Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sejak 22 Maret 9.647 PMI Pulang, Dewa Indra: Ke Depan Masih Ada yang akan Datang

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Bali Dewa Made Indra melalui konferensi pers, Jumat (17/4-2020) di kantor Dinas Kominfos Provinsi Bali Renon, Denpasar memaparkan sejak 22 Maret hingga Kamis (16/4-2020) sudah sebanyak 9.647 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali yang pulang, termasuk  yang datang dari Pelabuhan Benoa Kamis (16/4) sebanyak 117 orang yang setelah di-rapid test semuanya negatif.

Namun sesuai informasi yang didapatkan dari Kementerian Luar Negeri, kata Dewa Indra, masih ada PMI yang akan pulang dalam waktu ke depan ini. ‘’Kami masih mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri tentang kepulangan beberapa sahabat-sahabat kita baik melalui Bandara Ngurah Rai maupun melalui Pelabuhan Benoa,’’ ujar Dewa Indra.

Untuk Pelabuhan Benoa, lanjut Dewa Indra, mendapat informasi ada 4 kapal yang merapat. Kamis (16/4), kemudian Jumat (17/4) sebanyak 51 orang, 17 di antaranya dari Bali. Sabtu (18/4) besok akan merapat 1 unit kapal, dan kemudian lusa akan merapat lagi 1 unit kapal. ‘’Untuk sementara dari Pelabuhan Benoa itu dulu, kita tunggu lagi arahan dari Pemerintah Pusat. Mengenai lagi berapa PMI yang akan pulang, ini bagian yang sangat sulit kami identifikasi, termasuk Kementerian Luar Negeri juga tidak bisa mendapatkan data yang pasti,’’ imbuh Dewa Indra.

Mengapa, ungkap Dewa Indra, karena para PMI ini mereka berangkat dengan melamar langsung pada agen-agen yang mengirim mereka ke kapal pesiar. Jadi pemerintah tidak memiliki data yang pasti. ‘’Ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan harus diatur mekanisme agar agen-agen yang memiliki tenaga kerja ke kapal pesiar agar melaporkan berapa, siapa, darimana yang dikirim tersebut. Sehingga kita punya data. Ini pelajaran penting yang harus kita ambil,’’ ujarnya.

Baca Juga  Pernyataan Resmi Pemprov Bali, Wagub Cok Ace Lakukan Langkah Antisipasi Meluasnya Virus Corona

Terkait transmisi lokal,  Dewa Indra menegaskan ada yang terjangkit dari PMI yang sedang dirawat, dari orang yang pernah terjangkit di daerah lain, dan juga ada yang terjangkit dari warga negara asing. Yang terpapar dari daerah terjangkit misalnya di Jembrana ada seorang pegawai negeri yang melaksanakan tugas ke Jakarta, mereka tidak tahu terinfeksi, lalu pulang kemudian istrinya terinfeksi.

Kemudian ada lagi PNS Pemprov Bali yang tugas ke luar daerah tidak tahu dirinya terinfeksi lalu pulang kemudian anaknya satu orang terinfeksi. Tapi ada juga yang di rumah sakit. Kita sudah tahu ada 2 orang tenaga medis yang terinfeksi karena menangani pasien Covid-19.

Dewa Indra menyampaikan sampai hari ini penyebaran Covid-19 baik di Bali, di Indonesia maupun di dunia masih terus berlanjut. Belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Salah satu sumber resiko yang berpotensi menimbulkan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Bali adalah sahabat kita yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Oleh karena itu maka strategi yang terus dilakukan adalah menguatkan terus-menerus proses screening, proses pemeriksaan di pintu masuk strategis kita adalah Bandara Ngurah Rai baik di kedatangan internasional maupun di kedatangan domestik.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali ini baik dari unsur pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, dari unsur pemerintah pusat yakni KKP, otoritas Bandara Ngurah Rai dengan segenap unsur yang ada di bandara, bersama-sama bersinergi melakukan upaya-upaya pemeriksaan yang semakin ketat.  ‘’Kita evaluasi terus-menerus apa pun yang kita temukan hari ini sebagai kelemahan maka kita evaluasi untuk kita sempurnakan lagi,’’ ujar Dewa Indra.

Tujuannya adalah untuk memastikan agar semua orang yang datang dari luar negeri, baik itu warga negara asing yang sekarang ini sudah mulai sangat menurun jumlahnya, maupun saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang pernah bekerja di luar negeri, harus dipastikan sebelum pulang ke kampung halamannya mereka negatif Covid-19.

Baca Juga  Objek Wisata Terfavorit Toya Devasya, Gelar Spraying Disinfektan Siap Sambut Wisatawan

Oleh karena itu, penyempurnaan pemeriksaan terus dilakukan. Dalam 4 hari mulai Kamis (16/4), hari ini, besok dan lusa, atas amanah dari Gugus Tugas Nasional kita juga menerima PMI yang pulang di Pelabuhan Benoa. Ini adalah amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Nasional agar Provinsi Bali memfasilitasi kepulangan para pekerja migran kita di Pelabuhan Benoa.

Untuk itu, upaya screening juga akan dilakukan di Pelabuhan Benoa. Seluruh PMI yang berada di kapal pesiar yang akan berlabuh di Pelabuhan Benoa, dilakukan rapid test dengan baik untuk mengetahui atau mengidentifikasi yang mana positif, yang mana negatif. Sesuai dengan kesepakatan bupati/walikota se-Bali yang positif menjadi tanggung jawab provinsi, yang negatif dikembalikan ke  kab/kota di bawah pengawasan pemerintah kab/kota.

Untuk PMI yang tidak berasal dari Bali maka sudah berbagi tugas, pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Nasional bersama kepala BP3TKI dengan agen kapal pesiar untuk memfasilitasi kepulangan PMI ini secepat mungkin.

Kita terus mengupayakan PMI yang berasal dari luar Bali tiba di Benoa untuk mengikuti proses pemeriksaan tes yang ketat, dan kemudian difasilitasi untuk segera pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Jika pada hari itu mereka mendapatkan tiket pesawat ke kampung halamannya maka hari itu diberangkatkan, jika belum ada penerbangan paling lambat besoknya terkirim. Jadi tidak akan ada PMI asal daerah lain yang lama-lama di Bali, tidak akan ada dan ini sudah menjadi komitmen antara Gubernur Bali dengan Gugus Tugas Nasional.

‘’Oleh karena itu, tentu kami mengharapkan pemahaman dan juga dukungan semua pihak. Perbedaan-perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tetapi ketika pemerintah sudah mengambil keputusan maka sebagai aparat pemerintah kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya,’’ ujar Dewa Indra.

Baca Juga  Transmisi Lokal Cenderung Meningkat, Gubernur Koster: Mari Bersatu Padu Bangun Optimisme Demi Keselamatan Kita Bersama

Terkait jumlah kasus positif masih memperlihatkan angka pertambahan dari hari ke hari, baik yang disumbangkan dari PMI yang pulang dari berbagai negara, maupun karena transmisi lokal, atau karena datang dari daerah terjangkit maka semua masyarakat Bali harus tetap waspada.

Waspada untuk melindungi diri kita, waspada untuk melindungi anggota keluarga kita, untuk melindungi masyarakat kita. Karena itu kami tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Bali, untuk selalu menggunakan masker terutama sekali ketika berkomunikasi dengan orang lain, tetap harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, kemudian disiplin menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dengan orang lain serta sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah.

Ini penting sekali karena ini adalah cara-cara yang mudah, cara-cara yang mudah dipahami, cara-cara yang tidak membutuhkan biaya mahal, cara-cara yang tidak menimbulkan resiko yang tinggi, tetapi kalau dilakukan dengan penuh disiplin maka akan efektif untuk meredam penyebaran Covid-19.

