Badung, baliilu.com – Tim Pembinaan Kepegawaian dan Penegakan Pelanggaran Disiplin ASN atau Tim Disiplin Pemkab Badung kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga. Kali ini, sidak menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (9/9/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Badung dalam memperkuat disiplin dan akuntabilitas kinerja ASN. Tim Disiplin Pemkab Badung mengecek presensi sekaligus keberadaan fisik pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap jam kerja dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Badung I Wayan Wijana, Inspektur Kabupaten Badung, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

I Wayan Wijana mengatakan hasil verifikasi presensi dan pengecekan langsung di lokasi menemukan empat pegawai di DPUPR yang diduga melanggar ketentuan jam kerja.

“Sementara di BPKAD tidak ditemukan pelanggaran disiplin. Sejumlah pegawai yang tidak hadir terkonfirmasi memiliki keterangan sah secara administratif karena sakit,” katanya.

Sidak tersebut, lanjut Wijana tidak hanya menyasar persoalan kehadiran pegawai. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni kepatuhan terhadap jam kerja dan efektivitas pelayanan publik di masing-masing instansi.

“Pelanggaran jam kerja, seperti datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan sah, berimbas langsung pada penilaian kinerja individu serta pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) secara otomatis,” ujarnya.

Sidak juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola pikir atau mindset ASN sebelum Pemkab Badung memperketat sistem absensi berbasis teknologi.

Pemkab Badung kini tengah mengembangkan Sistem Informasi Presensi Mobile berbasis pemindaian wajah atau facial recognition.

“Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja digital milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” terang Wijana.

Di sisi lain, para pimpinan perangkat daerah diminta memastikan efisiensi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Menurut Wijana, disiplin ASN merupakan salah satu fondasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan nyaman.

Pihaknya memastikan sidak serupa akan terus dilakukan secara insidental dan acak di seluruh OPD. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penegakan integritas aparatur secara berkelanjutan,” tegasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan pada acara Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026, melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” bertempat di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung pada Selasa (8/9). Ia menegaskan bahwa aksi iklim di Bali tidak hanya merupakan respons terhadap perubahan iklim, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bali juga memiliki potensi besar dalam karbon pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik, atau sekitar 82 persen dari total sawah, yang menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Aset tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Gubernur Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yaitu: Blue Carbon, melalui pengembangan mangrove dan padang lamun; Solar Energy, melalui pembangunan PLTS skala besar; dan Agricultural Carbon, melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Gubernur Koster menegaskan, Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Namun, kolaborasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sehingga memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.

Aksi iklim Bali dengan demikian tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.

Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi bukan hanya filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan dan memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berbagai potensi seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.

Rob menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Bali kembali melaksanakan Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dengan menyasar masyarakat di tiga desa di Kabupaten Bangli, Rabu (9/9/2026). Tiga lokasi tersebut yakni Desa Pengiangan, Kecamatan Susut; Desa Pengotan, Kecamatan Bangli; dan Desa Satra, Kecamatan Kintamani.

Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis (bimtek) memasak, layanan kesehatan gratis, serta vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies (HPR). Rangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya TP PKK Provinsi Bali untuk menyentuh kebutuhan masyarakat dari aspek sosial, kesehatan, hingga peningkatan keterampilan keluarga.

Pada masing-masing lokasi, bantuan diberikan kepada 50 penerima yang terdiri atas lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, kader PKK, dan balita. Masing-masing penerima memperoleh bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bali. Bantuan yang disalurkan antara lain berupa paket Gemarikan, sembako, susu, multivitamin, bibit pohon dan tanaman cabai, serta buku resep kuliner.

Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster menekankan bahwa pemberian bantuan perlu dibarengi dengan peningkatan pengetahuan keluarga mengenai pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi. Menurutnya, tempat tinggal bukan menjadi penghalang bagi keluarga untuk memperoleh dan mengkonsumsi makanan berkualitas.

“Walaupun kita tinggal di desa, makanan yang dikonsumsi oleh keluarga harus tetap makanan yang baik dan penuh gizi,” ujar Ny. Putri Koster.

Ny. Putri Koster berharap masyarakat, khususnya para anggota PKK, semakin memperhatikan asupan makanan keluarga dengan mengutamakan makanan yang baik, sehat, dan bergizi. Pengetahuan serta keterampilan dalam mengolah makanan menjadi penting agar bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar dapat diolah menjadi hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan keluarga.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dirangkaikan dengan bimtek memasak yang dilaksanakan di masing-masing lokasi bekerja sama dengan Bali Chef Community (BCC). Sebanyak 30 anggota PKK desa dilibatkan dalam setiap pelaksanaan bimtek untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah makanan.

Bimtek memasak tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota PKK dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif sehingga turut membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Bantuan yang disalurkan melalui kegiatan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ni Nengah Masih, anggota PKK Banjar Sunting, Desa Pengotan, mengatakan bantuan TP PKK Provinsi Bali sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Ia juga mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, hingga anak-anak.

Hal senada disampaikan Ni Luh Sulastri, anggota PKK Dusun Padpadan, Desa Pengotan. Ia berharap Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Bali.

Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Sariasih Sedana Arta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” yang kali ini menyasar tiga desa di Kabupaten Bangli. Menurutnya, kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster beserta berbagai program dan bantuan yang dibawa selalu mendapat sambutan positif dan dinantikan masyarakat Kabupaten Bangli.

Selain bantuan sosial dan bimtek memasak, kegiatan di tiga desa tersebut juga dilengkapi dengan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat serta vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies (HPR). Layanan tersebut semakin memperluas manfaat Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi”, tidak hanya dalam membantu kebutuhan keluarga, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Melalui pendekatan yang memadukan bantuan sosial, edukasi gizi, peningkatan keterampilan, layanan kesehatan, serta pencegahan rabies, TP PKK Provinsi Bali berharap Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. (gs/bi)