NEWS
Rapat Paripurna Ke-36 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Bali 2023
Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna Ke-36 DPRD Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 dengan agenda Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry dan Tjok. Gede Asmara Putra Sukawati pada Senin (Soma Umanis, Watugunung), 17 Oktober 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3 Renon Denpasar.
Hadir pada Rapat Paripurna tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Bali, Forkopimda, Sekda Bali Dewa Made Indra, Pimpinan OPD Provinsi Bali, staf ahli Dewan dan undangan lainnya.
Mengawali jawaban Gubernur mengenai pendapatan daerah, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD, begitu juga peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
‘’Saya sependapat penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, dan untuk tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian terhadap NJKB berdasarkan Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB,’’ ujarnya.
Soal pertanyaan target retribusi, dikatakan peningkatan target Retribusi Daerah 2023 sebesar Rp 70,33 miliar bersumber dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 75,33 miliar serta penurunan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp 5 miliar lebih.
Gubernur juga menjawab soal potensi pendapatan atas kendaraan luar Bali yang beroperasi di Bali, secara rutin telah dilakukan razia gabungan mendata kendaraan luar yang beroperasi di Bali. Selanjutnya menghimbau untuk proses balik nama. Saat ini telah diterbitkan kebijakan pembebasan tarif BBNKB II untuk mendorong percepatan proses balik nama plat kendaraan luar Bali dimaksud. Sedangkan soal besaran alokasi pajak rokok kepada daerah dihitung berdasarkan jumlah penduduk.
Penurunan target Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang bersumber dari Jasa Giro dan Bunga, disebabkan dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melakukan manajemen kas dalam bentuk deposito seperti yang dilaksanakan pada tahun- tahun sebelumnya.
Terhadap Pandangan Umum Dewan mengenai Belanja Daerah, Gubernur Koster yag jga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menjelaskan saran tentang pengelolaan belanja daerah mengedepankan money follow programme priority, ‘’Saya sangat setuju. Penurunan alokasi Belanja Operasi khususnya untuk Belanja Pegawai, disebabkan belum dialokasikannya Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Belanja Hibah BOS yang bersumber dari DAK Nonfisik Tahun 2023. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial yang cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2022, disebabkan dialokasikannya bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu (Program Bali Pintar) dan bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha kios/warung di Kawasan Suci Besakih sebagai dampak revitalisasi pengembangan Kawasan Suci Besakih.
Gubernur menegaskan, pemilihan penyedia untuk paket-paket pekerjaan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali telah dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa serta telah mendapatkan pendampingan dari LKPP, BPKP Perwakilan Bali, Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berkenaan dengan pandangan dan pertanyaan Dewan terkait Pembiayaan Daerah, Gubernur menyampaikan tambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara terus diupayakan sejalan dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Mengenai pinjaman pada PT Bank BPD Bali, bahwa pinjaman tersebut memang direncanakan untuk menutup kekurangan pendanaan pada APBD TA 2022. Namun karena realisasi belanja daerah bisa kita tutupi dari sumber- sumber pendapatan daerah yang ada, maka rencana pinjaman tersebut tidak kita realisasikan.
Terhadap masukan dan saran yang substansinya di luar materi Raperda APBD, Gubernur menjelaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan upaya-upaya pengendalian komoditas- komoditas yang menjadi pemicu inflasi bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk Bupati/Walikota se-Bali. Terhadap saran agar pembangunan di sektor pertanian lebih ditingkatkan, ‘’Saya sependapat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung agar produk unggulan pertanian potensi ekspor bisa memasuki pasar internasional, diantaranya melakukan sertifikasi organik standar internasional, memberikan subsidi pupuk organik dan fasilitasi sarana penanganan panen serta pengolahan hasil. Sedangkan untuk peternakan telah dilakukan berbagai upaya agar Sapi Bali bisa diantarpulaukan kembali. Begitu pula dengan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu melalui hilirisasi,’’ ujarnya seraya menjawab soal kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akan dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota, mengenai perdagangan antarpulau beberapa komoditas, sudah mengupayakan untuk terus membuka akses yang lebih luas dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang menangani perdagangan antarpulau. (gs/bi)
NEWS
Kebakaran Hanguskan Agung Restoran di Kawasan Club Med Nusa Dua, Kerugian Diperkirakan Rp 5 Miliar
