Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BI Bali Gelar Temu Wirasa Stakeholders 2024

Pemerataan Pembangunan Bali Melalui Penyelarasan Sektor Pariwisata, Pertanian dan Ekonomi Kreatif

Loading

BALIILU Tayang

:

Temu Wirasa BI bali
TEMU WIRASA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menggelar Temu Wirasa Stakeholders 2024 pada 13 November 2024 di Hotel Renaissance, Nusa Dua, Badung. (Foto; Hms BI Bali)

Badung, baliilu.com – Untuk memperkuat sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar Temu Wirasa Stakeholders 2024 pada 13 November 2024, di Hotel Renaissance, Nusa Dua, Badung. Dengan mengusung tema Creating Your Next Move in 2025: Enhancing Economic Resilience and Equality in Bali, Temu Wirasa yang dikemas dalam bentuk diskusi menekankan pentingnya ketahanan ekonomi dan kesetaraan.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Erwin Soeriadimadja, dan Penjabat Gubernur Bali, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. Diskusi kali ini juga menghadirkan narasumber terkemuka, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno; Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.; serta Fashion Designer (Wanita Inspiratif Indonesia), Anne Avantie.

Temu Wirasa juga merupakan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah mendukung tugas-tugas Bank Indonesia, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, perbankan, asosiasi, dan pemilik proyek investasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa meskipun ekonomi Bali telah pulih pasca-pandemi, disparitas antara Bali Selatan (Sarbagita) dan wilayah non-Sarbagita masih cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Erwin mengemukakan tiga sinergitas penting yang perlu dijalankan, yaitu pengendalian inflasi dan swasembada pangan, mendorong digitalisasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Penjabat Gubernur Bali, Mahendra Jaya menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Provinsi Bali dalam pemerataan pembangunan, seperti penataan sektor penunjang pariwisata dan daya dukung lingkungan. Mahendra menekankan pentingnya infrastruktur strategis, termasuk peningkatan jaringan jalan Bali Utara-Selatan dan dukungan permodalan untuk UMKM guna meningkatkan pemerataan ekonomi dan daya saing di seluruh wilayah Bali.

Baca Juga  Jegeg Bagus Bali 2024, Sukses Perluas QRIS & Banjar Digital

”Langkah strategis tersebut dapat meningkatkan daya saing kawasan” tutur Mahendra.

Lebih lanjut, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan bahwa pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal merupakan kunci untuk memperkuat kesetaraan ekonomi di Pulau Dewata. Kesetaraan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi juga membutuhkan inklusi ekonomi yang lebih luas.

”Mendorong partisipasi perempuan dan generasi muda, serta meningkatkan infrastruktur sosial melalui akses pendidikan, menjadi langkah penting dalam mencapai kesetaraan ekonomi,” ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan bahwa Bali belum mengalami overtourism karena potensi wisata di Bali Barat dan Timur masih cukup besar. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis digital dianggap sebagai salah satu kunci untuk mempercepat pemerataan pariwisata di seluruh Provinsi Bali.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengungkapkan bahwa wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), menyumbang 65,96% dari total ekonomi Bali. Di sisi lain, wilayah non-Sarbagita hanya menyumbang 31,01%. Angka ini mencerminkan ketidakmerataan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Bali. Saat ini, Bali telah mengalami transformasi besar melalui pertumbuhan pariwisata yang pesat karena masyarakat Bali menjunjung tinggi nilai budaya, menjadikan pariwisata budaya sebagai daya tarik utama Bali.

”Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat tercapai dengan strategi pembangunan tepat sasaran sesuai keunggulan suatu wilayah,” tambah pria yang akrab dipanggil Tjok Ace ini. Berkaitan dengan strategi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di Bali, Tjok Ace menambahkan, ”Kita harus memahami karakteristik peta pengembangan Bali secara utuh dan keberhasilan pengembangan sektor tertentu di suatu wilayah tidak berarti harus direplikasi di wilayah lainnya”.

Dalam konteks pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, Anne Avantie menekankan bahwa kunci kesuksesan dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah keberanian (tidak takut gagal), pandai mencari dan memanfaatkan peluang serta keseimbangan hubungan vertikal (kepada Tuhan) dan horizontal (antarsesama manusia).

Baca Juga  TPID Badung Siap Jaga Kestabilan Harga

”Saya berani membuka lini bisnis kuliner dengan modal keberanian dan niat untuk meningkatkan pemberdayaan tenaga lokal,” jelas Anne.

Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif didukung kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sejalan dengan Program Transformasi Ekonomi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan non-pariwisata, terutama pertanian. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting guna menciptakan keselarasan antara sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Diversifikasi ekonomi yang tepat dan terarah dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pansus DPRD Badung Gelar Rapat, Masukkan Unsur Budaya Bali dalam Ranperda Ormas

Published

on

By

ranperda ormas badung
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.

Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.

“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.

Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.

“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.

Baca Juga  Inflasi Desember 2022 di Bali Lebih Terkendali Dibandingkan 5 Tahun Terakhir

Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.

Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).

Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Inflasi Desember 2022 di Bali Lebih Terkendali Dibandingkan 5 Tahun Terakhir

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  BI Bali Berkomitmen Dorong Akselerasi ‘’Digital Payment’’ di Bali

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca