Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BI Bali Dukung Penyelenggaraan BBTF X 2024

Dorong Promosi Pariwisata Berkualitas di Bali

Loading

BALIILU Tayang

:

BBTF 2024
FOTO BERSAMA: Berfoto bersama usai Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya membuka Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) X tahun 2024 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Badung, baliilu.com – Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) X Tahun 2024 secara resmi dibuka oleh Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Bali International Convention Centre, Nusa Dua Bali. BBTF tahun ini mengangkat tema Exploring & Experiencing Sense of Indonesia’s Beauty yang berlangsung tanggal 12-14 Juni 2024.

Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa kegiatan promosi pariwisata melalui BBTF mampu berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Bali pasca-pandemi Covid-19. Dari event ini diprakirakan transaksi akan mencapai Rp. 7,61 triliun yang bersumber dari transaksi 370 buyer 45 negara. Pameran BBTF diikuti oleh pelaku usaha pariwisata baik maskapai, agen perjalanan, hotel, event organizer, dan ragam usaha yang berfokus pada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Pelaku usaha yang terlibat tidak hanya berasal dari Bali namun juga dari wilayah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, NTT, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari negara lain yang turut hadir diantaranya yakni Nepal, Timor Leste, China, Amerika Serikat, Malaysia, Afrika Selatan, dan Iran. Hal ini menjadikan BBTF sebagai travel fair dengan dampak ekonomi terbesar di Indonesia.

Selain menampilkan booth-booth promosi pariwisata, rangkaian kegiatan dari BBTF tahun ini juga terdiri dari talk show pariwisata dan konferensi pers dari pejabat, pemerintah, serta industri pariwisata.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyambut baik dan turut mendukung penyelenggaraan BBTF. Sebanyak 6 (enam) desa wisata binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali turut serta dalam bursa fair diantaranya Desa Wisata Taro, Penglipuran, Pemuteran, Sudaji, Tampaksiring, dan Duda. Fasilitasi promosi desa wisata ini merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam mendukung penerapan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Desa Wisata tidak hanya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar termasuk UMKM, namun juga turut menjaga kelestarian budaya dan adat Bali.

Baca Juga  Buka Mahasabha XI MGPSSR, Pj Gubernur Mahendra Jaya Ajak Kalangan Pasemetonan Rawat Adat Budaya dan Keberagaman

Perwakilan pengelola desa wisata mengaku cukup banyak buyer yang berminat dengan paket wisata yang ditawarkan dan berencana akan melakukan negosiasi lebih lanjut. Dalam sesi press conference BBTF X, Kepala DPD ASITA Bali, I Putu Winastra menyampaikan bahwa pelaksanaan BBTF terus berkembang tiap tahunnya, baik dari sisi skala keterlibatan pelaku usaha maupun peserta. Selain itu, tren pariwisata global menunjukkan keindahan alam dan budaya masih menjadi keunggulan Indonesia. Oleh karena itu, ASITA berkomitmen untuk mempromosikan dan melestarikan destinasi wisata Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun kancah internasional.

Lebih lanjut, untuk mendukung pariwisata yang inklusif, BBTF X juga mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk desa wisata yang merupakan bagian dari community based tourism.

Senada dengan Winastra, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini menyatakan bahwa potensi utama pariwisata Bali adalah keindahan budaya, alam, dan kearifan lokalnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga dan melestarikan alam dan kearifan lokal Bali melalui penetapan tourist levy, dimana per 14 Februari 2024, turis asing yang berkunjung ke Bali harus membayar levy sebesar Rp 150.000 per orang. Dana yang terkumpul dari levy ini nantinya akan digunakan untuk pelestarian alam dan adat Bali, serta meningkatkan manajemen pariwisata yang lebih solid terutama dalam kebersihan, serta mempromosikan desa wisata sebagai community based tourism.

