Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali: Keberhasilan APBD adalah Hasil Nyata yang Dapat Dirasakan Masyarakat

BALIILU Tayang

:

Jubir Gerindra-PSI Sampaikan Pandangan Umum di Paripurna DPRD Bali
RAPAT PARIPURNA: Juru Bicara Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa, S.H., M.H. saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna Ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin, 14 September 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Raperda Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 merencanakan pendapatan daerah Rp 6,66 triliun, belanja daerah Rp 7,50 triliun, serta defisit Rp 842,59 miliar. Defisit tersebut meningkat 23,92 persen dari anggaran induk Rp 679,93 miliar. Fraksi Gerindra-PSI melihat angka-angka tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap angka tersebut terdapat uang rakyat. Karena itu, Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan untuk apa uang tersebut digunakan, siapa yang mendapatkan manfaat, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hasil akhirnya bagi masyarakat Bali?

“Kami tidak ingin keberhasilan APBD hanya diukur dari tingginya serapan anggaran. Anggaran terserap bukan berarti masalah selesai. Proyek selesai bukan berarti masyarakat otomatis sejahtera. Kami ingin ukuran keberhasilan APBD adalah hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa, S.H., M.H. saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna Ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin, 14 September 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Diesel Astawa didampingi Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi dihadiri segenap anggota DPRD Bali. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Sekda Bali dan jajaran OPD Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, dan undangan lainnya.

Gede Harja Astawa lanjut menegaskan bahwa hasil akhir APBD bagi masyarakat Bali adalah jalan yang rusak harus benar-benar menjadi baik. Pelayanan kesehatan harus benar-benar menjadi lebih mudah. Pendidikan harus benar-benar menjadi lebih berkualitas. Petani, nelayan dan peternak harus benar-benar memperoleh manfaat. Dan persoalan sampah serta lingkungan harus benar-benar mendapatkan penyelesaian.

Baca Juga  Dewa Mahayadnya Pimpin Rapat Paripurna DPRD Bali Bahas Penjelasan Gubernur Bali atas Dua Raperda

Selain itu, Fraksi Gerindra-PSI juga memberikan perhatian serius terhadap Pungutan Wisatawan Asing atau PWA. Jangan sampai pemerintah sangat aktif ketika memungut uang dari wisatawan, tetapi ketika masyarakat bertanya bagaimana uang tersebut digunakan, jawabannya tidak jelas. Kalau pungutan wajib transparan, maka penggunaannya juga wajib transparan.

“Kami meminta agar dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dijelaskan secara eksplisit program dan kegiatan yang dibiayai dari PWA. Bukan hanya secara global, akan tetapi harus dapat ditelusuri: sumber dananya, programnya, lokasi kegiatannya, nilai anggarannya, pelaksananya dan hasilnya. Hal ini juga sudah menjadi amanat Perda yang mengharuskan adanya informasi yang transparan dan akuntabel mengenai penerimaan serta penggunaan PWA,” ucap Gede Harja Astawa seraya menegaskan pihaknya tidak ingin muncul ruang abu-abu dalam pengelolaan dana tersebut. Uang masyarakat dan uang yang dipungut dari wisatawan harus dapat dipertanggungjawabkan sampai pada penggunaannya.

Salah satu persoalan yang juga ditanggapi serius Fraksi Gerindra-PSI adalah terkait defisit dan pinjaman daerah. Dalam Perubahan APBD 2026, defisit sebesar Rp 842,59 miliar ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 743,46 miliar, sehingga kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar Rp 1,58 triliun. Kebutuhan tersebut ditutup antara lain melalui SiLPA sebesar Rp 712,87 miliar dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 873,19 miliar. “Mengapa pinjaman daerah terus dicantumkan dalam struktur anggaran, sementara ketika pinjaman tersebut tidak terealisasi, program dan kegiatan tetap dapat berjalan?” tanya Gede Harja Astawa.

Kemudian Fraksi juga meminta informasi yang jelas mengenai realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sampai dengan 30 Juni 2026. Khususnya mengenai penyertaan modal pada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) dan progres pembangunannya. Demikian juga terhadap aset daerah, jangan dijadikan alasan menambah pendapatan tanpa hasil yang jelas. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset secara produktif, dengan memenuhi prinsip legal, transparan, menguntungkan daerah, terukur risikonya, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Baca Juga  Sebanyak 55 Anggota DPRD Bali Masa Jabatan 2024-2029 Resmi Dilantik

Fraksi Gerindra-PSI menegaskan bahwa APBD adalah uang rakyat, maka tidak boleh ada pelayanan yang berbeda karena kedekatan politik, memprioritaskan hanya karena kepentingan kelompok tertentu. Pelayanan publik harus berdasarkan kebutuhan dan aturan, bukan berdasarkan kedekatan.

Fraksi Gerindra-PSI mendukung penegakan tata ruang, dimana penegakan tata ruang tidak bergantung kepada siapa yang sedang viral, siapa yang sedang disorot masyarakat, atau siapa yang sedang ramai diberitakan. Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan viralitas, dan hukum harus bekerja berdasarkan aturan.

“Pada akhirnya, APBD bukan milik pemerintah. APBD bukan milik DPRD. APBD adalah uang rakyat yang dititipkan untuk dikelola oleh pemerintah. Karena itu, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebijakan harus dapat dijelaskan. Setiap program harus dapat diukur hasilnya. Dan setiap aturan harus berlaku sama. Kami tidak ingin pembangunan Bali berjalan dengan dua standar. Satu standar untuk rakyat kecil, dan standar lain untuk mereka yang memiliki kekuatan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

PLN Mengajar Hadir di SMA Negeri 1 Kerambitan, Kenalkan Dunia Ketenagalistrikan kepada Pelajar

Published

on

By

PLN Mengajar di SMA Negeri 1 Kerambitan
PLN MENGAJAR: Manajer PLN ULP Tabanan I Wayan Murtika bersama siswa SMA Negeri 1 Kerambitan dalam kegiatan PLN Mengajar di Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026. (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tabanan kembali menghadirkan program PLN Mengajar bagi generasi muda. Kali ini, sebanyak 50 siswa SMA Negeri 1 Kerambitan, Tabanan, mendapatkan pembelajaran mengenai dunia ketenagalistrikan, keselamatan penggunaan listrik, serta pemanfaatan layanan digital PLN.

Kegiatan PLN Mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kerambitan, Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026 itu berlangsung interaktif dan mendapat sambutan antusias dari para siswa. Tidak hanya menerima materi, siswa juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan insan PLN mengenai kelistrikan, keselamatan dalam menggunakan listrik, hingga kemudahan mengakses layanan PLN melalui PLN Mobile.

Dalam kegiatan tersebut, tim PLN ULP Tabanan memberikan materi terkait informasi ketenagalistrikan, keselamatan dan potensi bahaya listrik, serta pengenalan PLN Mobile sebagai salah satu kanal layanan digital PLN.

Materi PLN Mengajar disampaikan oleh I Wayan Murtika selaku Manajer ULP Tabanan, I Komang P. Juniarta selaku Team Leader PP, dan I Komang Sutarjana selaku Team Leader K3L & KAM. Penyampaian materi dikemas secara interaktif sehingga siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman maupun hal-hal yang mereka temui dalam keseharian.

Selain sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan kuis interaktif. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan mengikuti kuis yang diberikan oleh tim PLN. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi siswa, PLN juga memberikan merchandise kepada peserta yang berpartisipasi dalam sesi interaktif tersebut.

Manager PLN UP3 Bali Selatan, Alexander J. Manuhuwa, mengatakan bahwa PLN Mengajar menjadi salah satu ruang bagi PLN untuk berbagi pengetahuan dan memperkenalkan dunia ketenagalistrikan kepada pelajar dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.

Baca Juga  Sebanyak 55 Anggota DPRD Bali Masa Jabatan 2024-2029 Resmi Dilantik

“PLN Mengajar merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kelistrikan secara langsung kepada para siswa. Kami ingin mereka memahami bahwa listrik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, namun penggunaannya juga harus disertai dengan pengetahuan mengenai keselamatan,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, pengenalan mengenai PLN Mobile dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda lebih mengenal perkembangan layanan PLN yang semakin memanfaatkan teknologi digital.

“Di sisi lain, kami juga ingin memperkenalkan bagaimana masyarakat saat ini dapat mengakses layanan PLN melalui kanal digital. Harapannya, siswa mengenal PLN bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan,” lanjutnya.

Sementara itu, Waka Humas SMA Negeri 1 Kerambitan, Ni Made Utami Asih, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pelaksanaan program PLN Mengajar di sekolahnya.

“Pihak sekolah berterima kasih atas kegiatan edukasi yang diberikan kepada siswa-siswi. Kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka, khususnya agar lebih memahami keselamatan ketenagalistrikan dan lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik,” ungkap Ni Made Utami.

Antusiasme siswa selama kegiatan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan PLN Mengajar. Melalui sesi diskusi dan kuis, siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

PLN berharap program PLN Mengajar dapat terus menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan listrik yang aman serta memperkenalkan perkembangan layanan kelistrikan dan digitalisasi PLN kepada masyarakat sejak lingkungan pendidikan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla

Published

on

By

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia
TERIMA KUNJUNGAN: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.

Selain penanganan karhutla, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama lainnya, termasuk pada bidang industri halal. Kepala Negara pun menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga  Diterima Sekwan Gede Indra, Setwan DPRD Kalsel Kunjungi DPRD Bali

“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Berikan Hak Subsidi kepada Rakyat yang Membutuhkan

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Beri Keterangan soal BBM Bersubsidi
BERIKAN KETERANGAN: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong agar penyaluran subsidi dapat makin tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.

“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.

“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.

“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.

Baca Juga  DPRD Bali Tetapkan Dua Perda Penting untuk Pembangunan Bali Era Baru

Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.

“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca