BUKA PAMERAN: Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster membuka secara resmi Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 1 Tahun 2022 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, pada Kamis (Wraspati Umanis, Matal) 20 Januari 2022. (Foto: eka)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster membuka secara resmi Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 1 Tahun 2022 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, pada Kamis (Wraspati Umanis, Matal) 20 Januari 2022.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini memberikan apresiasi Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster yang telah berupaya membangkitkan perekonomian Bali melalui IKM/UKM di Bali selama masa pandemi Covid-19.
“Saya masih ingat, saat pandemi Covid-19 dimulai di Indonesia. Selama tiga bulan kita melakukan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan ekonomi mandeg. Pada pertangahan tahun 2020, Ibu Putri bertanya kepada saya, apakah bisa memanfaatkan Ardha Candra untuk pameran IKM secara gratis? Saat itu, saya langsung jawab iyakan niat mulia ini,” cerita Wayan Koster dihadapan Pimpinan BPD Bali, Balimall.id, Ketua Gatriwara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali, Ketua Bhayangkari Provinsi Bali, Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang hadir dengan protokol kesehatan yang ketat.
Perlahan-lahan, lebih lanjut diceritakannya bahwa Pameran IKM yang awalnya dilaksanakan secara daring, mulai membaik dan terlihat hasilnya. “Berikutnya pameran dilaksanakan secara hybrid, atau perpaduan daring dengan konvensional, serta berkembang terus menjadi konvensional seperti Pameran IKM Bali Bangkit yang kita kenal selama ini. Jadi tentu ini luar biasa, karena awalnya pameran dilakukan tanpa membebani APBD sepeser pun,” ungkapnya.
Gubernur Koster didampingi Ketua Dekranasda Bali Ny. Putri Koster berfoto dengan para desainer dan model. (Foto: eka)
Mengenai Pameran IKM Bali Bangkit yang diselenggarakan selama ini, Gubernur jebolan ITB tersebut menyampaikan rasa bangganya akan prinsip Ketua Dekranasda Ny. Putri Koster untuk melestarikan budaya yang ditularkan secara langsung kepada para peserta pameran. Menurutnya, prinsip pelestarian warisan leluhur yang tertuang dalam Mars Dekranasda sangatlah sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta prinsip Ekonomi Kerthi Bali membangun Bali Era Baru yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. “Ekonomi Kerthi Bali terdiri atas enam pilar sektor unggulan yaitu: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri; 4) sektor IKM, UMKM dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; serta 6) Sektor Pariwisata. Sehingga pameran ini sangat sesuai dengan sektor yang keempat di Ekonomi Kerthi Bali, yakni IKM dan UMKM,” imbuhnya seraya mengatakan prinsip Ekonomi Kerthi Bali untuk menjaga serta memanfaatkan sebaik-baiknya potensi Bali secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat Bali.
Lebih lanjut orang nomor satu di Pemprov Bali ini mengajak Dekranasda Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali agar benar-benar menjaga warisan leluhur, jangan sampai budaya kita dimanfaatkan orang lain. “Sama seperti Kain Tenun Endek Bali yang dulu diproduksi di luar dan dibawa ke Bali, lalu masyarakat kita di Bali menjadi pangsa pasar keuntungan dari pihak luar,” jelas Gubernur Koster yang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tradisional Bali.
Atas masalah itu (Kain Tenun Endek Bali yang dulu diproduksi di luar dan dibawa ke Bali, red), menurut Wayan Koster membuat Bali kehilangan banyak hal. “Pertama kita kehilangan warisan budaya, kedua warisan budaya kita dinikmati oleh pelaku usaha dari luar Bali, ketiga Kain Tenun Endek Bali yang diproduksi di luar Bali menjadikan produk kita dibuat di luar, lalu budaya kita diambil, dan kita beli pula,” sebutnya dengan nada miris sembari mengatakan jumlah penduduk Bali yang 4,3 juta sangatlah sedikit, jadi jangan sampai diambil oleh orang lain lagi. Hal ini menyebabkan perajin semakin terjepit. Maka ini harus ditata ulang, dari hulu sampai hilir, jadi apa yang kita lakukan saat ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bali.
Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Pemprov Bali ini memberikan dukungan penuh kepada Dekranasda Provinsi Bali dalam upaya melestarikan warisan budaya Bali. Hal ini menurutnya patut ditiru oleh Dekranasda Kabupaten/Kota se-Bali. “Apa yang sudah dilakukan oleh Dekranasda Provinsi Bali sudah sangat tepat, jika perlu ditegaskan lagi, sehingga para perajin, IKM bisa terus mengikuti aturan dalam Pameran IKM Bali Bangkit ini. Apalagi Presiden RI, Joko Widodo sudah mengapresiasi langsung saat berkunjung ke Pameran IKM Bali Bangkit ini tahun lalu, serta langsung memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka stand khusus IKM/UMKM seluruh Indonesia pada perhelatan G20 mendatang di Nusa Dua, Bali. Jadi berkat berkunjung ke Pameran IKM Bali Bangkit, Bapak Presiden mendapatkan ide tersebut, jadi saya harap para perajin terus jaga bahkan tingkatkan kualitas produknya,” tutupnya yang disambut tepuk tangan.
Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster mengatakan perhetalan Pameran IKM Bali Bangkit Tahun 2022 kali ini merupakan sinergitas dari Dekranasda Provinsi, Dekranasda Kabupaten/Kota serta BPD Bali dan Balimall.id. Tujuan dari program ini adalah untuk menggeliatkan para perajin serta perekonomian kita di Bali di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia. “Yang kami lakukan mungkin kecil, namun dengan cinta yang besar, serta dengan harapan para perajin bisa bergeliat kembali serta semangat kembali dalam berkarya,” ujarnya.
Ny. Putri Koster juga mengungkapkan bahwa setahun terakhir ini dari akhir tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, Dekranasda telah melaksanakan tugas tanggung jawab untuk mengawasi, mengarahkan, membimbing agar perajin IKM/UMKM tetap berada pada koridor, serta ikut memperkuat ekonomi Bali, dan melestarikan warisan leluhur. “Biasanya karena ingin kejar untung banyak jadinya melupakan pola warisan leluhur. Jadi warisan leluhur harus tetap pada kualitasnya,” harapnya seraya menyatakan selama Pameran IKM Bali Bangkit 2021, Dekranasda telah menghadirkan 700 pelaku IKM/UMKM yang terus berpameran baik secara bergantian ataupun tetap di Taman Budaya Denpasar. Rata-rata penjualan pada pameran tersebut adalah Rp 1,8 miliar per bulan, bahkan di akhir tahun 2021 hampir menyentuh Rp 2,9 miliar dan selama pameran setahun kemarin kurang lebih Rp 20 miliar. Itu hasil jualan para perajin yang murni masuk kantong mereka selama pandemi. Tentu ke depan jika kondisi telah kembali normal, pemasukan bisa lebih dari itu,” jelasnya. (eka/gs/bi)
Infografis inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Juli 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Mei sebesar 0,42% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh permintaan barang/jasa akibat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,99% (yoy) pada Mei 2026 menjadi 3,27% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% serta berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026 yakni Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,92% (mtm) atau 3,43% (yoy).
Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,75% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,46% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,69% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,80% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Buleleng yang juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,46% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,26% (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Juni 2026 bersumber dari kenaikan harga bensin, bawang merah, bawang putih, wortel, dan buncis. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, dan telur ayam ras. “Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%,” ujarnya.
Ke depan, kata Achris Sarwani, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah), ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino moderat yang memengaruhi produksi pertanian, serta potensi peningkatan biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkahlangkah implementasinya diantaranya melalui intensifikasi operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, monitoring serta sidak distribusi LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,9 (nilai indeks > 100). Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya (124,09), IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 120,9. Optimisme konsumen pada Mei 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 6-7 juta sebesar 21% (mtm), Rp 5-6 juta sebesar 11% (mtm), Rp 2-3 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 3-4 juta sebesar 8% (mtm). Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor informal (124,7) dan sektor formal (119,3), sebagaimana hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan pers mengatakan bahwa perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 120,7 pada April 2026 menjadi 117,5 pada Mei 2026 atau menurun sebesar 2,7% (mtm).
Penurunan IKE bersumber dari seluruh komponen utama, yaitu konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (105,0), ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,0), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,5).
Sementara, kata Achris Sarwani, komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 126,3 atau turun 0,9% (mtm) dibandingkan IEK April 2026. Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (125,5) dan kegiatan usaha (127,5).
Sementara itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,8% (mtm) atau menjadi 126,0. “Penurunan IKK pada periode awal hingga pertengahan Mei 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan domestik, antara lain meningkatnya kekhawatiran kenaikan harga pangan global dan perlambatan kunjungan wisatawan, akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah,“ ujar Achris Sarwani.
Selain itu, inflasi Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,42% (mtm) dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Sebagai respons, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, pengawasan harga komoditas strategis, serta penguatan distribusi pangan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)
Infografis indeks penjualaan riil. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada April 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,3 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,8% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori suku cadang dan aksesori sebesar 5,0% (mtm), bahan bakar kendaraan bermotor 2,2% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,8% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode libur panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jumat Agung serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah seiring dengan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) di Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Momentum tersebut turut mendorong permintaan pada sejumlah kelompok barang, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas, rekreasi, dan aktivitas konsumsi masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa kinerja penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan tetap kuat. IPR Mei 2026 diprakirakan sebesar 126,0, atau meningkat 0,6% (mtm) ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang, barang lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode HBKN Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak.
Dari sisi harga, lanjut Achris Sarwani bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Juli 2026 dan Oktober 2026, diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 dan Oktober 2026 sebesar 200, meningkat signifikan dibandingkan IEH pada Juni 2026 dan September 2026 sebesar 192,0. “Peningkatan ekspektasi harga tersebut perlu terus dicermati ditengah tekanan inflasi tahunan yang masih terkendali,” ujar Achris Sarwani.
Pada Mei 2026, katanya, inflasi Bali tercatat sebesar 2,99% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Dari sisi pembiayaan, aktivitas perdagangan juga masih didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga April 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,99% (yoy).
Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Juli 2026 sebesar 172,0, meningkat dari IEP Juni 2026 sebesar 170,0.
Sementara itu, sebut Achris Sarwani bahwa IEP enam bulan mendatang, yaitu Oktober 2026 tercatat sebesar 190,0, lebih tinggi dibandingkan IEP September 2026 sebesar 184,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.
Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapa inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)