”We are committed to promote community-based tourism to support inclusive and sustainable tourism. In addition to providing economic benefits, this also protects the nature, culture, and local wisdom of Bali,” ucap Dayu Indah. Terdekat, salah satu pemanfaatan dari dana levy yang telah terkumpul ialah penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB).

Baca Juga  Bali Launching Smart Dashboard Terintegrasi ‘PIL SAKTI’

Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menambahkan bahwa adanya BBTF X ini akan memperkuat Bali sebagai destinasi pariwisata global di kancah internasional. ”Bali Tourism Board fully support every kind of activity that promote Bali’s sustainability and positioning in global tourism including BBTF,” tutur Gus Agung. Saat ini telah ada 10 (sepuluh) asosiasi pelaku usaha di bawah BTB. Dengan adanya BTB, diseminasi informasi terkait pelaku usaha pariwisata akan lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA. Diah Utari menyampaikan bahwa sektor terkait pariwisata merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Bali dengan kontribusi mencapai 41,91% lebih tinggi dari nasional yang sebesar 25,12%. Dengan semakin meningkatkan aktivitas pariwisata, pertumbuhan ekonomi Bali juga masih tercatat tinggi yang mencapai 5,98% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11% (yoy). Pertumbuhan sektor pariwisata juga menjadi lokomotif untuk penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya local community based business. Tingkat pengangguran di Bali per Februari 2024 sebesar 1,87% dan kemiskinan sebesar 4,25%, masing-masing lebih rendah dari nasional yang tercatat sebesar 4,82% dan 9,36%. Sementara itu, jumlah UMKM terkait pariwisata jumlahnya lebih dari 200.000 usaha berdasarkan data BPS.

Namun demikian, Utari mengatakan, sektor pariwisata Bali masih terkonsentrasi pada wilayah Bali Selatan yakni Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yang tercermin dari share ekonomi, penyaluran kredit, tingkat pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi pada wilayah tersebut dibandingkan wilayah non-Sarbagita. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya untuk mendorong kunjungan wisatawan ke wilayah Bali Utara guna mengurangi ketimpangan.

Baca Juga  Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tegaskan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Lokasi Kunker Presiden Murni Estetika

General Manager The Westin Resort Nusa Dua, Sander Looijen, menuturkan bahwa sejalan dengan komitmen pariwisata Bali, The Westin Resort Nusa Dua senantiasa berusaha untuk menjaga aspek keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah mewujudkan net zero emission di kawasan The Westin Resort Nusa Dua pada tahun 2050. Selain itu, untuk mendukung community based tourism, The Westin Resort Nusa Dua juga menawarkan paket wisata untuk berkunjung ke desa wisata.

Lebih lanjut, Counsellor Political Deputy Head of Mission The Embassy of the Republic of South Africa in Indonesia, Vickesh Maharaj menyatakan bahwa Afrika Selatan merupakan kantong wisatawan mancanegara yang potensial bagi pariwisata Indonesia. Selain karena hubungan diplomatis Afrika Selatan dan Indonesia yang cukup panjang, leluhur penduduk Afrika Selatan juga berasal dari Indonesia sehingga terdapat cultural connection yang mendorong wisatawan Afrika Selatan untuk berkunjung ke Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini konektivitas ke Bali dan pulau selain Bali masih cukup terbatas. Ke depan, diperlukan penguatan infrastruktur konektivitas yang lebih mudah dan murah untuk berpariwisata ke Bali dan pulau di luar Bali, sehingga mendorong minat wisatawan Afrika Selatan yang berada lintas benua untuk berkunjung ke Indonesia. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Doa Bersama Peringatan Bom Bali, Pj. Gubernur Bali Ajak Masyarakat jadi Agen Perdamaian

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Bangga 9 Desa di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali Sandang Predikat Percontohan Desa Antikorupsi

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tegaskan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Lokasi Kunker Presiden Murni Estetika

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Buka Baligivation 2024, Pj. Gubernur Bali Ajak Semua Pihak “Ngrombo” Akselerasi Transformasi Digital

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca