Denpasar, baliilu.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia perlu konsisten mempercepat pemanfaatan energi surya untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, serta mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menjadi pesan utama dalam pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan oleh IESR berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali dan Dewan Energi Nasional (DEN), pertama kali di luar Jakarta yakni Bali.

Penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada 14–16 Juli menjadi momentum penting untuk memperkuat peran daerah dalam percepatan transisi energi surya. Forum ini menghadirkan tiga gubernur dari provinsi yang telah berkomitmen mencapai net-zero emission (NZE) sebelum 2060, yaitu Bali NZE pada 2045, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) NZE 2050. Ketiga provinsi di kawasan tengah dan timur Indonesia ini memiliki peluang besar untuk menjadi motor pengembangan energi surya nasional, baik melalui percepatan PLTS di Bali, target Nusa Penida menuju 100 persen energi terbarukan pada 2030, maupun pengembangan potensi surya dan dedieselisasi di NTB dan NTT.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dalam strategi pengembangan Bali Mandiri Energi, Bali menyiapkan peningkatan kapasitas listrik untuk memenuhi kebutuhan energi daerah hingga 2030. Besarnya potensi energi surya dioptimalkan melalui akselerasi pembangunan pembangkit listrik secara masif termasuk PLTS atap dan PLTS terapung.

“Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” tegas Gubernur Wayan Koster dalam pembukaan ISS 2026 hari pertama, pada Selasa (14/7).

Chief Executive Officer, Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga justru dapat mengoptimalkan energi terbarukan dan potensi ekonomi setempat. Bali dapat menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon yang didukung energi surya. NTB berpeluang mengembangkan ekosistem surya dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau. NTT, dengan potensi surya sekitar 369 GWp, dapat berkembang sebagai salah satu pusat energi terbarukan nasional. Sementara Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga memiliki sumber daya besar untuk mendorong ekonomi berbasis energi bersih.

“Untuk itu, IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” tegas Fabby.

Dalam penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 hari pertama, IESR turut merilis laporan kajian “Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia” yang menyoroti Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun industri surya terintegrasi. Namun, peluang ini tidak akan optimal jika pasar domestik masih terbatas, regulasi masih berubah-ubah, dan rantai pasok dalam negeri belum terintegrasi. Indonesia perlu memastikan program PLTS nasional, termasuk target PLTS 100 GW, dapat menjadi pengungkit untuk memperkuat industri dalam negeri.

“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan di empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Dari sisi pasar, pemerintah perlu memperbesar penyerapan produk PLTS lokal melalui pengadaan yang jelas, konsisten, dan bankable. Dari sisi industri, Indonesia perlu mempercepat pengembangan kapasitas produksi yang lebih terintegrasi, termasuk wafer dan polysilicon. Dari sisi SDM, diperlukan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi PLTS generasi terbaru. Sementara dari sisi riset, Indonesia perlu memperkuat pusat inovasi dan kerja sama antara pemerintah, industri, kampus, dan lembaga riset,” tegas Fabby.

IESR juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan percepatan perizinan. Aturan TKDN yang berubah-ubah dan proses insentif yang panjang dapat mengurangi kepastian bagi investor dan produsen. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih stabil, transparan, dan mendukung peningkatan kapasitas industri secara bertahap, tanpa menghambat percepatan pembangunan PLTS.

Dalam peta jalan yang disusun IESR, pengembangan industri PLTS Indonesia perlu dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek hingga 2030, Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi modul dan sel surya, mempercepat perizinan, dan menyiapkan pembiayaan campuran untuk investasi manufaktur. Dalam jangka menengah hingga 2040, Indonesia perlu mulai mengintegrasikan produksi wafer dan polysilicon. Dalam jangka panjang hingga 2060, Indonesia perlu mengembangkan teknologi surya generasi baru, memperkuat riset nasional, serta membangun sistem daur ulang modul surya

ISS 2026 menganugerahkan Solar Awards kepada pemerintah daerah, universitas dan industri yang konsisten memajukan energi surya di Indonesia. Pada kategori pemerintah daerah, Solar Awards diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Kemudian, penghargaan diberikan kepada Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk kategori universitas atas komitmen pengembangan kurikulum dan riset serta pemanfatan energi surya. Sementara itu, Danone Indonesia meraih penghargaan pada kategori industri atas konsistensinya melakukan upaya dekarbonisasi operasional dengan PLTS.

IESR telah menyelenggarakan Indonesia Solar Summit (ISS) setiap tahun sejak 2022. Edisi kelima ISS pada 2026 terselenggara atas kerja sama IESR dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional serta Pemerintah Provinsi Bali, dan didukung oleh Climate Group RE100, iForte Energy, dan Greenvolt Power.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal mengatakan saat ini NTB telah memiliki empat PLTS skala 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Selain itu, pemanfaatan PLTS skala kecil juga sudah berjalan di sejumlah desa di Lombok, termasuk di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa NTB tidak memulai dari nol, tetapi sudah memiliki pengalaman awal dalam pengembangan dan integrasi PLTS ke sistem kelistrikan daerah.

“Kami juga siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW dengan mengambil peran bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan dari sisi pasokan dan permintaan listrik, agar pengembangan PLTS ini terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional,” tegas Lalu.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemanfaatan potensi energi surya di NTT hanya membutuhkan modal, teknologi, mitra dan kebijakan pusat yang terus pihaknya dorong. Dengan potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dan radiasi matahari 4,8–5,1 kWh/m²/hari, NTT memiliki modal alam yang kuat untuk mempercepat pemanfaatan energi surya tersebut.

“Karena itu, pengembangan PLTS di NTT perlu diarahkan sebagai strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah. PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini rentan terhadap pasokan BBM dan biaya listrik tinggi. Lebih jauh, energi surya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM, dan pariwisata,” ujar Emanuel dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada Selasa (14/7). (gs/bi)