Terkait ketersediaan alat pelindung diri (APD), Dewa Indra menegaskan persediaan rapid test, masker bedah maupun masker N95 semuanya masih dalam keadaan cukup untuk satu minggu kedepan. ‘’Bukan berarti setelah satu minggu kita akan kehabisan, tidak. Karena kita juga selalu menambah ketersediaan APD, rapid test dan lain-lain yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa proses penanganan kawan-kawan kita yang positif tetap berjalan dengan baik dan aman,’’ pungkas Dewa Indra. (*/gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI, Bahas Penyempurnaan Sistem Pemilu

Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi, Masukan Akademisi, KPU, dan Bawaslu Bali Jadi Bahan Penyusunan Perubahan Regulasi Pemilu

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyempurnaan regulasi, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu diperlukan agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Gubernur Koster berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Penyempurnaan sistem pemilu juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI.

Baca Juga  Gubernur Koster Harapkan Pemaknaan Sejarah Pura Tak Berhenti pada Generasi Tua

Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara mendalam agar perubahan aturan mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian serta pemerintahan yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme pemilu, Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Baca Juga  Jawaban Gubernur Bali Terkait 3 Ranperda, Perlu Membina dan Melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai Kearifan Lokal Bali

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti pentingnya penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Akademisi Hasilkan Riset Aplikatif untuk Mendukung Pembangunan Bali

Published

on

By

Gubernur Koster membuka Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-13 di Kampus Unud Jimbaran
BUKA SEMINAR: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong kalangan akademisi dan peneliti untuk menghasilkan riset yang aplikatif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Koster menilai Unud sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan Bali memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Ia berharap penelitian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Selain untuk memenuhi persyaratan akademik, saya berharap berbagai riset yang dikerjakan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan Daerah Bali. Untuk itu, silakan berkoordinasi dengan Badan Riset,” ujarnya.

Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah menjalin kerja sama dengan akademisi Unud, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam mendukung sejumlah program strategis. Dua di antaranya adalah pembangunan Turyapada Tower dan pengembangan Keyboard Aksara Bali yang melibatkan kontribusi teknis akademisi Unud. Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan riset tematik yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang dirancang sebagai langkah memperkuat struktur perekonomian Bali setelah pandemi Covid-19. Transformasi tersebut diarahkan pada pengembangan enam sektor unggulan, meliputi pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya dengan jenama Bali, penguatan IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.

Baca Juga  Dispar Buleleng Sambut Baik Kunjungan Komisi I DPRD Kota Probolinggo

Gubernur Koster menjelaskan bahwa Ekonomi Kerthi Bali dikembangkan dengan sembilan karakter utama, yakni harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, karakter tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan perekonomian Bali yang lebih tangguh, mandiri, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pariwisata.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah penataan, termasuk penertiban pemasaran akomodasi wisata melalui platform agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Bali.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa sebelumnya sejumlah platform OTA memasarkan vila yang tidak memiliki izin. Kondisi tersebut dinilainya merugikan pelaku usaha akomodasi yang telah memenuhi ketentuan. “Sebelumnya mereka dengan bebas memasarkan vila tak berizin, lalu saya panggil dan ternyata rata-rata kantor pusatnya di Singapura. Ini sangat merugikan, ibarat petani yang tak punya lahan, tak mencangkul, memupuk, tetapi tiba-tiba mau memanen,” ungkapnya. Ia menyebut langkah penertiban tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel.

Selain penataan akomodasi, Gubernur Koster juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didahului dengan kajian mendalam mengenai kapasitas dan daya dukung Bali agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

“Seperti di Bhutan, jumlahnya dibatasi. Saya kira, kita akan mengarah ke situ. Kita akan lakukan kajian, berapa angka kunjungan wisman yang paling optimal sesuai dengan kapasitas dan daya dukung Bali,” jelasnya.

Baca Juga  Live IG @toyadevasya, Agung Bagus Pratiksa Linggih: Dari ISOLA Wine Berdayakan Petani Binaan

Berkaitan dengan implementasi Ekonomi Kerthi Bali, Gubernur Koster secara khusus mengharapkan dukungan akademisi Unud untuk melakukan penelitian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal Bali. “Ini adalah kekuatan kita di Bali. Kalau kita jaga dan berdayakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, Bali akan menjadi luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza, yang tampil sebagai pembicara dengan materi bertema “Transformasi UMKM dalam Mendukung Ekonomi Hijau”, menekankan pentingnya peran riset dan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurutnya, tanpa dukungan inovasi teknologi, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar.

