rakyat,  menaruh simpati dan empati rakyat,” paparnya.

Untuk itu, Partai Demokrat Bali harus menunjukkan simpati dan empati kepada rakyat melalui Rakerda yang dirembug secara bersama-sama.

“Ada kegiatan, ada program. Apa yang telah dijanjikan pada masa kampanye, itu jalankan. Apa yang hari ini dibutuhkan masyarakat juga jalankan,” urainya.

Baca Juga  Bali Tuan Rumah Women Endurance Extra 2022

Sebelumnya, Partai Demokrat, baik pengurus Pusat dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) juga terjun langsung bertatap muka dengan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Denpasar.

Untuk jangka pendek, Partai Demokrat menyalurkan bantuan sosial berupa 2.500 paket sembako di Bali.

Oleh karena program kolaborasi, maka sejumlah paket sembako merupakan  titipan DPP Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Bali, DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali dan para Anggota Fraksi serta program urunan, untuk meringankan beban masyarakat dalam proses tanggap darurat yang sangat membutuhkan sektor pangan.

“Terus apa jangka waktu ke depan? Kami melihat langsung disana terjadi pendangkalan sungai.  Jika tidak ada perbaikan suatu saat bencana banjir akan terjadi lagi. Oleh karenanya apa yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya ada gambaran awal yang nanti bisa memberikan informasi kepada para pejabat di Jakarta.

“Karena Menteri PU adalah kader Partai Demokrat, kami akan menyampaikan, tolong agar Bali mendapat perhatian khusus kepada masyarakat di sekitar sungai,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, lanjutnya sungai harus dinormalisasi dan dinaikkan tanggulnya, supaya aliran air tidak masuk lagi ke rumah warga, pada waktu-waktu tertentu di musim curah hujan tinggi.

“Ini khan juga aspirasi dari masyarakat Bali. Oleh karenanya inilah nilai-nilai perjuangan kami yang ingin dipersembahkan kepada rakyat, dibicarakan disini, apa yang harus dilakukan dengan kemampuan apa kita bisa menjalankan program-program pro rakyat. Itulah akibat dari pelaksanaan Rakerda Partai Demokrat Provinsi Bali hari ini,” tandasnya.

Oleh karena itu, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan amanah dan instruksi, bahwa intensitas komunikasi dengan rakyatnya harus ditingkatkan.

Tak hanya itu, Herman Khaeron merasa yakin dan percaya,  bahwa Pimpinan dan Anggota Partai Demokrat Provinsi Bali juga sudah berkomunikasi dengan baik. Namun, tentunya juga harus ditingkatkan, supaya betul-betul ada nilai dari peningkatan percepatan dan lebih terbuka.

Baca Juga  BKS LPD Provinsi Bali Menghaturkan Rahajeng Rahina Suci Galungan dan Kuningan

“Bahkan, diinstruksikan kepada Ketua DPD dan Ketua DPC, agar kantornya dijadikan sebagai rumah aspirasi, supaya ada pengaduan dan program-program pro rakyat segera bisa direspons oleh Partai Demokrat melalui keberadaan Rumah Aspirasi,” harapnya.

Tak kalah pentingnya, mesin partai dan mesin penggerak harus berjalan dengan baik disertai dengan peningkatan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang sejalan dengan berjalannya mesin partai.

Secara individu, Anggota Fraksi Dewan dan peminat menjadi Bupati dan Walikota harus bergerak dimulai dari sekarang.

“Itu Nabung Elektoral namanya mulai hari ini. Kalau kita jauh-jauh hari sudah bisa menarik simpati, maka kita juga memberikan simpati dan empati kepada rakyat sebagai bàgian dari Nabung Elektoral di masa mendatang,” pungkasnya.

Rakerda ini  langsung dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta didampingi Sekretaris, I Made Sada, Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bali dan seluruh Pengurus Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Bali.

Selain itu, turut hadir, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Bapilu DPD dan DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala BPOKK DPD dan DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali serta Ketua-Ketua PDRI Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Bali Era Baru, Bali Memiliki Undang-Undang Tersendiri

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Menpora dan Gubernur Koster Kompak Dukung World Beach Games 2023 di Bali Sesuai Amanat Konstitusi Tanpa Kehadiran Tim Israel

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Bali Tuan Rumah Women Endurance Extra 2022

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Mohon Kerahayuan Jagat, Bupati Sanjaya Pimpin Rombongan Penganyar Pemkab Tabanan ke Alas Purwa

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca