Manggarai, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Korpri Kota Denpasar menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan langsung oleh Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (11/9).

Penyaluran bantuan dipusatkan di tempat pengungsian SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai. Bantuan yang diserahkan berupa seragam sekolah untuk siswa jenjang SD dan SMP senilai Rp 50 juta, untuk ASN Korpri senilai Rp 50 juta, serta dukungan dana untuk masyarakat dengan nilai Rp 450 juta. Dana tersebut dihimpun dari Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Korpri Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara didampingi Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Trimo, Kepala Pengadilan Negeri Denpasar Putu Gde Novyartha, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta perwakilan Kodim 1611/Badung, Letkol Inf. Kadek Muliarsa.

Turut hadir pula Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Direktur Utama Perumda Tirta Sewakadharma I Putu Yasa, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadharma I Wayan Suadi Putra, Direktur Operasional Perumda Bhukti Praja Sewakadharma, Cokorda Gede Pramaitha, serta anggota Korpri Kota Denpasar.

Kehadiran rombongan Pemerintah Kota Denpasar dan Forkopimda disambut Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Desa Ranaka. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Usai penyerahan berlangsung, Walikota Denpasar Jaya Negara mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Denpasar kepada masyarakat Manggarai yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana.

“Dengan segala kerendahan hati kami datang sebagai bentuk kepedulian dan semangat persaudaraan dari Denpasar. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan kebutuhan warga dan menjadi penyemangat dalam menjalani masa pemulihan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan perhatian khusus diberikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak bencana. Karena itu bantuan seragam sekolah menjadi bagian penting dari dukungan yang disalurkan.

“Di tengah situasi bencana, anak-anak tetap harus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan aktivitasnya. Kami berharap bantuan seragam ini dapat membantu mereka kembali bersekolah dengan lebih nyaman dan tetap memiliki semangat untuk meraih cita-cita,” imbuhnya.

Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong-royong antardaerah. Pemerintah Kota Denpasar berharap dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak dan menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Kota Denpasar bersama Forkopimda dan Korpri.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh jajaran Forkopimda. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang sedang menjalani proses pemulihan,” kata Nabit.

Ia menjelaskan, pascabencana gempa, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Penanganan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan kerusakan, serta dukungan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pendidikan anak-anak.

“Kami terus berupaya agar masyarakat dapat secara bertahap kembali menjalani aktivitasnya. Dukungan dan perhatian seperti ini memberikan kekuatan bagi warga untuk bangkit dan menata kembali kehidupannya,” imbuhnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan kegiatan Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis (SABERGEP) di sejumlah titik wilayah Kota Denpasar, Jumat (11/9). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan sebanyak 10 orang yang ditemukan melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Mereka terdiri atas satu orang manusia silver, lima orang pengamen, satu orang badut, satu orang pedagang kerupuk, serta dua orang pengemis.

Kasatpol PP Kota Denpasar Agung Ngurah Bawa Nendra mengatakan, penertiban tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menegakkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan dan fasilitas umum,” ujar Nendra.

Nendra juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga ketertiban umum dengan tidak memberikan uang kepada pengemis, pengamen, manusia silver maupun pelaku aktivitas sejenis di jalan dan fasilitas umum.

Menurutnya, kebiasaan memberikan uang secara langsung di jalan dapat mendorong munculnya aktivitas serupa. Selain mengganggu ketertiban, aktivitas tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan para pelaku maupun pengguna jalan.

“Mari bersama menciptakan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan humanis. Jangan memberi di jalan, mari peduli dengan cara yang tepat,” tegasnya.

Di sisi lain, Satpol PP Kota Denpasar menegaskan bahwa seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA (Gerakan Bersama Satpol PP Kota Denpasar) tidak dipungut biaya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas jajaran, Satpol PP Kota Denpasar juga memastikan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila terdapat pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar.

Laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp Bot GARBASITA di nomor 081337338326, dengan menyertakan bukti otentik agar dapat ditindaklanjuti.

“Satpol PP Kota Denpasar mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum dan ruang publik agar tetap tertib, aman, nyaman, dan dapat dimanfaatkan seluruh warga dengan baik,” ujar Nendra. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Tiga fraksi DPRD Badung yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat kompak menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti kepada awak media usai memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat, 11 September 2026.

Rapat Paripurna DPRD Badung membahas penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Badung.

Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, Pimpinan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, para Tenaga Ahli DPRD Badung, Tenaga Ahli Fraksi DPRD Badung dan para undangan lainnya.

Setelah menyimak ketiga pandangan umum fraksi, Anom Gumanti memberikan kesimpulan, bahwa semua fraksi dapat menyetujui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Meski demikian, sebut Anom Gumanti, sebagai lembaga legislatif, DPRD Badung memastikan memberikan beberapa saran dan catatan, yang semuanya bersifat konstruktif untuk pembangunan di Badung, terutama berhubungan dengan pariwisata.

“Terdapat beberapa penekanan juga tentang infrastruktur di wilayah-wilayah pariwisata kita, seperti daerah Kuta, Kuta Utara, serta Kuta Selatan,” ucap Anom Gumanti.

Selain itu, Anom Gumanti juga menyatakan ada fraksi yang menekankan mulai dari hari ini sampai bulan November 2026 merupakan musim kemarau panjang.

“Jadi, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya banyak terjadi kebakaran, agar juga nanti pemerintah, terutama Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) teknis selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat bawahannya, supaya kejadian kebakaran tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara prinsip mengapresiasi langkah ketiga Fraksi DPRD Badung yang mendukung langkah pemerintah terkait dengan pengalokasian anggaran yang lebih banyak bertumpu pada sektor infrastruktur sekitar 59,23% dari total belanja daerah.

Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan wisatawan, khususnya dalam membenahi fasilitas publik serta memulihkan citra pariwisata Badung.

“Anggaran akan fokus pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah, penataan pedestrian, serta pemindahan jaringan utilitas (kabel) ke bawah tanah, khususnya di kawasan Kuta,” katanya. (gs/bi)