Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Buka Musda XV PHRI BPD Bali 2025, Gubernur Koster: Kolaborasi, Adaptasi dan Inovasi untuk Pariwisata Bangkit

BALIILU Tayang

:

musda phri bali
BUKA MUSDA: Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “Musda PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi dan Inovasi”, bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,48%, bahkan naik menjadi 5,88% pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7%, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7%. Bali juga tercatat berkontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan yang mencapai 6,3 juta orang.

Gubernur Koster mengingatkan, sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, pelaku usaha pariwisata sering kali “asik sendiri”, padahal tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas, cepat serta terkoordinasi.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegas Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya.

“Kita harus bersyukur diberikan pariwisata di Bali. Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali. Karena itu kita harus merawat pariwisata ini dengan baik,” ujarnya.

Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dimana tidak ada lagi lahan produktif yang digunakan untuk membangun hotel, terutama lahan persawahan.

Baca Juga  Jalankan Arahan Presiden RI, Gubernur Koster Pimpin Rakor Forkopimda Se-Bali

Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi dan pengurangan kemacetan di kawasan wisata.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster kembali menekankan PHRI harus solid, dan menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

“Menjaga pariwisata tidak bisa ego sendiri. PHRI harus menjadi pelopor dalam menjamin pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.

Musda XV PHRI BPD Bali Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan global, serta melahirkan inovasi baru guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia. Gubernur juga mengapresiasi seluruh anggota PHRI yang selama ini konsisten mendukung pembangunan pariwisata Bali.

Dengan penyelenggaraan Musda ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama PHRI berharap dapat melahirkan arah kebijakan, program, serta langkah strategis yang mampu menjawab tantangan pariwisata ke depan seraya memastikan Bali tetap tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Staff Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masruroh, menyampaikan Bali memiliki kontribusi luar biasa, yakni menyumbang sekitar 50% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari peran besar PHRI Bali yang mampu menjaga standar layanan, akomodasi, dan kualitas destinasi. Tema Musda dinilai sangat relevan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah ketatnya kompetisi global.

Ia juga menyoroti dinamika sharing economy yang semakin berkembang. Fenomena ini di satu sisi memperluas pilihan akomodasi bagi wisatawan, namun di sisi lain menuntut penataan yang adil agar manfaat ekonomi pariwisata benar-benar kembali kepada negara melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Pembangunan Kebudayaan Bali

Sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional yang ditegaskan dalam Perpres tentang pariwisata berkelanjutan, Ibu Masruroh mendorong PHRI dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi isu lingkungan, menyusun panduan nasional pengelolaan pariwisata, merumuskan peta jalan keberlanjutan, meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan SDM, dan mempercepat transformasi digital di sektor hospitality.

Selanjutnya, Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, menyampaikan apresiasi mendalam kepada PHRI Bali yang disebutnya sebagai tulang punggung PHRI Nasional.

Menurutnya, kontribusi Bali sangat signifikan bagi promosi pariwisata Indonesia karena citra pariwisata nasional banyak diperkuat oleh reputasi Bali di mata dunia.

Ia menegaskan sebagian besar jasa akomodasi resmi di Bali dimiliki oleh pengusaha lokal Bali dan nasional, sementara unit akomodasi tidak berizin umumnya berasal dari pihak asing yang beroperasi melalui platform ekonomi berbagi. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan persaingan usaha sehat, legalitas, serta penerimaan pajak daerah.

Terkait isu lingkungan dan transformasi pariwisata, Hariyadi menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan pemerintah.

Fenomena sharing economy disebutnya tidak dapat dihindari, namun perlu penyelarasan agar memberikan manfaat ekonomi yang adil melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Ia menyampaikan dukungan terhadap penyusunan panduan bersama mengenai model pengelolaan pariwisata nasional, peta jalan keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta percepatan digitalisasi layanan.

Hariyadi menegaskan PHRI secara nasional akan terus mendukung kemajuan Bali sebagai pusat daya tarik pariwisata Indonesia dan motor penggerak pertumbuhan sektor hospitality.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Tjok Ace), menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda XV sembari menyampaikan solidaritas bagi masyarakat di Sumatera dan kawasan lainnya yang tengah mengalami bencana. Tjok Ace menegaskan bahwa Musda ini menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi tidak hanya pada program, tetapi juga pada solidaritas, kepedulian dan kebersamaan.

Baca Juga  Gubernur Koster Dampingi Menteri LH Tinjau TPA Suwung, TPST Kertalangu, Tahura I dan II hingga TOSS Center Klungkung

Ia menekankan bahwa Musda tahun ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan strategi adaptif terhadap dinamika global, memperkuat peran PHRI sebagai mitra pemerintah, serta membangun konsolidasi internal.

Dengan tantangan tren wisata, tata ruang, persaingan global, hingga ancaman bencana dan perubahan iklim, PHRI Bali diharapkan semakin teguh dalam menjaga alam dan budaya Bali sesuai konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Pansus DPRD Badung Gelar Rapat, Masukkan Unsur Budaya Bali dalam Ranperda Ormas

Published

on

By

ranperda ormas badung
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.

Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.

“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.

Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.

“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.

Baca Juga  Gubernur Koster Dampingi Menteri LH Tinjau TPA Suwung, TPST Kertalangu, Tahura I dan II hingga TOSS Center Klungkung

Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.

Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).

Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Pembangunan Kebudayaan Bali

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  Bupati Badung Dampingi Gubernur Bali, Sidak Pembangunan di Kawasan Pantai Berawa

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca