Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Bali dalam setiap pembangunan infrastruktur kerakyatan. Pembangunan bedah rumah maupun bedah warung harus tetap memperhatikan tata letak bangunan sesuai dengan konsep asta kosala kosali.

Hal ini disampaikan saat menghadiri penyerahan bantuan bedah rumah dan bedah warung oleh BUMDes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Kecamatan Melaya di Desa Ekasari, Minggu (8/3).

Dalam arahannya, Bupati Kembang mengingatkan agar pengerjaan bedah rumah tidak hanya mengejar kelaikan fisik, tetapi juga wajib menerapkan konsep Asta Kosala Kosali. Konsep tata laksana arsitektur tradisional Bali ini dinilai krusial untuk menjamin keharmonisan antara penghuni dengan lingkungannya.

“Pembangunan bedah rumah maupun bedah warung harus tetap memperhatikan tata letak bangunan sesuai nilai-nilai budaya kita. Asta Kosala Kosali bukan sekadar aturan arsitektur, tapi cara kita memastikan rumah tersebut memberikan rasa aman, nyaman, dan vibrasi positif bagi penghuninya,” ujar Bupati Kembang Hartawan.

Penerapan konsep ini diharapkan dapat menjadi standar dalam program bantuan sosial ke depan, sehingga pemenuhan hunian warga kurang mampu yang juga program unggulan di Jembrana tetap berjalan selaras dengan tatanan spiritual dan estetika lokal, terutama dari sisi tata letak.

“Utamakan tata letak terlebih dahulu. Sehingga dengan bantuan bedah rumahnyang diserahkan, kita juga berharap pelan pelan warga yang sudha dibantu mampu meningkatkan tarqf ekonominya, sehingga kedepan bisa memperbaiki hubuannya kembali tanpa membongkar konsep bangunan yang sudah pas,” terang Bupati Jembrana.

Program bantuan yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya ini mencakup: 4 Unit Bedah Rumah dengan alokasi masing-masing Rp 35.000.000. Selain itu juga diserahkan satu Unit Bedah Warung dengan alokasi Rp 30.000.000.

Bupati Kembang mengapresiasi langkah BUMDes Bersama Melaya yang telah berhasil menyisihkan laba usaha untuk kepentingan sosial. Menurutnya, sinergi antara penguatan ekonomi melalui UMKM (bedah warung) dan penguatan papan (bedah rumah) adalah kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

Wayan Ardana, perwakilan BUMDes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya, menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan Bupati terkait standar pembangunan berbasis kearifan lokal.

“Kami memastikan bantuan ini tepat sasaran bagi warga kurang mampu di wilayah Melaya dan ke depannya akan lebih memperhatikan detail teknis sesuai konsep arsitektur Bali yang diamanatkan,” pungkasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Sidang paripurna tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun pelaksanaan pembangunan.

Dalam perayaannya, Bupati Gianyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan LKPJ pada sidang paripurna tersebut.

“Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada sidang paripurna yang terhormat ini,” ujarnya.
Bupati Gianyar menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. LKPJ merupakan laporan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama satu tahun serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pemaparannya, Bupati Mahayastra menyampaikan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar pada tahun 2025 mencapai 80,96, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 80,23, dan masuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Bali sebesar 79,37 dan nasional 75,90.

“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan menjadi 3,71 persen pada tahun 2025 dari 4,00 persen pada tahun 2024, serta lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga menurun dari 1,98 persen pada tahun 2024 menjadi 1,55 persen pada tahun 2025 atau sekitar 5.036 orang,” paparnya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Gianyar mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,89 persen pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,82 persen serta nasional sebesar 5,11 persen. Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, turun dari 0,29 pada tahun 2024 menjadi 0,275 pada tahun 2025, yang tergolong ketimpangan rendah.

Pada sektor keuangan daerah, pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp3,291 triliun, dengan realisasi mencapai Rp3,181 triliun atau 96,65 persen dari target. Realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,997 triliun atau 98,63 persen dari target serta pendapatan transfer sebesar Rp608 miliar lebih.

“Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,306 triliun atau 77,46 persen dari rencana sebesar Rp4,268 triliun. Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp324 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp175 miliar lebih,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati Mahayastra juga memaparkan pencapaian berbagai sektor pembangunan. Pada bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,84 tahun pada 2024 menjadi 9,93 tahun pada 2025, sementara angka harapan lama sekolah mencapai 14,12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 76,14 tahun.

Capaian pembangunan juga terlihat pada ketahanan sektor pangan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 11,35 persen, peningkatan produksi kelautan dan perikanan 3,9 persen, serta cadangan pangan 164,98 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga meningkat menjadi 71,67 dari sebelumnya 68,95.

Pada bidang reformasi birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gianyar meningkat menjadi 66,82, dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,49 dan Indeks Kepuasan Masyarakat 72,11.

Menutup harmonisasinya, Bupati berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, sehingga terwujudnya kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD,” tutupnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan dari berbagai risiko di ruang digital, mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” katanya.

Ia menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan “Tunggu Anak Siap”, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Dukungan dari Kalangan Pendidikan

Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menilai kebijakan dalam PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat pelindungan anak di era digital.

Menurutnya, regulasi tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, pemerhati pendidikan, hingga komunitas pelindungan anak.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak-anak tetap bisa menggunakan internet untuk belajar atau berkreasi. Yang dibatasi adalah platform dengan risiko tinggi seperti media sosial atau permainan daring tertentu,” ujar Najeela.

Berbagai penelitian, lanjutnya, menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada meningkatnya kecanduan gawai, kekerasan daring, hingga menurunnya konsentrasi belajar.

Suara Pelajar

Salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurutnya, banyak pelajar seusianya mulai terpapar konten yang tidak sesuai ketika menggunakan media sosial.

“Kadang muncul juga konten yang sebenarnya tidak pantas dilihat oleh anak di bawah 16 tahun. Karena itu menurut saya aturan ini memang perlu diterapkan,” ujarnya.

Yasser menilai kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat.

“Kalau melihat pengalaman sendiri dan teman-teman di sekitar, aturan ini sebenarnya sangat positif,” katanya.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar menjadi “Duta Tunas” di sekolah dan lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak.

Turut hadir mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya. (bi/bulelengkab.go.id)