Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Badung Sampaikan Penjelasan 2 Raperda Inisiatif Dewan

Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies

Loading

BALIILU Tayang

:

DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN: Wakil Ketua Bapemperda DPRD Badung I Made Retha menyerahkan dua dokumen Raperda inisiatif Dewan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna, Rabu (29/10/2025) di ruang Gosana Utama Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Melalui Rapat Paripurna pada Rabu, 29 Oktober 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyampaikan penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Badung yang merupakan inisiatif DPRD yakni tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies.

Rapat yang digelar di ruang Gosana Utama lantai III Kantor DPRD Badung, dipimin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti, SH, MH, didampingi Wakil Ketua II, Made Wijaya dan Wakil Ketua III Made Sunarta bersama seluruh anggota DPRD Badung. Hadir Bupati Badung Wayan Adi Arnawa, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan Instansi Vertikal, Direktur Perusahaan Daerah, serta Tenaga Ahli Fraksi DPRD.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Badung I Made Retha dalam penjelasannya menyampaikan dua raperda inisiatif dewan tersebut. Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual secara defenisi, kekayaan intelektual merupakan suatu karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan pelindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual tersebut meliputi hak personal dan hak komunal. Hak personal terdiri atas: paten, merek, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan hak komunal terdiri atas: ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis.

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni pasal 28c angka 1 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. “Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas kekayaan intelektual, yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan,‘‘ ujar Retha.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Hadiri Rapat Kerja dengan Tim Banggar DPRD Badung

Permasalahan yang dihadapi, lanjut Reta, bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat belum semuanya memahami secara baik bahwa setiap karya intelektual manusia, potensi-potensi kekayaan alam, produk khas daerah, bahkan kebudayaan yang dimiliki hakekatnya dilindungi melalui kekayaan intelektual. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di daerah masing-masing, karena kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat. Upaya pelindungan kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk memberikan pelindungan hukum terhadap kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal. Pelindungan kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Badung.

“Kabupaten Badung harus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta kelompok-kelompok pegiat seni budaya, sehingga Kabupaten Badung dapat meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbasis kekayaan intelektual,‘‘ tegasnya.

Upaya pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya terbatas pada pendaftaran kekayaan intelektual saja, namun terpenting adalah adanya peran aktif pemerintah daerah secara berkelanjutan. “Atas dasar pemikiran tersebut, rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi setiap perangkat daerah terkait, untuk mendorong pelindungan kekayaan intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi di Kabupaten Badung,‘‘ katanya.

Selanjutnya, terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies, Kabupaten Badung selain dikenal dengan wilayah pariwisatanya, juga dihadapkan pada tantangan kompleks terkait perlindungan dan penertiban hewan termasuk di dalamnya adalah hewan penular rabies (HPR). Pertumbuhan populasi hewan liar dan hewan berpemilik yang dilepas-liarkan, penyakit hewan menular, perdagangan satwa liar ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan merupakan permasalahan yang sering dijumpai pada masyarakat.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Badung Tinjau Kondisi SD 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani

Bagi Kabupaten Badung, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan, seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai terhadap HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Bali.

Peningkatan populasi dan migrasi HPR (monyet, anjing liar, dan kucing liar) seringkali menjadi hama di pemukiman penduduk, menyebabkan konflik masyarakat dan kerusakan lingkungan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung mencatat lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) terjadi selama tahun 2024 di Kabupaten Badung. Jumlah kasus gigitan HPR tersebut berasal dari 9.058 kasus gigitan anjing, 1.025 kasus gigitan kucing, dan 96 kasus gigitan monyet atau kera. Jika kasus gigitan terjadi pada wisatawan asing dan berpotensi tertular rabies, hal ini akan dapat mencoreng citra pariwisata Bali, dan Kabupaten Badung khususnya, di mata internasional.

“Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya,“ ucapnya.

Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural dan kegiatan keagamaan.

Peran penting dan strategis dalam perlindungan dan penertiban HPR sehingga sangat perlu dituangkan dalam peraturan daerah sehingga bermanfaat dan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, DPRD Badung menginisiasi peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies, dengan maksud untuk menjamin dan melindungi kepentingan umum.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Fasilitasi Lomba Gender Wayang Sada Suara Desa Ayunan

“Demikian penjelasan berkenaan dengan penyampaian dua Raperda inisiatif DPRD, untuk segera dibahas dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Badung tahun sidang 2025-2026,‘‘ tutup Made Retha yang selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Atasi Ketimpangan Ekonomi, Putu Parwata Ingin Badung Bertumbuh dari Desa

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Berbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Kunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi
KUNJUNGI SRT: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026). (Foto: Pendam IX)

Karangasem, baliilu.com – Memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada generasi muda, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Aslog, Aster, Kapendam, dan Kazidam IX/Udayana. Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung ole Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf I Putu Gede Widarta dan Wakil Kepala Sekolah Rakyat.

Mengawali kunjungannya, Pangdam menerima paparan dari Wakil Kepala Sekolah mengenai pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Selanjutnya, Pangdam meninjau secara langsung aktivitas para siswa, termasuk pelaksanaan makan siang bersama, serta melihat fasilitas asrama guna memastikan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui pengarahan dan perkenalan diri. Dalam arahannya, Pangdam menanamkan pemahaman tentang pentingnya keberanian, ketulusan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam meraih masa depan. Menurutnya, keberanian sejati lahir dari ketulusan hati, tidak memiliki kepentingan pribadi, serta tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.

