Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsi masing-masing OPD, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali meminta agar Tenaga Kontrak dipertahankan dengan honor minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR).
‘‘Bila memungkinkan agar Tenaga Kontrak diangkat sebagai PNS secara bertahap sesuai dengan masa kontrak dan formasi yang ada, serta kalau tidak memungkinkan setidaknya diangkat sebagai PPPK,‘‘ ujar juru bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat I Komang Nova Sewi Putra pada rapat paripurna ke-18 DPRD Bali masa persidangan II tahun 2023 untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana tahun anggaran 2022, Senin (12/6/2023) di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Denpasar.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry dan Tjok. Asmara Putra Sukawati dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali, Gubernur Bali yang diwakili Wagub Tjok. Oka Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekwan Gede Indra Dewa Putra, serta pimpinan sejumlah OPD di Pemprov Bali.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajarannya atas capaian yang membanggakan yakni Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI, dan capaian ini adalah yang ke-10 kalinya. Fraksi Partai Demokrat sependapat dengan BPK RI, bahwa pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi Bali yang salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada diatas rerata nasional.
Fraksi Partai Demokrat juga menyarankan agar diadakan pendidikan dan latihan (diklat) yang berkaitan dengan sinkronisasai pelaksanaan antara Analisis Standar Biaya dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan mengundang narasumber dari pusat dan melibatkan unsur perencana di semua OPD serta menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan. “Dengan diklat ini diharapkan terjadi pemahaman yang sama tentang perencanaan yang berbasis Analisis Standar Biaya untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah,” katanya.
Nova juga meminta Gubernur melakukan evaluasi terhadap realisasi Penyertaan Modal/Investasi Daerah sebesar 0 rupiah dari yang dianggarkan 5 miliar rupiah.
Berkenaan dengan sektor pariwisata, lanjut Nova Sewi Putra, kita terlalu bangga dengan data statistik dengan adanya peningkatan kuantitas wisatawan yang datang ke Bali, sehingga untuk mencapainya maka Bali dijual murah. Akibatnya banyak turis yang kere datang ke Bali dan banyak yang berulah dan mengganggu ketertiban, kenyamanan dan ketentraman masyarakat Bali, bahkan banyak yang merebut kegiatan dan kesempatan kerja masyarakat Bali.
“Mari kita bangga dengan kualitas wisatawan yang datang ke Bali dengan menjaring wisatawan yang berduit dan betul-betul ingin menikmati keindahan alam, adat-istiadat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali,” katanya.
Berkenaan dengan rencana larangan mendaki gunung di Bali, mengingat hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesucian gunung tapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat di sekitarnya, maka Fraksi Partai Demokrat sarankan agar Gubernur mendengarkan pendapat masyarakat sekitarnya dengan menugaskan bupati/walikota se-Bali untuk menjaring pendapat masyarakat dengan mengundang antara lain PHDI, MDA, kepala desa, bendesa adat, tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di sekitar gunung tersebut, sehingga tidak ada kesan Gubernur, pemimpin yang tidak mau mendengar opini atau pendapat masyarakat. “Mudah-mudahan penjaringan pendapat yang dilakukan oleh bupati/walikota se-Bali diperoleh satu sistem tata kelola pendakian gunung di Bali, yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak,” katanya.
Dengan telah berfungsinya dermaga penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, mengakibatkan kemacetan di Jalan By Pass Ngurah Rai dari patung Titi Banda di Tohpati sampai traffic light perempatan Sanur tidak bisa dihindari karena banyaknya mobil yang parkir di badan jalan dan banyaknya orang yang lalu-lalang di jalanan. Dalam masa-masa yang akan datang Bali masih mengharapkan sektor pariwisata terus berkembang dan kemungkinan wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan akan semakin bertambah.
Demikian juga masyarakat Bali yang beragama Hindu srada baktinya terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan ekonominya, maka kemacetan di Jalan By Pass Ngurah Rai Tohpati–Sanur akan semakin parah. “Untuk itu Fraksi Partai Demokrat sarankan agar segera mencarikan solusinya dengan memperluas tempat parkir dan membangun jalan alternatif, sehingga tidak banyak mengganggu lalu lintas di jalan bypass Ngurah Rai,” katanya. (gs/bi)
