Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BI Bali Gelar Temu Wirasa Stakeholders 2024

Pemerataan Pembangunan Bali Melalui Penyelarasan Sektor Pariwisata, Pertanian dan Ekonomi Kreatif

Loading

BALIILU Tayang

:

Temu Wirasa BI bali
TEMU WIRASA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menggelar Temu Wirasa Stakeholders 2024 pada 13 November 2024 di Hotel Renaissance, Nusa Dua, Badung. (Foto; Hms BI Bali)

Badung, baliilu.com – Untuk memperkuat sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar Temu Wirasa Stakeholders 2024 pada 13 November 2024, di Hotel Renaissance, Nusa Dua, Badung. Dengan mengusung tema Creating Your Next Move in 2025: Enhancing Economic Resilience and Equality in Bali, Temu Wirasa yang dikemas dalam bentuk diskusi menekankan pentingnya ketahanan ekonomi dan kesetaraan.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Erwin Soeriadimadja, dan Penjabat Gubernur Bali, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. Diskusi kali ini juga menghadirkan narasumber terkemuka, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno; Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.; serta Fashion Designer (Wanita Inspiratif Indonesia), Anne Avantie.

Temu Wirasa juga merupakan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah mendukung tugas-tugas Bank Indonesia, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, perbankan, asosiasi, dan pemilik proyek investasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa meskipun ekonomi Bali telah pulih pasca-pandemi, disparitas antara Bali Selatan (Sarbagita) dan wilayah non-Sarbagita masih cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Erwin mengemukakan tiga sinergitas penting yang perlu dijalankan, yaitu pengendalian inflasi dan swasembada pangan, mendorong digitalisasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Penjabat Gubernur Bali, Mahendra Jaya menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Provinsi Bali dalam pemerataan pembangunan, seperti penataan sektor penunjang pariwisata dan daya dukung lingkungan. Mahendra menekankan pentingnya infrastruktur strategis, termasuk peningkatan jaringan jalan Bali Utara-Selatan dan dukungan permodalan untuk UMKM guna meningkatkan pemerataan ekonomi dan daya saing di seluruh wilayah Bali.

Baca Juga  Masyarakat Antusias Menukar Uang Rupiah Tahun Emisi 2022

”Langkah strategis tersebut dapat meningkatkan daya saing kawasan” tutur Mahendra.

Lebih lanjut, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan bahwa pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal merupakan kunci untuk memperkuat kesetaraan ekonomi di Pulau Dewata. Kesetaraan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi juga membutuhkan inklusi ekonomi yang lebih luas.

”Mendorong partisipasi perempuan dan generasi muda, serta meningkatkan infrastruktur sosial melalui akses pendidikan, menjadi langkah penting dalam mencapai kesetaraan ekonomi,” ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan bahwa Bali belum mengalami overtourism karena potensi wisata di Bali Barat dan Timur masih cukup besar. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis digital dianggap sebagai salah satu kunci untuk mempercepat pemerataan pariwisata di seluruh Provinsi Bali.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengungkapkan bahwa wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), menyumbang 65,96% dari total ekonomi Bali. Di sisi lain, wilayah non-Sarbagita hanya menyumbang 31,01%. Angka ini mencerminkan ketidakmerataan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Bali. Saat ini, Bali telah mengalami transformasi besar melalui pertumbuhan pariwisata yang pesat karena masyarakat Bali menjunjung tinggi nilai budaya, menjadikan pariwisata budaya sebagai daya tarik utama Bali.

”Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat tercapai dengan strategi pembangunan tepat sasaran sesuai keunggulan suatu wilayah,” tambah pria yang akrab dipanggil Tjok Ace ini. Berkaitan dengan strategi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di Bali, Tjok Ace menambahkan, ”Kita harus memahami karakteristik peta pengembangan Bali secara utuh dan keberhasilan pengembangan sektor tertentu di suatu wilayah tidak berarti harus direplikasi di wilayah lainnya”.

Dalam konteks pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, Anne Avantie menekankan bahwa kunci kesuksesan dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah keberanian (tidak takut gagal), pandai mencari dan memanfaatkan peluang serta keseimbangan hubungan vertikal (kepada Tuhan) dan horizontal (antarsesama manusia).

Baca Juga  Pimpin High Level Meeting TPID, Pj. Gubernur Bali Tekankan Pentingnya Langkah Strategis Agar Inflasi Tetap Terjaga

”Saya berani membuka lini bisnis kuliner dengan modal keberanian dan niat untuk meningkatkan pemberdayaan tenaga lokal,” jelas Anne.

Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif didukung kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sejalan dengan Program Transformasi Ekonomi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan non-pariwisata, terutama pertanian. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting guna menciptakan keselarasan antara sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Diversifikasi ekonomi yang tepat dan terarah dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  Kendalikan Inflasi, BI Bali Dukung Gerakan Tanam Cabai di Lahan Tidur Kabupaten Buleleng

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Bangkitkan Perekonomian di Masa Pandemi, Pemkot - BI Lakukan Transformasi Digital Pasar Tradisional

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Kabupaten Gianyar Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi Melalui Mekanisasi Pertanian

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca