Buleleng, baliilu.com – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah pada puncak musim hujan akhir 2025 hingga awal 2026. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring yang diikuti oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buleleng Gede Sugiartha Widiada, Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Gede Suyasa serta unsur Forkopimda di Ruang BCC Kominfosanti Buleleng, Senin (29/12).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pratikno yang diikuti oleh diikuti oleh para Kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, unsur TNI dan Polri, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan.
Dalam arahannya, Pratikno menekankan bahwa peralihan menuju tahun 2026 memerlukan kewaspadaan ekstra. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sekitar 105 juta jiwa melakukan perjalanan antarkota dan wisata di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat.
“Situasi ini harus kita antisipasi bersama. Daerah yang terdampak bencana seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Banten, dan wilayah lainnya agar siaga penuh. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, BPBD bersama TNI dan Polri harus mengawal pemulihan daerah bencana,” tegasnya.
Pratikno juga mengajak daerah yang tidak terdampak untuk tetap waspada serta memberikan dukungan kepada daerah tetangga yang mengalami bencana. Menurutnya, sinergi antardaerah sangat penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, jaringan layanan, kegiatan ekonomi, serta pendidikan, khususnya menjelang dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari 2026.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan jangka pendek dan panjang, serta orkestrasi kesiapan BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Pastikan kesiapan peralatan, jalur evakuasi, serta penguatan informasi kebencanaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa menjelang akhir 2025 dan awal 2026, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada periode musim hujan dengan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah serta gelombang tinggi di perairan.
BMKG memprakirakan wilayah dengan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada periode Januari–Maret 2026 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan.
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memanfaatkan informasi prakiraan cuaca mingguan, peringatan dini tiga harian, serta nowcasting hingga 16 jam ke depan sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi di lapangan. Informasi resmi tersebut dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG, termasuk media sosial BMKG.
Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga 24 Desember 2025 tercatat sebanyak 3.176 kejadian bencana di Indonesia, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. “BPBD di daerah harus semakin tangguh. Ke depan perlu peningkatan kapasitas, termasuk penguatan kewenangan Kepala BPBD agar lebih cepat dalam mengeksekusi penanganan bencana,” ujarnya.
BNPB juga mengingatkan pentingnya keterpaduan dalam seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri. (gs/bi)