Pangdam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat melalui sistem pendidikan berasrama (boarding school). Pangdam juga mengingatkan bahwa pada masa perjuangan dahulu, keberadaan Sekolah Rakyat turut melahirkan generasi yang disiplin, rajin, dan memiliki semangat juang tinggi hingga mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

“Kita tidak bisa mencapai keberhasilan kalau tidak disiplin dan rajin belajar. Kita juga harus belajar menghargai satu sama lain, menghargai guru, menghargai lingkungan, serta selalu bersyukur atas apa yang telah kita capai hari ini,” tegas Pangdam.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Fasilitasi Lomba Gender Wayang Sada Suara Desa Ayunan

Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa para siswa patut bersyukur karena mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan secara gratis, mulai dari kebutuhan makan, pakaian, buku-buku hingga perlengkapan penunjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, seluruh fasilitas tersebut hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan belajar sungguh-sungguh dan terus berusaha mengembangkan kemampuan diri.

“Rajin-rajinlah belajar untuk mencapai kesuksesan. Jadilah orang yang optimistis, berani bersaing, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Semua profesi itu bagus sepanjang dijalani dengan tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh,” pesan Pangdam.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan sekolah, Kodam IX/Udayana juga memberikan bantuan sumur bor guna mendukung ketersediaan air bersih bagi para siswa dan lingkungan sekolah. Selain itu, Pangdam turut memberikan uang saku secara langsung kepada para siswa sebagai bentuk motivasi dan penyemangat agar mereka semakin giat belajar, berprestasi, serta terus berjuang meraih cita-cita.

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama dan yel-yel penuh semangat bersama para siswa, menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan yang semakin mempererat kedekatan antara Pangdam dengan generasi muda penerus bangsa.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa kunjungan Pangdam IX/Udayana ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Bali merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam mendukung dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan motivasi dan semangat generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para siswa semakin percaya diri, memiliki karakter disiplin, tekun dalam belajar, serta optimistis dalam menggapai cita-cita. Dukungan terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda menjadi bagian dari upaya TNI dalam turut membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati 2024

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Festival Seni Budaya XV Tahun 2026, Langkah Nyata Pemkab Badung Lestarikan Seni dan Budaya Lokal

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Festival Seni Budaya XV
PEMBUKAAN FESTIVAL SENI BUDAYA XV: Bupati Wayan Adi Arnawa bersama Wabup Bagus Alit Sucipta saat pembukaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung XV Tahun 2026 di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar Festival Seni Budaya (FSB) Kabupaten Badung XV Tahun 2026. Pembukaan perhelatan akbar ini ditandai secara simbolis lewat prosesi penancapan kayonan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan jajaran Forkopimda Badung di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11).

FSB XV tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 16 November 2026. Ajang tahunan ini mengangkat tema utama Sani Buddhayah Taya Ning Rat, sebuah frasa mendalam yang mengandung arti bahwa Seni Budaya Merupakan Sinar Bagi Hati dan Dunia.

Bupati seusai membuka acara memberikan apresiasi yang tinggi kepada para seniman, budayawan, serta seluruh panitia yang terlibat. Ia menegaskan bahwa festival ini merupakan langkah nyata Pemkab Badung dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Kebijakan ini dinilai sangat strategis sebagai benteng pertahanan identitas diri di tengah gempuran arus globalisasi yang kian masif.

“Tentu saya berharap dengan kekuatan identitas budaya inilah kita bisa menjadi satu pertahanan yang kuat terutama dalam menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan warisan daripada para leluhur kita ini. Festival ini kita jadikan sebagai momentum bagaimana kita berpihak kepada budaya lokal sekaligus juga memberikan ruang kepada para seniman, generasi muda untuk menunjukkan seni dan kreativitasnya hingga nanti di harapkan akan bermunculan hasil-hasil karya yang sekaligus bagian daripada pelestarian seni dan budaya itu sendiri,” jelas Adi Arnawa didampingi Bagus Alit Sucipta.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana menyampaikan bahwa FSB Badung tahun ini dikemas menarik dengan diisi berbagai metode penampilan. Diantaranya adalah Utsawa (Parade), Wimbakara (Lomba), Reksadana (Pagelaran), serta Kandarupa (Pameran).

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Fasilitasi Lomba Gender Wayang Sada Suara Desa Ayunan

Sukadana menyebutkan festival kali ini tampil beda karena tidak hanya diikuti oleh seniman lokal di seantero Pulau Bali saja. Ajang ini juga diramaikan oleh sanggar dan seniman dari luar daerah, seperti sekaa kesenian dari Disbudpar Bandung, Jawa Barat, dan sanggar seni asal Provinsi Sumatera Barat.

“Pada kesempatan yang baik ini, perlu juga saya sampaikan mengenai peserta Festival Seni Budaya Kabupaten Badung tahun ini kurang lebih berjumlah 1.925 orang seniman. Berasal dari 1.421 seniman karawitan, 386 seniman tari, 78 seniman musik, 10 seniman seni rupa, dan 30 seniman partisipan dari luar Bali. Selain para seniman, peserta Festival ini diisi dengan 81 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari Kabupaten Badung,” jelasnya.

Acara pembukaan FSB turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Badung, Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, beserta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua Organisasi kewanitaan beserta anggota, perwakilan Komite Ekonomi Kreatif, Listibiya Badung, jajaran Camat se-Kabupaten Badung, Lurah, Perbekel, dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca