Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Koster: Tahun Politik 2019 Berjalan Aman, Modal Awal Dukung Geliat Ekonomi 2020

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER: Hadiri Econimic Outlock 2020 yang diselengarakan oleh Bank BNI yang membidangi wilayah Bali dan Nusra di Hotel Sheraton-Kuta. Jumat (14/2). (Foto:Ist)

Badung, baliilu.com – Gubenur Bali I Wayan Koster menyampaikan sebagaimana telah ketahui bersama bahwa tahun 2019 yang telah dilewati adalah tahun yang penuh dengan dinamika perekonomian nasional, dimana momentum pemilihan umum dan berbagai macam dinamika politik pada triwulan II Tahun 2019 lalu, telah berjalan dengan aman sebagaimana harapan kita bersama.  

‘’Sebagai jendela pariwisata dunia kondisi seperti ini  tentu menjadi modal awal bagi kita untuk melangkah menghadapi setiap persoalan  sekaligus mendukung geliat perekonomian di tahun 2020, sehingga apa yang telah kita capai selama ini dapat kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan,’’ ujar Gubernur Koster saat menghadiri acara Econimic Outlock 2020 yang diselengarakan oleh Bank BNI yang membidangi wilayah Bali dan Nusra di Hotel Sheraton-Kuta. Jumat (14/2).

Dikatakan, sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Bali pada triwulan I Tahun 2019 juga menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan yakni sebesar 5,80 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni 5,82 persen.  Perekonomian Bali pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 5,34 persen, meningkat dari triwulan II 2019 tercatat sebesar 3,04 persen.  

Dari sisi penawaran perlambatan ekonomi Bali tersebut disebabkan oleh perlambatan kinerja di sebagian besar lapangan usaha.  Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sisi permintaan disebabkan oleh perlambatan ekonomi rumah tangga yang mengalami penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun.  Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali selalu berada di bawah rata-rata nasional, bahkan dalam 2 tahun terakhir merupakan yang terendah di antara seluruh Provinsi di Indonesia.  Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali cenderung menurun selama periode 2009-2014. Tingkat kemiskinan di Bali juga jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional. Pada triwulan I tahun 2015 persentase penduduk miskin di Bali sebesar 3,79 persen sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 9,41 persen. Di tingkat wilayah Jawa dan Bali kondisi kemiskinan di Provinsi Bali ini merupakan yang terendah  kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.   Kondisi ini tentu tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan guna kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Sat Kherti Loka Bali, sehingga tingkat kemiskinan di Bali tetap bertahan pada kondisi rendah dan cenderung menurun.

Baca Juga  Cegah Covid-19, Desa Dauh Puri Kaja Sidak Penduduk Non-Permanen dan Sosialisasi Prokes

Di samping itu, berbagai kemajuan memang telah dicapai Bali di tahun 2019, namun demikian berbagai kendala  masih perlu mendapat pemikiran bersama, menyangkut  tingginya angka pertambahan penduduk pada setiap tahunnya. Hal ini tentu membawa konsekwensi terhadap peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah, di samping membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial, ketentraman dan ketertiban daerah, serta pengangguran yang semakin meningkat.

Dilihat dari aspek pengembangan wilayah, masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota se-Bali.  Ketimpangan ini disebabkan tidak meratanya potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota di samping belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah.

Dari sisi ekonomi sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik.  Karakteristik perekonomian Bali yang sangat dominan dipengaruhi oleh sektor tersier, walaupun demikian peranan sektor primer dan sekunder turut menjadi penopang perekonomian Bali. Hal ini mengingat bahwa industri pariwisata, yang termasuk dalam sektor tersier, sangat tergantung dari sektor lainnya dan rentan terhadap dampak isu lokal, regional maupun internasional.

Prospek pertumbuhan daerah di tahun 2020 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Posisi geografis Bali yang strategis yang didukung dengan stabilitas keamanan daerah yang semakin kondusif merupakan modal pembangunan di Bali.  Namun demikian kondisi ekonomi Bali di tahun 2020 diprediksi masih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan  dari sisi lapangan usaha, terdapat potensi risiko penurunan laju pertumbuhan penyediaan akomodasi, makan dan minum yang merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Bali, seiring masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan kondisi negara kompetitor yang menjadi destinasi pariwisata.  Dari sisi permintaan,  masih minimnya permintaan global juga mempengaruhi kinerja ekspor, yang berimplikasi pada tertahannya akselerasi perekonomian Bali.

Baca Juga  Dispar Buleleng Sambut Baik Kunjungan Komisi I DPRD Kota Probolinggo

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berpengaruh pada tertundanya import  barang modal yang menyebabkan terjadinya perlambatan kegiatan investasi di Bali. Terkait dengan prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi makro dan mikro tersebut, secara tidak langsung akan berpengaruh kepada Sektor Perbankan.  

Untuk itu Gubernur Koster mengingatkan kepada para pelaku perbankan untuk selalu menjaga target-target perencanaan yang bukan hanya dilihat dari kuantitas semata, tetapi juga secara kualitas dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Begitu juga penyaluran kredit tanpa masalah harus terus diupayakan dan ditingkatkan, prospek keuangan jangan hanya melihat kredit dari agunannya saja, namun harus juga lebih selektif.

Di samping itu, untuk meningkatkan perekonomian Bali, maka saat ini Pemprov Bali sedang menata kembali pembangunan pariwisata Bali agar lebih terstruktur dan terarah. Di antaranya adalah mengutamakan pembangunan infrastruktur yang akan memudahkan mobilisasi masyarakat Bali  dalam menunjang aktivitas ekonominya.

Pada kesempatan itu Gubernur juga menyinggung terkait virus corona yang saat ini berpengaruh terhadap pariwisata di Bali. Gubernur Bali menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik secara berlebihan, karena sampai saat ini Bali masih aman dari virus ini dan pariwisata Bali juga masih tetap berjalan, karena wisatawan yang berasal dari negara lain selain China masih tetap berdatangan. Maka tidak benar isu yang beredar Bali seperti pulau mati yang tidak lagi kedatangan wisatawan. Hal tersebut ditangkis oleh Gubernur Bali yang menyatakan pariwisata Bali masih aman dan masih berjalan dengan baik.

Gubernur juga berterimakasih kepada BNI yang turut membantu meningkatkan perekonomian kerakyatan di Bali dengan melakukan pembinaan dengan UMKM. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi contoh bagi perbankan lainnya untuk dapat menunjukkan kontrobusi nyata bagi pembangunan Bali. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan CSR Bank BNI untuk pembangunan gedung Majelis Desa Adat sebesar 2,5 M.

Baca Juga  Update Covid-19 (8/8) di Bali, Pasien Sembuh Tembus 3.240 Orang, Capai 87,10%

Sementara itu Pimpinan Bank BNI wilayah Bali Nusra I Made Sukajaya mengatakan bahwa tujuan dari seminar yang bertemakan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi 2020 adalah untuk memberikan masukan bagi para nasabah kiat-kiat apa yang harus dilakukan dalam menjaga kestabilan ekonomi di tahun 2020. Untuk itu telah disiapkan beberapa narasumber yang ahli dalam bidangnya, sehingga para peserta bisa bertukar ilmu pengetahuan. Ia juga mengatakan bahwa BNI sebagai salah satu bank BUMN selalu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pemerintah. Terlebih di Bali dimana visi misi Gubernur Bali saat ini adalah Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era Baru merupakan suatu tantangan tersendiri bagi BNI untuk memberikan kontribusi nyata apa kepada pembangunan Bali.

Untuk diketahui bahwa tahun 2019 BNI telah memberikan dana CSR di Bali sendiri sebesar 3,5 M baik berupa fasilitas umum, pendidikan, UMKM dan yang lainya. Untuk itu, ia berharap ke depan BNI semakin bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Bali ke arah yang lebih baik. (*/balu1)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Konsumen Bali Tetap Kuat di Tengah Normalisasi Aktivitas Ekonomi

Published

on

By

Infografis Indeks Keyakinan Konsumen Bali Agustus 2026
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.

Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.

Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).

Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.

Baca Juga  Dispar Buleleng Sambut Baik Kunjungan Komisi I DPRD Kota Probolinggo

Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Inflasi Provinsi Bali Agustus 2026 Meningkat namun Tetap Terjaga pada Rentang Sasaran

Published

on

By

Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026 yang menunjukkan tren inflasi bulanan dan tahunan berdasarkan rilis BPS.
Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 September 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm), berbeda arah dibandingkan bulan Juli yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali terutama didorong oleh masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat dan bahan pangan seperti daging ayam ras di tengah permintaan yang tinggi dari penyelenggaraan pernikahan, upacara adat dan ngaben, serta normalisasi permintaan MBG pasca libur sekolah.

Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,42% (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,45% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.

Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12% (mtm) atau 3,61% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,64% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,35% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,86% (yoy), dan selanjutnya kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,33% (mtm) atau inflasi tahunan 3,59% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis Rabu (2/9/2026) mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, dan biaya sekolah dasar. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya permintaan barang dan jasa yang tinggi pada periode peak wisatawan mancanegara (Juli – September), berlanjutnya musim kemarau panjang disertai El Nino kuat yang memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.

Baca Juga  Cegah Covid-19, Desa Dauh Puri Kaja Sidak Penduduk Non-Permanen dan Sosialisasi Prokes

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, sebut Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen pada 2027

Published

on

By

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar RUU APBN TA 2027 di Jakarta, Selasa (1/9).
RAKER: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar RUU APBN TA 2027 di Jakarta pada Selasa (1/9). (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal. Target tersebut menjadi arah utama kebijakan ekonomi dan fiskal dalam penyusunan RAPBN 2027, yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar RUU APBN TA 2027 di Jakarta pada Selasa (1/9).

Menurut Menkeu, pencapaian target tersebut akan didukung kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara. Investasi pemerintah akan berperan sebagai katalis, sementara sektor swasta didorong menjadi motor utama investasi dan Danantara berkontribusi pada investasi di sektor strategis dan hilirisasi.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pada semester I 2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Sementara itu, hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dan defisit APBN berada pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ketahanan ekonomi dan solidnya kinerja fiskal yang terus terjaga sepanjang 2026 menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027,” kata Menkeu.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi, dukungan terhadap suku bunga yang kompetitif, serta stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kepastian bagi dunia usaha.

Baca Juga  Update Covid-19 (8/8) di Bali, Pasien Sembuh Tembus 3.240 Orang, Capai 87,10%

“Stabilitas ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi secara berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Sejalan dengan upaya memperkuat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor strategis, khususnya minyak dan gas bumi, melalui peningkatan lifting, percepatan pengembangan cadangan migas, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan iklim investasi hulu migas melalui kepastian berusaha, pemberian insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi.

Menkeu mengungkapkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi akan tetap diiringi dengan komitmen menjaga kesehatan fiskal. Pemerintah melanjutkan reformasi fiskal melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan defisit yang dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan.

“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Komitmen menjaga APBN yang sehat, prudent, dan berkelanjutan tersebut tercermin dalam keseluruhan postur RAPBN 2027. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan defisit dijaga pada 2,40 persen terhadap PDB.

“Postur RAPBN ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan komitmen menjaga kesinambungan fiskal,” terang Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 75 dolar AS per barel, dengan lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Pertumbuhan ekonomi pada 2027 selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3-4,87 persen, dan rasio gini 0,362-0,367.

Baca Juga  Kebangkitan Hindu di Kediri, Benda-benda Keramat Bermunculan

“Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong tercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca