Gianyar, baliilu.com – Menutup tahun 2025, BPR Kanti menggelar Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2026, yang mengangkat tema “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional“. Seminar berlangsung di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan Gianyar, Senin, 8 Desember 2025.

Hadir sebagai narasumber Dr. Roberto Akyuwen (Direktur Utama PT LRT Jakarta/Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten 2022-2025); Viraguna Bagoes Oka (Mantan KPW BI Bali-Nusra 2007-2010, praktisi BPR); Ir. Bakri, SE., MM. (Ceo LSP Microfinance Indonesia-BRI Institute); Franky Suhenda (Direktur Utama Jaringan BPR Nusantara), dan Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana (Regional Chief Economist BNI Wilayah 8).

Diretur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun penting bagi perjalanan transformasi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bagi BPR. “Kami bersyukur atas dukungan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan mitra–mitra strategis di daerah,” ujarnya.

Arya Amitaba menegaskan bahwa seminar ini adalah wujud komitmen BPR Kanti untuk mengembalikan dan memperkuat kolaborasi yang selama ini terjalin, serta memastikan bahwa BPR tetap hadir sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat dan relevan menghadapi tantangan ekonomi nasional.

“Kami melihat bahwa BPR memiliki peran vital, terutama dalam mendorong ekonomi kerakyatan, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa perjalanan panjang pengembangan lembaga keuangan, banyak dinamika telah dilewati. Sejak krisis 1998 hingga berbagai perubahan regulasi, kita belajar bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kemampuan lembaga–lembaga lokal seperti BPR dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah penguatan yang dimulai melalui berbagai lembaga masyarakat dan lembaga agama pada awal 2000-an, kemudian berlanjut dengan penguatan digitalisasi pasca 2021, menunjukkan bahwa BPR harus terus beradaptasi untuk bertahan dan berkembang.

“Di Bali, kami turut menjadi bagian dari perjalanan ini. BPR Kanti berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang selalu ada solusi, bermakna, religius dan bermanfaat, sebagaimana nilai yang kami pegang sejak awal,‘‘ tegasnya.

Saat ini, sebut Arya Amitaba bahwa BPR tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Digitalisasi bukan lagi opsi, tetapi keharusan. Karenanya pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PT Jaringan BPR Nusantara, untuk memperkuat sistem layanan, meningkatkan keamanan data, dan memastikan proses operasional berjalan lebih cepat dan efisien.

“Kami percaya bahwa BPR yang kuat adalah BPR yang mampu memanfaatkan teknologi, namun tetap mempertahankan sentuhan humanis yang menjadi kekuatan utamanya,“ ucapnya.

Menuju Outlook Ekonomi 2026

Memasuki 2026, BPR Kanti optimis bahwa peran BPR akan semakin penting. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada pemerataan akses pembiayaan, penguatan UMKM, dan kemampuan lembaga keuangan lokal untuk menjaga sirkulasi ekonomi di daerah.

Melalui forum ini, pihaknya berharap lahir gagasan, strategi, dan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan bagi para regulator maupun pelaku industri dalam mempersiapkan arah kebijakan di tahun-tahun mendatang. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Posyandu Paripurna Balita, Ibu Hamil dan Lansia Kota Denpasar tahap kedua yang berlangsung di dua lokasi di Kecamatan Denpasar Selatan resmi ditutup pada Senin (8/12).

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menutup Posyandu Paripurna tahap kedua ini di dua lokasi berbeda. yakni di Banjar Pembungan, Kelurahan Sesetan dan Banjar Peken, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut yakni Ketua TP-PKK Kecamatan Denpasar Selatan, Ida Ayu Alit Maharatni Purwanasara beserta jajaran TP. PKK Kota Denpasar.

Lokasi pertama yang disambangi Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa yakni Banjar Pembungan, Kelurahan Sesetan. Ny. Ayu Kristi dilokasi ini didampingi Bendesa Adat Sesetan, Made Sudama, Lurah Sesetan, Wayan Gede Gita Prayudi dan Perwakilan Puskesmas 1 Densel. Di lokasi ini kegiatan Posyandu diikuti  sebanyak 40 orang Lansia, 60 Balita dan 6 ibu hamil. Kegiatan dibantu oleh tim dari Puskesmas 1 Densel.

Sementara lokasi kedua yang dikunjungi yakni di Banjar Peken, Kelurahan Serangan diikuti sebanyak 45 Balita, 60 orang Lansia, dan 2 Ibu Hamil. Kegiatan dibantu oleh tim dari Puskesmas 3 Densel. Dilokasi ini juga diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Di sela-sela kegiatan, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa  menyampaikan terimakasih atas partisipasi dari semua pihak. Baik dari para ibu hamil, balita, dan lansia serta peran aktif tak kenal lelah para Kader PKK yang telah mensukseskan kegiatan Posyandu Paripurna Tahap Kedua Kota Denpasar Tahun 2025, sehingga layanan dasar kepada masyarakat Kota Denpasar bisa berjalan lancar hingga saat ini.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar dan TP-PKK Kota Denpasar kami menyampaikam ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Posyandu Paripurna ini sebagai wadah memonitor secara dini masalah yang ada di masyarakat, tidak hanya terkait masalah kesehatan tapi juga ranah sosial dan lainnya,” ujar Ayu Kristi Arya Wibawa.

Dijelaskan pula bahwa, peran Posyandu saat ini tidak meliputi masalah kesehatan saja, karena  mulai awal bulan Januari tahun 2026 pelaksanaan Posyandu di Kota Denpasar sudah bertransformasi dari layanan kesehatan dasar menjadi pusat pelayanan terpadu. Hal ini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

Ny. Ayu Kristi juga menyampaikan, nantinya masayarakat dapat melaporkan permasalahan yang meliputi enam SPM ini dan akan diteruskan Kader Posyandu mulai ke Perbekel/Lurah, Camat dan OPD terkait.

Dalam kesempatan tersebut Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa juga  mengucapkan terimakasih kepada para Kader Posyandu yang sudah mengawal berjalannya Posyandu Paripurna di Kota Denpasar. Semoga rangkaian pelaksanaan Posyandu Paripurna di Kota Denpasar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan semoga selanjutnya dapat terselenggara secara berkelanjutan. “Sinergitas antara TP PKK Kota Denpasar dan juga para kader Posyandu ini merupakan dasar utama dalam upaya memberikan layanan kesehatan bagi ibu hamil, lansia serta balita di Kota Denpasar,” ucap Ayu Kristi.

Sementara Lurah Sesetan, Wayan Gede Gita Prayudi menjelaskan, kegiatan posyandu rutin dilakukan di banjar yang ada di wilayahnya. Dalam pelaksanaanya kegiatan ini mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk pemeriksaan dan pemantauan. Dijelaskan pula bahwa fokus Posyandu yakni pemantauan Stunting dan upaya penurunan angka stunting. Pihaknya berkomitmen untuk terus memaksimalkan  pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Harapan kami kegiatan posyandu ini dilaksanakan berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi warga kami dan secara umum masyarakat Kota Denpasar, utamanya fokus kegiatan seperti menurunkan angka stunting di Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Rentin, memimpin pembahasan teknis penutupan TPA tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota terkait dan pemangku kepentingan lainnya di Kantor Dinas KLH Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/12).

Rentin menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 921 Tahun 2025 tentang penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka di TPA Suwung. Keputusan tersebut diterbitkan pada 23 Mei 2025 dan memberi batas waktu 180 hari untuk menghentikan praktik open dumping.

“TPA Suwung hanya boleh menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik wajib diselesaikan di sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga desa dan kelurahan,” ujar Rentin.

Sebagai langkah transisi, pemerintah mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penguatan peran TPS-3R, TPST, dan program Teba Modern. Pemanfaatan mesin pencacah, dekomposer, serta teknologi pengomposan dipercepat, termasuk optimalisasi operasional Pusat Daur Ulang (PDU) dan penyediaan mesin insinerator yang telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Denpasar dan Badung, dua daerah yang selama ini masih membuang sampah ke TPA Suwung, telah mulai mengurangi volume pengangkutan ke TPA. Kabupaten Badung dinilai cukup progresif karena melibatkan desa-desa secara masif dalam penguatan TPS-3R dan TPST.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa kunci utama penyelesaian persoalan sampah terletak pada pemilahan sejak dari sumber. Pasca-23 Desember 2025, TPA Suwung hanya akan berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah residu.

Pembahasan teknis itu dihadiri Koordinator Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Prof. Luh Riniti, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. (gs/bi)