Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Bali, Gubernur Bali Apresiasi Ranperda Retribusi Perijinan Tertentu

BALIILU Tayang

:

de
RAPAT PARIPURNA: Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun 2021 digelar secara langsung dan virtual, Jumat, 10 September 2021 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Niti Mandala Renon Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun 2021 dengan dua agenda utama yakni Penyampaian Penjelasan Dewan terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 digelar, Jumat, 10 September 2021 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Niti Mandala Renon Denpasar.

Rapat Paripurna yang digelar secara langsung dan virtual ini dibuka secara resmi Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda Bali Dewa Indra, OPD terkait, tim ahli dan kelompok ahli DPRD Bali.

Di depan peserta Rapat Paripurna, anggota Dewan I Nyoman Budi Utama, S.H. menyampaikan penjelasan Dewan terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Budi Utama memaparkan, berdasar dari semangat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam APBD bahwa salah satu sumbernya pendapatan asli daerah antara lain berupa retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling potensial dan dominan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

‘’Memperhatikan hal tersebut, maka Ranperda tentang Retribusi Perijinan Tertentu kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut,’’ paparnya.

Disampaikan, berkenaan dengan retribusi perijinan tertentu pada dasarnya Provinsi Bali telah memiliki beberapa perda yang mengatur hal tersebut, yakni Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2018 tentang Retibusi Perijinan Tertentu.

Baca Juga  Terima Kunjungan Calon Duta Besar LBBP RI, Gubernur Koster Paparkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali

‘’Dengan semangat omnibuslow maka Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu beserta perubahannya digabung dalam satu perda yaitu Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang kami ajukan ini tanpa mengubah substansi dan tarif pungutan retribusi,’’ kata Budi Utama.

Dikatakan, terdapat perubahan regulasi pemerintah pusat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

‘’Ada perubahan istilah retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IPTA diganti menjadi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau DKPTKA. Akibat dari perubahan istilah dimaksud maka harus disesuaikan dengan perda sebelumnya dan melalui perda ini kami sesuaikan,’’ ujarnya.

Adapun DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pembeli kerja TKA atau setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. DKPTKA tersebut menjadi pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan DPTKA, perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

Selain itu, adanya potensi baru yang dapat menambah pendapatan daerah dari sektor non-pajak yaitu dari retribusi izin trayek yang berupa kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan taksi. Sebagai dasar hukum untuk memungut retribusi dimaksud, maka perlu dimasukkan dalam perda retribusi perizinan tertentu.

‘’Atas pertimbangan tersebut maka kami mengusulkan untuk menyusun kembali Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali,’’ katanya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberi apresiasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur ruang lingkup pengaturan Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Ijin Proyek, Retribusi Ijin Usaha Perikanan, Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Asing, Insentif Pemungutan, Peninjauan Retribusi, Ketentuan Pendidikan dan Ketentuan Pidana.

Baca Juga  Wayan Koster Susun Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan

Sehingga ke depan Bali memiliki sumber pendapatan daerah asli daerah, sekaligus memiliki basis pendapatan daerah yang lebih memadai dalam rangka mendukung sumber pendapatan asli daerah sebagai upaya bersama dalam mendanai pembangunan di Bali dalam mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Lebih lanjut, Gubernur Koster saat membacakan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2021 menyampaikan gambaran umum rancangan perubahan APBD tahun 2021, menyebutkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp 6,035 triliun berkurang menjadi Rp 5,9 triliun.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menambahkan, belanja daerah APBD tahun anggaran 2021 yang semula Rp 8,5 triliun menjadi Rp 8,2 triliun. Sementara defisit APBD sebesar Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.

Lebih lanjut mantan Anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, raperda terkait perubahan APBD memedomani Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

“APBD induk 2021 mengalami perubahan proyeksi karena adanya kebijakan pemerintah pusat agar daerah fokus kepada penanganan kasus Covid-19,” pungkasnya. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Gubernur Bali Apresiasi Inisiatif Dewan tentang Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Gubernur Bali Bersama Ny. Putri Koster Buka Fashion Show Adi Warna Wastra Loka

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Gubernur Bali Sikapi Kejuaraan Dunia FIFA U-20 di Bali

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Gubernur Bali Apresiasi Inisiatif Dewan tentang Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Bali Bersama Ny. Putri Koster Buka Fashion Show Adi Warna Wastra Loka
Lanjutkan Membaca