Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Buka Musda XV PHRI BPD Bali 2025, Gubernur Koster: Kolaborasi, Adaptasi dan Inovasi untuk Pariwisata Bangkit

BALIILU Tayang

:

musda phri bali
BUKA MUSDA: Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “Musda PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi dan Inovasi”, bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,48%, bahkan naik menjadi 5,88% pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7%, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7%. Bali juga tercatat berkontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan yang mencapai 6,3 juta orang.

Gubernur Koster mengingatkan, sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, pelaku usaha pariwisata sering kali “asik sendiri”, padahal tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas, cepat serta terkoordinasi.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegas Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya.

“Kita harus bersyukur diberikan pariwisata di Bali. Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali. Karena itu kita harus merawat pariwisata ini dengan baik,” ujarnya.

Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dimana tidak ada lagi lahan produktif yang digunakan untuk membangun hotel, terutama lahan persawahan.

Baca Juga  Gubernur Koster Resmi Buka Porprov Bali XV 2022

Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi dan pengurangan kemacetan di kawasan wisata.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster kembali menekankan PHRI harus solid, dan menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

“Menjaga pariwisata tidak bisa ego sendiri. PHRI harus menjadi pelopor dalam menjamin pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.

Musda XV PHRI BPD Bali Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan global, serta melahirkan inovasi baru guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia. Gubernur juga mengapresiasi seluruh anggota PHRI yang selama ini konsisten mendukung pembangunan pariwisata Bali.

Dengan penyelenggaraan Musda ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama PHRI berharap dapat melahirkan arah kebijakan, program, serta langkah strategis yang mampu menjawab tantangan pariwisata ke depan seraya memastikan Bali tetap tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Staff Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masruroh, menyampaikan Bali memiliki kontribusi luar biasa, yakni menyumbang sekitar 50% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari peran besar PHRI Bali yang mampu menjaga standar layanan, akomodasi, dan kualitas destinasi. Tema Musda dinilai sangat relevan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah ketatnya kompetisi global.

Ia juga menyoroti dinamika sharing economy yang semakin berkembang. Fenomena ini di satu sisi memperluas pilihan akomodasi bagi wisatawan, namun di sisi lain menuntut penataan yang adil agar manfaat ekonomi pariwisata benar-benar kembali kepada negara melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Baca Juga  HKG PKK Ke-50, Gubernur Koster Ajak PKK Bergerak Bantu Masyarakat hingga Dorong Penggunaan Produk Lokal Bali

Sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional yang ditegaskan dalam Perpres tentang pariwisata berkelanjutan, Ibu Masruroh mendorong PHRI dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi isu lingkungan, menyusun panduan nasional pengelolaan pariwisata, merumuskan peta jalan keberlanjutan, meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan SDM, dan mempercepat transformasi digital di sektor hospitality.

Selanjutnya, Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, menyampaikan apresiasi mendalam kepada PHRI Bali yang disebutnya sebagai tulang punggung PHRI Nasional.

Menurutnya, kontribusi Bali sangat signifikan bagi promosi pariwisata Indonesia karena citra pariwisata nasional banyak diperkuat oleh reputasi Bali di mata dunia.

Ia menegaskan sebagian besar jasa akomodasi resmi di Bali dimiliki oleh pengusaha lokal Bali dan nasional, sementara unit akomodasi tidak berizin umumnya berasal dari pihak asing yang beroperasi melalui platform ekonomi berbagi. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan persaingan usaha sehat, legalitas, serta penerimaan pajak daerah.

Terkait isu lingkungan dan transformasi pariwisata, Hariyadi menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan pemerintah.

Fenomena sharing economy disebutnya tidak dapat dihindari, namun perlu penyelarasan agar memberikan manfaat ekonomi yang adil melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Ia menyampaikan dukungan terhadap penyusunan panduan bersama mengenai model pengelolaan pariwisata nasional, peta jalan keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta percepatan digitalisasi layanan.

Hariyadi menegaskan PHRI secara nasional akan terus mendukung kemajuan Bali sebagai pusat daya tarik pariwisata Indonesia dan motor penggerak pertumbuhan sektor hospitality.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Tjok Ace), menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda XV sembari menyampaikan solidaritas bagi masyarakat di Sumatera dan kawasan lainnya yang tengah mengalami bencana. Tjok Ace menegaskan bahwa Musda ini menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi tidak hanya pada program, tetapi juga pada solidaritas, kepedulian dan kebersamaan.

Baca Juga  Gubernur Koster Tinjau Kedatangan Singapore Airlines Bawa 156 Penumpang di Bandara Ngurah Rai

Ia menekankan bahwa Musda tahun ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan strategi adaptif terhadap dinamika global, memperkuat peran PHRI sebagai mitra pemerintah, serta membangun konsolidasi internal.

Dengan tantangan tren wisata, tata ruang, persaingan global, hingga ancaman bencana dan perubahan iklim, PHRI Bali diharapkan semakin teguh dalam menjaga alam dan budaya Bali sesuai konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Kunjungi Petani Garam di Tianyar dan Les, Gubernur Koster Siap Fasilitasi Program Pemberdayaan ke Petani Garam

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Gubernur Koster Bersama Tjok. Oka Sukawati Anugerahi Bali Kerthi Nugraha Mahottama kepada 2 Sastrawan Bali

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Tinjau Kedatangan Singapore Airlines Bawa 156 Penumpang di Bandara Ngurah Rai
Lanjutkan Membaca