Helvi mendorong para peneliti untuk menghasilkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Ia menekankan tiga hal penting dalam pengembangan riset, yakni menjadikan tantangan UMKM sebagai dasar penelitian, menerapkan prinsip sederhana, terjangkau, dan terukur, serta mendorong hilirisasi hasil riset melalui kolaborasi dengan pelaku usaha.

“Ukuran kehebatan riset bukan berapa kali ia dikutip, tetapi berapa banyak pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang karenanya,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Unud Prof. I Ketut Sudarsana menekankan pentingnya menjadikan dampak dan kebermanfaatan sebagai indikator keberhasilan penelitian. Ia berharap seluruh kegiatan riset yang dilakukan kalangan akademisi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

“Bukan seberapa banyak penelitian yang kita lakukan, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Unud I Gede Hendrawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Senastek ke-13 Tahun 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 1.072 peserta. Mengusung tema “From Research to Market: Inovasi Teknologi untuk Kemandirian Bangsa”, kegiatan tersebut mencakup seminar penelitian, business talk, pameran produk inovasi, serta klinik konsultasi hak kekayaan intelektual (HKI).

Baca Juga  Transmisi Lokal Cenderung Meningkat, Gubernur Koster: Mari Bersatu Padu Bangun Optimisme Demi Keselamatan Kita Bersama

Melalui penyelenggaraan Senastek 2026, Unud berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dubes Qatar Dorong Penambahan Penerbangan Langsung ke Bali, Gubernur Koster Sambut Positif

Penguatan Konektivitas Udara Diharapkan Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Timur Tengah dan Perluas Peluang Kerja Sama Ekonomi

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, mendorong penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali guna meningkatkan konektivitas dan kunjungan wisatawan dari Qatar serta kawasan Timur Tengah. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Qatar menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional yang diminati masyarakat Qatar dan kawasan Timur Tengah. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kehidupan masyarakat Bali yang tetap menjaga adat dan tradisi di tengah perkembangan pariwisata internasional.

Dubes Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengungkapkan bahwa besarnya minat masyarakat Qatar untuk berkunjung ke Bali perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas penerbangan. Ia menilai fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat baik, meskipun terdapat masukan dari masyarakat Qatar mengenai kepadatan bandara. Oleh karena itu, ia mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali.

“Kita harus menambah penerbangan langsung Qatar Airways ke Bali. Mungkin bisa tambah dua sampai tiga penerbangan lagi sehari,” ujarnya.

Terkait usulan tersebut, Dubes Qatar menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan berencana melanjutkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, peningkatan konektivitas udara tidak hanya penting untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisatawan, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama antara Qatar dan Bali.

Selain membahas sektor pariwisata, Dubes Qatar menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus mengenal lebih dekat kepemimpinan Gubernur Koster dan perkembangan Bali. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan salah satu harapan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hubungan baik dengannya.

Baca Juga  Jawaban Gubernur Bali Terkait 3 Ranperda, Perlu Membina dan Melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai Kearifan Lokal Bali

“Saya akan mengabari Ibu Megawati bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Dubes Qatar turut mengundang Gubernur Koster untuk menghadiri peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin mempererat komunikasi dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, ia menyinggung rencana penyelenggaraan Forum Asian Investment di Bali pada Desember mendatang sebagai salah satu peluang memperkuat jejaring investasi dan kerja sama internasional.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik komitmen Dubes Qatar dalam memperkuat hubungan kedua pihak. Koster juga merespons positif usulan penambahan penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali. Ia berharap peningkatan konektivitas udara dapat mendukung pertumbuhan pariwisata sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Gubernur Koster juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri undangan peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan ekonomi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan serta diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyerahkan kain endek khas Bali kepada Dubes Qatar sebagai simbol persahabatan sekaligus upaya memperkenalkan kekayaan warisan budaya dan produk kerajinan tradisional Bali kepada masyarakat internasional. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca